📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 4,000 dokumenPERENCANAAN POLDER UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA
Kawasan Kelapa Gading merupakan wilayah dataran rendah di Jakarta Utara yang secara hidrologis memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko banjir akibat akumulasi limpasan permukaan dan pengaruh pasang surut air laut. Penelitian ini difokuskan di Daerah Aliran Sungai Kali Sunter yang telah terintersepsi oleh Banjir Kanal Timur dengan luas wilayah tinjauan sebesar 39,302 km². Dominasi tata guna lahan berupa permukiman padat mencapai 98,62% dengan nilai Curve Number komposit sebesar 82,15, persentase area kedap air rata-rata 29,82%, serta nilai abstraksi awal yang rendah sebesar 11,78 mm. Analisis hidrologi dilakukan menggunakan rangkaian data curah hujan harian dari Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Halim Perdana Kusuma. Kondisi hidraulika di muara Kali Sunter dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika pasang surut air laut di mana hasil analisis menunjukkan elevasi Highest High Water Level (HHWL) mencapai +0,643 m. Hasil simulasi hidraulika melalui pemodelan 2D HEC-RAS pada kondisi eksisting mengonfirmasi terjadinya fenomena backwater yang menghambat aliran menuju laut saat kondisi pasang. Sebagai upaya mitigasi, direncanakan solusi teknis yang meliputi pembangunan waduk tampungan, pengerukan sedimen, penanggulan di sepanjang bantaran, serta evaluasi pola operasi pada stasiun-stasiun rumah pompa eksisting
PERHITUNGAN PENDANAAN PENSIUN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN METODE ENTRY AGE NORMAL DAN MODEL SUKU BUNGA VASICEK
Pendanaan danapensiunmemerlukanperencanaanyangtepatagarmanfaatpensiun peserta dapatdipenuhisecaraberkelanjutan.Penelitianinibertujuanuntukmenghi- tung pendanaandanapensiunbagidosendantenagakependidikanmenggunakan metode Entry AgeNormal (EAN) dengantingkatsukubungayangdimodelkanmeng- gunakan modelVasicek.Datapesertaterdiriataspesertaawalsertapesertabaruyang disimulasikan. Selainitu,dilakukansimulasiperjalanankarieruntukmenentukan golonganakhirpesertasebagaidasarpenentuangajiterakhirdanmanfaatpensiun. Berdasarkan hasiltersebut,dihitungkomponenaktuariayangmeliputi PresentValue of FutureBenefits (PVFB), Normal Cost (NC), Actuarial Liability (AL), dan Supplemental Cost (SC). Selanjutnyadilakukanproyeksiakumulasidanapensiunserta evaluasiperkembangan Unfunded ActuarialLiability (UAL)selamaperiodeproyek- si. HasilpenelitianmenunjukkanbahwametodeEANmenghasilkanpola Normal Cost yang relatifstabilselamamasakerjapeserta,sedangkan Actuarial Liability meningkat secarabertahaphinggamemasukimasapensiun.Padaawalpembentukan program danapensiun,nilai UAL relatif besarakibatkewajibanatasmasakerjalalu peserta. Namun,nilaitersebutmenurunsecarabertahapselamaperiodeproyeksi seiring pembayaran Supplemental Cost dan akumulasihasilinvestasi.Penelitian ini diharapkandapatmemberikangambaranmengenaikebutuhanpendanaandan keberlanjutanprogramdanapensiunbagidosendantenagakependidikan.
PERANCANGAN SISTEM PROTEKSI PETIR EKSTERNAL DAN GROUNDING PADA PRASARANA LIGHT RAILWAY TRANSIT (LRT) JAKARTA-DEPOK-BEKASI
Sistem Light Rail Transit (LRT) modern sangat bergantung pada peralatan listrik dan elektronik yang rentan terhadap tegangan lebih akibat petir. Kerentanan ini menjadi penting pada wilayah Jabodebek yang memiliki kerapatan petir sekitar 40–60 sambaran/km²/tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik petir, mengevaluasi efektivitas sistem proteksi petir dan pentanahan eksisting, serta merancang sistem proteksi untuk meningkatkan keandalan dan keselamatan sarana maupun prasarana LRT. Metode penelitian meliputi studi literatur, survei lapangan, analisis kondisi eksisting, pemodelan, dan evaluasi alternatif desain menggunakan matriks keputusan berdasarkan aspek teknis, keselamatan, ekonomi, dan kemudahan perawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem eksisting masih memiliki kelemahan berupa radius area proteksi 31 meter yang belum melindungi stasiun, tidak adanya down conductor setiap pier baik stasiun dan viaduct, hingga tidak terintegrasinya sistem pentanahan. Secara matematis, elevasi tegangan sistem proteksi eksisting dapat mencapai 890 kV. Desain yang diusulkan mengombinasikan IEC 62305 dan SNI 8833:2019 untuk prasarana melalui optimasi 7 pole terminasi udara pada stasiun dan penggunaan Extended Mast Terminal pada viaduct dengan level proteksi II, penggunaan penghantar turun kabel shielded ganda di stasiun, serta koneksi intergrasi sistem pentanahanan antar pier. Rancangan ini meningkatkan cakupan proteksi terhadap sambaran langsung maupun tegangan lebih, memperbaiki sistem pentanahan, serta meningkatkan keandalan operasi dan keselamatan personel maupun peralatan.
STUDI EFEKTIVITAS KETERULANGAN SIKLUS CALCIUM LOOPING TERHADAP PENYERAPAN CO2 PADA BERBAGAI SUMBER BATU KAPUR DI INDONESIA
Industri semen merupakan salah satu penyumbang emisi karbon dioksida (CO2) global dengan kontribusi sekitar 7–8%, terutama dari proses kalsinasi batu kapur dan pembakaran bahan bakar pada temperatur tinggi. Salah satu teknologi penangkapan CO2 yang berpotensi diterapkan pada industri semen adalah calcium looping (CaL), yaitu proses berulang kalsinasi dan karbonasi yang memanfaatkan reaksi reversibel antara kalsium karbonat (CaCO3), kalsium oksida (CaO), dan CO2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keterulangan siklus CaL terhadap daya serap CO2 pada enam sumber batu kapur di Indonesia, yaitu Citeureup, Tuban, Padang, Cilacap, Bayah, dan Narogong, hingga sepuluh siklus. Pengujian dilakukan secara eksperimental berdasarkan perubahan massa sampel untuk menghitung konversi reaksi dan daya serap CO2. Karakterisasi material dilakukan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), dan Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) untuk menganalisis perubahan fasa, morfologi, dan komposisi unsur sorben. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sampel mengalami penurunan kinerja setelah digunakan berulang. Rata-rata konversi karbonasi menurun dari 51,92% pada siklus pertama menjadi 16,60% pada siklus ke-10. Pada siklus ke-10, batu kapur Bayah menunjukkan daya serap CO2 tertinggi sebesar 0,136 g CO2/g CaCO3, sedangkan Citeureup menunjukkan daya serap terendah sebesar 0,064 g CO2/g CaCO3. Penurunan kinerja sorben disebabkan oleh degradasi material akibat sintering, penyempitan pori, aglomerasi partikel, dan hambatan difusi CO2 pada siklus berulang.
ANALISA DAMPAK PINJAMAN BERKELANJUTAN DAN BIAYA SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PROFITABILITAS DAN EFISIENSI BANK DI INDONESIA PADA TAHUN 2019-2024
Perubahan iklim dan dampak merugikannya terhadap umat manusia bersifat segera, bukan sekadar ancaman di masa depan. Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Seluruh pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam upaya ini, termasuk industri keuangan. Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberlakukan kebijakan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan publik dan lembaga keuangan. Keuangan berkelanjutan, yang mencakup kredit hijau serta biaya sosial dan lingkungan, telah menjadi strategi utama dalam menyelaraskan sistem ekonomi nasional dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, lambatnya tingkat adopsi kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengenai manfaat finansial dari aktivitas tersebut. Berlandaskan teori pemegang saham, teori pemangku kepentingan, dan teori resource based view, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara praktik perbankan berkelanjutan dan kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan diukur melalui profitabilitas, yang diproksikan dengan Net Interest Margin (NIM), serta efisiensi operasional, yang diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan antara praktik perbankan berkelanjutan dengan profitabilitas dan efisiensi operasional bank; namun demikian, arah dan signifikansi pengaruh tersebut masih belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Penelitian ini menganalisis data keuangan konsolidasi yang dipublikasikan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank. Sampel penelitian terdiri dari 44 bank umum di Indonesia yang memiliki modal inti yang memadai selama periode 2019–2024, sehingga menghasilkan total 264 observasi bank tahun. Analisis data panel, termasuk uji spesifikasi dan uji robustness, digunakan untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel. Variabel kontrol dalam penelitian ini mencakup faktor internal spesifik bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ukuran portofolio kredit hijau maupun pengeluaran sosial dan lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap profitabilitas maupun efisiensi operasional bank. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank dapat memperluas aktivitas perbankan berkelanjutan tanpa mengorbankan profitabilitas dan efisiensi operasional dalam jangka pendek. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa bank dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam praktik perbankan berkelanjutan dengan aman, ekspansi yang agresif tetap memerlukan kehati-hatian dan manajemen risiko, karena hasil statistik yang nihil tidak sama dengan hilangnya risiko keuangan sama sekali. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan ukuran bank guna menurunkan biaya terkait melalui penyederhanaan persyaratan dan penyediaan insentif untuk menarik pemilik modal. Di sisi lain, bank umum didorong untuk mengintegrasikan aktivitas keberlanjutan ke dalam kegiatan bisnis inti serta mengakui aktivitas tersebut sebagai sumber daya strategis yang bernilai bagi perusahaan.
INTEGRASI ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) KE DALAM TATA KELOLA SIKLUS HIDUP KEMITRAAN: DARI PEMILIHAN HINGGA IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
Sebagai operator pelabuhan milik negara terbesar di Indonesia, Pelindo memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran logistik dan konektivitas maritim nasional. Peran tersebut tidak hanya mencakup kegiatan operasional pelabuhan, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan operator terminal, kontraktor, tenant, investor, perusahaan pelayaran, penyedia jasa logistik, serta mitra strategis lainnya. Oleh karena itu, implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak dapat hanya dipandang sebagai agenda internal perusahaan. ESG juga perlu diterapkan dalam cara Pelindo memilih, mengelola, memantau, dan mengevaluasi mitra sepanjang siklus kemitraan. Dari perspektif korporasi, Pelindo telah menunjukkan peningkatan komitmen dalam menangani isu keberlanjutan dan tata kelola. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari program dekarbonisasi, elektrifikasi peralatan pelabuhan, penyediaan fasilitas shore power, pemanfaatan energi terbarukan, rehabilitasi mangrove, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, hingga penguatan tata kelola perusahaan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa prinsip ESG telah menjadi bagian dari arah strategis Pelindo. Namun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam proses tata kelola ESG yang efektif dalam pemilihan dan pengelolaan mitra. Dalam praktiknya, penerapan pertimbangan ESG belum dilakukan secara sistematis dalam proses seleksi mitra, implementasi kontrak, dan monitoring setelah mitra terpilih. Kondisi ini menjadi suatu kesenjangan, mengingat banyak risiko dan dampak ESG dalam operasional pelabuhan justru dipengaruhi atau dihasilkan oleh mitra bisnis, bukan hanya oleh Pelindo sendiri. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk mengkaji kondisi saat ini, mengidentifikasi tantangan utama, serta merumuskan kerangka tata kelola siklus kemitraan berbasis ESG. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan fungsi internal yang terkait dengan keberlanjutan, tata kelola dan kepatuhan, manajemen risiko, perencanaan strategis, pengembangan bisnis, legal, serta pengelolaan kemitraan. Wawancara tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana ESG saat ini dipahami dan diterapkan di lingkungan Pelindo. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen internal, berbagai standar ESG, serta benchmarking dengan beberapa pelabuhan internasional terpilih, yaitu Port of Rotterdam, Port of Antwerp-Bruges, dan PSA International. Teknik analisis data yang digunakan adalah Thematic Content Analysis yang mencakup open coding, axial coding, dan selective coding. Interpretasi temuan dilakukan dengan menggunakan Resource-Based View, Cynefin Framework, Institutional Theory, Stakeholder Theory, dan Legitimacy Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam kesenjangan utama yang saling berkaitan dalam implementasi ESG pada kondisi saat ini di Pelindo. Pertama, Pelindo belum memiliki tata kelola ESG formal yang secara khusus mengatur proses pengambilan keputusan terkait mitra. Kedua, penerapan kriteria ESG dalam proses seleksi dan pengelolaan mitra masih belum konsisten. Ketiga, keterbatasan kapabilitas internal dan belum lengkapnya data ESG mitra menyebabkan penilaian ESG sulit dilakukan secara sistematis. Keempat, kerangka ESG yang sudah ada belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perangkat operasional seperti checklist, scoring, persyaratan minimum, maupun dashboard pemantauan. Kelima, proses monitoring setelah mitra terpilih masih perlu diperkuat, terutama dalam memastikan pelaksanaan komitmen ESG mitra setelah kontrak ditandatangani. Keenam, aturan untuk menyeimbangkan pertimbangan ESG dengan aspek komersial belum didefinisikan secara jelas. Dengan demikian, Pelindo masih perlu memperkuat tata kelola integrasi ESG dalam proses seleksi, implementasi, monitoring, dan pembaruan kerja sama dengan mitra. Berdasarkan benchmarking dengan pelabuhan internasional, dapat disimpulkan bahwa kematangan implementasi ESG di sektor pelabuhan tidak hanya berhenti pada pelaporan keberlanjutan. Port of Rotterdam menunjukkan pentingnya membedakan antara aspek yang dapat dikendalikan secara langsung dan aspek yang hanya dapat dipengaruhi melalui perjanjian kontraktual, infrastruktur, insentif, dan kolaborasi. Sementara itu, Port of Antwerp-Bruges menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam proses penilaian konsesi dan perjanjian kontraktual. PSA International juga menunjukkan bahwa ESG dapat digunakan sebagai bagian dari penciptaan nilai melalui aksi iklim, transformasi rantai pasok berkelanjutan, pembiayaan hijau, solusi logistik digital, pengadaan berkelanjutan, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa otoritas pelabuhan dapat memengaruhi kinerja keberlanjutan mitra melalui integrasi ESG ke dalam proses screening, due diligence, perjanjian kontraktual, penilaian berbasis risiko, dan monitoring pasca kontrak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan ESG Based Partner Lifecycle Governance Framework bagi Pelindo. Kerangka ini mencakup tiga area yang saling berkaitan, yaitu ESG Control Area, ESG Influence Area, dan ESG Monitoring Area. Kerangka tersebut didukung oleh kriteria ESG, kewajiban pengungkapan ESG oleh mitra, mekanisme scoring dan pembobotan berbasis risiko, proses tata kelola lintas fungsi, klausul ESG, database ESG mitra, dashboard monitoring, serta roadmap implementasi bertahap. Melalui kerangka ini, Pelindo diharapkan dapat mentransformasikan ESG dari agenda keberlanjutan di tingkat korporasi menjadi mekanisme tata kelola yang lebih praktis dalam pengelolaan siklus kemitraan.
ANGGARAN PERTAHANAN UNTUK MENCAPAI OPTIMUM ESSENTIAL FORCE : PENDEKATAN THEMATIC BUDGETING DOMAIN PERTAHANAN MARITIM
Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi kebutuhan untuk memperkuat postur pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah, mengamankan jalur perdagangan strategis, serta mendukung pembangunan ekonomi maritim. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan pencapaian Optimum Essential Force (OEF) Tentara Nasional Indonesia dan merumuskan strategi anggaran pertahanan yang dapat mendukung pencapaian target OEF. Penelitian ini menggunakan pendekatan applied policy research dengan metode analisis kualitatif deskriptif, gap analysis, dan comparative policy analysis. Penelitian ini mengkaji kebijakan penganggaran dan penguatan kekuatan pertahanan Indonesia, serta melakukan benchmarking terhadap pengalaman Singapura, Turki, dan Inggris. Hasil analisis menunjukkan tiga tantangan dalam pencapaian OEF, yaitu keterbatasan fiskal, tantangan pengadaan alutsista yang dipengaruhi ketergantungan impor dan risiko rantai pasok global, serta gap antara sistem penganggaran berbasis organisasi dan pembangunan kekuatan yang semakin berorientasi pada kapabilitas. Sebagai respons atas ketiga tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan Thematic Budgeting dalam Domain Pertahanan Maritim melalui mekanisme budget tagging. Implementasi budget tagging tidak mengubah struktur program maupun organisasi yang ada, namun menjembatani kesenjangan antara sistem penganggaran berbasis organisasi dengan pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas sesuai konsep OEF. Domain Pertahanan Maritim diturunkan ke dalam tiga kelompok kapabilitas, yaitu Integrated Maritime Defense and Surveillance, Strategic Mobility and Archipelagic Logistics, dan Defense Sustainment and Readiness. Pembuktian proposisi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pembangunan kapabilitas dalam mendukung pencapaian OEF. Selain itu, pendekatan tersebut juga memperkuat fungsi pertahanan sebagai enabler pembangunan ekonomi dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal tersebut melalui peningkatan keamanan jalur perdagangan, logistik, sumber daya kelautan, dan infrastruktur strategis maritim.
PERCEPATAN INDUSTRI BIOSIMILAR INDONESIA: INTERVENSI STRATEGIS UNTUKKETAHANAN KESEHATAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL
Indonesia menghadapi paradoks struktural dalam sektor farmasi nasionalnya: negara ini mengelola skema asuransi kesehatan pembayar tunggal terbesar di dunia — Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — namun tetap sangat bergantung pada produk obat biologis impor yang biayanya terus meningkat dan mengancam keberlanjutan fiskal sistem tersebut dalam jangka panjang. Sementara negaranegara pembanding seperti Korea Selatan, India, Iran, Brasil, dan Tiongkok telah berhasil atau sedang secara cepat membangun industri biosimilar domestik yang kompetitif, Indonesia hingga saat ini belum memiliki jalur akselerasi biosimilar yang terpadu, tervalidasi oleh pemangku kepentingan, dan berbasis analisis yang kuat. Tesis ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut. Tujuan umum penelitian ini adalah merancang paket intervensi strategis guna mempercepat industri biosimilar nasional Indonesia, dengan mengubah peluang pasar dan kebutuhan yang belum terpenuhi akan obat biologis terjangkau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat kemandirian farmasi nasional. Lima sasaran penelitian memandu kajian ini: menyusun peta pemangku kepentingan menggunakan kerangka Power–Interest Grid; mengidentifikasi dan mengkategorikan hambatan kritis; merancang paket intervensi multi-pilar yang tervalidasi bersama mitra kunci; memodelkan dampak ekonomi dan fiskal secara kuantitatif; serta mengembangkan peta jalan akselerasi nasional dengan periode implementasi bertahap 2026–2035. Penelitian ini menggunakan desain mixed-methods sequential explanatory, yang mengintegrasikan survei kuesioner terstruktur terhadap 10 perusahaan terkait farmasi, wawancara semi-terstruktur dengan 25 informan institusional, survei kuesioner terstruktur terhadap 50 responden yang dipilih secara purposif, dua sesi diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) beserta lokakarya ko-desain, serta pemodelan ekonomi input–output yang dikalibrasi berdasarkan data sektoral Indonesia dan data klaim JKN. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekosistem biosimilar Indonesia dikendalikan oleh koalisi saling ketergantungan antara aktor negara, badan usaha milik negara, dan lembaga regulasi, bukan oleh satu institusi dominan tunggal. Tiga klaster hambatan yang saling terkait — ketiadaan infrastruktur biomanufaktur, kesenjangan sumber daya manusia yang kritis, serta arsitektur regulasi dan tata kelola yang terfragmentasi — secara bersama-sama membentuk kendala mengikat vi (binding constraints) bagi pengembangan industri. Sebagai respons, penelitian ini merancang Paket Intervensi Tiga Pilar dengan Dimensi Transformasi Digital, yang mencakup modernisasi teknologi manufaktur, penguatan ekosistem talenta, reformasi kebijakan dan tata kelola, serta loncatan berbasis kecerdasan buatan. Analisis skenario input–output menggunakan insulin sebagai produk utama memproyeksikan bahwa implementasi penuh paket intervensi ini berpotensi menghasilkan penghematan belanja JKN sebesar IDR 2,3–3,1 triliun per tahun, kontribusi terhadap output PDB sebesar IDR 20–35 triliun, dan penciptaan 10.000– 15.000 lapangan kerja terampil baru pada tahun 2035. Temuan-temuan ini disintesiskan ke dalam peta jalan akselerasi biosimilar nasional yang berfase, mencakup Fase Fondasi (2026–2027), Fase Akselerasi (2027–2030), Fase Konsolidasi (2030–2032), dan Fase Pemosisian Global (2032–2035), sehingga memberikan instrumen yang praktis, teruji secara analitis, dan layak secara politis bagi para pembuat
TRANSFORMASI KAPABILITAS ADCP DALAM PENGEMBANGAN TOD DI INDONESIA : REFLEKSI DAN KEMUNGKINAN DI MASA DEPAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ambisi pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) di Indonesia yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kapabilitas pengembang dalam mengelola TOD sebagai ekosistem perkotaan yang terintegrasi. Penelitian bertujuan mengidentifikasi ketersediaan Regulasi TOD, kapabilitas pengembang TOD, menganalisis pola kolaborasi antar aktor, dan merumuskan kebutuhan penguatan kapabilitas pengembang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis komparatif (benchmarking) dengan praktik TOD di Singapura, Jepang, dan Hong Kong. ADCP memiliki kekuatan pada akses proyek strategis berbasis transit dan pengalaman teknis pengembangan kawasan, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek integrasi lintas sektor, pengembangan model joint development, pengelolaan kawasan, serta pembentukan model bisnis berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi TOD di Indonesia telah berkembang pada aspek tata ruang dan transportasi, tetapi masih bersifat fragmented pada aspek kelembagaan dan pembiayaan kawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara transformasi kapabilitas pengembang dengan keberhasilan implementasi TOD di Indonesia, yang menunjukkan bahwa keberhasilan TOD tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pengembang bertransformasi dari project developer menjadi ecosystem orchestrator. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian TOD di Indonesia, khususnya terkait pentingnya kapabilitas organisasi pengembang dalam membangun integrasi antara transportasi, tata ruang, pembiayaan, dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
ARSITEKTUR BARU PEMBIAYAAN INDONESIA: DFI KONSOLIDATIF SEBAGAI MESIN PEMBANGUNAN DAN HILIRISASI NASIONAL
Agenda hilirisasi industri Indonesia 2025–2029 menuntut tersedianya pembiayaan jangka panjang (patient capital) berskala masif yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh perbankan komersial maupun APBN. Data dari CTO Office Danantara Economist Division (Agustus 2024) mengindikasikan total kebutuhan pendanaan pembangunan mencapai USD 1.299 miliar dalam satu dekade ke depan, sementara kapasitas kontribusi BUMN (termasuk Danantara) diperkirakan hanya sebesar USD 122 miliar. Kesenjangan (financing gap) yang ekstrem ini mempertegas urgensi reformasi kelembagaan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga pembiayaan Pembangunan, seperti PT SMI, LPEI, INA, HIMBARA, dan bahkan Danantara, kerangka hukum dan kelembagaannya masih terfragmentasi. Fragmentasi tersebut menimbulkan tumpang tindih mandat, ketidakjelasan status hukum, serta kegagalan dalam menciptakan kapasitas leverage yang cukup untuk menutup defisit pembiayaan proyek pembangunan hilirisasi yang berisiko tinggi namun berdampak strategis. Penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif dan kuantitatif hukum–kelembagaan (legal-institutional analysis) atas opsi pembentukan Development Financial Institution (DFI) konsolidatif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Tesis ini memusatkan perhatian pada desain institusional dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks konsolidasi aset negara dan relasi kewenangan antar-lembaga pasca-pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Penelitian ini membandingkan tiga model kelembagaan DFI NDB (National Development Bank) yang secara hukum dan tata kelola memiliki implikasi berbeda: 1. Super-Holding Integrated Model: DFI-NDB sebagai investment holding di bawah BPI Danantara, berfokus pada pemanfaatan keuangan negara yang terkonsentrasi dan mengonsolidasikan PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF menjadi Bank Pembangunan dibawah kendali BPI Danantara. Pada opsi ini, INA tidak termasuk dalam konsolidasi karena INA juga merupakan SWF. 2. Ministry-Led Agency Model: DFI-NDB sebagai lembaga swasta nasional ataupun BUMN di bawah kendali Kementerian Keuangan dengan mengonsolidasikan INA (Indonesia Investment Authority), PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF dengan fokus pada kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) dan integrasi APBN. 3. Autonomous Sovereign Vehicle Model: DFI-NDB sebagai badan hukum sui generis dengan mengonsolidasikan INA (Indonesia Investment Authority), PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF yang bertanggung jawab langsung iii kepada Presiden (serupa struktur INA), berfokus pada kecepatan pengambilan keputusan dan fleksibilitas operasional. Ketiga model tersebut dianalisis berdasarkan beberapa dimensi yang terukur dan relevan secara hukum dan kebijakan, yaitu: (a) ketersediaan dan efisiensi kapital untuk me-leverage pembiayaan, (b) efektivitas eksekusi yang menggabungkan kecepatan pengambilan keputusan kelembagaan (speed), toleransi risiko nonkomersial, dan regulasi serta (c) ketahanan institusi yang meliputi kepastian hukum (perlindungan dan legitimasi formal) dan tata kelola. Metodologi yang digunakan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui analisis hukum-kelembagaan (legalinstitutional analysis) yang mencakup telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan struktur kelembagaan, serta wawancara terbatas dengan pakar dan praktisi. Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi dan memprioritaskan alternatif desain kelembagaan DFI berdasarkan pembobotan kriteria secara sistematis. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan desain DFI yang memiliki kepastian hukum, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, serta mampu mendukung agenda hilirisasi nasional secara efektif dan akuntabel
ARSITEKTUR TATA KELOLA PENGAWASAN PERBANKAN INDONESIA: DESAIN HYBRID TWIN PEAK BERBASIS META-GOVERNANCE DAN INTEGRATED EARLY WARNING SYSTEM UNTUK BANK-LED ECONOMY
The banking sector plays a central role in Indonesia’s economy as a financial intermediary, a key transmission channel for monetary policy, and a pillar of financial system stability. The dominance of banking assets, coupled with the growing complexity of digitalization and intraday liquidity risks, necessitates a more robust and responsive supervisory governance framework. Since the transfer of supervisory authority from Bank Indonesia to Otoritas Jasa Keuangan under Law No. 21 of 2011, questions have emerged regarding the effectiveness of the current institutional design. These concerns are particularly salient in the context of fragmented authority among Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and Lembaga Penjamin Simpanan, as well as the increasing need for real-time data integration across institutions. This study is motivated by the rapid digitalization of the financial sector, the integration of real-time payment systems, and the increasing complexity of intraday liquidity risks, all of which call for stronger governance in banking supervision in Indonesia. Within a multi-authority governance architecture, where microprudential supervision resides with Otoritas Jasa Keuangan, macroprudential policy and payment systems are under Bank Indonesia, and bank resolution is handled by Lembaga Penjamin Simpanan, the primary challenge lies not in the absence of instruments, but in data fragmentation, delays in policy escalation, and the suboptimal integration between intraday liquidity data flows and payment system transactions, as well as stock data on capital and asset quality. This research aims to assess the adequacy of the existing Early Warning System (EWS), formulate enhancements to governance mechanisms, and evaluate their impact on economic, financial, institutional, and policy stability. Using a mixed-methods approach that combines qualitative institutional analysis and quantitative evaluation of risk indicators, this study finds that supervisory effectiveness is not solely determined by the centralization of authority, but rather by the quality of information orchestration and the clarity of escalation protocols. Drawing on a synthesis of network governance and meta-governance theories, as well as international empirical findings from International Monetary Fund and Bank for International Settlements, the study recommends a Hybrid Twin Peaks model based on meta-governance and an integrated Early Warning System (EWS) as the most rational and feasible option in the context of Indonesia as a bank-led economy. This model enables stronger data integration and faster crisis response without requiring radical legal restructuring, thereby maintaining a balance between effectiveness, legitimacy, and governance sustainability. The contribution of this research is both academic and policy-oriented, offering an adaptive systemic orchestration design to strengthen national financial system stability in a gradual and evidence-based manner.
STRATEGI AKSELERASI PEMBIAYAAN UMKM BERBASIS RISIKO DAN EKOSISTEM DIGITAL: PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN ATAS PERAN BANK BUMN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan pada kisaran 5% sehingga menjadi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 sebagai bagian dari agenda Indonesia Emas 2045. Sebagai sektor yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan pembiayaan UMKM mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir akibat meningkatnya risiko kredit, asimetri informasi, keterbatasan pencatatan keuangan formal, serta semakin ketatnya persyaratan penyaluran kredit oleh perbankan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pembiayaan UMKM yang efektif bagi Bank Mandiri sehingga mampu mendukung ekspansi kredit secara prudent, meningkatkan kualitas portofolio kredit, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui studi literatur, wawancara dengan para pemangku kepentingan di Bank Mandiri, serta analisis strategis menggunakan metode SWOT, TOWS, dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Sementara itu, analisis kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kelayakan finansial strategi yang diusulkan serta melakukan simulasi dampak ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Hybrid Alternative Credit Scoring memperoleh nilai QSPM tertinggi sehingga ditetapkan sebagai strategi prioritas untuk diimplementasikan. Strategi ini menerapkan prinsip internal-first, ecosystem-second, external-selective, yaitu memprioritaskan pemanfaatan data internal, dilanjutkan dengan integrasi data ekosistem digital, serta penggunaan data eksternal secara selektif guna menghindari tingginya biaya. Penelitian ini selanjutnya menganalisis transformasi kelembagaan sektor perbankan dalam memitigasi kegagalan pasar pada sektor UMKM melalui implementasi sistem Hybrid Alternative Credit Scoring di Bank Mandiri. Dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengevaluasi kelayakan investasi teknologi yang diusulkan sekaligus mengukur potensi dampaknya terhadap perluasan inklusi keuangan dan peningkatan kinerja makroekonomi. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa implementasi sistem tersebut layak secara ekonomi, yang ditunjukkan oleh Net Present Value (NPV) yang positif serta tingkat pengembalian investasi yang progresif. Lebih dari itu, implementasi model pembiayaan berbasis ekosistem digital ini secara teoretis mampu mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi sehingga meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya belum terlayani maupun belum memperoleh akses ke layanan perbankan. Lebih lanjut, hasil simulasi ekonometrika menunjukkan bahwa perluasan akses kredit yang didorong oleh peningkatan efisiensi kelembagaan tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB Indonesia melalui penguatan mekanisme transmisi sektor riil. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank milik negara sebagai agen pembangunan (agent of development) dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan
PENGUATAN EKOSISTEM KELEMBAGAAN HILIRISASI BIOSIMILAR TRASTUZUMAB DI INDONESIA : ANALISIS SISTEM SIRKULATORI LATOUR DALAM KERANGKA ACTOR-NETWORK THEORY
Hilirisasi obat biologis biosimilar berpotensi menjadi salah satu solusi strategis untuk efisiensi pembiayaan, perluasan akses, dan kemandirian kesehatan nasional, namun ekosistem kelembagaan dan kebijakan berikut infrastruktur dan fasilitas pendukungnya belum terbentuk dengan baik untuk menjamin keberlanjutannya. Penelitian ini menelaah mengapa ekosistem kelembagaan untuk hilirisasi biosimilar di Indonesia belum cukup kuat menghubungkan pembuktian komparabilitas ilmiah, perizinan dan sertifikasi, legitimasi adopsi klinis, serta skema pengadaan dan pembiayaan publik. Biosimilar trastuzumab untuk kanker payudara HER2-positif dijadikan studi kasus penelitian ini sebagai bagian dari inisiatif bio-defense.id yang menargetkan produksi pertama pada tahun 2029. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan orientasi implementatif yang berbasis misi. Dalam hal ini, ekosistem dianalisis melalui sistem sirkulatori lima loop Latour yang dilengkapi tiga pilar institusi Scott (regulatif, normatif, dan kultural-kognitif) serta inovasi berorientasi misi Mazzucato, dengan proposisi mengenai simpul pengikat loop sebagai jangkar analisis. Selanjutnya metode analisis ditriangulasi dari studi literatur, dokumen kebijakan, data sekunder, dan tiga sesi Focus Group Discussion (FGD). Hasilnya menunjukkan bahwa hambatan paling menentukan bukan tidak adanya riset, regulasi, atau instrumen pasar yang mendukung ekosistem, tetapi belum adanya Obligatory Passage Point (OPP) yang mampu mengikat kelima loop ke dalam satu simpul misi yang aktif. Dalam rancangan tesis ini, inisiatif bio-defense.id ditempatkan sebagai simpul misi sekaligus OPP, yaitu titik lintasan wajib yang menghubungkan translasi riset, pengembangan dan peningkatan skala produk, pembuktian komparabilitas, legitimasi klinis, regulasi, keberpihakan pasar (market shaping), serta pembiayaan publik. Rancangan yang diusulkan menempatkan payung kebijakan berjenjang, yaitu penetapan misi bio-defense.id sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Prioritas Nasional (PN) Bidang Kesehatan untuk jangka pendek hingga menengah, serta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk jangka panjang. Kemudian perlu dilakukan revitalisasi dan penguatan Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Produk Biologi sebagai mekanisme orkestrasi operasional dalam lokus ekosistem konkret terintegrasi, dengan bio-defense.id sebagai simpul misi yang menyatukan riset, peningkatan skala industri, regulasi (sertifikasi dan perizinan), serta pembiayaan dan investasi. Ekosistem ini juga menginisiasi keterlibatan pemangku kepentingan terkait sejak fase awal pengembangan produk.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERTAHANAN TERHADAP PENGELOLAAN MINERALKRITIS BAGI PENGUASAAN MATERIAL MAJU DI INDONESIA
Perubahan lingkungan strategis global menunjukkan bahwa ketahanan dan keamanan negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan juga oleh kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis yang menopang teknologi pertahanan modern. Mineral kritis—termasuk nikel, kobalt, litium, dan logam tanah jarang (rare earth elements, REE)—merupakan bahan baku utama material maju yang digunakan dalam industri pertahanan dan teknologi strategis. Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia (±42 persen cadangan global menurut USGS 2024) dan produsen utama beberapa komoditas mineral kritis lainnya, memiliki peluang strategis sekaligus tantangan tata kelola dalam memastikan pengelolaannya selaras dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Meskipun pemerintah telah menetapkan mineral kritis sebagai aset strategis nasional melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 (47 komoditas) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76/2025 tentang Badan Industri Mineral (BIM), pengelolaannya masih cenderung menitikberatkan dimensi ekonomi dan hilirisasi. Dimensi pertahanan—khususnya keamanan pasokan jangka panjang dan kemandirian material maju—belum terintegrasi secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan pertahanan nasional dalam mengarahkan pengelolaan mineral kritis guna mendukung penguasaan material maju dan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap tiga kelompok sumber data sekunder: (1) dokumen kebijakan resmi pemerintah; (2) peraturan perundang-undangan; dan (3) tabulasi 33 pernyataan publik pemangku kepentingan kunci pada periode 2020–2026, di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Potensi Pertahanan Sri Yanto, Dirjen Mineral dan Batubara Tri Winarno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mendiktisaintek sekaligus Kepala BIM Brian Yuliarto. Penelitian ini sepenuhnya berbasis data sekunder dan tidak menggunakan wawancara primer. Efektivitas kebijakan dievaluasi berdasarkan tiga indikator: keselarasan tujuan (goal alignment), koherensi kebijakan (policy coherence), dan instrumen implementasi (implementation instruments), yang masing-masing dioperasionalkan melalui rubrik penilaian Likert 1–5. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas kebijakan pertahanan terhadap mineral kritis di Indonesia masih rendah secara struktural dan strategis (skor rata-rata 1,7 dari 5,0), dengan empat karakteristik utama: parsial, terfragmentasi, didorong kepentingan ekonomi (economic-driven), dan belum berorientasi pertahanan (defense-oriented). Akan tetapi, periode 2023–2026 menunjukkan momentum transformasi positif melalui penetapan Kepmen ESDM 296/2023, pembentukan BIM, Minerba Convex 2025 sebagai titik temu publik pertama Dirjen Pothan dan Dirjen Minerba, serta Rapat BIM mengenai LTJ Mamuju pada 12 Mei 2026 sebagai operasionalisasi konkret pertama. Komparasi dengan enam negara/blok terdepan (Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Tiongkok) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi terendah pada empat dari lima dimensi kematangan kebijakan, dengan satu pengecualian pada dimensi Pengendalian Ekspor. Momentum 2023–2026 tersebut diposisikan sebagai indikasi awal perubahan arah kebijakan (early policy reorientation), bukan sebagai bukti efektivitas kebijakan yang telah tercapai. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi tiga lapis (strategis-konseptual, operasional-instrumental, dan kelembagaan-prosedural) yang mencakup penyusunan Grand Strategy Mineral Kritis Nasional 2026–2045, perluasan paradigma kebijakan pertahanan menuju resource-based defense strategy, pengesahan Undang-Undang Mineral Kritis tersendiri, pengembangan cadangan strategis (strategic stockpile), pengaktifan Komponen Pendukung (Komduk) bagi industri pertambangan-pengolahan, penguatan kelembagaan BIM, dan pembentukan Dewan Mineral Kritis Nasional. Peta jalan implementasi 2026–2045 disusun dalam empat fase: Konsolidasi Kebijakan, Industri Material Antara, Penguasaan Material Maju, dan Kemandirian Strategis.
PERANCANGAN KAWASAN WATERFRONT DESA CIJAMBU, KECAMATAN CIPONGKOR, KABUPATEN BANDUNG BARAT SEBAGAI DESTINASI WISATA MELALUI PENDEKATAN EKOWISATA
Kawasan tepi air Desa Cijambu, Kabupaten Bandung Barat, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata perdesaan karena didukung oleh keberadaan Sungai Cijambu dan lanskap persawahan terasering yang masih terjaga. Namun, kawasan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum adanya penataan ruang yang terpadu, keterbatasan fasilitas wisata, serta pengelolaan sempadan sungai yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan aktivitas masyarakat apabila pengembangan wisata dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi perancangan kawasan tepi air Desa Cijambu melalui pendekatan ekowisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan kebutuhan wisata. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan perancangan fragmental melalui observasi lapangan, diskusi kelompok terarah (FGD), dan studi preseden. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan memiliki potensi berupa kualitas air yang baik, iklim mikro yang nyaman, serta partisipasi masyarakat yang mendukung pengembangan wisata. Di sisi lain, ditemukan beberapa permasalahan, seperti penyempitan jalur sirkulasi akibat bangunan yang tidak tertata, persebaran hunian di lahan produktif, keterbatasan lahan parkir, dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, strategi perancangan yang diusulkan meliputi penataan ruang melalui konsolidasi lahan, penerapan zonasi kawasan, serta penyediaan infrastruktur wisata yang ramah lingkungan sesuai dengan daya dukung kawasan. Penelitian ini menawarkan konsep integrasi antara aktivitas wisata, lanskap pertanian, dan koridor sungai tanpa menghilangkan fungsi agraris masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan wisata perdesaan yang berkelanjutan berbasis ekowisata.