📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 6,268 dokumenANALISIS KRITERIA PENGAMBILAN KEPUTUSAN BID/NO-BID PADA TAHAP PRA-TENDER PERUSAHAAN BUMN KARYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kriteria dominan yang memengaruhi keputusan bid/no-bid pada tahap pra-tender di Perusahaan BUMN Karya, serta membandingkan prioritas kriteria tersebut antarperusahaan. BUMN Karya saat ini menghadapi tekanan finansial yang cukup besar, persaingan tender yang semakin ketat, serta risiko winner’s curse akibat memenangkan proyek dengan harga penawaran yang terlalu rendah. Oleh karena itu, tahapan pra-tender menjadi fase yang sangat krusial dalam menentukan kelayakan suatu peluang proyek. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang diawali dengan studi literatur dan pilot interview bersama pakar untuk memvalidasi kriteria awal menggunakan Thematic Analysis. Selanjutnya, data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 11 responden praktisi yang mewakili tujuh entitas BUMN Karya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode Relative Importance Index (RII) untuk mengukur tingkat kepentingan setiap kriteria. Hasil penelitian menghasilkan 18 kriteria tervalidasi yang dikelompokkan ke dalam lima tema utama, yaitu karakteristik proyek, faktor internal perusahaan, situasi tender, faktor terkait klien, dan kondisi ekonomi. Analisis RII menunjukkan bahwa Ketentuan Pembayaran (RII = 1,000) dan Kemampuan Finansial Klien (RII = 0,982) merupakan faktor penentu utama (deal-breaker) dengan tingkat prioritas tertinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam pengambilan keputusan pra-tender, BUMN Karya lebih menitikberatkan pada aspek kelancaran cash flow dan mitigasi risiko finansial dibandingkan faktor teknis maupun tingkat persaingan eksternal. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya perbedaan prioritas pembobotan antar-BUMN Karya yang menunjukkan variasi preferensi dan pertimbangan strategis masing-masing perusahaan dalam mengevaluasi peluang proyek pada tahap pra-tender.
STUDI KOMPARATIF POLA OPERASI EQUAL SHARING DAN NON-EQUAL SHARING PADA SISTEM WADUK KASKADE DALAM BERBAGAI KONDISI HIDROLOGI (STUDI KASUS WADUK KASKADE CITARUM)
Sistem Waduk Kaskade Citarum yang terdiri atas Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur memiliki peran penting dalam mendukung pembangkitan tenaga listrik, penyediaan air baku, dan irigasi di Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi kinerja strategi operasi Equal Sharing (ES) dan Non-Equal Sharing (N-ES) pada berbagai kondisi hidrologi menggunakan model simulasi operasi waduk. Pada kondisi sangat kering diterapkan prinsip hedging untuk mengelola keterbatasan ketersediaan air. Data historis debit masuk dianalisis menggunakan metode probabilitas Weibull untuk mengidentifikasi tahun representatif dengan kondisi sangat basah (2010), normal (2005), dan sangat kering (2006). Model simulasi menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam merepresentasikan elevasi muka air waduk berdasarkan indikator NSE, RMSE, dan PBIAS, sehingga layak digunakan untuk mengevaluasi berbagai skenario operasi waduk kaskade. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi kering ekstrem, pemenuhan kebutuhan air secara penuh menyebabkan penyusutan tampungan efektif dan penurunan elevasi muka air waduk hingga di bawah batas operasi minimum. Adaptasi prinsip hedging meningkatkan keberlanjutan operasi sistem, sedangkan strategi N-ES memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan ES dengan meningkatkan produksi energi listrik sebesar 2,87% serta menurunkan defisit air dari 34,35% menjadi 29,86%. Pada kondisi normal dan basah, kedua strategi menunjukkan kinerja yang memadai, namun N-ES tetap menghasilkan energi listrik masing-masing 2,65% dan 3,39% lebih tinggi dibandingkan ES. Strategi N-ES memberikan manfaat terbesar pada kondisi kekeringan, sedangkan perbedaan kinerja kedua strategi relatif kecil pada kondisi normal dan basah.
EVALUASI SISTEM DRAINASE POLDER DI KAWASAN PANTAI INDAH KAPUK 2, KECAMATAN KOSAMBI, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) merupakan kawasan reklamasi pesisir di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang menerapkan sistem drainase berbasis polder dengan pengendalian muka air terpusat melalui kolam retensi, jaringan saluran, serta pompa dan pintu air. Banjir yang terjadi pada 12 Januari 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem eksisting, sehingga Tugas Akhir ini bertujuan mengevaluasi kinerja sistem drainase polder melalui analisis hidrologi, pemodelan menggunakan EPA SWMM 5.1 dan HEC-RAS 6.5, serta evaluasi kapasitas komponen sistem polder. Model SWMM dibangun dengan 1.364 node, 1.677 konduit, dan luas DTA 713,6 ha yang terbagi ke dalam empat stasiun pompa (PS1–PS4) dengan kapasitas eksisting 42,40 m³/s. Hasil pemodelan mengidentifikasi empat zona genangan banjir, di mana Skenario 3 berupa peningkatan kapasitas PS1 dan PS2 masing-masing menjadi 13,50 m³/s dengan total sistem 49,40 m³/s terpilih sebagai konfigurasi pompa optimal yang mampu mempertahankan TMA Storage Utara di bawah ambang aman +2,40 mdpl. Penambahan box culvert sebagai saluran diversi pada Zona 2 berhasil mereduksi node kritis dari 40 menjadi 21 node. Pemodelan HEC-RAS pada Sungai Tahang menunjukkan bahwa beban lateral flow pemompaan sebesar 49,40 m³/s menyebabkan overtopping tanggul eksisting +4,00 mdpl, sehingga direncanakan peningkatan tanggul menggunakan CCSP W400 dengan elevasi puncak +5,00 mdpl, tip ?11,00 mdpl, total panjang tiang 16,00 m, dipasang pada kedua sisi sungai sepanjang 1.320 m dengan total panjang CCSP 2.640 m.
PERHITUNGAN PENDANAAN PENSIUN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN METODE ENTRY AGE NORMAL DAN MODEL SUKU BUNGA VASICEK
Pendanaan danapensiunmemerlukanperencanaanyangtepatagarmanfaatpensiun peserta dapatdipenuhisecaraberkelanjutan.Penelitianinibertujuanuntukmenghi- tung pendanaandanapensiunbagidosendantenagakependidikanmenggunakan metode Entry AgeNormal (EAN) dengantingkatsukubungayangdimodelkanmeng- gunakan modelVasicek.Datapesertaterdiriataspesertaawalsertapesertabaruyang disimulasikan. Selainitu,dilakukansimulasiperjalanankarieruntukmenentukan golonganakhirpesertasebagaidasarpenentuangajiterakhirdanmanfaatpensiun. Berdasarkan hasiltersebut,dihitungkomponenaktuariayangmeliputi PresentValue of FutureBenefits (PVFB), Normal Cost (NC), Actuarial Liability (AL), dan Supplemental Cost (SC). Selanjutnyadilakukanproyeksiakumulasidanapensiunserta evaluasiperkembangan Unfunded ActuarialLiability (UAL)selamaperiodeproyek- si. HasilpenelitianmenunjukkanbahwametodeEANmenghasilkanpola Normal Cost yang relatifstabilselamamasakerjapeserta,sedangkan Actuarial Liability meningkat secarabertahaphinggamemasukimasapensiun.Padaawalpembentukan program danapensiun,nilai UAL relatif besarakibatkewajibanatasmasakerjalalu peserta. Namun,nilaitersebutmenurunsecarabertahapselamaperiodeproyeksi seiring pembayaran Supplemental Cost dan akumulasihasilinvestasi.Penelitian ini diharapkandapatmemberikangambaranmengenaikebutuhanpendanaandan keberlanjutanprogramdanapensiunbagidosendantenagakependidikan.
PENENTUAN SUMBER DIFUSI PADA JARINGAN BERUKURAN BESAR
Penentuan sumber difusi penting dalam memitigasi fenomena nyata, seperti penyebaran COVID-19 atau informasi hoaks, yang berdampak negatif secara signifikan bagi manusia. Penelitian ini bertujuan mengestimasi lokasi sumber difusi aktual pada jaringan berskala besar menggunakan pendekatan teori graf dan statistika. Jaringan dimodelkan sebagai graf G = (V(G),E(G)), dengan himpunan titik V(G) merepresentasikan entitas, dan himpunan sisi E(G) merepresentasikan jalur penyebaran difusi. Estimasi sumber dilakukan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimator (MLE) untuk mengidentifikasi lokasi paling mungkin berdasarkan informasi data pengamatan oleh sejumlah titik yang disebut pengamat. Algoritma dievaluasi melalui simulasi pada graf acak seperti graf Erd?os-Rényi, Barabási-Albert, reguler, dan graf deterministik seperti graf pohon, kisi, kipas, roda. Diterapkan pula variasi parameter jaringan serta strategi penempatan titik pengamat berbasis sentralitas dan himpunan pembeda. Hasil simulasi menunjukkan bahwa performa estimator sangat bergantung pada karakteristik topologis jaringan. Pendekatan MLE memberikan akurasi lokalisasi optimal pada graf acak, karena heterogenitas strukturnya lebih selaras dengan asumsi rute difusi yang dimodelkan. Sebaliknya, estimasi pada graf deterministik menghasilkan akurasi lebih rendah akibat struktur simetris yang menyebabkan estimator kurang memperoleh informasi spesifik secara akurat mengenai lokasi sumber. Secara keseluruhan, metode MLE relatif efektif diterapkan pada jaringan acak yang merepresentasikan kompleksitas dunia nyata. Namun, untuk jaringan dengan keteraturan struktural tinggi, diperlukan penyesuaian model atau pendekatan alternatif yang lebih relevan agar dapat mencapai hasil akurasi yang optimal.
PENERAPAN ALGORITMA MAPPER UNTUK KLASTERISASI DETEKSI PERIODE VOLATILITAS TINGGI DI PASAR SAHAM INDONESIA
Pasar saham Indonesia, yang tercermin melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), rentan terhadap periode tekanan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak menentu. Pendekatan pengukuran risiko konvensional seperti Value-at-Risk (VaR) memiliki keterbatasan karena bergantung pada asumsi distribusi tertentu yang sering tidak terpenuhi pada kondisi pasar tidak normal. Penelitian ini menerapkan algoritma Mapper dari kerangka Topological Data Analysis (TDA) sebagai pendekatan alternatif untuk mendeteksi periode volatilitas tinggi pada data IHSG periode 1 Juli 2019 hingga 1 April 2026. Sembilan fitur risiko dihitung secara dinamis menggunakan jendela waktu bergerak 60 hari, kemudian diproyeksikan ke ruang dua dimensi menggunakan UMAP sebelum dimasukkan ke dalam algoritma Mapper. Tolok ukur statistik dibentuk berdasarkan kuantil ke-75 volatilitas jendela waktu bergerak dengan syarat durasi minimum lima hari perdagangan. Parameter Mapper dioptimalkan melalui pencarian kombinasi terbaik berdasarkan nilai Jaccard, dan hasil deteksi dievaluasi menggunakan confusion matrix, metrik klasifikasi, serta uji Welch’s t-test dan Cohen’s d. Graf Mapper yang terbentuk terdiri atas 144 simpul dan 187 ruas, dengan 39 simpul teridentifikasi sebagai berisiko. Perbandingan terhadap tolok ukur statistik menghasilkan nilai Jaccard sebesar 0,9185, akurasi sebesar 0,9782, presisi sebesar 0,9662, recall sebesar 0,9490, dan nilai F1 sebesar 0,9575. Selain itu, parameter yang sama diterapkan pada sepuluh saham individual dari berbagai sektor tanpa penyesuaian ulang, menghasilkan rata-rata nilai Jaccard sebesar 0,8869 dan nilai F1 sebesar 0,9395. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma Mapper mampu mendeteksi periode volatilitas tinggi secara konsisten dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik pada data saham individual, sekaligus memberikan informasi struktural tambahan berupa tanggal transisi dan simpul batas yang tidak diperoleh dari pendekatan statistik tunggal.
TABEL MORTALITAS MULTIPLE DECREMENT BERBASIS PENYAKIT KATASTROPIK MENGGUNAKAN PROPOSED-FIXED ITERATION (PFI)
Tabel mortalitas multiple decrement (MD) diperlukan untuk memodelkan risiko kematian yang mempertimbangkan lebih dari satu penyebab kematian yang saling berkompetisi (competing risks), termasuk kematian akibat penyakit katastropik seperti gagal ginjal, hemofilia, penyakit jantung, kanker, sirosis hati, stroke, dan thalassemia. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk tabel mortalitas MD berbasis tujuh penyakit katastropik tersebut. Tabel mortalitas tersebut dibentuk menggunakan data klaim kematian peserta BPJS Kesehatan. Peluang single decrement (SD) dikonversi menjadi peluang MD dengan asumsi constant force of mortality (CFM), kemudian digraduasi (smoothing) menggunakan kernel Gaussian. Selanjutnya, peluang MD dikonversi menjadi absolute rates of decrement (ARD) menggunakan algoritma Basic-Fixed Iteration (BFI) sebagai benchmark dan Proposed-Fixed Iteration (PFI) sebagai metode utama. Kedua algoritma dievaluasi dan dibandingkan kinerjanya berdasarkan akurasi (mean squared error/MSE) dan efisiensi komputasi (jumlah iterasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabel mortalitas MD berhasil dibentuk dengan pola tingkat kematian yang meningkat seiring bertambahnya usia, dengan penyakit jantung dan stroke sebagai penyebab kematian tertinggi serta hemofilia dan thalassemia sebagai yang terendah. Algoritma BFI dan PFI menghasilkan tingkat akurasi yang setara dengan nilai MSE yang sangat kecil (orde 10?¹? hingga 10?²?), namun algoritma PFI secara konsisten lebih efisien secara komputasi, dengan pengurangan rata-rata jumlah iterasi sebesar 11,31% pada kelompok laki-laki dan 8,33% pada kelompok perempuan dibandingkan algoritma BFI. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma PFI dapat menjadi metode yang lebih efisien dalam pembentukan tabel mortalitas MD berbasis penyakit tanpa mengorbankan ketepatan hasil estimasi.
KLASIFIKASI STATUS PENDUDUK ASLI DI MALUKU BERDASARKAN INFORMASI IDENTITAS NAMA DENGAN MENGGUNAKAN METODE KLASIFIKASI PROBABILISTIK: STUDI KASUS KABUPATEN BURU SELATAN
Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dengan beragam sistem penamaan, namun informasi etnis sering tidak tersedia dalam data administrasi. Padahal, identifikasi penduduk asli sangat penting, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Maluku, untuk mendukung kebijakan afirmatif yang tepat sasaran. Penelitian ini mengembangkan model klasifikasi probabilistik berbasis nama (depan, tengah, dan belakang) untuk membedakan penduduk Asli Maluku dan Non-Maluku. Data yang digunakan merupakan data kependudukan dari Kabupaten Buru Selatan yang telah dilabeli menggunakan daftar marga dan tempat lahir Maluku. Data tersebut dibagi menjadi data training dan data testing dengan proporsi yang sesuai. Dua kelompok model dibangun, yaitu model dasar Coldman dengan asumsi independensi (aturan multiplikatif, aditif, maksimum, dan nama belakang) serta model modifikasi dengan asumsi dependensi (Chain Rule, Gabungan, dan Maximum). Model dasar menggunakan additive smoothing dengan parameter tertentu, sedangkan model modifikasi menggunakan Lidstone smoothing yang dipilih melalui Stratified 5-Fold Cross-Validation. Threshold (ambang batas) untuk model dasar dihitung dengan estimasi proporsi Coldman, sedangkan untuk model modifikasi dihitung menggunakan Youden’s Index dari kurva ROC. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model dasar Coldman multiplikatif memberikan performa yang baik dengan akurasi dan F1-score yang tinggi pada data testing. Sementara itu, pada kelompok model modifikasi, model Maximum menunjukkan performa yang lebih stabil dan tidak mengalami overfitting dibandingkan model Chain Rule. Dengan demikian, model Maximum dipilih sebagai model terbaik karena memiliki keseimbangan yang baik antara sensitivitas dan spesifisitas, serta lebih robust terhadap overfitting. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan metode klasifikasi probabilistik terhadap karakteristik lokal. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga diperlukan perbaikan yang relevan untuk menunjang penelitian selanjutnya.
KEPUTUSAN STRATEGIS DALAM INTEGRASI KESIAPAN PEMBORAN SUMUR PENGEMBANGAN DENGAN DRILLING PROJECT MANAGEMENT OFFICE (DPMO) DI PT. SINERGI HULU HEBAT (SHH)
Indonesia mengalami penurunan produksi secara sktruktural sebesar 3-7% per tahun selama periode 2019–2025, sementara konsumsi energi Indonesia terus meningkat sebesar 2–4% per tahun. Sebagai kontributor utama produksi nasional, Drilling & Well Intervention PT. SHH menyumbang 68% produksi minyak dan 33% produksi gas Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh pengelolaan kegiatan pemboran yang agresif. Oleh karena itu, kinerja pemboran sumur pengembangan menjadi factor krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional. Namun, realisasi pemboran sumur pengembangan PT. SHH masih di bawah target, hanya mencapai 85–90% dari target WP&B selama periode 2021-2025. Kondisi ini berdampak pada penurunan produksi nasional, keterbatasan penggantian cadangan, serta belum optimalnya produktivitas investasi pemboran yang mencapai sekitar USD 12,3 miliar per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keputusan strategis dalam mengintegrasikan kesiapan pemboran sumur pengembangan dengan menggunakan pendekatan metode campuran. Analisis diawali dengan metode Critical Path Method (CPM) dan analisis Pareto untuk mengidentifikasi penyebab utama keterlambatan kesiapan, dilanjutkan dengan Current Reality Tree (CRT) untuk mengidentifikasi akar penyebab secara lebih mendalam. Akar penyebab tersebut kemudian distratifikasi menggunakan Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) termasuk penentuan Risk Priority Number (RPN). Wawancara sebagai data kualittatitf dilakukan dengan berbagai peran untuk menggali isu tersebut secara lebih mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlambatan kesiapan sangat dipengaruhi oleh belum adanya system tat kelola yang diberdayakan dan mampu mengelola kesiapan pemboran sumur melalui koordinasi lintas fungsi, khususnya pada aspek perencanaan dan persiapan. Altermatif solusi dipilih menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), yang dinilai berdasarkan empat kriteria, yaitu biaya, waktu, kompleksitas, da konsekuensi sebagai prioritas kriteria. Penilaian dilakukan menggunakan perbandingan analisis risiko komparatif dengan uji konsistensi, serta merancang keputusan berbasis model tata kelola dalam bentuk Drilling Project Management Office (DPMO). DPMO memperluat penyelarasan lintas fungsi, mempercepat kesiapan serta mengurangi risiko keterlambatan pemboran sumur dan sumur yang telah delivered pada tahun 2025 dibandingkan dengan target. DPMO merupakan mekanisme terstruktur secara konsisten untuk meningkatkan realsiasi pemboran sumur yang pada akhirnya dapat meningkatkan revenue dan efisiensi CAPEX PT. SHH serta mendukung ketahanan produksi migas nasional.
ANALISA DAMPAK PINJAMAN BERKELANJUTAN DAN BIAYA SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PROFITABILITAS DAN EFISIENSI BANK DI INDONESIA PADA TAHUN 2019-2024
Perubahan iklim dan dampak merugikannya terhadap umat manusia bersifat segera, bukan sekadar ancaman di masa depan. Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Seluruh pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam upaya ini, termasuk industri keuangan. Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberlakukan kebijakan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan publik dan lembaga keuangan. Keuangan berkelanjutan, yang mencakup kredit hijau serta biaya sosial dan lingkungan, telah menjadi strategi utama dalam menyelaraskan sistem ekonomi nasional dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, lambatnya tingkat adopsi kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengenai manfaat finansial dari aktivitas tersebut. Berlandaskan teori pemegang saham, teori pemangku kepentingan, dan teori resource based view, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara praktik perbankan berkelanjutan dan kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan diukur melalui profitabilitas, yang diproksikan dengan Net Interest Margin (NIM), serta efisiensi operasional, yang diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan antara praktik perbankan berkelanjutan dengan profitabilitas dan efisiensi operasional bank; namun demikian, arah dan signifikansi pengaruh tersebut masih belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Penelitian ini menganalisis data keuangan konsolidasi yang dipublikasikan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank. Sampel penelitian terdiri dari 44 bank umum di Indonesia yang memiliki modal inti yang memadai selama periode 2019–2024, sehingga menghasilkan total 264 observasi bank tahun. Analisis data panel, termasuk uji spesifikasi dan uji robustness, digunakan untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel. Variabel kontrol dalam penelitian ini mencakup faktor internal spesifik bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ukuran portofolio kredit hijau maupun pengeluaran sosial dan lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap profitabilitas maupun efisiensi operasional bank. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank dapat memperluas aktivitas perbankan berkelanjutan tanpa mengorbankan profitabilitas dan efisiensi operasional dalam jangka pendek. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa bank dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam praktik perbankan berkelanjutan dengan aman, ekspansi yang agresif tetap memerlukan kehati-hatian dan manajemen risiko, karena hasil statistik yang nihil tidak sama dengan hilangnya risiko keuangan sama sekali. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan ukuran bank guna menurunkan biaya terkait melalui penyederhanaan persyaratan dan penyediaan insentif untuk menarik pemilik modal. Di sisi lain, bank umum didorong untuk mengintegrasikan aktivitas keberlanjutan ke dalam kegiatan bisnis inti serta mengakui aktivitas tersebut sebagai sumber daya strategis yang bernilai bagi perusahaan.
ANALISIS KAPABILITAS DINAMIS DI EPC PERUSAHAAN BUMN UNTUK MENCAPAI KEUNGGULAN KOMPETITIF
Industri EPC merupakan roda utama pembangunan ekonomi nasional, di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran utama dalam melaksanakan proyek-proyek strategis nasional di sektor energi, minyak dan gas, petrokimia, dan industri. Dalam lima tahun terakhir, BUMN yang bergerak di bidang EPC telah ditandai dengan meningkatnya proyek-proyek strategis nasional, disertai dengan disrupsi rantai pasokan global yang signifikan yang berdampak pada fluktuasi biaya material, waktu pengiriman, dan lingkungan yang semakin kompetitif. Terlepas dari peran utama mereka dalam industri EPC, banyak perusahaan BUMN EPC menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing yang berkelanjutan, berjuang dengan pembengkakan biaya, keterlambatan proyek, dan penurunan margin keuntungan. Situasi ini menunjukkan potensi kurangnya kapabilitas BUMN EPC untuk memaksimalkan sumber daya internal menjadi keunggulan kompetitif. Tentunya hal ini akan berdampak pada daya saing dan posisi atau kekuatan mereka dalam pasar persaingan nasional dan internasional. Studi ini menganalisis strategy daya saing antar BUMN EPC di sektor industri EPC Indonesia, dimana dilekatkan dengan profit yang tipis, tingkat kebutuhan modal kerja yang tinggi, persaingan yang tinggi, perubahan technology yang tinggi, dan posisi kekuatan daya tawar klien yang tinggi. Dengan menggunakan kerangka analisa gabungan yang terintegrasi dari analisa market, lingkungan external, EFAS matriks, lingkungan internal, IFAS matriks, IE matriks, SWOT, TOWS, business strategi, strategi perusahaan dan kapabilitas dinamis. Kapabilitas dinams digunakan sebagai kerangka analisis yang utama untuk menganalisa kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan pada salah satu BUMN EPC di Indonesia. Data secara sistematis diambil dari data yang tersedia secara umum, termasuk annual reports, financial statements, publikasi industri terkait, data resmi perusahaan yang terbit durasi tahun 2020-2024 dan wawancara para pemangku kepentingan. Analisa kapabilitas dinamis mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif BUMN EPC adalah adaptif dan defensif dengan deteksi yang kuat, menjaring peluang dengan selektif serta kemampuan untuk transformasi secara bertahap. Studi ini menyimpulkan bahwa kapabilitas dinamis memegang peranan penting dalam mendorong SOEEPC untuk merespond lingkungan yang serba tidak pasti dan meningkatkan posisi daya saing di sektor industri EPC.
INTEGRASI ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) KE DALAM TATA KELOLA SIKLUS HIDUP KEMITRAAN: DARI PEMILIHAN HINGGA IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
Sebagai operator pelabuhan milik negara terbesar di Indonesia, Pelindo memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran logistik dan konektivitas maritim nasional. Peran tersebut tidak hanya mencakup kegiatan operasional pelabuhan, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan operator terminal, kontraktor, tenant, investor, perusahaan pelayaran, penyedia jasa logistik, serta mitra strategis lainnya. Oleh karena itu, implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak dapat hanya dipandang sebagai agenda internal perusahaan. ESG juga perlu diterapkan dalam cara Pelindo memilih, mengelola, memantau, dan mengevaluasi mitra sepanjang siklus kemitraan. Dari perspektif korporasi, Pelindo telah menunjukkan peningkatan komitmen dalam menangani isu keberlanjutan dan tata kelola. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari program dekarbonisasi, elektrifikasi peralatan pelabuhan, penyediaan fasilitas shore power, pemanfaatan energi terbarukan, rehabilitasi mangrove, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, hingga penguatan tata kelola perusahaan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa prinsip ESG telah menjadi bagian dari arah strategis Pelindo. Namun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam proses tata kelola ESG yang efektif dalam pemilihan dan pengelolaan mitra. Dalam praktiknya, penerapan pertimbangan ESG belum dilakukan secara sistematis dalam proses seleksi mitra, implementasi kontrak, dan monitoring setelah mitra terpilih. Kondisi ini menjadi suatu kesenjangan, mengingat banyak risiko dan dampak ESG dalam operasional pelabuhan justru dipengaruhi atau dihasilkan oleh mitra bisnis, bukan hanya oleh Pelindo sendiri. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk mengkaji kondisi saat ini, mengidentifikasi tantangan utama, serta merumuskan kerangka tata kelola siklus kemitraan berbasis ESG. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan fungsi internal yang terkait dengan keberlanjutan, tata kelola dan kepatuhan, manajemen risiko, perencanaan strategis, pengembangan bisnis, legal, serta pengelolaan kemitraan. Wawancara tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana ESG saat ini dipahami dan diterapkan di lingkungan Pelindo. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen internal, berbagai standar ESG, serta benchmarking dengan beberapa pelabuhan internasional terpilih, yaitu Port of Rotterdam, Port of Antwerp-Bruges, dan PSA International. Teknik analisis data yang digunakan adalah Thematic Content Analysis yang mencakup open coding, axial coding, dan selective coding. Interpretasi temuan dilakukan dengan menggunakan Resource-Based View, Cynefin Framework, Institutional Theory, Stakeholder Theory, dan Legitimacy Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam kesenjangan utama yang saling berkaitan dalam implementasi ESG pada kondisi saat ini di Pelindo. Pertama, Pelindo belum memiliki tata kelola ESG formal yang secara khusus mengatur proses pengambilan keputusan terkait mitra. Kedua, penerapan kriteria ESG dalam proses seleksi dan pengelolaan mitra masih belum konsisten. Ketiga, keterbatasan kapabilitas internal dan belum lengkapnya data ESG mitra menyebabkan penilaian ESG sulit dilakukan secara sistematis. Keempat, kerangka ESG yang sudah ada belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perangkat operasional seperti checklist, scoring, persyaratan minimum, maupun dashboard pemantauan. Kelima, proses monitoring setelah mitra terpilih masih perlu diperkuat, terutama dalam memastikan pelaksanaan komitmen ESG mitra setelah kontrak ditandatangani. Keenam, aturan untuk menyeimbangkan pertimbangan ESG dengan aspek komersial belum didefinisikan secara jelas. Dengan demikian, Pelindo masih perlu memperkuat tata kelola integrasi ESG dalam proses seleksi, implementasi, monitoring, dan pembaruan kerja sama dengan mitra. Berdasarkan benchmarking dengan pelabuhan internasional, dapat disimpulkan bahwa kematangan implementasi ESG di sektor pelabuhan tidak hanya berhenti pada pelaporan keberlanjutan. Port of Rotterdam menunjukkan pentingnya membedakan antara aspek yang dapat dikendalikan secara langsung dan aspek yang hanya dapat dipengaruhi melalui perjanjian kontraktual, infrastruktur, insentif, dan kolaborasi. Sementara itu, Port of Antwerp-Bruges menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam proses penilaian konsesi dan perjanjian kontraktual. PSA International juga menunjukkan bahwa ESG dapat digunakan sebagai bagian dari penciptaan nilai melalui aksi iklim, transformasi rantai pasok berkelanjutan, pembiayaan hijau, solusi logistik digital, pengadaan berkelanjutan, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa otoritas pelabuhan dapat memengaruhi kinerja keberlanjutan mitra melalui integrasi ESG ke dalam proses screening, due diligence, perjanjian kontraktual, penilaian berbasis risiko, dan monitoring pasca kontrak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan ESG Based Partner Lifecycle Governance Framework bagi Pelindo. Kerangka ini mencakup tiga area yang saling berkaitan, yaitu ESG Control Area, ESG Influence Area, dan ESG Monitoring Area. Kerangka tersebut didukung oleh kriteria ESG, kewajiban pengungkapan ESG oleh mitra, mekanisme scoring dan pembobotan berbasis risiko, proses tata kelola lintas fungsi, klausul ESG, database ESG mitra, dashboard monitoring, serta roadmap implementasi bertahap. Melalui kerangka ini, Pelindo diharapkan dapat mentransformasikan ESG dari agenda keberlanjutan di tingkat korporasi menjadi mekanisme tata kelola yang lebih praktis dalam pengelolaan siklus kemitraan.
ANGGARAN PERTAHANAN UNTUK MENCAPAI OPTIMUM ESSENTIAL FORCE : PENDEKATAN THEMATIC BUDGETING DOMAIN PERTAHANAN MARITIM
Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi kebutuhan untuk memperkuat postur pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah, mengamankan jalur perdagangan strategis, serta mendukung pembangunan ekonomi maritim. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan pencapaian Optimum Essential Force (OEF) Tentara Nasional Indonesia dan merumuskan strategi anggaran pertahanan yang dapat mendukung pencapaian target OEF. Penelitian ini menggunakan pendekatan applied policy research dengan metode analisis kualitatif deskriptif, gap analysis, dan comparative policy analysis. Penelitian ini mengkaji kebijakan penganggaran dan penguatan kekuatan pertahanan Indonesia, serta melakukan benchmarking terhadap pengalaman Singapura, Turki, dan Inggris. Hasil analisis menunjukkan tiga tantangan dalam pencapaian OEF, yaitu keterbatasan fiskal, tantangan pengadaan alutsista yang dipengaruhi ketergantungan impor dan risiko rantai pasok global, serta gap antara sistem penganggaran berbasis organisasi dan pembangunan kekuatan yang semakin berorientasi pada kapabilitas. Sebagai respons atas ketiga tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan Thematic Budgeting dalam Domain Pertahanan Maritim melalui mekanisme budget tagging. Implementasi budget tagging tidak mengubah struktur program maupun organisasi yang ada, namun menjembatani kesenjangan antara sistem penganggaran berbasis organisasi dengan pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas sesuai konsep OEF. Domain Pertahanan Maritim diturunkan ke dalam tiga kelompok kapabilitas, yaitu Integrated Maritime Defense and Surveillance, Strategic Mobility and Archipelagic Logistics, dan Defense Sustainment and Readiness. Pembuktian proposisi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pembangunan kapabilitas dalam mendukung pencapaian OEF. Selain itu, pendekatan tersebut juga memperkuat fungsi pertahanan sebagai enabler pembangunan ekonomi dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal tersebut melalui peningkatan keamanan jalur perdagangan, logistik, sumber daya kelautan, dan infrastruktur strategis maritim.
PENILAIAN KEBERLANJUTAN JALUR HILIRISASI BATU BARA: ANALISIS MULTI-KRITERIA UNTUK MEMPRIORITASKAN PROYEK HILIRISASI BATU BARA UNGGULAN PERTAMA DANANTARA
Indonesia’s coal downstreaming agenda (hilirisasi batubara) has moved from voluntary encouragement to a binding legal mandate under UU No. 3/2020, reinforced by PP No. 40/2025’s National Energy Policy through 2060, against a backdrop of acute energy security exposure: liquefied petroleum gas (LPG) imports meet approximately 83.7% of national consumption, carrying an annual subsidy burden exceeding IDR 110 trillion and a foreign exchange exposure of roughly USD 4.67 billion. Danantara Indonesia, the state’s newly consolidated strategic investment holding, has been tasked with delivering the country’s first government-backed coal downstreaming flagship project at Tanjung Enim, South Sumatra, where two ceremonial groundbreakings (2022 and 2026) have yet to be followed by financial close. Three technically viable routes are under consideration — Coal-to-Dimethyl Ether (DME), Coal-to-Synthetic Natural Gas (SNG), and Coal-to-Liquid (CTL) via direct hydrogenation liquefaction — each satisfying Indonesia’s downstreaming, energy security, and import-reduction mandates to a different degree, with no route the obvious choice under any single-criterion lens: policy alignment, financial return, and energy security each point to a different answer. This is a genuine multi-criteria decision problem carrying high stakes, since a first flagship project performs a demonstration function that will shape whether future downstreaming investment is judged a credible use of state capital. This research develops and applies a six-criterion, thirteen-indicator sustainability assessment framework grounded in Elkington's (1997) Triple Bottom Line (TBL), which assesses infrastructure and investment sustainability jointly across economic, social, and environmental performance rather than any single dimension in isolation. Since TBL's original three pillars do not capture the policy, regulatory, and technical-maturity considerations that are first-order concerns for a first-of-kind flagship energy project, this thesis follows Maryati, Firman, and Humaira's (2022) extension of TBL for decentralised water infrastructure assessment in Bandung, which augments the three pillars with institutional, technical, and regulatory dimensions — consolidated here into six criteria: Policy, Regulatory and Institutional Alignment; Energy Security and Social Resilience; Economic Value Creation; Financial Feasibility; Environmental Sustainability; and Technical Maturity and Implementability. These criteria and their thirteen indicators were weighted, and the three routes scored against them, using the Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1980, 2008) through pairwise comparisons elicited from a ten- ii respondent expert panel drawn from Danantara, the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina/PGN, PT Bukit Asam, and Lemigas. Respondent judgments were aggregated via the geometric mean method (Aczél & Saaty, 1983), validated for consistency using Saaty's (1980, 2008) Consistency Ratio and Goepel's (2013, 2018) Shannon entropy consensus measure, and combined through hierarchic composition to produce a final route ranking. Two robustness checks — a leave-one-respondent-out analysis and a criterion-weight perturbation analysis — tested the sensitivity of the result. The panel weighted Policy, Regulatory and Institutional Alignment and Technical Maturity and Implementability most heavily — together over half of total decision weight — ahead of Financial Feasibility (15.1%) and Environmental Sustainability (5.4%), consistent with a panel prioritising a flagship project's buildability and bankability over its standalone financial return. Coal-to-DME emerged as the clearly leading route, scoring 57.5% against Coal-to-SNG's 24.9% and Coal-to-Liquid's 17.6%, a lead broad-based across DME's confirmed project site, precedented financing structure, and its energy security contribution as the largest and most politically salient import-substitution story of the three, rather than concentrated in any single criterion. Both sensitivity checks confirmed the ranking's robustness: excluding any single respondent moved DME's score by at most 0.9 percentage points without changing the ranking, and DME's lead survived even with its single highest-weighted criterion reduced to zero. Notably, Coal-to-Liquid recorded the strongest stand-alone economics of the three routes — an unsubsidised internal rate of return of 17.8–22.1% against DME's 11.02% — yet ranked last overall, because its undetermined site, unresolved feedstock-supply arrangement, and unproven core conversion technology scored poorly on the indicators the panel weighted most heavily. This is the thesis's central finding: for a first-of-kind, precedent-setting flagship project, deliverability is judged prior to, and more important than, standalone profitability. The thesis concludes that Danantara should proceed with Coal-to-DME as its first flagship project, while treating this as the first step in a staged programme rather than a one-off selection: the syngas production and gas-cleanup infrastructure built for DME is a platform capability that could support subsequent energy, chemical-feedstock, or ammonia applications at the same site. Recommendations include closing outstanding regulatory gaps and finalising DME's government-support-dependent financing structure before construction commitments; institutionalising the AHP framework as a reusable decision-support tool for Danantara's subsequent downstreaming decisions; widening the respondent panel for future, higher-stakes rounds; and independently re-probing a residual tie in expert judgments on two economic indicators
PERCEPATAN INDUSTRI BIOSIMILAR INDONESIA: INTERVENSI STRATEGIS UNTUKKETAHANAN KESEHATAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL
Indonesia menghadapi paradoks struktural dalam sektor farmasi nasionalnya: negara ini mengelola skema asuransi kesehatan pembayar tunggal terbesar di dunia — Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — namun tetap sangat bergantung pada produk obat biologis impor yang biayanya terus meningkat dan mengancam keberlanjutan fiskal sistem tersebut dalam jangka panjang. Sementara negaranegara pembanding seperti Korea Selatan, India, Iran, Brasil, dan Tiongkok telah berhasil atau sedang secara cepat membangun industri biosimilar domestik yang kompetitif, Indonesia hingga saat ini belum memiliki jalur akselerasi biosimilar yang terpadu, tervalidasi oleh pemangku kepentingan, dan berbasis analisis yang kuat. Tesis ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut. Tujuan umum penelitian ini adalah merancang paket intervensi strategis guna mempercepat industri biosimilar nasional Indonesia, dengan mengubah peluang pasar dan kebutuhan yang belum terpenuhi akan obat biologis terjangkau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat kemandirian farmasi nasional. Lima sasaran penelitian memandu kajian ini: menyusun peta pemangku kepentingan menggunakan kerangka Power–Interest Grid; mengidentifikasi dan mengkategorikan hambatan kritis; merancang paket intervensi multi-pilar yang tervalidasi bersama mitra kunci; memodelkan dampak ekonomi dan fiskal secara kuantitatif; serta mengembangkan peta jalan akselerasi nasional dengan periode implementasi bertahap 2026–2035. Penelitian ini menggunakan desain mixed-methods sequential explanatory, yang mengintegrasikan survei kuesioner terstruktur terhadap 10 perusahaan terkait farmasi, wawancara semi-terstruktur dengan 25 informan institusional, survei kuesioner terstruktur terhadap 50 responden yang dipilih secara purposif, dua sesi diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) beserta lokakarya ko-desain, serta pemodelan ekonomi input–output yang dikalibrasi berdasarkan data sektoral Indonesia dan data klaim JKN. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekosistem biosimilar Indonesia dikendalikan oleh koalisi saling ketergantungan antara aktor negara, badan usaha milik negara, dan lembaga regulasi, bukan oleh satu institusi dominan tunggal. Tiga klaster hambatan yang saling terkait — ketiadaan infrastruktur biomanufaktur, kesenjangan sumber daya manusia yang kritis, serta arsitektur regulasi dan tata kelola yang terfragmentasi — secara bersama-sama membentuk kendala mengikat vi (binding constraints) bagi pengembangan industri. Sebagai respons, penelitian ini merancang Paket Intervensi Tiga Pilar dengan Dimensi Transformasi Digital, yang mencakup modernisasi teknologi manufaktur, penguatan ekosistem talenta, reformasi kebijakan dan tata kelola, serta loncatan berbasis kecerdasan buatan. Analisis skenario input–output menggunakan insulin sebagai produk utama memproyeksikan bahwa implementasi penuh paket intervensi ini berpotensi menghasilkan penghematan belanja JKN sebesar IDR 2,3–3,1 triliun per tahun, kontribusi terhadap output PDB sebesar IDR 20–35 triliun, dan penciptaan 10.000– 15.000 lapangan kerja terampil baru pada tahun 2035. Temuan-temuan ini disintesiskan ke dalam peta jalan akselerasi biosimilar nasional yang berfase, mencakup Fase Fondasi (2026–2027), Fase Akselerasi (2027–2030), Fase Konsolidasi (2030–2032), dan Fase Pemosisian Global (2032–2035), sehingga memberikan instrumen yang praktis, teruji secara analitis, dan layak secara politis bagi para pembuat