📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 6,268 dokumenSTRATEGI INVESTASI BPI DANANTARA DALAM MENYEIMBANGKAN TKDN DAN BIAYAENERGI : STUDI KASUS PROGRAM PLTS 100 GWP DI INDONESIA
Transisi energi di Indonesia menghadapi tantangan trilema yang kompleks, yakni menyeimbangkan keamanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan keterjangkauan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan visi ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp dan eliminasi impor BBM demi mencapai swasembada energi. Namun, ambisi ini terhambat oleh tingginya Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik akibat rantai pasok industri surya domestik yang belum matang dan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang kaku, sehingga menciptakan disparitas harga (Levelized Cost of Electrcity atau LCOE) yang signifikan dibandingkan benchmark global. Penelitian ini relevan dengan mandat kelompok sindikat dan BPI Danantara dalam merumuskan strategi investasi strategis untuk memecahkan kebuntuan struktural tersebut. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana menyeimbangkan trade-off antara kewajiban industrialisasi lokal (TKDN) dan pencapaian biaya energi yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model finansial dan investasi bagi CTO Office BPI Danantara dalam mengorkestrasi program 100 GWp. Solusi potensial yang diajukan adalah penerapan model finansial yang optimal mempertimbangkan harga LCOE yang dapat diterima (acceptable) dan pemenuhan maksimal tingkat komponen dalam negeri, beserta enabling regulations & policies yang dapat membantu mewujudkannya. Metodologi yang digunakan adalah Metode Campuran (Mixed-Methods) dengan desain Penelitian Tindakan (Action Research). Pendekatan ini menggabungkan analisis kualitatif melalui Gap Analysis rantai pasok dan wawancara pemangku kepentingan, serta analisis kuantitatif melalui pemodelan finansial LCOE dengan studi kasus proyek de-dieselisasi PLTS + BESS Saparua. Hasil penelitian merumuskan Strategi Tiga Pilar Terintegrasi bagi BPI Danantara, yang terdiri atas orkestrasi aggregated demand dari pipeline 100 GWp, deployment concessional capital melalui blended finance, dan phased TKDN roadmap berbasis kematangan industri per kategori komponen. Model finansial Saparua menghasilkan LCOE murni sebesar 19,55 sen USD/kWh dengan Equity IRR 11,00 persen, lebih rendah 23,8 persen dibanding BPP diesel. Pada skala program 100 GWp, cost-benefit analysis produksi modul lokal menghasilkan Benefit-Cost Ratio sebesar 2,10x hingga 6,49x dengan potensi penghindaran emisi tahunan 95 hingga 110 MtCO2 dan penciptaan 14.560 pekerjaan permanen di sektor manufaktur. Dampak yang diharapkan dari penelitian ini meliputi terciptanya peta jalan kemandirian teknologi nasional, penurunan emisi karbon secara signifikan, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem industri hijau yang kompetitif di Indonesia.
TRANSFORMASI KAPABILITAS ADCP DALAM PENGEMBANGAN TOD DI INDONESIA : REFLEKSI DAN KEMUNGKINAN DI MASA DEPAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ambisi pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) di Indonesia yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kapabilitas pengembang dalam mengelola TOD sebagai ekosistem perkotaan yang terintegrasi. Penelitian bertujuan mengidentifikasi ketersediaan Regulasi TOD, kapabilitas pengembang TOD, menganalisis pola kolaborasi antar aktor, dan merumuskan kebutuhan penguatan kapabilitas pengembang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis komparatif (benchmarking) dengan praktik TOD di Singapura, Jepang, dan Hong Kong. ADCP memiliki kekuatan pada akses proyek strategis berbasis transit dan pengalaman teknis pengembangan kawasan, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek integrasi lintas sektor, pengembangan model joint development, pengelolaan kawasan, serta pembentukan model bisnis berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi TOD di Indonesia telah berkembang pada aspek tata ruang dan transportasi, tetapi masih bersifat fragmented pada aspek kelembagaan dan pembiayaan kawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara transformasi kapabilitas pengembang dengan keberhasilan implementasi TOD di Indonesia, yang menunjukkan bahwa keberhasilan TOD tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pengembang bertransformasi dari project developer menjadi ecosystem orchestrator. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian TOD di Indonesia, khususnya terkait pentingnya kapabilitas organisasi pengembang dalam membangun integrasi antara transportasi, tata ruang, pembiayaan, dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
FORMULASI INDEKS KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN (IKIP) : PENGELATANANALYTIC HIERARCHY PROCESS UNTUK PENGUKURAN OTONOMI STRATEGIS ALUTSISTANASIONAL
Instrumen evaluasi industri pertahanan yang tersedia saat ini mengukur kandungan lokal dan kematangan teknis, namun tidak mampu menangkap dimensi strategis kemandirian yang sesungguhnya. Produk alutsista dengan TKDN tinggi dan TRL/MRL matang dapat tetap rentan secara strategis apabila hak kekayaan intelektual, rantai pasok komponen kritis, dan kebebasan operasionalnya masih dikendalikan pihak asing melalui klausul End-User Certificate, sebuah kondisi yang disebut fake self-reliance. Penelitian ini merumuskan Indeks Kemandirian Industri Pertahanan (IKIP) sebagai instrumen pengukuran komposit dengan tiga pilar: Technology Sovereignty, Supply Chain Resilience, dan Operational Autonomy. Pembobotan dilakukan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan agregasi Geometric Mean Method (GMM) dari 16 expert panel lintas lima domain institusional. Validasi dilakukan melalui proof of concept scoring pada Senapan Serbu SS2 (PT Pindad). Hasil GMM menghasilkan bobot prioritas: OA (36,8%), TS (34,9%), dan SCR (28,4%). Analisis per domain mengungkap heterogenitas perspektif yang substantif. Kemhan dan praktisi Defend ID memprioritaskan OA karena pengalaman langsung dengan restriksi EUC, Kemenperin memprioritaskan SCR sesuai mandat regulasi, sementara domain akademisi dan lembaga riset memprioritaskan TS sebagai fondasi kemandirian jangka panjang. Skor IKIP SS2 menempatkan platform ini pada level Semi-Independent, mengungkap sovereignty-supply-autonomy paradox: kuat di Technology Sovereignty (83,74) namun moderat di Operational Autonomy (57,58) dan lemah di Supply Chain Resilience (52,27). Temuan penelitian mendukung lima rekomendasi kebijakan: adopsi IKIP sebagai standar evaluasi; lokalisasi komponen kritis berbasis IKIP; penetapan skor IKIP minimum dalam pengadaan alutsista; negosiasi EUC berbasis data kuantitatif; dan integrasi IKIP sebagai indikator KPI RIPIN menuju kemandirian industri pertahanan Indonesia pada 2035.
ARSITEKTUR BARU PEMBIAYAAN INDONESIA: DFI KONSOLIDATIF SEBAGAI MESIN PEMBANGUNAN DAN HILIRISASI NASIONAL
Agenda hilirisasi industri Indonesia 2025–2029 menuntut tersedianya pembiayaan jangka panjang (patient capital) berskala masif yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh perbankan komersial maupun APBN. Data dari CTO Office Danantara Economist Division (Agustus 2024) mengindikasikan total kebutuhan pendanaan pembangunan mencapai USD 1.299 miliar dalam satu dekade ke depan, sementara kapasitas kontribusi BUMN (termasuk Danantara) diperkirakan hanya sebesar USD 122 miliar. Kesenjangan (financing gap) yang ekstrem ini mempertegas urgensi reformasi kelembagaan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga pembiayaan Pembangunan, seperti PT SMI, LPEI, INA, HIMBARA, dan bahkan Danantara, kerangka hukum dan kelembagaannya masih terfragmentasi. Fragmentasi tersebut menimbulkan tumpang tindih mandat, ketidakjelasan status hukum, serta kegagalan dalam menciptakan kapasitas leverage yang cukup untuk menutup defisit pembiayaan proyek pembangunan hilirisasi yang berisiko tinggi namun berdampak strategis. Penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif dan kuantitatif hukum–kelembagaan (legal-institutional analysis) atas opsi pembentukan Development Financial Institution (DFI) konsolidatif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Tesis ini memusatkan perhatian pada desain institusional dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks konsolidasi aset negara dan relasi kewenangan antar-lembaga pasca-pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Penelitian ini membandingkan tiga model kelembagaan DFI NDB (National Development Bank) yang secara hukum dan tata kelola memiliki implikasi berbeda: 1. Super-Holding Integrated Model: DFI-NDB sebagai investment holding di bawah BPI Danantara, berfokus pada pemanfaatan keuangan negara yang terkonsentrasi dan mengonsolidasikan PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF menjadi Bank Pembangunan dibawah kendali BPI Danantara. Pada opsi ini, INA tidak termasuk dalam konsolidasi karena INA juga merupakan SWF. 2. Ministry-Led Agency Model: DFI-NDB sebagai lembaga swasta nasional ataupun BUMN di bawah kendali Kementerian Keuangan dengan mengonsolidasikan INA (Indonesia Investment Authority), PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF dengan fokus pada kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) dan integrasi APBN. 3. Autonomous Sovereign Vehicle Model: DFI-NDB sebagai badan hukum sui generis dengan mengonsolidasikan INA (Indonesia Investment Authority), PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF yang bertanggung jawab langsung iii kepada Presiden (serupa struktur INA), berfokus pada kecepatan pengambilan keputusan dan fleksibilitas operasional. Ketiga model tersebut dianalisis berdasarkan beberapa dimensi yang terukur dan relevan secara hukum dan kebijakan, yaitu: (a) ketersediaan dan efisiensi kapital untuk me-leverage pembiayaan, (b) efektivitas eksekusi yang menggabungkan kecepatan pengambilan keputusan kelembagaan (speed), toleransi risiko nonkomersial, dan regulasi serta (c) ketahanan institusi yang meliputi kepastian hukum (perlindungan dan legitimasi formal) dan tata kelola. Metodologi yang digunakan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui analisis hukum-kelembagaan (legalinstitutional analysis) yang mencakup telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan struktur kelembagaan, serta wawancara terbatas dengan pakar dan praktisi. Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi dan memprioritaskan alternatif desain kelembagaan DFI berdasarkan pembobotan kriteria secara sistematis. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan desain DFI yang memiliki kepastian hukum, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, serta mampu mendukung agenda hilirisasi nasional secara efektif dan akuntabel
ARSITEKTUR TATA KELOLA PENGAWASAN PERBANKAN INDONESIA: DESAIN HYBRID TWIN PEAK BERBASIS META-GOVERNANCE DAN INTEGRATED EARLY WARNING SYSTEM UNTUK BANK-LED ECONOMY
The banking sector plays a central role in Indonesia’s economy as a financial intermediary, a key transmission channel for monetary policy, and a pillar of financial system stability. The dominance of banking assets, coupled with the growing complexity of digitalization and intraday liquidity risks, necessitates a more robust and responsive supervisory governance framework. Since the transfer of supervisory authority from Bank Indonesia to Otoritas Jasa Keuangan under Law No. 21 of 2011, questions have emerged regarding the effectiveness of the current institutional design. These concerns are particularly salient in the context of fragmented authority among Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and Lembaga Penjamin Simpanan, as well as the increasing need for real-time data integration across institutions. This study is motivated by the rapid digitalization of the financial sector, the integration of real-time payment systems, and the increasing complexity of intraday liquidity risks, all of which call for stronger governance in banking supervision in Indonesia. Within a multi-authority governance architecture, where microprudential supervision resides with Otoritas Jasa Keuangan, macroprudential policy and payment systems are under Bank Indonesia, and bank resolution is handled by Lembaga Penjamin Simpanan, the primary challenge lies not in the absence of instruments, but in data fragmentation, delays in policy escalation, and the suboptimal integration between intraday liquidity data flows and payment system transactions, as well as stock data on capital and asset quality. This research aims to assess the adequacy of the existing Early Warning System (EWS), formulate enhancements to governance mechanisms, and evaluate their impact on economic, financial, institutional, and policy stability. Using a mixed-methods approach that combines qualitative institutional analysis and quantitative evaluation of risk indicators, this study finds that supervisory effectiveness is not solely determined by the centralization of authority, but rather by the quality of information orchestration and the clarity of escalation protocols. Drawing on a synthesis of network governance and meta-governance theories, as well as international empirical findings from International Monetary Fund and Bank for International Settlements, the study recommends a Hybrid Twin Peaks model based on meta-governance and an integrated Early Warning System (EWS) as the most rational and feasible option in the context of Indonesia as a bank-led economy. This model enables stronger data integration and faster crisis response without requiring radical legal restructuring, thereby maintaining a balance between effectiveness, legitimacy, and governance sustainability. The contribution of this research is both academic and policy-oriented, offering an adaptive systemic orchestration design to strengthen national financial system stability in a gradual and evidence-based manner.
PENGUATAN EKOSISTEM KELEMBAGAAN HILIRISASI BIOSIMILAR TRASTUZUMAB DI INDONESIA : ANALISIS SISTEM SIRKULATORI LATOUR DALAM KERANGKA ACTOR-NETWORK THEORY
Hilirisasi obat biologis biosimilar berpotensi menjadi salah satu solusi strategis untuk efisiensi pembiayaan, perluasan akses, dan kemandirian kesehatan nasional, namun ekosistem kelembagaan dan kebijakan berikut infrastruktur dan fasilitas pendukungnya belum terbentuk dengan baik untuk menjamin keberlanjutannya. Penelitian ini menelaah mengapa ekosistem kelembagaan untuk hilirisasi biosimilar di Indonesia belum cukup kuat menghubungkan pembuktian komparabilitas ilmiah, perizinan dan sertifikasi, legitimasi adopsi klinis, serta skema pengadaan dan pembiayaan publik. Biosimilar trastuzumab untuk kanker payudara HER2-positif dijadikan studi kasus penelitian ini sebagai bagian dari inisiatif bio-defense.id yang menargetkan produksi pertama pada tahun 2029. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan orientasi implementatif yang berbasis misi. Dalam hal ini, ekosistem dianalisis melalui sistem sirkulatori lima loop Latour yang dilengkapi tiga pilar institusi Scott (regulatif, normatif, dan kultural-kognitif) serta inovasi berorientasi misi Mazzucato, dengan proposisi mengenai simpul pengikat loop sebagai jangkar analisis. Selanjutnya metode analisis ditriangulasi dari studi literatur, dokumen kebijakan, data sekunder, dan tiga sesi Focus Group Discussion (FGD). Hasilnya menunjukkan bahwa hambatan paling menentukan bukan tidak adanya riset, regulasi, atau instrumen pasar yang mendukung ekosistem, tetapi belum adanya Obligatory Passage Point (OPP) yang mampu mengikat kelima loop ke dalam satu simpul misi yang aktif. Dalam rancangan tesis ini, inisiatif bio-defense.id ditempatkan sebagai simpul misi sekaligus OPP, yaitu titik lintasan wajib yang menghubungkan translasi riset, pengembangan dan peningkatan skala produk, pembuktian komparabilitas, legitimasi klinis, regulasi, keberpihakan pasar (market shaping), serta pembiayaan publik. Rancangan yang diusulkan menempatkan payung kebijakan berjenjang, yaitu penetapan misi bio-defense.id sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Prioritas Nasional (PN) Bidang Kesehatan untuk jangka pendek hingga menengah, serta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk jangka panjang. Kemudian perlu dilakukan revitalisasi dan penguatan Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Produk Biologi sebagai mekanisme orkestrasi operasional dalam lokus ekosistem konkret terintegrasi, dengan bio-defense.id sebagai simpul misi yang menyatukan riset, peningkatan skala industri, regulasi (sertifikasi dan perizinan), serta pembiayaan dan investasi. Ekosistem ini juga menginisiasi keterlibatan pemangku kepentingan terkait sejak fase awal pengembangan produk.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERTAHANAN TERHADAP PENGELOLAAN MINERALKRITIS BAGI PENGUASAAN MATERIAL MAJU DI INDONESIA
Perubahan lingkungan strategis global menunjukkan bahwa ketahanan dan keamanan negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan juga oleh kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis yang menopang teknologi pertahanan modern. Mineral kritis—termasuk nikel, kobalt, litium, dan logam tanah jarang (rare earth elements, REE)—merupakan bahan baku utama material maju yang digunakan dalam industri pertahanan dan teknologi strategis. Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia (±42 persen cadangan global menurut USGS 2024) dan produsen utama beberapa komoditas mineral kritis lainnya, memiliki peluang strategis sekaligus tantangan tata kelola dalam memastikan pengelolaannya selaras dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Meskipun pemerintah telah menetapkan mineral kritis sebagai aset strategis nasional melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 (47 komoditas) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76/2025 tentang Badan Industri Mineral (BIM), pengelolaannya masih cenderung menitikberatkan dimensi ekonomi dan hilirisasi. Dimensi pertahanan—khususnya keamanan pasokan jangka panjang dan kemandirian material maju—belum terintegrasi secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan pertahanan nasional dalam mengarahkan pengelolaan mineral kritis guna mendukung penguasaan material maju dan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap tiga kelompok sumber data sekunder: (1) dokumen kebijakan resmi pemerintah; (2) peraturan perundang-undangan; dan (3) tabulasi 33 pernyataan publik pemangku kepentingan kunci pada periode 2020–2026, di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Potensi Pertahanan Sri Yanto, Dirjen Mineral dan Batubara Tri Winarno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mendiktisaintek sekaligus Kepala BIM Brian Yuliarto. Penelitian ini sepenuhnya berbasis data sekunder dan tidak menggunakan wawancara primer. Efektivitas kebijakan dievaluasi berdasarkan tiga indikator: keselarasan tujuan (goal alignment), koherensi kebijakan (policy coherence), dan instrumen implementasi (implementation instruments), yang masing-masing dioperasionalkan melalui rubrik penilaian Likert 1–5. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas kebijakan pertahanan terhadap mineral kritis di Indonesia masih rendah secara struktural dan strategis (skor rata-rata 1,7 dari 5,0), dengan empat karakteristik utama: parsial, terfragmentasi, didorong kepentingan ekonomi (economic-driven), dan belum berorientasi pertahanan (defense-oriented). Akan tetapi, periode 2023–2026 menunjukkan momentum transformasi positif melalui penetapan Kepmen ESDM 296/2023, pembentukan BIM, Minerba Convex 2025 sebagai titik temu publik pertama Dirjen Pothan dan Dirjen Minerba, serta Rapat BIM mengenai LTJ Mamuju pada 12 Mei 2026 sebagai operasionalisasi konkret pertama. Komparasi dengan enam negara/blok terdepan (Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Tiongkok) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi terendah pada empat dari lima dimensi kematangan kebijakan, dengan satu pengecualian pada dimensi Pengendalian Ekspor. Momentum 2023–2026 tersebut diposisikan sebagai indikasi awal perubahan arah kebijakan (early policy reorientation), bukan sebagai bukti efektivitas kebijakan yang telah tercapai. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi tiga lapis (strategis-konseptual, operasional-instrumental, dan kelembagaan-prosedural) yang mencakup penyusunan Grand Strategy Mineral Kritis Nasional 2026–2045, perluasan paradigma kebijakan pertahanan menuju resource-based defense strategy, pengesahan Undang-Undang Mineral Kritis tersendiri, pengembangan cadangan strategis (strategic stockpile), pengaktifan Komponen Pendukung (Komduk) bagi industri pertambangan-pengolahan, penguatan kelembagaan BIM, dan pembentukan Dewan Mineral Kritis Nasional. Peta jalan implementasi 2026–2045 disusun dalam empat fase: Konsolidasi Kebijakan, Industri Material Antara, Penguasaan Material Maju, dan Kemandirian Strategis.
ANALISIS TINGKAT WALKABILITY DAN KARAKTERISTIK PEJALAN KAKI PADA KAWASAN TOD BLOK M MELALUI PENGUKURAN OBJEKTIF (ATRIBUT LINGKUNGAN BINAAN) DAN SUBJEKTIF (PERCEIVED WALKABILITY)
Kawasan Blok M yang seharusnya mendukung penerapan konsep Transit-Oriented Development (TOD) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya inklusivitas, terbatasnya penyediaan perumahan terjangkau, serta keberadaan parkir on-street yang berlebihan dan tidak tertata. Kondisi tersebut menunjukkan pengembangan kawasan belum sepenuhnya berorientasi pada peralihan penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum, sehingga masih memicu kemacetan dan mengganggu aksesibilitas pejalan kaki (Manurung & Yusuf, 2025). Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur transit di Kawasan TOD Blok M belum mampu mendukung kualitas berjalan kaki secara optimal. Pengalaman berjalan kaki dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan yang mencakup aspek kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses (He et al., 2024). Selain itu, lingkungan binaan berperan melalui karakteristik fisik, seperti aksesibilitas, keramahan berjalan kaki (walkability), dan keterhubungan antarpenggunaan lahan, serta melalui persepsi subjektif pejalan kaki terhadap kualitas lingkungan berjalan kaki (He et al., 2024).Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi karakteristik lingkungan binaan dalam pendekatan objektif dan subjektif (persepsi pejalan kaki) dalam pengukuran walkability di Kawasan Blok M yang ditetapkan sebagai kawasan berbasis TOD. Pengukuran karakteristik lingkungan binaan dilakukan menggunakan prinsip 5D (Density, Diversity, Design, Distance to Accessibility, dan Distance to Transit) serta Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Sistem Informasi Geografis (GIS) dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel NEWS dapat diterapkan di Indonesia dengan nilai reliabilitas lebih dari 0,60 dan nilai validitas lebih dari 0,238 pada setiap variabel. Setiap variabel dalam konsep 5D juga menunjukkan hasil yang sejalan dan saling mendukung dengan variabel NEWS. Kedua pendekatan tersebut menghasilkan temuan yang saling melengkapi karena NEWS mampu menangkap aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara objektif, seperti kualitas infrastruktur pejalan kaki. Variabel kepadatan (Density dan Residential Density) menunjukkan adanya kepadatan hunian pada lokasi tertentu denganv dominasi hunian horizontal. Variabel keberagaman (Diversity) menunjukkan keberagaman aktivitas yang cukup tinggi, terutama pada kawasan yang didominasi oleh fungsi permukiman, perkantoran, serta perdagangan dan jasa (mixed-use). Variabel desain (Design) menunjukkan tingkat konektivitas yang tinggi, terutama pada kawasan dengan intensitas aktivitas yang tinggi. Akses terhadap layanan dasar (basic services) dan transportasi umum juga tergolong baik, dengan jangkauan sekitar 100–500 meter atau waktu tempuh berjalan kaki selama 5–20 menit. Variabel kualitas infrastruktur pejalan kaki dan lalu lintas (Infrastructure and Traffic) menunjukkan kondisi yang tergolong baik. Namun, masyarakat masih cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan berjalan kaki. Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya parkir yang tidak tertata dan memanfaatkan ruang pejalan kaki. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pejalan kaki berasal dari berbagai kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, serta tingkat kepemilikan SIM dan kendaraan pribadi. Berdasarkan kecenderungan jarak dan waktu berjalan kaki rata-rata harian, terdapat indikasi bahwa penyediaan layanan di Kawasan Blok M telah mampu menjangkau berbagai tujuan dalam rentang standar TOD, yaitu sekitar 5–20 menit atau 500–800 meter berjalan kaki. Hasil pengukuran walkability menunjukkan bahwa Kawasan TOD Blok M memperoleh nilai walkability objektif sebesar 53,63 dan walkability subjektif sebesar 59,59. Kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori "Cukup Baik" berdasarkan Pedoman Pengukuran Indeks Kelayakan Berjalan di Kawasan Perkotaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Tahun 2023. Meskipun demikian, Kawasan TOD Blok M masih belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kawasan TOD yang kompak, inklusif, dan terintegrasi secara optimal dengan sistem transit.
STUDI EKSPERIMENTAL KINETIKA DAN EVOLUSI FASA REDUKSI BIJIH NIKEL SAPROLIT DALAM ATMOSFER 5% H2–95% N2
Nikel merupakan logam strategis yang digunakan dalam industri baja tahan karat, paduan, pelapisan, katalis, dan material baterai. Indonesia memiliki posisi penting dalam industri nikel karena didukung oleh sumber daya dan cadangan yang didominasi bijih laterit. Bijih saprolit umumnya diolah melalui jalur pirometalurgi konvensional, tetapi proses tersebut masih menghadapi tantangan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Hidrogen sebagai reduktan menjadi alternatif untuk menghasilkan proses reduksi beremisi lebih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan reduksi non-isotermal, menentukan parameter kinetika reduksi isotermal, serta mengevaluasi evolusi fasa dan morfologi bijih nikel saprolit dalam atmosfer 5% H2–95% N2. Sampel bijih saprolit dikeringkan, diremuk, digerus, diayak hingga fraksi ?200 mesh, lalu dikalsinasi pada 700 °C selama 4 jam. Produk kalsinasi direduksi menggunakan thermogravimetric analyzer dengan massa sampel 300 mg dan laju alir gas 250 mL/menit. Percobaan non-isotermal dilakukan hingga 900 °C pada laju pemanasan 10 °C/menit, sedangkan percobaan isotermal dilakukan pada 500, 600, 700, 800, dan 900 °C selama 3 jam. Data perubahan massa dikonversi menjadi derajat reduksi, kemudian dianalisis menggunakan metode isokonversi isotermal dan pemodelan kinetika. Model difusi tiga dimensi Jander digunakan untuk mengevaluasi interval reduksi aktif. Evolusi fasa dianalisis menggunakan X-ray diffraction (XRD), sedangkan morfologi dan distribusi unsur diamati menggunakan scanning electron microscopy–energy dispersive spectroscopy (SEM–EDS). Reduksi non-isotermal menunjukkan dua tahap utama. Tahap 300–600 °C menghasilkan kehilangan massa aktual 3,15% dibandingkan nilai teoritis 4,43% dan diinterpretasikan berkaitan dengan reduksi awal spesies nikel serta transformasi hematit menuju magnetit dan/atau oksida antara. Tahap 600–900 °C menghasilkan kehilangan massa aktual 4,90% dibandingkan nilai teoritis 7,75% dan berkaitan dengan reduksi lanjutan oksida besi menuju Fe melalui FeO. Pada kondisi isotermal, kenaikan temperatur mempercepat reduksi awal, tetapi tidak selalu meningkatkan derajat reduksi akhir. Energi aktivasi tampak meningkat dari 28,07 kJ/mol pada ? ? 0,1 menjadi 69,45 kJ/mol pada ? ? 0,3, kemudian berada pada 63,34–63,50 kJ/mol hingga ? ? 0,5. Model Jander memberikan energi aktivasi tampak 57,1–73,7 kJ/mol pada 500–800 °C, sedangkan nilai negatif pada 800–900 °C menunjukkan ketidaksesuaian model untuk mekanisme suhu tinggi. XRD dan SEM–EDS menunjukkan magnetit pada 500 °C, fayalit sejak temperatur rendah, taenite pada 700 °C, serta penguatan fasa silikat dan koalesensi mikrostruktur pada 800– 900 °C yang membatasi reduksi lanjutan.
MODEL PEMBIAYAAN KPR SYARIAH MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH NISBAH PROPORSIONAL
Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menerapkan prinsip syariah melalui akad jual beli maupun kemitraan. Dalam praktiknya, kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dipengaruhi oleh fluktuasi pengh asilan sehingga diperlukan suatu model matematis yang dapat menggambarkan mekanisme pembiayaan dengan mempertimbangkan ketidakpastian tersebut. Penelitian ini bertujuan membangun model pembiayaan KPR syariah menggunakan akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) berbasis nisbah proporsional, membandingkan karakteristik kedua model, serta menganalisis pengaruh rata - rata pertumbuhan penghasilan dan volatilitas penghasilan terhadap hasil pembiayaan. Penghasilan nasabah dimodelkan menggunakan Geometric Brownian Motion (GBM), sedangkan analisis sensivitas dilakukan dengan metode Monte Carlo. Perbandingan imbal hasil pada pembiayaan dengan periode yang berbeda dilakukan menggunakan Holding Period Return (HPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Murabahah menghasilkan imbal hasil Bank Syariah sebesar 4,40% dan indikator kesejahteraan nasabah sebesar 34,09%, sedangkan model MMQ berbasis nisbah proporsional menghasilkan imbal hasil Bank Syariah sebesar 11,39% dan indikator kesejahteraan nasabah sebesar 53,00 %. Pada kondisi volatilitas penghasilan yang lebih tinggi ( ???? = 0 , 65 ) , model MMQ tetap mampu mengarahkan perpindahan kepemilikan rumah kepada nasabah dengan masa pembiayaan selama 187 bulan, menghasilkan imbal hasil Bank Syariah sebesar 10,92% dan indikator kesejahteraan nasabah sebesar 41,59%. Hasil analisis sensitivitas me nunjukkan bahwa peningkatan rata - rata pertumbuhan penghasilan ( ???? ) meningkatkan imbal hasil Bank Syariah dan indikator kesejahteraan nasabah, sedangkan peningkatan volatilitas penghasilan ( ???? ) meningkatkan risiko pembiayaan, memperbesar kemungkinan pembentukan utang, serta memperlambat proses perpindahan kepemilikan rumah. Secara keseluruhan, model MMQ berbasis nisbah proporsional memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan model Murabahah maupun KPR konvensional.
MATEMATIKA KEUANGAN SYARIAH
Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) syariah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menerapkan prinsip syariah melalui mekanisme jual beli maupun bagi hasil. Penelitian ini bertujuan membangun model pembiayaan KPR syariah menggunakan akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan pendekatan nisbah kesepakatan, menentukan nisbah optimal, serta membandingkan kinerjanya dengan KPR konvensional. Penelitian dilakukan melalui pemodelan matematika dan simulasi numerik. Penghasilan bulanan nasabah dimodelkan menggunakan Geometric Brownian Motion (GBM), sedangkan prediksi imbal hasil obligasi Indonesia dilakukan menggunakan model Vasicek sebagai acuan keuntungan Bank Syariah. Penentuan nisbah kesepakatan dilakukan menggunakan optimasi multiobjektif Pareto dengan dua fungsi objektif, yaitu memaksimumkan imbal hasil Bank Syariah dan keuntungan nasabah. Selanjutnya, seluruh solusi Pareto disetarakan menggunakan pendekatan Holding Period Return (HPR) agar dapat dibandingkan pada periode pembiayaan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Murabahah menghasilkan imbal hasil Bank Syariah sebesar 4,70% dan imbal hasil nasabah sebesar 34,09%. Sementara itu, model MMQ menghasilkan nisbah kesepakatan optimal sebesar 48,10% dengan imbal hasil Bank Syariah sebesar 10,11% dan imbal hasil nasabah sebesar 48,48%. Optimasi menghasilkan 19 solusi Pareto optimal dengan periode pembiayaan antara 180–382 bulan. Setelah dilakukan transformasi menggunakan holding period return, seluruh solusi dapat dibandingkan secara objektif dan menunjukkan bahwa nisbah 48,10% tetap menjadi solusi yang memberikan keseimbangan terbaik antara keuntungan Bank Syariah dan nasabah. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pertumbuhan pendapatan (?) cenderung meningkatkan imbal hasil Bank Syariah dan nasabah, sedangkan peningkatan volatilitas pendapatan (?) menyebabkan penyebaran imbal hasil semakin besar, meningkatkan ketidakpastian pembiayaan, dan menurunkan imbal hasil yang diterima kedua belah pihak.
PENINGKATAN STABILITAS GEL CINCAU HIJAU (PREMNA OBLONGIFOLIA) MELALUI PENAMBAHAN KAPPA KARAGENAN, KONJAK GLUKOMANAN, DAN KALSIUM KLORIDA UNTUK PRODUKSI SKALA INDUSTRI
Green grass jelly is a food product made from the leaf extract of Premna oblongifolia, which is rich in pectin. However, its industrial-scale utilization is still constrained by low gel stability, characterized by a high degree of syneresis and weak texture (hardness), which hinders product quality consistency during storage. This study was conducted in two phases. The first phase evaluated the effects of leaf drying pretreatment (55°C, 24 hours) and variations in extraction temperature (65°C, 70°C, 75°C, 80°C, and 85°C) on the hardness, cohesiveness, and syneresis of the gel over 14 days of storage, in order to determine the best control condition. The second phase evaluated the effects of adding kappa-carrageenan, Konjac Glucomannan (KGM), and calcium chloride (CaCl?) at a total concentration of 1.0% (w/w) using a Mixture Design approach on the same three parameters, in order to obtain an optimal stabilizer formulation. The results showed that an extraction temperature of 85°C without drying pretreatment (85F) produced the best syneresis stability among all treatment combinations in the first phase, and was therefore selected as the control for the second phase. Based on the Mixture Design optimization, the best composition for producing a grass jelly gel with optimal stability was a combination of 25.28% kappa-carrageenan, 52.53% KGM, and 22.19% CaCl?. This formulation successfully reduced the syneresis value from 26.42% in the control to 20.05% (a reduction of approximately 24%), with a cohesiveness value of 0.9144, which was relatively equivalent to the control (a difference of less than 2%). However, the hardness value obtained was 54.78 g, slightly lower (by approximately 12%) than the control value of 62.3 g. Therefore, the combination of kappa-carrageenan, KGM, and CaCl? at this proportion is recommended as the optimal formulation for improving the storage stability of green grass jelly gel, although improvement in hardness still requires further research.
MODEL BRANDING SPASIAL-SENSORI-KULTURAL (SSCBM): PENGEMBANGAN MODEL KONSTRUKSI NILAI UNTUK MEREK KECANTIKAN BERBASIS WARISAN BUDAYA
Penelitian ini mengkaji bagaimana branding terintegrasi dapat memengaruhi persepsi nilai di bidang industri kecantikan Indonesia yang sedang berkembang, dengan fokus spesifik pada merek kecantikan berbasis warisan budaya yang ingin bersaing di pasar global. Sektor kecantikan dan kesehatan sedang mengalami peningkatan yang semakin kompetitif, didorong oleh permintaan konsumen akan produk yang tidak hanya memberikan manfaat fungsional tetapi juga menawarkan keterikatan emosional dan simbolis. Di pasar internasional, pembeli kini menilai merek kecantikan berdasarkan otentisitas, narasi, signifikansi budaya, dan keunggulan dalam pengalaman membeli ataupun menggunakan, melebihi efektivitas semata. Transformasi ini mendorong perusahaan-perusahaan kecantikan global untuk berlomba melampaui metode pemasaran tradisional, seperti melakukan strategi branding terintegrasi yang dapat membangun ikatan emosional dan loyalitas yang lebih dalam. Meskipun merek kecantikan Indonesia memiliki efektivitas fungsional yang tinggi, aksesibilitas terhadap sumber daya alam, dan warisan budaya berlimpah, banyak dari merek kecantikan tersebut belum mampu mencapai pengakuan global yang signifikan. Terlepas dari kekayaan warisan budaya Indonesia—yang dapat dimanfaatkan sebagai pembeda otentisitas dalam branding—kekuatan ini seringkali kurang dimanfaatkan dalam strategi merek. Hal ini disebabkan oleh seringnya penggunaan metode pemasaran yang terfragmentasi—mengandalkan kampanye influencer atau iklan tunggal yang gagal menciptakan identitas merek yang kohesif dalam jangka panjang. Akibatnya, konsumen mungkin menerima upaya promosi tanpa sepenuhnya memahami atau mengerti identitas dan makna sesungguhnya dari merek tersebut. Studi ini berpendapat bahwa inti masalah tersebut berasal dari kurangnya model sistematis yang dapat menyelaraskan berbagai elemen merek, khususnya isyarat spasial, sensorik, dan budaya, menjadi pengalaman merek yang terintegrasi. Mengatasi hal tersebut, studi ini mengusulkan dan secara eksploratif memvalidasi Model Branding Spasial-Sensori-Budaya (SSCBM). Model ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana integrasi berbagai dimensi dapat bekerja bersama dalam menciptakan persepsi nilai merek lebih kuat dan pengalaman merek yang lebih bermakna. Studi ini meneliti apakah integrasi ketiga dimensi tersebut meningkatkan nilai merek secara lebih efektif daripada pendekatan merek satu dimensi, dan bagaimana konsumen secara emosional dan kognitif memproses pengalaman terintegrasi tersebut. Persepsi nilai diukur melalui lima dimensi nilai, yang meliputi dimensi fungsional, emosional, sosial, otentisitas, dan simbolik. Dengan menggunakan kerangka Design Thinking, penelitian ini memiliki lima tahap proses- empati, definisi, ideasi, prototipe, dan pengujian - dengan metode kualitatif yang diikuti dengan analisis tematik dan penalaran abduktif. Penggunaan Design Thinking memungkinkan penelitian ini ketat namun tetap berpusat pada konsumen, sekaligus mendukung pengembangan konseptual iteratif sepanjang penelitian. Wawancara konsumen di tahap awal mengungkapkan bagaimana orang menginterpretasi isyarat merek, yang menjadi dasar pengembangan "How Might We". Melalui analisis abduktif, hasil tersebut kemudian digunakan untuk menyempurnakan SSCBM. Pada fase pengujian, lima skenario penggunaan merek—kondisi plasebo, kondisi dimensi tunggal terisolasi (spasial, sensorik, dan budaya), dan kondisi SSCBM terintegrasi—dibuat prototipenya menggunakan Heiress of Java Island (HOJI), sebuah merek berbasis warisan lokal yang sedang dikembangkan oleh PT Karya Unggul Anugrah. Partisipan terlibat oleh semua prototipe melalui simulasi pameran yang diikuti dengan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Kondisi prototipe dikontrol dengan sengaja untuk memungkinkan perbandingan langsung dan eksplorasi mendalam tentang bagaimana kombinasi isyarat merek yang berbeda memengaruhi konstruksi persepsi nilai serta interpretasi kognitif dan emosional. Studi ini mengungkapkan bahwa elemen merek yang terintegrasi secara konsisten menghasilkan persepsi nilai lebih tinggi daripada metode terfragmentasi. Partisipan umumnya menggambarkan pengalaman terintegrasi sebagai lebih kredibel secara kognitif, menarik secara emosional, imersif, dan mudah diingat daripada pendekatan merek yang terisolasi. Meskipun kepercayaan fungsional tetap menjadi dasar, integrasi elemen merek menciptakan efek sinergis yang memperkuat imersi emosional, resonansi simbolik, signifikansi sosial, dan persepsi otentisitas secara bersamaan. Hasil studi menunjukkan bahwa konsumen memproses dimensi branding secara berurutan, di mana isyarat yang dipimpin oleh spasial mengaktifkan perhatian perseptual, isyarat yang dipimpin oleh sensori mendukung imersi pengalaman, dan isyarat yang dipimpin oleh budaya memfasilitasi makna simbolik dan pembentukan kepercayaan. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa konsumen memproses nilai ini melalui dua jalur: jalur kognitif (berfokus pada koherensi dan kredibilitas) dan jalur emosional (berfokus pada identitas dan keterikatan). Terakhir, studi ini menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung merasakan nilai premium ketika elemen branding tampak koheren dan saling terkait di berbagai titik kontak, daripada branding yang terisolasi. Secara teoritis, penelitian ini menambah literatur tentang merek dengan menggeser fokus merek dari konsep-konsep elemen terisolasi ke dalam sistem persepsi merek yang lebih terpadu. Secara manajerial, penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi merek-merek kecantikan berbasis warisan budaya yang berupaya melakukan diferensiasi untuk bersaing di pasar internasional. Terakhir, penelitian ini menunjukkan bagaimana metode kualitatif berbasis desain dapat memvalidasi teori-teori branding yang kompleks.
PENGEMBANGAN TALENTA STRATEGIS UNTUK SUKSESI MANAJER RIG LOKAL: MEMBANGUN KETAHANAN TERHADAP KETIDAKPASTIAN PASAR (STUDI KASUS PT. OMBAK BIRU OFFSHORE)
Industri pengeboran lepas pantai Indonesia menghadapi kontradiksi struktural: ketergantungan pada model operasi yang membutuhkan ekspatriat, yang sebelumnya membantu memastikan kontinuitas kinerja, namun kini membuat industri tersebut rentan terhadap tiga jenis ketidakpastian pasar. PT. Ombak Biru Offshore (PT. OBO), anak perusahaan Morghulis Limited (NYSE: MOR) di Indonesia, memiliki 100% ketergantungan pada Rig Manager yang ekspatriat dan tidak memiliki infrastruktur suksesi lokal secara formal. Terdapat tiga risiko dalam kerentanan ini. The cost of expatriate labour is high at USD 285,000 to 320,000 per year, and this is not economically viable during the downturn in oil prices, while the cost of national labour is around USD 90,000 to 110,000 per year, which is also significant over several years. Seiring dengan diaktifkan kepatuhan tenaga kerja TKDN dari sekadar pedoman menjadi kewajiban komersial yang mengikat melalui SKK Migas yang diaktifkan pada 4 April 2023, dengan bobot evaluasi tender sebesar 15% dan juga sanksi Kartu Kuning, Kartu Merah, dan Kartu Hitam, volatilitas dalam penegakan regulasi meningkat secara material. The third worrisom trend is the age of the median cross-over worker, who is now over 55, and for which the expected time for the first wave of mass pensions is 2025-2030, while the supply of expatriates in the world is declining. PT. OBO tidak memiliki rekam jejak suksesi lokal, dan beroperasi sebagai "penyewa kapabilitas" yang menanggung seluruh biaya untuk mendatangkan keahlian Command Core impor, tanpa membangun kompetensi institusional residual ke dalam modal manusianya sendiri. Tiga pertanyaan penelitian yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: Arsitektur kompetensi yang mendefinisikan peran Rig Manager di PT; Keuatan yang saat ini menghambat dan/atau mendorong pengembangan pipeline suksesi lokal; dan Model strategis pengembangan talenta seperti apa yang dapat menciptakan ketahanan biaya, ketahanan regulasi, dan ketahanan operasional secara terintegrasi untuk menghadapi ketiga sumber ketidakpastian pasar tersebut. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal eksploratif kualitatif dengan kerangka kerja Strategic Foresight yang terdiri dari 5 fase yang ditawarkan oleh Hines dan Bishop (2015). Penarikan data kompetensi dilakukan dengan Behavioral Event Interview (BEI) dengan informan Rig Manager yang aktif, wawancara terstruktur dengan informan senior organisasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dengan 12 insinyur PT. OBO. Data yang diperoleh dari transkrip wawancara, dokumen regulasi, data tolok ukur industri dan Laporan SDM Internal Perusahaan ditriangulasi lintas sumber. Integrasi teoretis diambil dari model Resource Based View (Barney, 1991), Dynamic Capabilities (Teece, Pisano & Shuen, 1997), dan Kerangka 7S McKinsey, dan model konversi pengetahuan SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995). Hasil dari penelitian pertama menghasilkan matriks kompetensi yang terdiri dari 8 domain yaitu Operasi Teknis, Kepemimpinan Keselamatan, Ketajaman Komersial, Keterampilan Non-Teknis, Penilaian Krisis, Manajemen Klien dan Institusional, Kepatuhan Regulasi, dan Tata Kelola Transfer Pengetahuan. Sementara kompetensi yang bersifat tasit (*tacit*) diperoleh dari pengalaman lapangan, diperkirakan sekitar 75-80% kompetensi Rig Manager bersifat tasit, dan kompetensi seperti itu membutuhkan pengalaman di lapangan sebesar 150 sumur. Secara struktural, para insinyur OBO tidak mendapatkan paparan terhadap komando operasional saat bertugas, dan mereka tertahan oleh glass ceiling pada tingkatan Toolpusher, yang menimbulkan Paradoks Kompetensi-Legitimasi. Analisis medan kekuatan (force field analysis) untuk pertanyaan penelitian kedua menunjukan kondisi yang mendekati ekuilibrium, dengan 21 faktor pendorong (driving forces) dibalansikan dengan 23 faktor penghambat (restraining forces), yang tersebar dalam empat kategori hambatan: Kesenjangan Kapabilitas, Defisit Arsitektur Organisasi, Kendala Sertifikasi dan Biaya, serta Tarikan Pasar-Lokasi dengan penawaran premi upah sebesar 40-60% dari operator pengeboran di Timur Tengah. Analisis VRIO menunjukkan bahwa pipeline Rig Manager lokal akan memenuhi VRIO (Berharga, Langka, dan Sulit Ditiru — Valuable, Rare, and Inimitable), namun belum memenuhi Organisasi. Menurut teori pencapaian keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah hal yang memungkinkan, tetapi belum terjadi di dalam organisasi ini. Arsitektur Jalur Ganda (*Dual-Pathway Architecture*) is a result of the third question posed in the research. Jalur Akselerasi (Accelerated Pathway) selama 48 bulan dirancang untuk para insinyur yang telah memiliki minimal 7 tahun pengalaman operasional di PT. OBO untuk diangkat menjadi Rig Manager pada kuartal keempat tahun 2030. Program Pelatihan Insinyur (Engineering Trainee Program) yang berlangsung selama 122 bulan sedang berjalan, dengan harapan keseluruhan pipeline siap pada akhir tahun 2036. Arsitektur Organisasi, yang melibatkan Komite Pengarah Manajemen Talenta, Sistem Informasi Manajemen Talenta dan kerangka akuntabilitas kinerja, Pengembangan Modal Manusia, yang melibatkan model progresi jalur ganda, Dana Pengembangan Lokal, dan Mekanisme Poros Penurunan (Downturn Pivot Mechanism) yang mengalihkan kontraksi pendapatan siklikal menjadi jendela transfer pengetahuan yang terstruktur alih-alih menghentikan pengembangan sama sekali, dan Sistem Transfer Pengetahuan yang terdiri dari 4 modul berjenjang KT-1 sampai KT-4. Targeting of the full Lokalisasi Command Core, excluding Rig Managers, Operations Installation Managers and Drilling Superintendents expatriates, was achieved in 2037. Model terintegrasi ini menawarkan ketahanan biaya, karena tidak mengharuskan pengeluaran untuk ekspatriat berbiaya tinggi, ketahanan regulasi karena kepatuhan proaktif terhadap PTK-007 Revisi 5, dan ketahanan operasional karena pemisahan PT. OBO dari pasar kontraktor ekspatriat global. Teori RBV yang dikembangkan dalam kajian ini adalah dengan menggabungkan teori Dynamic Capabilities dalam konteks institusional anak perusahaan multinasional (MNC) di bawah kondisi regulatif yang bernuansa nasionalis sumber daya. Konstruk "penyewa kapabilitas" (*capability renter*) is offered as a conceptual contribution that can be applied to an organization in which the functions of the "Command Core" are systematically moved out of the organization, so that no long-term learning of the organization or competitiveness is taken out of the investment of the organization's activities. Hasil penelitian ini mempunyai implikasi terhadap perancangan kebijakan oleh SKK Migas, kebijakan modal manusia di Morghulis Limited, dan tantangan kebijakan modal manusia bagi para operator hulu Indonesia dalam konteks kewajiban nasionalisasi modal manusia yang sesuai dengan persyaratan PTK-007 Revisi 5.
PENGEMBANGAN SISTEM KEMASAN AKTIF ETHYLENE SCAVENGER BERBASIS EKONOMI SIRKULER: STUDI KASUS PADA TOMAT
Produksi tomat di Indonesia mencapai 1,15 juta ton pada 2024 dengan tren yang terus meningkat. Walaupun demikian, potensi ekonomi dari komoditas ini masih terkendala oleh tingginya angka kehilangan pascapanen. Secara fisiologis, penyebab utamanya adalah percepatan pematangan buah akibat akumulasi gas etilen di dalam ruang kemasan. Pengendalian gas etilen telah menjadi strategi utama dalam mempertahankan kualitas produk hortikultura. Namun, penjerap etilen (ethylene scavenger) konvensional berbasis oksidasi masih terkendala biaya produksi tinggi dan isu keamanan pangan. Di sisi lain, proses budidaya tomat menghasilkan limbah biomassa lignoselulosa yang sangat melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan ekonomi sirkuler yang mengintegrasikan upaya perlindungan kualitas produk hortikultura dengan strategi valorizasi limbah pertanian. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem kemasan penjerap etilen berbasis adsorpsi dengan memanfaatkan limbah biomassa tomat. Kebaruan riset ini terletak pada integrasi material dan teknologi keberlanjutan, di mana keseluruhan komponen penjerap etilen disintesis dari limbah tanaman tomat untuk kemudian diaplikasikan kembali guna melindungi buah tomat. Secara sistematis, penelitian ini distrukturkan ke dalam empat tahapan utama. Tahap pertama difokuskan pada pemodelan kinetika produksi etilen guna mengidentifikasi keterkaitan etilen dengan karakteristik fisiologis pematangan buah. Tahap kedua dan ketiga mencakup sintesis adsorben etilen berbasis karbon melalui pirolisis, serta fabrikasi matriks biokomposit melalui jalur biodelignifikasi. Pengujian secara komprehensif dilakukan pada setiap fase material untuk mempelajari karakteristik struktural dan kapasitas adsorpsi guna memahami sinergi fungsionalnya. Tahap akhir melibatkan integrasi material aktif adsorben dan biokomposit menjadi sistem lembaran biokomposit adsorben etilen (BAE). Validasi kinerja BAE dilakukan melalui pengujian umur simpan pada komoditas tomat, uji regenerasi untuk menentukan potensi penggunaan ulang (reusability) BAE, serta uji biodegradabilitas guna memastikan dampak lingkungan yang minimal setelah masa pakai berakhir. Tahap pertama berfokus pada pengembangan model matematis untuk mengestimasi laju akumulasi etilen netto (net accumulation) pada tomat dalam kemasan tertutup. Pengukuran akumulasi etilen dan evaluasi proses pematangan tomat dilakukan dengan variasi massa atau jumlah buah (1, 3, dan 6 buah), dan varietas (Optima, Dokter benih, dan Servo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi etilen mengikuti kinetika orde satu semu (pseudo-first-order), dengan konsentrasi puncak berkisar antara 1,7 hingga 6,43 ?L/L yang dipengaruhi secara signifikan oleh variasi massa buah, sementara faktor varietas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Proses pematangan ditengarai dengan perubahan warna hijau menjadi kekuningan yang terjadi bertepatan dengan puncak akumulasi etilen. Pematangan terus berlanjut, meskipun konsentrasi etilen terus menurun seiring waktu penyimpanan. Simulasi pemanfaatan adsorben dalam kemasan membuktikan bahwa kapasitas dan kuantitas adsorben berperan krusial dalam mereduksi konsentrasi etilen dan menunda fase pematangan. Pemodelan ini memberikan basis kuantitatif dalam menentukan strategi manajemen etilen yang presisi untuk mencapai target perpanjangan masa simpan. Tahap kedua difokuskan pada valorisasi limbah lignoselulosa tanaman tomat menjadi adsorben berbasis material karbon, yang diklasifikasikan sebagai biochar atau karbon aktif sesuai dengan metode aktivasi yang diterapkan. Untuk menghasilkan adsorben yang andal, sintesis dilakukan melalui dua fase sistematis yaitu eksplorasi dan optimasi. Fase eksplorasi menguji pengaruh suhu pirolisis lanjut (600 dan 800 oC), durasi penggilingan (1 dan 5 menit), serta pengaruh aktivasi kimia menggunakan asam sitrat dan natrium bikarbonat, terhadap karakteristik adsorben. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan suhu pirolisis ke 800 °C tidak secara linier meningkatkan kapasitas adsorpsi, mengisyaratkan adanya titik jenuh pada stabilitas struktur karbon. Terkait aspek fisik, durasi penggilingan selama 5 menit justru menurunkan kemampuan adsorpsi dibandingkan durasi 1 menit, yang mengindikasikan bahwa reduksi ukuran partikel yang berlebihan dapat mengganggu integritas struktur fungsional adsorben. Dari sisi modifikasi kimia, penggunaan asam sitrat terbukti lebih efektif dalam menginduksi pembentukan pori dan situs aktif spesifik etilen dibandingkan natrium bikarbonat. Hasil karakterisasi BET menunjukkan fenomena tidak biasa di mana kapasitas adsorpsi tidak berbanding lurus dengan luas permukaan maupun volume pori. Indikasi-indikasi tersebut menunjukkan bahwa aktivasi fisik-termal mampu menghasilkan kinerja adsorpsi yang kompetitif dibandingkan dengan karbon aktif dengan aktivasi kimia maupun karbon aktif komersial, meskipun kedua varian terakhir memiliki luas permukaan yang lebih besar. Data tahap eksplorasi tersebut, dan dikembangkan dengan kajian literatur, mendasari tahap optimasi yang difokuskan pada pengembangan biochar, yakni material karbon yang disintesis tanpa aktivasi kimia, dengan mengevaluasi variabel ukuran partikel bahan baku, suhu pirolisis, dan perlakuan microwave. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh ukuran partikel bahan baku tidak berbeda signifikan, sementara suhu pirolisis dan perlakuan microwave memberikan efek sinergis terhadap sifat adsorptif material. Biochar yang dihasilkan mencapai kapasitas adsorpsi etilen yang lebih tinggi dibanding tahap eksplorasi, yaitu sebesar 38,8-44,8 ?L/g, yang dipengaruhi oleh perpaduan sifat kimia permukaan dan struktur pori, melampaui dominasi faktor luas permukaan. Mempertimbangkan efisiensi produksi dan performa adsorpsi, suhu pirolisis 350°C tanpa perlakuan microwave ditetapkan sebagai kondisi operasi optimum. Tahap ketiga bertujuan menyintesis matriks biokomposit pembawa biochar (adsorben etilen) melalui pre-treatment biodelignifikasi limbah lignoselulosa tanaman tomat oleh Marasmius sp. dan Trametes versicolor. Analisis komponen kimia dan gugus fungsi permukaan mengonfirmasi bahwa kedua jamur secara selektif mendegradasi lignin dengan efektivitas sebanding, meskipun melalui mekanisme berbeda. Marasmius sp. berkolonisasi via pertumbuhan hifa permukaan secara ekstensif, sementara T. versicolor dominan secara enzimatis ke dalam matriks. Biomassa terdelignifikasi tersebut kemudian diformulasi dengan pengikat menjadi biokomposit. Evaluasi fisik-mekanik menunjukkan bahwa matriks berbasis Marasmius sp. secara signifikan lebih tipis, kompak, dan kohesif dibandingkan T. versicolor yang memiliki gramatur tinggi dan kurang padat. Biodelignifikasi meningkatkan ketahanan terhadap kelembapan, namun disertai penurunan kekuatan tarik. Secara keseluruhan, formulasi optimum diperoleh pada kombinasi biomassa Marasmius sp. dengan formulasi pengikat tanpa gliserol, yang menghasilkan matriks dengan ketahanan kelembapan tinggi. Sebagai bentuk agregasi atas capaian ketiga tahap penelitian, pada tahap akhir dilakukan integrasi material fungsional biochar dengan biokomposit menjadi lembaran Biokomposit Adsorben Etilen (BAE). Material ini selanjutnya dievaluasi secara komprehensif melalui uji aplikasi pengemasan tomat, regenerasi, dan biodegradabilitas. Hasil pengujian menunjukkan BAE yang diproduksi dengan teknik imobilisasi biochar ke permukaan biokomposit tercatat mampu mempertahankan lebih dari 80% kapasitas adsorpsi etilen material biochar murni, yang mengindikasikan minimnya penyumbatan pori (pore blocking). Pada simulasi aplikasi kemasan, penggunaan BAE dalam kondisi awal, BAE-fresh (BAE-F), secara signifikan menekan puncak akumulasi etilen dan menghambat laju pematangan tomat. Hal ini ditandai dengan tertahannya transisi warna tomat dari fase breaker-turning pada fase turning-pink selama tujuh hari observasi. Sebaliknya, pada perlakuan kontrol tanpa penambahan BAE, tomat telah mencapai fase merah tua dalam durasi penyimpanan yang sama. Evaluasi aplikasi penyimpanan tomat menggunakan BAE-regenerasi (BAE-R) menunjukkan persistensi kinerja adsorpsi, dengan deviasi minimal dibandingkan BAE-F. Kapasitas retensi yang signifikan ini mengonfirmasi resiliensi fungsional BAE-F serta peluang implementasi material secara berulang (reusability). Meskipun terdapat indikasi bahwa prosedur regenerasi saat ini belum memulihkan arsitektur pori dan situs aktif secara utuh, temuan ini memberikan landasan saintifik bagi pengembangan prosedur pemulihan yang lebih presisi. Potensi keberlanjutan BAE dibuktikan melalui kemampuan biodegradasinya yang cepat, yakni mencapai ±90% dalam 32 hari. Temuan ini mengonfirmasi bahwa BAE dapat berperan sebagai kemasan aktif berbasis limbah yang bersifat closed-loop, mendukung ekonomi sirkuler melalui pengurangan limbah dan peningkatan nilai guna biomassa. Secara keseluruhan, disertasi ini berhasil merumuskan teknologi pengemasan aktif ethylene scavenger yang layak secara teknis dan efektif dalam memperpanjang masa simpan produk hortikultura. Teknologi ini memanfaatkan biomassa limbah produk hortikultura sebagai bahan baku sehingga mendukung penerapan ekonomi sirkuler melalui valorizasi biomassa serta pengurangan kehilangan pascapanen.