📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 28 dokumenPOLA SPASIAL KEMISKINAN MULTIDIMENSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN AKSES PANGAN DI PROVINSI JAWA BARAT
Kemiskinan dan keterbatasan akses pangan merupakan dua isu strategis yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan utama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada beberapa dekade terakhir, konsep kemiskinan berkembang dari sekadar kekurangan pendapatan menjadi persoalan multidimensi yang mencakup keterbatasan dalam berbagai dimensi kehidupan. Kemiskinan multidimensi memiliki hubungan erat dengan akses pangan, membentuk siklus yang kompleks dan saling memperkuat, terutama di wilayah dengan kerentanan struktural dan geografis. Sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang utama terhadap tingkat kemiskinan secara nasional. Meskipun berperan sebagai sentra produksi pangan, provinsi ini juga menunjukkan proporsi pengeluaran pangan rumah tangga yang tinggi, yang mengindikasikan adanya ketimpangan akses terhadap pangan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek ketersediaan pangan (availability). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya pola spasial kemiskinan multidimensi dan menganalisis keterkaitannya dengan akses pangan di Provinsi Jawa Barat. Menggunakan data Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) periode 2019–2023, penelitian ini mengidentifikasi karakteristik spasial melalui analisis deskriptif, indeks Moran, dan Local Indicators of Spatial Association (LISA). Hasilnya menunjukkan pola spasial kemiskinan yang tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di wilayah selatan dan perdesaan yang kurang terintegrasi ke pusat pertumbuhan. Pola ini bersifat persisten dan menunjukkan kecenderungan pengelompokan spasial (spatial clustering) yang semakin menguat dalam lima tahun terakhir. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan spasial dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan aksesibilitas pangan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.
DINAMIKA URBAN SPRAWL DAN PENGENDALIANNYA DI KABUPATEN BANDUNG
Kabupaten Bandung merupakan wilayah penyangga dari Kota Bandung yang berbatasan langsung dengan bagian utara, timur dan selatan kota tersebut. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mendorong ekspansi ruang kota dan berpengaruh pada perkembangan wilayah Kabupaten Bandung. Alih fungsi lahan terjadi secara masif yang ditunjukkan oleh penyusutan lahan sawah dari 31.161 hektar menjadi 28.747,68 pada tahun 2019-2024 dan hutan rakyat dari 10.454,54 menjadi 7.390,4 hektar pada tahun 2010-2023. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi pengendalian urban sprawl berdasarkan identifikasi tipologi, faktor pendorong, dan pengendalian yang selama ini pemerintah implementasikan. Kebaruan utama dari penelitian ini adalah penggunaan grid heksagonal sebagai unit analisis untuk mengidentifikasi tipologi urban sprawl secara spasial-temporal berdasarkan 5 indikator melalui analisis skoring dan analisis regresi berganda (OLS) terhadap 19 variabel sosial-ekonomi dan fisik wilayah untuk mengetahui faktor pendorong terhadap urban sprawl di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sprawl dengan intensitas tinggi tidak terjadi di wilayah perbatasan langsung Kota Bandung melainkan di wilayah selatan Kabupaten Bandung seperti Pangalengan, Rancabali, dan Kertasari. Pola sebaran urban sprawl terjadi secara polimorfik yaitu kondisi di mana satu wilayah bisa mengandung lebih dari satu bentuk sebaran atau pola urban sprawl seperti ribbon, leapfrog, maupun low-density development. Faktor utama pendorong sprawl meliputi harga lahan rendah, kedekatan fasilitas publik, dan kondisi geografis dengan elevasi tinggi. Sementara, wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan kepemilikan kendaraan tinggi cenderung mengalami pembangunan yang lebih terkonsentrasi. Pengendalian spasial yang ada melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) justru belum merespons wilayah-wilayah dengan intensitas sprawl tinggi pada wilayah selatan Kabupaten Bandung. Penelitian ini menyarankan pendekatan perencanaan yang responsif pada dinamika spasial dengan prioritas penyusunan RDTR pada wilayah rawan sprawl serta perumusan strategi pengendalian berjenjang dalam jangka pendek, menengah, dan panjang
KAJIAN PERUBAHAN SPASIAL DAN SOSIAL-EKONOMI DI KAWASAN KAMPUS UNIVERSITAS PARAHYANGAN KOTA BANDUNG
Sejak ekspansi kampus Universitas Parahyangan (UNPAR) ke Ciumbuleuit pada tahun 1974, kawasan telah mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan tumbuhnya hunian mahasiswa, apartemen, dan fasilitas komersial. Kajian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan studi dengan pendekatan interdisipliner di Indonesia terkait peran universitas sebagai katalis perubahan kota dari dalam. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan mixed-method dengan desain convergent parallel. Data kuantitatif menggunakan dataset citra satelit GLC_FCS30D dengan resolusi 30m serta survei mahasiswa yang tinggal di kawasan sekitar kampus, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 1985–2000 merupakan puncak awal ekspansi tutupan lahan terbangun, yang kemudian berkontribusi pada total peningkatan sebesar 19,38 hektar dan penurunan lahan sawah sebesar 27,64 hektar selama 1985–2022. Uji Moran’s I menunjukkan pola klaster spasial yang signifikan pada beberapa periode (1995 2000, 2010–2015, 2020–2022), serta klastering jangka panjang (1985–2022), mengindikasikan kecenderungan konsentrasi pembangunan. Perubahan kawasan dipengaruhi oleh empat faktor utama: (1) pertumbuhan perkotaan: kedekatan terhadap UNPAR (Cramér’s V = 0,139) dan aksesibilitas jalan (Cramér’s V = 0,086); (2) kebijakan dan regulasi yang menetapkan pembatasan formal, namun lemah dalam pengendalian dan penegakan zonasi; (3) ekonomi dan keuangan, masuknya investasi eksternal dalam sektor hunian mahasiswa; dan (4) faktor kontekstual seperti kondisi geografis dan adaptasi warga. Keberadaan UNPAR mendorong transformasi kawasan melalui pertumbuhan PBSA, pergeseran pola konsumsi digital, dan pengeluaran mahasiswa yang melampaui UMR (Rp5,3 juta), namun juga memicu gentrifikasi, peralihan kepemilikan ruang, dan segregasi sosial laten akibat perbedaan gaya hidup dan pola aktivitas antara mahasiswa dan masyarakat lokal.
PETA KORELASI PENURUNAN MUKA TANAH DAN URBAN SPRAWL : STUDI KASUS KOTA JAKARTA
Jakarta, Ibukota Indonesia merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang saat ini menghadapi tantangan dari adanya land subsidence yang bersumber dari urban sprawl. Pertumbuhan penduduk yang pesat telah berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas antropogenik yang meningkatan adanya kebutuhan lahan dan memicu perluasan lahan terbangun ke pinggiran. Daya tarik yang ditawarkan Jakarta telah memicu terjadinya urbanisasi yang kemudian menyebabkan terjadinya fenomena urban sprawl. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya konversi lahan besar-besaran akibat kebutuhan akan pemukiman, industri maupun infrastruktur yang menyebabkan terjadinya perluasan perkotaan. Hal ini juga diiringi dengan upaya memenuhi kebutuhan air sehingga terjadi eksploitasi air tanah secara masif. Aktivitas antropogenik bersamaan dengan faktor alami berupa jenis tanah menyebabkan pemadatan tanah aluvial akibat bangunan sehingga penurunan dengan laju 3 – 10 cm per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara fenomena urban sprawl dengan land subsidence dalam bentuk peta korelasi historis Jakarta periode 1975 – 2020. Parameter yang digunakan berasal dari data sekunder yaitu data land subsidence, land use land cover¸ populasi, nighttime light, water table, dan soil type. Data tersebut kemudian dilakukan analisis secara spasial untuk mengetahui kekuatan dari setiap parameter dan analisis secara stastistik untuk menguji produk yang dihasilkan dengan menggunakan korelasi Pearson, regresi linear dan menguji signifikansi dari setiap parameter dalam bentuk model urban sprawl dan land subsidence. Hasil penelitian berupa peta tematik yang memuat peta parameter dan produk utama di Jakarta pada periode 1975 – 2020. Peta ini diharapkan sebagai solusi dengan cara menentukan daerah terdampak serta memitigasi dampak land subsidence di Jakarta.
PENGUKURAN POTENSI LAND VALUE CAPTURE PADA RENCANA STASIUN LRT BANDUNG RAYA MENGGUNAKAN INDEKS TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT
Pertumbuhan pesat di Metropolitan Bandung Raya yang ditandai dengan meningkatnya urbanisasi dan tingginya mobilitas harian, menyebabkan terjadinya kemacetan dan urban sprawl di wilayah ini. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sistem angkutan umum massal (SAUM) sehingga mendorong urgensi pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan, yaitu melalui pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Pembangunan ini tidak hanya berimplikasi terhadap peningkatan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan kenaikan nilai lahan yang signifikan di sekitar kawasan stasiun. Kenaikan nilai lahan ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah melalui skema Land Value Capture (LVC) untuk mendukung pendanaan infrastruktur dan perwujudan kawasan Transit Oriented Development (TOD). Namun, belum terdapat metode baku yang dapat mengukur secara tepat potensi LVC di kawasan TOD, khususnya pada konteks wilayah di Bandung Raya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi LVC menggunakan pendekatan indeks TOD yang disusun berdasarkan kerangka 3V dari World Bank. Penelitian ini bersifat eksploratif dan menggunakan metode kuantitatif berbasis Fuzzy-AHP dan Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA). Penelitian ini juga memberikan saran delineasi kawasan TOD yang mungkin terbentuk pada kawasan sekitar stasiun di koridor LRT Bandung Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara variabel-variabel spasial pengaruh nilai lahan dengan indikator TOD dapat membentuk suatu formula pengukuran yang dapat mengukur potensi LVC dalam konteks lokal. Variabel seperti akses ke lokasi pekerjaan, kedekatan dengan POI, keterjangkauan transportasi umum, zona nilai tanah, dan potensi KLB menjadi indikator dengan bobot tertinggi dalam mengukur potensi LVC menggunakan indeks TOD. Formula akhir indeks TOD berbasis LVC berhasil diterapkan pada seluruh stasiun LRT Bandung Raya dan menghasilkan prioritas delineasi kawasan TOD yang dapat dioptimalkan untuk implementasi strategi LVC. Berdasarkan hasil pengukuran, TOD stasiun Asia Afrika, TOD stasiun Bojongloa Kidul, dan TOD stasiun Lengkong menjadi kawasan dengan nilai indeks TOD paling tinggi sehingga dianggap paling optimal untuk mengalami kenaikan nilai lahan yang bisa ditangkap melalui skema LVC. Dalam konteks akademis,vi penelitian ini berguna untuk memperluas pemahaman terkait pengukuran indeks TOD dan menawarkan kebaruan melalui integrasi aspek ekonomi dan potensi kenaikan nilai lahan dalam penyusunan indeks TOD. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perencanaan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kota-kota lainnya, serta dapat mendorong pengembangan dan pengimplementasian skema pendanaan kreatif P3NK (Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan) dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia
STUDI KETERKAITAN KONFIGURASI JARINGAN JALAN DAN POLA SPASIAL TINDAK KRIMINALITAS KLITIH DI KABUPATEN SLEMAN
Pertumbuhan kota seperti di Kabupaten Sleman sering kali memunculkan tantangan keamanan, salah satunya kriminalitas jalanan berupa klitih yang menjadi perhatian masyarakat. Klitih merupakan bentuk kejahatan jalanan yang melibatkan serangan oleh kelompok pemuda, menunjukkan korelasi dengan karakteristik lingkungan perkotaan, khususnya konfigurasi jaringan jalan yang memengaruhi pergerakan dan akses pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara konfigurasi jaringan jalan dan pola spasial kriminalitas klitih, serta memberikan rekomendasi mitigasi yang efektif. Pendekatan space syntax digunakan untuk menganalisis struktur jaringan jalan seperti konektivitas dan integrasi yang dikombinasikan dengan metode Geographically Weighted Regression untuk memetakan variasi risiko kriminalitas secara lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalan-jalan dengan konektivitas dan integrasi global yang tinggi, terutama di kawasan perkotaan dan transisi pedesaan, lebih rentan terhadap klitih karena memudahkan pergerakan pelaku dan mengurangi pengawasan alami. Pola ini menegaskan bahwa desain jaringan jalan memiliki peran signifikan dalam membentuk peluang kriminalitas. Sebagai strategi mitigasi, pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design diusulkan. Dengan fokus pada peningkatan visibilitas, pengendalian akses, penguatan teritorialitas, dan aktivitas masyarakat di area berisiko. Penelitian ini juga menekankan perlunya pendekatan holistik yang mengintegrasikan faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kontribusi utama penelitian adalah wawasan mengenai hubungan antara desain jaringan jalan dan kriminalitas klitih, yang dapat menjadi dasar perencanaan tata ruang yang responsif terhadap keamanan
AKSESIBILITAS DAN KEMISKINAN DI JAKARTA SELATAN: PERSPEKTIF KOTA 15 MENIT
Urbanisasi yang pesat di Jakarta Selatan telah menciptakan tantangan signifikan dalam distribusi dan aksesibilitas fasilitas publik. Penelitian ini mengkaji tingkat aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, niaga, taman, dan transportasi umum dengan menggunakan konsep "Kota 15 Menit" sebagai pendekatan analisis. Konsep ini menekankan kemudahan akses fasilitas publik dalam waktu maksimal 15 menit berjalan kaki atau bersepeda, yang bertujuan menciptakan kota berkelanjutan dan inklusif. Metodologi penelitian mencakup analisis service area berbasis GIS, perhitungan indeks aksesibilitas dengan bobot waktu tempuh dan jenis fasilitas, serta overlay peta indeks aksesibilitas dengan peta permukiman kumuh untuk mengidentifikasi wilayah prioritas. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan aksesibilitas, di mana wilayah dengan konsentrasi masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memiliki tingkat aksesibilitas yang lebih rendah terhadap fasilitas publik. Temuan ini menggarisbawahi perlunya perencanaan kota yang lebih inklusif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam penerapan konsep "Kota 15 Menit" di negara berkembang serta rekomendasi praktis untuk pengambil kebijakan dalam meningkatkan distribusi fasilitas publik di Jakarta Selatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan yang lebih adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
EKSPLORASI PENGARUH KEBERADAAN JALAN TOL TERHADAP PERTUMBUHAN DAYA TARIK WISATA DI BANDUNG RAYA
Jaringan jalan memberikan dampak pada bangkitan jalan serta perkembangan kegiatan, salah satunya adalah pariwisata. Dengan mengambil studi kasus pada Jalan Tol Purbaleunyi dan Jalan Tol Soroja di Bandung Raya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh Jalan Tol Purbaleunyi – Soroja dalam mendorong pertumbuhan daya tarik wisata di Bandung Raya. Sasaran penelitian ini meliputi: mengidentifikasi pertumbuhan dan sebaran daya tarik wisata, mengidentifikasi perubahan tutupan lahan di sekitar tol, serta mengestimasi pengaruh keberadaan jalan tol terhadap pertumbuhan daya tarik wisata. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif, analisis spasial, serta analisis regresi logistik biner. Data sekunder diolah menjadi sel-sel spasial berukuran 1x1 km dengan total sampel yang terpakai sebanyak 3.297. Variabel yang digunakan meliputi panjang jalan dalam sel, jarak pusat sel menuju gerbang tol terdekat, dan peningkatan luas lahan terbangun tahun 2001-2018. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa semakin panjang jalan, semakin luas perubahan tutupan lahan menjadi lahan terbangun, serta semakin dekat wilayah ke gerbang tol, maka peluang munculnya daya tarik wisata pada wilayah tersebut akan meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan jalan tol berperan dalam pertumbuhan daya tarik wisata suatu daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diperlukan peningkatan aksesibilitas jalan serta amenitas untuk mengoptimalkan potensi pengembangan daya tarik wisata.
PEMODELAN MACHINE LEARNING SUSCEPTIBILITY LONGSOR MENGGUNAKAN METODE RANDOM FOREST UNTUK KAJIAN PENGARUH PARAMETER INTEGRASI KARAKTERISTIK BATUAN (STUDI KASUS: KABUPATEN LEBAK)
Tanah longsor adalah peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, dan mengancam nyawa. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan morfologi kompleks akibat aktivitas tektonik dan sejarah geologi, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi tinggi longsor. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model potensi longsor menggunakan algoritma Random Forest dengan mengintegrasikan parameter karakteristik batuan guna meningkatkan akurasi prediksi dan pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab longsor. Parameter karakteristik batuan yang digunakan mencakup litologi (jenis dan sifat batuan), genetik batuan (proses pembentukan), kronologi batuan (usia dan tingkat pelapukan), serta infiltrasi batuan (kemampuan menyerap air). Pemodelan ini menggunakan data historis longsor (95 titik longsor dan 85 titik non-longsor), dan parameter – parameter seperti DEMNAS, tutupan lahan, sesar/lineasi, dam formasi batuan yang di reklasifikasi dan segmentasi, yang kemudian diintegrasikan. Penelitian membandingkan dua model: integrasi dari parameter karakteristik batuan (Model 1), parameter tanpa integrasi (Model 2). Data dibagi menjadi 80% pelatihan dan 20% pengujian. Hasil evaluasi menunjukkan Model 1 memiliki nilai AUC 0,84, lebih tinggi dibandingkan Model 2 dengan nilai 0,821. Model 1 juga memetakan wilayah potensi longsor tinggi di Kecamatan Cibeber, Panggarangan, dan Bayah. Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi parameter karakteristik batuan meningkatkan akurasi prediksi dan memberikan wawasan mendalam terkait kestabilan lereng. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar ilmiah mitigasi bencana berbasis data geospasial dan perencanaan tata ruang.
RANCANGAN HUTAN EFEKTIF PENGATUR TATA AIR DI AREA KAJIAN SEMPADAN SUNGAI CISALAK, DESA RANCAMULYA, KECAMATAN SUMEDANG UTARA, KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT
Kawasan sempadan hulu sungai sendiri merupakan kawasan lindung yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pengaturan tata air bagi daerah di bawahnya (hilir). Perubahan tutupan lahan seperti pembalakan hutan pada kawasan sempadan hulu sungai berdampak pada kenaikan debit limpasan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana parameter biogeofisik Sempadan Sungai Cisalak, Desa Rancamulya, merespon intensitas hujan, serta menentukan efektivitas perubahan luas hutan berpengaruh terhadap penurunan debit limpasan, sehingga kuantitas debit limpasan tertahan dapat dicapai. Penelitian dilakukan dengan menentukan nilai variabel intensitas hujan rencana, koefisien limpasan, dan luas area kajian yang digunakan untuk menghitung debit puncak (QP) dengan Metode Rasional. Pengukuran intensitas hujan rencana menggunakan analisis Distribusi Gumbel dan Metode Mononobe, koefisien limpasan menggunakan Metode Hassing, dan luas area kajian dengan Metode Digitasi on-screen. Intensitas hujan yang dapat terjadi di area kajian Sempadan Sungai Cisalak dalam kurun waktu 5 – 100 tahun adalah 141,56 – 202,20 mm/jam, dengan koefisien limpasan 48%, debit limpasan maksimum yang dapat terjadi adalah antara 1,95 – 2,79 m3/detik. Debit limpasan yang dapat secara efektif tertahan atau mengalami penurunan hingga 18% dari total debit limpasan faktual apabila kondisi biogeofisik dikembalikan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan oleh RTRW Kabupaten Sumedang.
ANALISIS KELAYAKAN PEMILIHAN JALUR MRT JAKARTA FASE 3 TAHAP 1 DARI ASPEK BAHAYA GEOLOGI DAN ASPEK SOSIAL MENGGUNAKAN METODE GIS-AHP
Jalur MRT Jakarta fase 3 tahap 1 membentang dari Kembangan, Jakarta Barat hingga Ujung Menteng, Jakarta Timur sepanjang 33,3 km. Proyek ini diusulkan sebagai solusi atas permasalahan mobilitas di Jakarta akibat tingginya arus keluar-masuk kendaraan dari daerah Bodetabek dan keterbatasan ruang di Jabodetabek. Dengan kapasitas dan frekuensi tinggi, MRT diharapkan dapat memecahkan masalah mobilitas tersebut. Analisis ini mempertimbangkan dua aspek utama: potensi bahaya geologi dan aspek sosial. Potensi bahaya geologi meliputi delapan kriteria, yaitu litologi, kemiringan lereng, penurunan muka tanah, rawan banjir, kerentanan likuefaksi, kerentanan gerakan tanah, jarak dari sesar aktif, dan PGA. Sedangkan aspek sosial mencakup tiga kriteria: kepadatan penduduk, jarak dari transportasi umum, dan tata guna lahan. Metode yang digunakan adalah Sistem Informasi Geografis (GIS) dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) melalui penilaian ahli untuk menentukan bobot dari setiap aspek dan kriteria. Data spasial dari setiap kriteria dianalisis dan dipetakan untuk memvisualisasikan daerah dengan potensi bahaya geologi tinggi serta kesesuaian manfaat sosial. Hasil dari kedua aspek tersebut digabungkan untuk menghasilkan peta kelayakan jalur MRT Jakarta Fase 3 Tahap 1. Dari analisis, kriteria geologi yang paling berpengaruh adalah PGA dan jarak dari sesar aktif, dengan bobot masing-masing 19% dan 19,9%. Untuk aspek sosial, kepadatan penduduk adalah kriteria yang paling dominan dengan bobot 54,8%. Aspek bahaya geologi memiliki bobot sebesar 79,5%, sementara aspek sosial 20,5%. Pada zona sempadan 50 meter di sekitar jalur MRT, terdapat tiga zona kelayakan: tinggi (0,722 km² atau 21,67%), sedang (2,609 km² atau 78,33%), dan rendah (0 km² atau 0%).
PENATAAN RUANG AIR MILIK SUNGAI TALLO DALAM RANGKA PENGENDALIAN BANJIR
Makassar menjadi muara dari 2 sungai besar Sungai Tallo dan Sungai Jenneberang dimana Sungai Tallo sering menimbulkan banjir disekitar alur sungai di dalam Kota Makassar, di sepanjang 3,2 km daerah perkotaan. Namun demikian, belum ada strategi penanganan pengendalian banjir yang handal dikarenakan belum menyentuh pada akar permasalahan penyebab utama banjir di Sungai Tallo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai penataan ruang air milik Sungai Tallo dalam rangka pengendalian banjir. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis hidrologi, hidrolika berupa HEC-RAS, serta pengaturan sempadan sungai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kapasitas Sungai Tallo dilakukan melalui analisis hidrologi dengan perhitungan HSS Nakayasu yang menghasilkan debit banjir rencana Q25 pada daerah hilir sebesar 619.36 m3/detik, yang merepresentasikan tinggi muka air yang meningkat setinggi 0.8 meter dari tepi sungai di kawasan sekitar lokasi penelitian. Berdasarkan analisis hidrolika, ditemukan bahwa kapasitas Sungai Tallo yang berada pada kondisi eksisting masih tidak mampu mengalirkan debit banjir rencana sehingga menyebabkan potensi terjadinya banjir semakin meningkat. Selain itu, penataan ruang air Sungai Tallo dilakukan dengan mempertimbangkan jarak garis sempadan sungai dengan lebar 15 meter dari tepi sungai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 1993. Namun rencana tata ruang dengan sempadan sungai, sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi harapan, sebab masih terdapat permasalahan terkait pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan peraturan sempadan sungai yang dibuktikan dengan masih adanya 21 rumah yang masuk dalam kategori kawasan sempadan sungai sekitar lokasi penelitian. Strategi penataan ruang air dalam upaya pengendalian banjir dengan skenario tanggul dapat mengatasi banjir pada lokasi penelitian. Dengan itu mampu menghilangkan adanya genangan banjir dan tingkat risiko banjir sehingga membantu dalam pengendalian banjir. Akan tetapi dengan adanya skenario tanggul diperlukan penyesuain tata guna lahan pada kawasan penelitian.
IDENTIFIKASI POTENSI PENURUNAN MUKA TANAH DI INDONESIA
Wilayah Indonesia banyak yang mengalami fenomena penurunan muka tanah yang umumnya terjadi di kota-kota besar. Penurunan muka tanah (land subsidence) merupakan suatu proses gerakan penurunan muka tanah terhadap suatu datum tertentu (kerangka referensi geodesi) dimana terdapat berbagai macam variabel penyebabnya (Marfai, 2006). Penurunan muka tanah memiliki karakteristik yang bervariasi, secara spasial maupun temporal, yang diakibatkan oleh faktor penyebab yang berbeda. Penyebab utama dari terjadinya fenomena penurunan muka tanah adalah pemanfaatan lahan yang menyebabkan pemadatan sistem akuifer akibat pengambilan air tanah, beban yang berlebih, dekomposisi dan pengeringan dari tanah organik, pertambangan bawah tanah, ekstraksi minyak dan gas bumi, ekstraksi lumpur, patahan kerak bumi, hidrokompaksi, pemadatan alamiah (natural compaction), pergeseran lempeng tektonik, serta pencairan permafrost. Indikasi adanya penurunan muka tanah diantaranya terjadinya banjir rob, kerusakan infrastruktur, maupun intrusi air laut. Potensi penurunan muka tanah diperoleh dengan melakukan analisis spasial tumpang susun (overlay) dan grid network dari enam jenis pemanfaatan lahan yang diduga berkorelasi sebagai penyebab penurunan muka tanah. Enam jenis pemanfaatan lahan yang di maksud adalah daerah sedimen, lahan gambut, pertambangan, konsesi migas, panas bumi (geothermal), dan pemukiman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat 26,05% wilayah di Indonesia yang didalamnya ada 1 faktor penyebab penurunan muka tanah, 20,71% wilayah di Indoensia yang didalamnya memiliki 2 faktor penyebab penurunan muka tanah. Dan sebanyak 5,23% wilayah di Indonesia rawan mengalami penurunan muka tanah karena terdapat 3 faktor didalamnya. Untuk daerah yang didalamnya terdapat 4 faktor dan atau lebih ada sebanyak 0,49%.