📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 44 dokumenPEMETAAN INDEKS KERENTANAN WILAYAH PESISIR TERHADAP ABRASI DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN (WILAYAH STUDI : KECAMATAN MUARA GEMBONG)
Muara Gembong merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pantai utara Provinsi Jawa Barat dan terkena dampak dari adanya fenomena abrasi. Abrasi merupakan fenomena berubahnya garis pantai akibat terkikisnya daerah pantai. Fenomena ini merupakan hal yang cukup serius karena menyebabkan berkurangnya lahan yang ada di kecamatan tersebut. Untuk mengetahui seberapa rentan desa yang ada di Kecamatan Muara Gembong terhadap abrasi, maka perlu dilakukan pemetaan indeks kerentanan pesisir terhadap abrasi (IKPA) di daerah tersebut. Nilai IKPA pada wilayah pesisir didapat dengan mengklasifikasikan variabelvariabel indeks kerentanan terhadap abrasi berdasarkan nilai kelasnya dan kemudian nilai kelas tersebut dikali dengan nilai bobot masing-masing variabel. Variabel ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel fisik dan variabel non fisik. Variabel fisik terdiri dari tunggang pasut maksimum, kecepatan arus maksimum, tinggi gelombang signifikan, sudut datang gelombang dominan terhadap garis pantai, kemiringan topografi, jenis sedimen, jenis tutupan lahan, curah hujan, dan kecepatan angin rata-rata. Sedangkan variabel non fisik terdiri dari kepadatan penduduk, harga tanah, produktivitas lahan, dan nilai location quotient (LQ). Hasil penghitungan nilai indeks disajikan dalam bentuk tabel dan peta kerentanan.Hasil penelitian tugas akhir ini menunjukan bahwa 3 (tiga) dari 5 (lima) desa di Kecamatan Muara Gembong berada dalam kondisi rentan berdasarkan variabel fisik dan variabel gabungan fisik dan non fisik. Jika berdasarkan variabel non fisik saja, semua desa pesisir di kecamatan tersebut berada dalam kondisi rentan.
PEMBANGUNAN MODEL DISTRIBUSI POPULASI PENDUDUK DENGAN SISTEM GRID SKALA RAGAM (STUDI KASUS : DKI JAKARTA)
Jumlah penduduk DKI Jakarta yang hingga kini semakin bertambah pesat mengharuskan adanya sarana yang mudah digunakan untuk mengontrolnya. Salah satu sarana yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan model distribusi populasi penduduk dengan menggunakan sistem grid skala ragam. Resolusi grid yang digunakan pada penelitian ini adalah 5” x 5” (0.155 x 0.155 km) dengan wilayah penelitian berada di wilayah DKI Jakarta. Dengan sistem grid ini, maka nilai densitas populasi penduduk tersebut tersedia dalam grid yang dibutuhkan. Untuk dapat memodelkannya, dibutuhkan data landuse/landcover, data batas administrasi tingkat kecamatan, data jumlah penduduk DKI Jakarta, dan model matematis yang digunakan untuk mendapatkan nilai densitas setiap gridnya. Pada model matematis tersebut terdapat parameter bobot untuk setiap kelas lahan. Selain itu, banyaknya kelas lahan pada suatu kecamatan juga mempengaruhi nilai densitas populasi penduduk untuk setiap grid. Dengan sistem grid ini, densitas populasi penduduk tersebut dapat dimodelkan dan divisualisasikan dengan menggunakan perbedaan warna dalam bentuk peta agar pengguna dapat mendapatkan informasi populasi penduduk di suatu wilayah dengan lebih mudah.
KAJIAN TERHADAP PENGUKURAN DAN PERPETAAN OBJEK RUANG PERAIRAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT (Studi kasus : MAKASSAR)
Kepastian akan hak merupakan hal mendasar dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah, seperti pada wilayah darat merupakan kewenangan dari kadaster darat untuk pemberian akan hak tersebut. Sedangkan pada realitanya, pengembangan dan pengelolaan wilayah tidak hanya pada wilayah darat, tetapi pada wilayah laut yang terlihat dengan tingginya pengajuan hak objek ruang perairan. Berdasarkan hal itu diperlukan sebuah kajian mengenai objek ruang perairan serta dampak pemberian hak objek ruang perairan terhadap wilayah pesisir dan laut. Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan penelitian kegiatan pengukuran dan perpetaan objek ruang perairan yang dilakukan terhadap bangunan atas air di Hotel Pantai Gapura Makassar yang mengacu kepada buku prosedur pengukuran dan perpetaan objek ruang perairan Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI). Pada pelaksanaan pengukuran objek detail pengukuran terdapat objek bangunan vila di atas air, dan detail situasi sekitar objek bangunan atas air. Pengukuran pada objek bangunan vila atas air dilakukan dengan cara terrestris, sedangkan pada detail situasi sekitar objek ruang perairan dilakukan pengukuran kedalaman dengan cara akustik dan mekanik. Pada tahapan perpetaan akan dilakukan didalam perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) dan GIS (Geographic Information System). Pada hasil dari penelitian ini didapatkan sebuah gambar ukur yang menerapkan perpetaan 3 dimensi berdasarkan buku prosedur pengukuran dan perpetaan objek ruang perairan BPN-RI dan dapat digunakan untuk pengelolaan pada wilayah pesisir dan laut.
ANALISIS SPASIAL UNTUK IDENTIFIKASI POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI WILAYAH JAWA BARAT, INDONESIA
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) merupakan salah satu teknologi untuk menyediakan listrik secara mandiri bagi suatu daerah. Jawa Barat dengan kondisi topografi yang memiliki banyak aliran sungai merupakan wilayah yang potensial untuk membangun PLTMH. Pemodelan berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) ini dilakukan sebagai pendekatan untuk menentukan lokasi potensi PLTMH per bulan di wilayah Jawa Barat. Pemodelan ini menggunakan perhitungan potensi PLTMH dengan menggunakan data beda tinggi suatu aliran sungai (head) dan debit aliran sungai. Nilai beda tinggi pada aliran sungai ini akan dimodelkan menggunakan data DEM (Digital Elevation Model) yang didapat dari data SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 90 M wilayah Jawa Barat. Sedangkan nilai debit didapatkan dari perhitungan Rational Method yang akan menghasilkan nilai debit pada suatu outlet per satuan waktu. Hasil yang didapat, terdapat 37 titik potensial PLTMH di Jawa Barat. Lokasi paling potensial untuk membangun PLTMH terletak pada koordinat geodetik 107,8346 BT ; 6,68285 LS.
PEMBANGUNAN GEODATABASE DAN WEBGIS UNTUK INDEKS KERENTANAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PEMANASAN GLOBAL (STUDI KASUS : KEPULAUAN SERIBU)
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau termasuk pulau-pulau kecil. Pulau kecil memiliki memiliki ketergantungan terhadap alam yang tinggi, sehingga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan seperti pemanasan global. Gornitz (1994) mengembangkan formulasi untuk menentukan indeks kerentanan kenaikan muka laut untuk wilayah pesisir Negara Amerika Serikat. Pemodelan indeks kerentanan pulau-pulau kecil untuk Kepulauan Seribu didasarkan pada formulasi Gornitz tersebut. Pemecahan masalah ini menggunakan analisis multi kriteria yang melibatkan 8 variabel untuk hitungan indeks kerentanan pulau-pulau kecil. Pada Tugas Akhir ini, dibangun geodatabase dan WebGIS untuk memberikan informasi mengenai tingkat kerentanan pulau-pulau kecil terhadap pemanasan global di Kepulauan Seribu. Sebagai hasil akhir, yaitu WebGIS Indeks Kerentanan Pulau-Pulau Kecil. WebGIS tersebut dapat digunakan untuk menghitung indeks kerentanan pulau-pulau kecil sekaligus menampilkan hasilnya pada tabel dan peta dijital.
KAJIAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA
Indonesia memiliki 13.466 pulau dan diantaranya terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau- pulau ini merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga maupun laut lepas. Untuk itu, diperlukan data selengkap-lengkapnya mengenai pulau- pulau ini agar identitas pulau-pulau tersebut menjadi jelas. Dengan informasi yang jelas, dapat diklaim pulau-pulau tersebut termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan dapat dijadikan untuk penarikan garis pangkal lurus kepulauan dalam penentuan batas wilayah Indonesia.Data 92 Pulau Kecil Terluar diperoleh dari berbagai sumber, seperti Janhidros TNI AL dan LAPAN. Kajian dilakukan terhadap berbagai data yang diperoleh mengenai profil dan toponim Pulau-Pulau Kecil Terluar ini. Toponim Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia ini merupakan salah satu kegiatan dalam memberikan identitas suatu pulau yang nantinya disusun dalam suatu Gazetteer (daftar nama rupabumi resmi) dan dilakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terdiri dari berbagai Instansi Pemerintah, seperti Kementrian Dalam Negeri, Bakosurtanal, dan lain lain.Setelah dilakukan Analisis terhadap 92 Pulau Kecil Terluar Indonesia ini, masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan diantaranya perbedaan antara definisi pulau dan gosong, penggunaan nama asing dalam penamaan pulau, penggunaan nama generik lokal dalam nama spesifik suatu pulau, dan kondisi pulau-pulau itu sendiri.
PENENTUAN GARIS PANTAI DENGAN ACUAN HIGH WATER LEVEL BERDASARKAN PETA RUPA BUMI INDONESIA (STUDI KASUS : PANTAI PANGANDARAN, KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT)
Garis pantai merupakan komponen penting bagi suatu wilayah yang berada di negara kepulauan, seperti Indonesia. Garis pantai memiliki fungsi sebagai batas daratan dan lautan, batas administrasi, untuk kebutuhan penetapan batas laut, dan kebijakan-kebijakan negara lainnya seperti pengelolaan wilayah pesisir, sumber daya alam wilayah pesisir, dan lain-lain. Perubahan garis pantai sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan tersebut. Garis pantai yang digunakan di Indonesia adalah garis pantai pada Peta RBI yang merupakan hasil digitasi muka laut sesaat, sehingga garis pantai ini perlu diperbaharui. Dalam tugas akhir ini, dibuat model muka air tinggi yang dapat merepresentasikan kedudukan garis pantai yang sesuai dengan muka air tinggi yang diinginkan. Hasil perbandingan model MAT dengan garis pantai pada Peta RBI memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan horizontal garis pantai yang cukup besar, sehingga garis pantai pada Peta RBI tidak dapat dijadikan acuan garis pantai Indonesia secara terus-menerus.
PEMBANGUNAN BASIS DATA SPASIAL DENGAN SISTEM GRID SKALA RAGAM UNTUK PENGGUNAAN DAN TUTUPAN LAHAN (STUDI KASUS: WILAYAH BANDUNG)
Permasalahan banjir dan pemanasan global saat ini memiliki kaitan yang sangat erat terhadap banyak daerah hijau dan area serapan air yang telah berubah fungsi menjadi area perkantoran, permukiman, kawasan niaga, dan pabrik. Melihat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tata guna dan tutupan lahan di atas, diperlukan suatu usaha untuk memperbaiki dan mengantisipasinya. Peranan SIG sebagai sarana untuk menghimpun, menyimpan, dan menyajikan kumpulan data yang berkaitan dengan basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan yang diperlukan bagi pemerintah sebagai sumber informasi dalam perencanaan, monitoring, dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dan tutupan lahan. Dalam tugas akhir ini dibangun basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan dengan menggunakan sistem grid skala ragam hingga menyajikannya dalam web GIS dengan mengambil sampel wilayah Kabupaten dan Kota Bandung dalam pembangunan basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan.
IDENTIFIKASI PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN PULAU PANGGANG, PULAU PRAMUKA, DAN PULAU KARYA ANTARA TAHUN 2004 DAN TAHUN 2008
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi perubahan tutupan lahan dan hubungannya dengan tekanan demografi. Daerah studi penelitian ini terletak di Pulau Panggang, Pulau Pramuka, dan Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Penelitian menggunakan metode aplikasi penginderaan jauh dan metode analisis regresi linier. Perubahan tutupan lahan teridentifikasi berdasarkan interpretasi manual citra penginderaan jauh, yaitu citra IKONOS tahun 2008 dan foto udara tahun 2004, yang selanjutnya akan dimodelkan menggunakan regresi linier dengan data demografi jumlah penduduk. Hasil penelitian ini berupa peta tutupan lahan tahun 2004 dan tahun 2008 skala 1:3936 dengan ketelitian planimetrik sebesar 1,18 m dan ketelitian klasifikasi dari hasil validasi dengan data inspeksi lapangan sebesar 90,6%.
PEMETAAN PERMASALAHAN MASYARAKAT PESISIR PASCA BENCANA TSUNAMI DALAM PERSPEKTIF PEMBUATAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR
Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terjadi bencana sehingga mempengaruhi pembangunan di sebuah daerah. Terjadinya bencana tsunami pada wilayah pesisir Pangandaran pada tanggal 17 Juli 2006 menyebabkan kerusakan parah di wilayah pesisir Pangandaran, sehingga mempengaruhi kegiatan masyarakat pesisir wilayah Pangandaran termasuk di dalamnya sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Dengan adanya fenomena tersebut, wilayah pesisir Pangandaran perlu dianalisis dan dipetakan dari segala aspek dalam perspektif sistem informasi yang hasilnya berguna sebagai bahan pertimbangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di wilayah pesisir Pangandaran.Aspek-aspek yang akan dipetakan dalam penelitian ini adalah empat entitas yang berperan dalam pembangunan wilayah pesisir yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Dengan mengklasifikasikan dan melakukan skoring data yang nantinya disusun dalam bentuk basis data spasial dan atribut, maka akan diperoleh peta permasalahan masyarakat pesisir Pangandaran.Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan analisis korelasi, asosiasi geografikal, dan skalogram yang menyatakan bahwa Desa Pangandaran dan Desa Pananjung di wilayah pesisir Pangandaran terdapat permasalahan yang mencakup empat aspek tersebut diatas. Selain itu, peta permasalahan masyarakat wilayah pesisir Pangandaran dalam perspekif sistem informasi menyatakan bahwa Desa Pananjung mengalami permasalahan lebih banyak daripada Desa Pangandaran.
KAJIAN TENTANG INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PILAR BATAS YANG TELAH TERBANGUN PADA TAPAL BATAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA (R.I) DENGAN NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (R.D.T.L)
Sebagai sebuah negara, Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara sekaligus. Perbatasan tersebut berupa batas darat dan batas laut. Indonesia berbatasan darat secara langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea, dan Republik Demokratik Timor Leste. Batas darat Indonesia dengan Malaysia berada di pulau Kalimantan, batas darat Indonesia dengan Papua New Guinea berada di pulau Irian Jaya, dan batas darat Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) berada di pulau Timor. Untuk menjaga keajekan perbatasan wilayah negara tersebut, secara bertahap dilakukan survei Investigation, Refixation, and Maintenance (IRM). Inventarisasi dan identifikasi batas darat RI-RDTL adalah bagian dari survei Investigation, Refixation, and Maintenance (IRM). Dalam melakukan survei ini, tidak perlu dilakukan oleh kedua negara. Investigasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah untuk mengetahui kondisi pilar tanda batas dan pemeliharaan pilar-pilar yang dilaksanakan oleh pihak RI saja, tanpa melibatkan pihak RDTL. Survei ini dimaksudkan untuk mengecek dan melakukan pemeliharaan terhadap pilar-pilar batas darat RI-RDTL dengan mendatangi pilar secara langsung, mendata, melakukan perbaikan pilar, dan pembersihan area di sekitar pilar. Pelaksanaan survei ini berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Mabes TNI, Bakosurtanal, Dittop TNI-AD, dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur. Hasil dari survei IRM adalah berupa data-data dari pilar batas, kondisi pilar batas, serta kondisi kawasan perbatasan. Data-data yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi dan identifikasi dapat digunakan sebagai langkah awal monitoring tentang kondisi di kawasan perbatasan yang selanjutnya akan dilakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan tersebut.
ANALISIS KESESUAIAN LAHAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK FISIK DAN SOSIOEKONOMI WILAYAH BODETABEK
Wilayah Bodetabek adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dimana terjadi interaksi secara langsung antara keduanya. Terus meningkatnya kebutuhan lahan di DKI Jakarta, untuk menunjang berbagai kegiatan ekonomi dan kebutuhan tempat tinggal, tidak di imbangi jumlah lahan yang tersedia, hal ini mendorong pengembangan lebih lanjut terhadap lahan yang ada di wilayah sekitar DKI Jakarta, khususnya wilayah Bodetabek. Dalam proses pengembangan lebih lanjut terhadap lahan yang ada di wilayah Bodetabek ini, perlu dilakukan proses analisis kesesuaian lahan untuk mengetahui jumlah lahan yang tersedia dan tingkat kesesuaiannya, dalam proses analisis kesesuaian lahan ini didasarkan pada karakteristik yang dimiliki tiap wilayah, dimana dipilih karakteritik fisik dan sosioekonomi, yang dianggap mampu menggambarkan ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan.
PENYUSUNAN TIPOLOGI PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DI WILAYAH BANDUNG
Abstrak : Informasi mengenai perubahan tutupan lahan merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam kegiatan perencanaan yang digunakan sebagai salah satu data untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah sehingga arah perencanaan yang akan dilaksanakan menjadi lebih baik. Data perubahan tutupan lahan suatu wilayah umumnya bervariasi dan jumlahnya tersebar pada beberapa lokasi sehingga menyebabkan data perubahan tutupan lahan tidak langsung dapat digunakan karena data tersebut sukar dimengerti. Untuk mengatasi masalah tersebut maka data perubahan tutupan lahan perlu disusun sedemikian rupa agar mudah dibaca, mudah dilihat keterkaitannya satu dengan yang lain, dan informatif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan menggunakan metode tipologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun tipologi perubahan tutupan lahan di wilayah Bandung. Tahapan penelitiannya adalah mengelompokkan perubahan-perubahan tutupan lahan yang memiliki jenis sama untuk selanjutnya diklasifikasikan dengan menggunakan metode Equal Interval . Hasil yang didapat adalah tipologi perubahan tutupan lahan yang selanjutnya dapat digunakan untuk melihat dominasi karakteristik wilayah Bandung.
PENGEMBANGAN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DATA KELUARGA UNTUK PEMETAAN WILAYAH STUNTING ANAK DENGAN DATA-DRIVEN APPROACH
Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia. Upaya pencegahan stunting perlu dilakukan secara tepat sasaran dengan dukungan data dari pihak terpercaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi geografis berbasis data keluarga yang dapat digunakan untuk memetakan wilayah stunting anak secara lebih efektif. Metode yang digunakan adalah datadriven approach dengan pengambilan keputusan dan visualisasi wilayah risiko didasarkan pada analisis data aktual. Data keluarga yang digunakan mencakup informasi antropometri anak, status gizi, serta akses terhadap layanan kesehatan. Prosesnya dimulai dari praproses data, pelabelan data berdasarkan ground truth, hingga penerapan algoritma machine learning untuk klasifikasi status risiko anak. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa algoritma klasifikasi diantaranya yaitu Random Forest, Support Vector Machine, dan Decision Tree. Ketiga algoritma ini nantinya akan dibandingkan dalam segi performa model untuk mengidentifikasi anak berisiko stunting. Ketiga hasil prediksi model akan divisualisasikan dalam sistem informasi geografis yang menunjukkan persebaran wilayah anak berisiko stunting di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten yang dapat digunakan dalam pemetaan wilayah stunting.
PERAN TUTUPAN LAHAN DALAM MITIGASI FENOMENA URBAN HEAT ISLAND DI LINGKUNGAN KAMPUS ITB JATINANGOR
Abstrak bisa dilihat di filenya