📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 32 dokumenANALISIS HOSTING CAPACITY PLTS ATAP MENGGUNAKAN QUASI-DYNAMIC SIMULATION TERINTEGRASI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) DENGAN PENDEKATAN SKALA PRIORITAS: STUDI KASUS PADA JARINGAN DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH DAN MENENGAH DI INDONESIA
Sebagai penyedia layanan distribusi listrik terbesar di Indonesia dengan lebih dari 89 juta pelanggan, PT PLN menghadapi tantangan operasional akibat meningkatnya permintaan integrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap ke dalam jaringan distribusi. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi dan menerapkan sistem kuota bagi pelanggan yang akan memasang PLTS atap. Berbagai metode penentuan hosting capacity (HC) telah dikembangkan dan tersedia dalam perangkat lunak sistem tenaga, namun metode yang ada relatif masih memiliki keterbatasan yang dapat mengurangi akurasi dalam proses penentuan HC. Penelitian ini mengusulkan algoritma sederhana berbasis skala prioritas untuk menentukan alokasi HC. Dengan pendekatan berbasis prioritas, proses perhitungan menjadi lebih cepat karena menghindari prosedur komputasi yang kompleks. Penelitian ini memanfaatkan data jaringan distribusi riil di Indonesia yang diintegrasikan ke dalam platform Geographic Information System (GIS) sebagai masukan pada simulasi quasi-dynamic. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa regulasi dan kebijakan otoritas lokal secara signifikan menurunkan nilai HC, yakni menurunkan level integrasi hingga hanya 34,5% dibandingkan dengan perhitungan yang hanya mempertimbangkan batasan operasional teknis. Nilai HC pada sisi tegangan menengah (TM) terkonfirmasi dapat direplikasi pada sisi tegangan rendah (TR). Temuan juga menunjukkan bahwa keseimbangan beban bukan merupakan faktor utama dalam penentuan HC. Sebaliknya, strategi distribusi PLTS yang dioptimalkan agar daya yang dihasilkan dapat secara efektif menyeimbangkan beban pada setiap fasa menjadi faktor yang lebih menentukan.
PEMUTAKHIRAN BASIS DATA GEOSPASIAL 3D SECARA PARSIAL SEBAGAI UPAYA PEMELIHARAAN INFORMASI SPASIAL DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG KOTA BANDUNG
Pertumbuhan pembangunan yang pesat di Kota Bandung, khususnya pada sektor infrastruktur dan tata ruang, mendorong kebutuhan akan basis data geospasial tiga dimensi (3D) yang akurat dan terkini. Namun, proses pembuatan peta baru secara keseluruhan memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, pemutakhiran parsial basis data geospasial menjadi solusi yang efisien dan strategis untuk pemeliharaan informasi geospasial yang berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan metode pemutakhiran berbasis deteksi perubahan spasial menggunakan analisis multitemporal citra satelit Sentinel-2 dengan pendekatan Normalized Difference Time Series (NDTS), yang digunakan untuk mengidentifikasi kemunculan objek bangunan baru. Setelah area perubahan terdeteksi, survei terestris dilakukan secara selektif pada area tersebut menggunakan instrumen pengukuran seperti Global Navigation Satellite System (GNSS) dan Electronic Total Station (ETS). Produk yang dihasilkan berupa model 3D gedung Laboratorium Teknik XVII dan Teras FTMD ITB dengan tingkat kedetailan Level of Detail (LoD) 3.3. Model ini dikembangkan dalam format Geodatabase (.gdb) dan menggunakan sistem referensi koordinat SRGI 2013 (Sistem Referensi Geospasial Indonesia) sesuai dengan standar Open Geospatial Consortium (OGC). Hasil akhir berupa basis data 3D yang mutakhir, lengkap dengan atribut semantik dan elemen arsitektural, memungkinkan visualisasi dan analisis spasial yang presisi. Pada hasil penelitian ini, diperoleh luaran berupa model 3D untuk dua bangunan dengan masing-masing nilai RMSE sebesar 0,0850 untuk Laboratorium Teknik XVII dan nilai RMSE sebesar 0,1207 untuk Teras FTMD ITB. Selain itu, pemutakhiran ini dapat menjadi fondasi implementasi digital twin cities dan mendukung integrasi lintas sektor instansi pemerintah. Prosedur yang digunakan pada pengolahan data dapat menjadi acuan teknis awal untuk mendukung regulasi yang sedang disusun oleh Pemerintah Kota Bandung terkait pemeliharaan basis data geospasial 3D.
EVALUASI WALKABILITY INDEX BERBASIS PARAMETER SPASIAL: PENILAIAN PERMEABILITAS DAN CAKUPAN KONEKTIVITAS DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS
Penelitian ini bertujuan menghasilkan evaluasi Walkability Index (WI) berbasis parameter spasial melalui penilaian permeabilitas dan cakupan konektivitas pada daerah studi kasus TOD Dukuh Atas. Penilaian permeabilitas dan cakupan konektivitas dilakukan dengan pendekatan Area-Weighted Average Perimeter (AwaP) dan Interface Catchment (IC) menggunakan perangkat lunak Plugin QGIS. Dilakukan pula penilaian walkability berdasarkan kualitas infrastruktur, yaitu Indeks Kelayakan Berjalan (IKB PUPR) sesuai pedoman No.05/P/BM/2023 dari Kementerian PUPR. Selanjutnya dilakukan penilaian walkability gabungan berdasarkan nilai parameter permeabilitas dan cakupan konektivitas serta kualitas infrastruktur untuk menghitung nilai walkability total. Penilaian Pedestrian Counting dilakukan untuk mengamati kondisi Actual Walking di wilayah studi dan untuk melihat hubungan nya dengan nilai walkability di wilayah tersebut. Temuan dalam penelitian ini yaitu; 1) Blok L, yaitu Kawasan sekitar Jalan Blora, Pati dan Juana, memiliki nilai walkability terbaik. Kawasan ini telah selesai dilakukan revitalisasi dan sesuai dengan RDTR yang ditetapkan. 2) Blok B, yaitu kawasan perdagangan dan jasa Grand Indonesia, memiliki nilai walkability terburuk dikarenakan ukuran bangunan yang besar dan masif, yang mengakibatkan nilai permeabilitas dan cakupan konektivitas yang buruk. Kawasan ini memerlukan intervensi seperti pembuatan jalur pedestrian tambahan, koneksi jalan tembus, serta peningkatan fasilitas penunjang pejalan kaki agar lebih terintegrasi dengan sistem transportasi publik. 3) Blok H, I dan E, yaitu kawasan di bagian barat TOD Dukuh Atas, sekitar sempadan waduk Kebon Melati dan Sungai Ciliwung, memiliki nilai permeabilitas dan cakupan konektivitas tertinggi namun memiliki nilai kualitas infrastruktur terendah. Kawasan ini merupakan kawasan yang belum selesai revitalisasi dan belum sesuai dengan RDTR serta perlu dilakukan intervensi perbaikan kualitas infrastruktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk pengembangan TOD Dukuh Atas. Metode penilaian walkability index yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan melengkapi metode penilaian walkability index yang telah ada.
ASPEK GEOSPASIAL DALAM ATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PEMBANGUNAN NASIONAL
Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional. Informasi geospasial memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional yang lebih efektif dan terarah. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang adalah hal terkait pembangunan nasional. Dengan adanya informasi mengenai aspek geospasial yang digunakan pada sebuah aturan perundangan terkait pembangunan nasional, masyarakat memiliki sebuah acuan sehingga tidak akan melakukan penginterpretasian tersendiri dan salah dalam penggunaan metodenya. Penelitian Tugas Akhir ini mengkaji aturan perundangan terkait pembangunan nasional yang ada di Indonesia dengan mengkaji status dan karakteristik aspek geospasialnya, lalu dilakukan analisis dan pemberian saran. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji aspek geospasial pada aturan perundangan terkait pembangunan nasional di Indonesia. Aspek geospasial yang dikaji yaitu terkait sistem referensi geospasial, sistem koordinat, peta, dan sistem informasi geografis. Berdasarkan 14 aturan perundangan yang dikaji, 1 aturan perundangan sudah memuat lengkap keempat aspek geospasial, sedangkan 13 aturan perundangan lainnya belum memuat lengkap keempat aspek geospasial. Diharapkan hasil rekomendasi dari penelitian Tugas Akhir ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam perumusan aturan perundangan terkait pembangunan nasional di masa mendatang.
ANALISIS KETERKAITAN VARIABEL SPASIAL TERHADAP POLA PERKEMBANGAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CIREBON
Kota Cirebon sebagai pusat metropolitan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa cenderung mengalami peningkatan kebutuhan perumahan akibat dari adanya urbanisasi yang meningkatkan jumlah penduduknya secara signifikan yang identik dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akibatnya keterbatasan lahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pada kawasan perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh hingga liar. Sehingga diperlukan adanya pendekatan baik secara spasial dan substansional dengan melakukan identifikasi keterkaitan variabel spasial terhadap perkembangan permukiman kumuh agar tidak semakin meluas. Melalui penelitian ini, upaya tersebut akan dicapai dengan mengidentifikasi pola, variabel, korelasi serta prioritas dan arahan kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kota Cirebon. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan data-data yang menjadi acuan dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 663/Kep.421-DPRKP/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cirebon. Sementara itu, data primer yang didapatkan melalui kegiatan observasi akan mengkonfirmasi kondisi eksisting yang terdapat pada ruang lingkup studi penelitian. Dalam mengidentifikasi sebaran permukiman kumuh digunakan tools spatial autocorrelation (Moran Index) dengan bantuan software ArcGIS 10.7 yang di-overlay dengan peta administrasi Kota Cirebon. Untuk memperkuat hasil analisis tersebut kemudian dilakukan analisis spatial mean center dan analisis standard deviational ellips guna memproyeksi pergerakan tumbuhnya permukiman kumuh terhadap orientasi wilayahnya. Adapun variabel-variabel yang memiliki pengaruh munculnya permukiman kumuh ditentukan dengan menggunakan analisis statistik berbasis metode step wise regression melalui tools explanatory regression yang dimodelkan terhadap setiap kelurahan di Kota Cirebon baik secara global melalui tools ordinary least square (OLS) maupun secara lokal melalui geographically weighted regression (GWR). Sementara itu, penentuan prioritas dan pola penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan analisis skoring yang dikaitkan secara deskriptif terhadap kondisi kepadatan penduduk dan status penggunaan lahan berdasarkan pengkategorian pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan sebaran permukiman kumuh di Kota Cirebon cenderung memiliki pola mengelompok (clustered) dan diduga memiliki arah tumbuh pergerakan dari barat daya ke timur laut atau sebaliknya dengan melewati kawasan perkotaan. Adapun kawasan-kawasan tersebut memiliki tipologi pada kawasan pesisir, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, sempadan jalan, dan kawasan pusat perkotaan. Variabel yang memiliki pengaruh terhadap munculnya permukiman kumuh baru diantaranya yaitu kepadatan penduduk dan rataan jarak terhadap rel kereta yang memiliki koefisien positif serta rataan jarak terhadap kawasan pesisir yang memiliki koefisien negatif. Dalam upaya mengurangi kawasan permukiman kumuh hingga liar di Kota Cirebon dilakukan upaya pola penanganan peremajaan pada prioritas tinggi – sedang dan pola penanganan pemugaran pada prioritas rendah – sangat rendah yang dibersamai dengan pola penanganan permukiman kembali apabila terdapat kawasannya yang berada pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.
DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS REL TERHADAP NILAI LAHAN (STUDI KASUS LRT JAKARTA: STASIUN PEGANGSAAN DUA – STASIUN VELODROME)
Peningkatan aksesibilitas dengan cara pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan terhadap nilai lahan. Nilai lahan dalam suatu wilayah bisa mengalami kenaikan nilai lahan dan penurunan nilai lahan. Kenaikan nilai lahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sehingga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan penurunan nilai lahan bisa disebabkan oleh dampak eksternalitas seperti kebisingan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi terhadap perubahan nilai lahan untuk perencanaan tata ruang suatu wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi pengaruh pembangunan infrastruktur berbasis rel terhadap nilai lahan dalam ruang lingkup wilayah LRT Jakarta dari Stasiun Pegangsaan Dua sampai dengan Stasiun Velodrome karena belum ada penelitian yang secara spesifik di lokasi wilayah LRT Jakarta. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta dan website resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah spatial-statistic analysis, hedonic pricing model dengan menggunakan regresi linier berganda OLS, dan difference in differences analysis. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur berbasis rel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai lahan di sekitarnya baik untuk radius buffer 800 m dan untuk radius buffer 2 km. Pengaruh perubahan nilai lahan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu untuk buffer 800 m antara lain peruntukan lahan, jarak ke taman/RTH terdekat, jarak ke pusat perbelanjaan terdekat, jarak ke fasilitas pendidikan terdekat, dan jarak ke terminal bus terdekat. Pada buffer 2 km variabel independen yang mempengaruhi nilai lahan antara lain kepadatan penduduk, jarak ke rumah sakit terdekat, jarak ke pusat perbelanjaan terdekat, dan jarak ke halte transjakarta terdekat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur berbasis rel berpengaruh signifikan terhadap nilai lahan di kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini berkaitan dengan perlu adanya peningkatan aksesibilitas yang baik untuk menuju stasiun LRT Jakarta.
PERANCANGAN ULANG KAWASAN SINGLE-FAMILY HOUSING DI DAERAH GRAND CANAL DOCK, KOTA DUBLIN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP UP-ZONING
Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang kawasan perumahan single-family di Grand Canal Dock melalui penerapan konsep up-zoning. Dublin saat ini menghadapi masalah krisis pasokan perumahan dan pemanfaatan lahan yang kurang optimal meskipun memiliki potensi yang cukup besar. Dengan mengadopsi konsep up-zoning, di mana peraturan zonasi diubah untuk memungkinkan pembangunan dengan ketinggian dan kepadatan yang lebih tinggi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan lahan sekaligus memberikan solusi terhadap kebutuhan perumahan yang terus meningkat. Metodologi yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan metode fragmental dengan melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting kawasan, studi perbandingan dengan kawasan lain yang telah berhasil menerapkan up-zoning, serta simulasi desain untuk menguji berbagai skenario perancangan. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan bahwa perancangan ulang kawasan tidak hanya berfokus pada peningkatan densitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup penghuni serta keberlanjutan lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan up-zoning di kawasan Grand Canal Dock berpotensi meningkatkan kapasitas hunian hingga 50% tanpa mengorbankan kualitas ruang publik dan lingkungan. Rancangan ulang ini juga mampu mengakomodasi berbagai tipe hunian, mulai dari apartemen hingga mixeduse development, yang dapat mendukung keberagaman sosial dan dinamika ekonomi kawasan. Perancangan ini merekomendasikan implementasi konsep upzoning sebagai strategi jangka panjang untuk pembangunan kota yang lebih efisien dan berkelanjutan.
KAJIAN KERENTANAN PESISIR DI PULAU PAPUA INDONESIA
Pulau Papua merupakan salah satu pulau yang berada di Indonesia dengan batas-batas wilayah di Utara berbatasan dengan laut Filipina, arah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik, kearah Barat berbatasan dengan laut Arafura dan Laut Banda kemudian bagian Selatan berbatasan dengan Laut Arafura. Kondisi geografisnya menyebabkan interaksi antara laut dan pesisir menjadi intens. Pengamatan tingkat kerentanan kabupaten pesisir yang berada di Pulau Papua dilakukan dengan menggunakan metode Coastal Vulnerability indeks (CVI) untuk menentukan seberapa rentan pulau papua akibat interaksi laut dan pesisirnya. Metode Coastal vulnerability Index ditinjau dari parameter fisis berupa kemiringan pantai,tinggi gelombang, geomorfologi pantai, tunggang pasang surut, kenaikan muka laut, serta laju erosi dan akresi. Panjang segmen garis pantai pada masing-masing kabupaten/kota secara berurutan adalah Mamberamo Raya sebesar 286,309 km (3.77%), Kabupaten Sarmi 10,622 km (0.14%) , Kabupaten Jayapura 6.978 km (0.09%), Teluk Bintuni 143.483 km (1.89%) dan Merauke 191,361 km (2.52%).
PENENTUAN PUSAT LOGISTIK KEBENCANAAN DI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN MENGGUNAKAN DIAGRAM VORONOI DAN ALGORITMA K-MEANS
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Provinsi Jawa Barat, khususnya, menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, serta gempa bumi akibat lokasinya di zona tektonik aktif. Dalam penanganan kebencanaan khususnya bantuan bagi para korban diperlukan manajemen yang baik, yaitu adanya Pusat Logistik. Dimanakah sebaiknya lokasi Pusat logistik yang mampu memantau wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat? Untuk menjawab hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian penentuan Pusat logistik kebencanaan di Jawa Barat dengan tujuan mengoptimalkan lokasi dan distribusi bantuan. Metodologi yang digunakan adalah dengan model Diagram Voronoi dan algoritma K-means. Diagram Voronoi berfokus pada penentuan luas daerah cakupan masing- masing pusat logistik kebencanaan. Teknik ini membagi ruang menjadi daerah- daerah berdasarkan jarak terdekat dari titik-titik tertentu yang disebut sebagai situs atau generator. Sementara algoritma K-means berfokus pada penentuan lokasi centroid optimal dari klaster-klaster pusat logistik kebencanaan yaitu mengelompokkan data ke dalam K klaster berdasarkan kesamaan atribut. Proses ini dimulai dengan penentuan centroid awal secara acak, kemudian secara iteratif memperbaiki lokasi centroid agar diperoleh klaster-klaster yang kompak dan terpisah satu sama lain. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, dengan menggunakan data populasi dan kebutuhan paket bencana, meliputi pangan, sandang, logistik lain, dan kematian. Dalam perhitungan di rancang skenario distribusi bantuan yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan kombinasi gudang penyimpanan dan Vendor management inventory (VMI). Hasil analisis menunjukkan bahwa skenario dengan lima pusat logistik, yang berlokasi di kota Bandung, kabupaten Bogor, kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Cirebon dan kabupaten Karawang. Pusat logistik yang menggabungkan gudang utama, gudang menengah, dan VMI di lokasi strategis.
PENATAAN RUANG TERBUKA PUBLIK DAN KAWASAN SEKITARNYA STUDI KASUS: KAWASAN MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT JAWA BARAT
Ruang terbuka publik memegang peranan penting untuk membangun kota yang inklusif, aman dan produktif. Salah satu ruang terbuka publik di Bandung adalah kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang berupa serial ruang terbuka dengan aksis utara selatan yang menghubungkan landmark terkenal yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dan Gedung Sate. Kawasan ini kaya akan nilai sejarah sebagai kawasan pusat pemerintahan pada masa pemerintahan Belanda. Namun dalam perkembangannya, kawasan ini terbengkalai sehingga dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk masyarakat kota Bandung. Terdapat tiga persoalan kunci pada kawasan perancangan yaitu terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antara ruang terbuka dan kawasan sekitarnya akibat adanya pembatasan akses berupa pagar dan dinding pembatas, kurangnya daya tarik kawasan sekitar ruang terbuka sebagai pemantik aktivitas pejalan kaki dan adanya ruang-ruang informal yaitu pemukiman padat penduduk dan PKL yang menurunkan kualitas lingkungan kawasan. Gagasan pada studi perancangan ini berupa penataan ruang terbuka publik Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat dan kawasan sekitarnya dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan daya tarik kawasan. Studi ini menggunakan metode perancangan fragmental dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, analisis data, merumuskan tujuan dan mengembangkan konsep perancangan. Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan pada studi ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan setiap capaian dalam proses perancangan , dilakukan analisis pada kawasan perancangan dengan empat metode, yaitu analisis deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kuantitatif, analisis axial dan analisis semantik laten. Hasil dari tesis ini berupa perancangan kawasan ruang terbuka publik yang sesuai dengan prinsip perancangan walkability dengan memaksimalkan aksesibilitas kawasan yang terintegrasi dengan fungsi bangunan, pengembangan kawasan secara vertikal dan penyediaan ruang kota yang layak bagi sektor informal.
EXPLORING THE INFLUENCE OF LAND USE VARIATION ON AIR QUALITY AND PUBLIC HEALTH: SPATIAL AND TEMPORAL ANALYSIS IN BANDUNG REGENCY
Tidak ada deskripsi.
MODEL PENILAIAN LINGKUNGAN BINAAN DALAM KONSEP KOTA SEHAT PADA KONTEKS TATA RUANG: STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG
Beragam variabel ukuran kota sehat di Indonesia menyebabkan biasnya intervensi kebijakan di skala kota yang perlu diambil dalam mewujudkannya. Pada konteks perencanaan kota, perwujudan kota sehat sulit menjadi prioritas karena belum adanya variabel khusus yang menjadi sasaran intervensi dalam instrumen perencanaan tata ruang. Perumusan seperangkat variabel lingkungan binaan yang sehat dan indikatornya dapat menangkap hubungan kausatif tersebut dan menerapkannya pada kebijakan tata ruang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menyusun model penilaian objektif lingkungan binaan yang sehat pada konteks tata ruang dalam konsep kota sehat. Model penilaian objektif yang dieksplorasi mengambil penelitian satu kasus, yaitu di Kota Semarang dengan metode kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kota sehat menggunakan paradigma healthy built environment yang memandang bahwa populasi sehat dapat dicapai dengan mempromosikan gaya hidup sehat, meningkatkan kualitas hidup, kemakmuran, dan kemajuan peradaban, melalui lingkungan binaan. Penelitian ini telah menyusun model penilaian objektif lingkungan binaan yang sehat dari jumlah penyakit menular dengan studi kasus di Kota Semarang. Kota Semarang dibagi menjadi 1966 sel heksagon untuk membantu perhitungan nilai setiap variabel lingkungan binaan. Tiga belas variabel dibagi menjadi tiga tingkatan lingkungan binaan, yaitu lingkungan alam, lingkungan terbangun, dan aktivitas dengan variabel kontrol jumlah penduduk yang sebarannya terdistribusi mendekati pola Poisson. Indeks Global Moran’s I 0,671 yang mengindikasikan adanya kondisi autokorelasi spasial. Model penilaian objektif disusun dengan Geographically Weighted Regression (GWR) dengan persentase deviansi terjelaskan 87,6% dapat disusun sebagai instrumen dalam mengukur kondisi lingkungan binaan di skala yang lebih kecil daripada kelurahan. Berdasarkan estimasi rata-rata model lokal, kontribusi di setiap tingkatan lingkungan binaan berbeda-beda persentasenya. Pengaruh terbesar yang ditemukan adalah jumlah penduduk sebagai variabel kontrol, yaitu sebesar 60,39%. Pengaruh tingkatan lingkungan terbangun adalah yang paling besar di antara tingkatan lingkungan binaan lainnya, sebesar 22,68%. Lingkungan alam memiliki kontribusi sebesar 10,52%. Sementara yang paling kecil pengaruhnya adalah di tingkat aktivitas, hanya sebesar 6,41%. Lingkungan binaan dinilai berdasarkan kategori jumlah penyakit menularnya mulai dari Sangat Sehat hingga Tidak Sehat. Rata-rata lingkungan binaan di Kota Semarang dinilai Sangat Sehat, hanya intensitas simpangan jalan yang dinilai dengan kategori Sehat. Namun, hasil yang berbeda terlihat saat mengukurnya di tingkat sel yang menemukan adanya lingkungan binaan yang berkategori Tidak Sehat di sel-sel dengan kasus tertinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kasus adanya spatial non-stationary dari lingkungan binaan terhadap kasus penyakit menular. Hasil refleksiii kategori tersebut dengan jumlah penyakit menular di Kota Semarang, menunjukkan 52,54% sel dikategorikan Sangat Sehat, 11,39% Sehat, 4,18% Kurang Sehat, dan 28,07% Tidak Sehat. Pusat Kota Semarang menjadi klaster sel yang tidak sehat yang menggambarkan sulitnya mendapatkan kondisi yang sehat di kawasan perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, sel dengan kategori Sangat Sehat sebagian besar berada di pinggiran kota. Namun secara agregat, Kota Semarang masih layak dikatakan sebagai kota yang sehat dan sesuai dengan capaiannya mendapatkan penghargaan Swasti Saba. Penilaian dari skala yang lebih kecil dapat menghindari pengabaian kondisi yang lebih rinci daripada penilaian dengan skala yang lebih besar, seperti di tingkat kecamatan maupun kota. Instrumen penilaian yang disusun dengan model pada penelitian ini dapat dikatakan sebagai penilaian yang objektif dan adaptif untuk lingkungan binaan yang sehat. Kebaruan yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah model penilaian lingkungan binaan yang bersifat kausatif terhadap salah satu keluaran kesehatan, yaitu jumlah kasus penyakit menular. Penelitian ini mampu menggunakan model lokal GWR sebagai dasar dalam menyusun indikator penilaian yang dinamis di skala lokal pada konteks tata ruang
PERILAKU PERGERAKAN BERBASIS TRANSIT PADA KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT LEBAK BULUS
Pengembangan kawasan berorientasi transit merupakan salah satu bentuk implementasi konsep Transit Oriented Development di Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi masalah perkotaan. Pembangunan infrastruktur transportasi umum di kawasan berorientasi transit dapat meningkatkan mobilitas atau pergerakan masyarakat dan sebagai bentuk upaya untuk mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum dengan berbasis transit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara perilaku pergerakan berbasis transit terhadap karakteristik kawasan berorientasi transit di Lebak Bulus dengan metode analisis deskriptif dan korelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jarak pergerakan first-mile dan waktu tempuh pergerakan last-mile diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan karakteristik (design) Kawasan Berorientasi Transit Lebak Bulus.
STUDI PENYEDIAAN FASILITAS RUANG KERJA BARU (NEW WORKSPACE) DI KOTA BANDUNG
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah pola kehidupan manusia termasuk pekerjaan. Pola pekerjaan yang berubah telah mendorong adanya kebutuhan akan sebuah ruang kerja yang mengedepankan fleksibilitas seperti New Workspace (NWS). NWS hadir sebagai sebuah ruang kerja alternatif yang mengedepankan fleksibilitas dengan konsep bekerja pada beberapa lokasi untuk memfasilitasi hubungan sosial, kolaborasi, dan pertukaran informasi. Bentuk dari NWS meliputi co-working space, shared office space, serta kedai kopi dan kafe sebagai bentuk hibrid dari beberapa fasilitas yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi potensial untuk penyediaan NWS di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif dengan menganalisis aspek spasial untuk penyediaan NWS. Mekanisme penyediaan NWS mempertimbangkan karakteristik wilayah, termasuk kedekatan NWS dengan fasilitas dan permukiman (dianalisis dengan closest facility analysis), keberagaman fasilitas di sekitar NWS (dianalisis dengan Shannon-Weiner Index), serta aksesibilitas menuju NWS (dianalisis dengan road network density, closest facility, dan analisis scoring). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Tamansari memiliki potensi tertinggi untuk penyediaan NWS. Potensi ini didasarkan pada tingkat keberagaman fasilitas yang baik, kedekatan dengan fasilitas yang memadai, dan aksesibilitas menuju lokasi yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi awal untuk penyediaan NWS di Kota Bandung, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan pedoman NWS dengan memperhatikan dampak yang mungkin mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat kemunculan NWS.
MENENTUKAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN LOCALLY COMPENSATED RIDGE-MULTIVARIATE GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION
Asuransi kendaraan bermotor adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh kendaraan bermotor. Premi dalam asuransi kendaraan bermotor tidak dapat ditetapkan secara homogen untuk polis tetapi harus disesuaikan dengan masing-masing risiko dari setiap pemegang polis. Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah faktor geografis. Dengan menggunakan data klaim dari sebuah perusahaan asuransi umum di Indonesia, penelitian ini mengkaji beberapa faktor risiko yang berkaitan dengan aspek geografis, yaitu , jumlah motor, mobil, truk, bus, persentase jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota yang tidak mantap dan kepadatan penduduk terhadap variabel respons seperti frekuensi dan severitas klaim. Hasil prediksi frekeunsi dan severitas klaim tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menghasilkan premi murni untuk setiap polis. Untuk memodelkan hubungan antara variabel prediktor dan variabel respons, dengan perhatian khusus pada aspek geografis atau wilayah, penelitian ini menggunakan Locally Compensated Ridge – Multivariate Geographically Weighted Regression (LCR-MGWR). Model ini merupakan perluasan dari Geographically Weighted Regression (GWR) dengan tambahan pertimbangan terhadap kasus multikolinearitas pada variabel independen data spasial. Studi kasus pada skripsi ini menggunakan data pemegang polis dari tahun 2016, dengan total 737.376 polis dan 5.265 klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang digunakan menunjukkan efek spaisal dan multikolinearitas, dan premi murni yang dihasilkan dapat menutupi kerugian perusahaan akibat klaim dan memberikan profit 47% kepada perusahaan. Selain itu, kategori wilayah berdasarkan premi telah ditentukan, dengan provinsi-provinsi dalam satu kategori akan memiliki besaran premi yang mirip.