📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 18 dokumenKETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PUBLIC PROCUREMENT POLICY) SEBAGAI BENTUK PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN SOSIO-TEKNIS
Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang dianut suatu negara. Di Indonesia, kerangka pengadaan barang/jasa pemerintah mengadopsi konsep dari OECD sebagai salah satu ‘best practice’ internasional. Oleh karenanya kemudian lembaga pengadaan yang independen (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP) dibentuk pada tahun 2007. Pembentukan LKPP antara lain untuk memastikan bagaimana pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan menjunjung prinsip persaingan. Melalui lembaga tersebut, berbagai kebijakan pengadaan dirumuskan dan sistem informasi dikembangkan antara lain Katalog Elektronik pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana dinamika kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus pengembangan Katalog Elektronik, peneliti melakukan eksplorasi dengan teknik wawancara yang melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan Katalog Elektronik maupun pengguna yang memanfaatkan hasil pengembangan tersebut. Selain itu, penelitian dokumen dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif dalam proses penelitian. Dengan menggunakan actor network theory sebagai panduan, penelitian ini menyajikan hasil tentang bagaimana ketidakpastian kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi di Indonesia yang mengindikasikan adanya pergeseran paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjadi sumbangsih dalam literatur akademis pada disiplin kebijakan publik yang melihat pengadaan barang/jasa pemerintah bukan hanya sebatas upaya memperoleh barang/jasa tetapi sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, dalam hal ini mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Kebaruan lain disajikan dalam penelitian ini terkait pergeseran peran lembaga pengadaan yang sebelumnya ‘memfasilitasi’ persaingan, menjadi alat negara dalam mendorong tujuan tersebut.
MENINGKATKAN ADOPSI KENDARAAN LISTRIK DI JAKARTA: PENDEKATAN DINAMIKA SISTEM DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
Kendaraan listrik merupakan solusi penting untuk mengatasi perubahan iklim dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi kendaraan listrik oleh konsumen, hambatan terhadap penggunaan kendaraan listrik secara luas, seperti kecemasan jangkauan (range anxiety), keterbatasan infrastruktur pengisian daya, biaya pembelian, biaya perawatan, total biaya kepemilikan, dan waktu pengisian daya. Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan konsumen, menganalisis peran kesadaran lingkungan, pertimbangan ekonomi, dan pengaruh sosial. Penelitian ini akan menggunakan Metode dinamika sistem untuk memahami bagaimana faktorfaktor ini membentuk niat konsumen untuk mengadopsi kendaraan listrik, serta dampak lingkungan dari adopsi kendaraan listrik. Selain itu, penelitian ini dapat mengeksplorasi solusi potensial untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dan meminimalkan emisi karbon seperti subsidi kendaraan listrik, harga bahan bakar minyak, subsidi pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan listrik, dan subsidi tarif pengisian daya mobil listrik.
PERUMUSAN KRITERIA DAN PENILAIAN KEBERLANJUTAN PENYEDIAAN SISTEM AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT DI WILAYAH PERI-URBAN
Kebutuhan terhadap air bersih di perkotaan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Namun kebutuhan belum diimbangi dengan jumlah ketersambungan rumah dengan penyediaan air bersih yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya masih terdapat beberapa wilayah di perkotaan termasuk pada kawasan peri-urban atau pinggiran kota yang belum mendapatkan akses air bersih dari pemerintah, dengan salah satu alasan yaitu terkait jarak sambungan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut masyarakat diberikan bantuan titik sumber air bersih oleh pemerintah lalu diharapkan dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Namun yang menjadi tantangan selanjutnya adalah apakah dengan infrastruktur penyediaan air yang telah tersedia saat ini dapat berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait penilaian keberlanjutan penyediaan air bersih berbasis masyarakat pada kawasan pesisir dan kawasan perkotaan dengan pengelolaan berbasis masyarakat yang cukup berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk merumuskan kriteria dan penilaian keberlanjutan sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat di kawasan peri-urban Metropolitan Bandung dengan perbedaannya yaitu pengelolaannya benar-benar dilakukan secara swadaya masyarakat tanpa adanya intervensi pemerintah setelah diberikannya bantuan. Metode analisis yang akan digunakan yaitu Analisis Hirarki Proses (AHP) untuk membantu dalam mendapatkan bobot nilai, nantinya digunakan untuk menilai keberlanjutan penyediaan air bersih berbasis masyarakat dengan total 17 kriteria. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menilai penyediaan air bersih berbasis masyarakat di kawasan peri-urban Metropolitan Bandung menunjukkan 69% dengan 12 kriteria penilaian keberlanjutan sudah terdapat di sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat Tirta Jatihandap. Sehingga masih terdapat 5 kriteria yang tidak terpenuhi.