📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 43 dokumenPETA KORELASI PENURUNAN MUKA TANAH DAN URBAN SPRAWL : STUDI KASUS KOTA JAKARTA
Tidak ada deskripsi.
PENGARUH AGLOMERASI PERKOTAAN TERHADAP DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA
Peningkatan dinamika urbanisasi di Indonesia mendorong pentingnya kajian mengenai keterkaitan aglomerasi perkotaan dengan efektivitas desentralisasi fiskal daerah. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami karakteristik aglomerasi kawasan metropolitan prioritas di Indonesia dan implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah, khususnya dalam konteks proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan. Walaupun aglomerasi telah banyak dibahas dalam literatur pembangunan wilayah, keterkaitan spesifik antara intensitas aglomerasi multidimensi dan derajat desentralisasi fiskal di Indonesia, serta upaya merumuskan kebijakan berbasis bukti, masih jarang dikaji secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis karakteristik aglomerasi perkotaan di kawasan metropolitan berdasarkan empat dimensi utama: sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur; (2) Menganalisis pengaruh status metropolitan terhadap derajat desentralisasi fiskal (DDF); (3) Membandingkan kekuatan pengaruh masing-masing dimensi aglomerasi terhadap peningkatan DDF; dan (4) Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan metropolitan berbasis keterkaitan antara aglomerasi dan desentralisasi fiskal. Data sekunder yang digunakan meliputi data kependudukan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indeks kualitas lingkungan, perumahan layak huni tahun 2022, yang dikembangkan menjadi indeks aglomerasi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Metode analisis yang digunakan mencakup penghitungan indeks aglomerasi berdasarkan formula modifikasi Wu dkk. (2018), uji beda rata-rata menggunakan t-test untuk menguji signifikansi status metropolitan terhadap DDF,v regresi linier sederhana untuk mengukur kekuatan asosiasi, serta model regresi interaksi untuk mengevaluasi pengaruh simultan intensitas aglomerasi dan status metropolitan terhadap DDF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan metropolitan memiliki derajat desentralisasi fiskal yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan nonmetropolitan. Dimensi aglomerasi berbasis infrastruktur memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan DDF, diikuti oleh dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hubungan positif antara aglomerasi dan desentralisasi fiskal menunjukkan pentingnya pembangunan metropolitan yang terintegrasi dan berbasis infrastruktur untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif multidimensi aglomerasi dalam konteks fiskal di Indonesia serta integrasi hasil analisis kuantitatif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan metropolitan berbasis bukti. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori aglomerasi fiskal dan menjadi dasar pengembangan strategi pembangunan kawasan metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan.
IDENTIFIKASI TINGKAT DAN KARAKTERISTIK URBANISASI DI WILAYAH CIANJUR UTARA
Tren mega-urbanisasi yang terjadi di Jakarta dan Bandung berkontribusi terhadap wilayah sekitarnya. Wilayah Cianjur Utara merupakan wilayah yang bersifat sebagai kawasan pinggiran dan rentan terhadap ekspansi perkotaan yang kurang terkendali, yang menyebabkan alih fungsi lahan dan perubahan aktivitas. Pengelolaan Jakarta - Bandung Mega Urban Region sudah dilakukan sejak tahun 2008 dan sekarang pada tahun 2024, diintegrasikan menjadi Kawasan Aglomerasi. Dinamika kebijakan penataan ruang yang dimiliki selama ini dinilai belum cukup memadai dalam mengelola ekspansi perkotaan, yang dapat dilihat melalui alih fungsi lahan, urban sprawling, dan tantangan lingkungan. Pada saat ini, studi urbanisasi yang memiliki skala administratif desa masih sangat sedikit, yang menunjukkan bahwa fenomena urbanisasi yang terjadi di kawasan pinggiran seringkali terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih komprehensif untuk melihat tingkat dan karakteristik urbanisasi Wilayah Cianjur Utara yang telah terjadi selama ini. Penelitian ini menggunakan analisis Degree of Urbanisation untuk melihat tipologi wilayah, yang selanjutnya dianalisis karakteristik perubahannya melalui analisis penggunaan lahan, serta regresi linier berganda (OLS) untuk mengetahui apa saja faktor pendorong urbanisasi di Wilayah Cianjur Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bahwa ada perubahan tingkatan urbanisasi di Wilayah Cianjur Utara, yang ditandai dengan peningkatan kegiatan permukiman alami, dan alih fungsi lahan menjadi kegiatan industri seperti manufaktur dan pertambangan. Tingkat Urbanisasi yang terjadi di Wilayah Cianjur Utara dipengaruhi oleh 12 variabel, yaitu keberadaan perusahaan pertanian, ketersediaan tenaga kerja, share penduduk tidak mampu, sumber penghasilan utama penduduk, proporsi penduduk berpendidikan lanjut, proporsi tenaga kerja pendidikan, jarak ke Jakarta, jarak ke Kota Bandung, jarak ke stasiun kereta api terdekat, jarak dari kantor desa ke stasiun kereta api terdekat, kemiringan lahan, dan ketersediaan air. Didapatkan hasil akhir bahwa ketenagakerjaan menjadi faktor utama yang paling signifikan dalam mendorong urbanisasi di Wilayah Cianjur Utara.
KAMPUNG BERDAYA JAKARTA: PERANCANGAN PUSAT KOMUNITAS UNTUK MENDUKUNG ANAK DAN REMAJA MARGINAL MENUJU KEHIDUPAN MANDIRI DI JAKARTA PUSAT
Di tengah dinamika urbanisasi Jakarta, terutama di Tanah Abang, banyak anak-anak dan remaja dari kelompok marginal menghadapi tantangan besar. Mereka termasuk anak broken home, anak jalanan, yatim piatu, anak penyandang disabilitas, dan remaja yang kekurangan sarana serta pengetahuan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dewasa. Minimnya akses ke pendidikan, kesehatan mental, tempat tinggal layak, serta ruang aman memperburuk situasi ini. Anak-anak broken home sering mengalami trauma emosional, anak jalanan dan yatim piatu hidup tanpa perlindungan memadai, sementara anak penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi sosial dan keterbatasan infrastruktur. Remaja yang kurang siap untuk masa depan menghadapi ancaman pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Fasilitas yang inklusif dan adaptif diperlukan untuk menjawab berbagai kebutuhan ini. Tantangan utamanya adalah menciptakan ruang yang menyatu dengan konteks lokal, menyediakan layanan seperti pelatihan keterampilan hidup, konseling psikologis, program pendidikan nonformal, dan tempat tinggal sementara. Desain ini unik karena mengintegrasikan konsep Urban Acupuncture, yang memanfaatkan lahan kosong di Jakarta Pusat untuk menciptakan dampak positif berkelanjutan di tengah kota. Dengan memperhatikan budaya dan kebutuhan sosial-ekonomi komunitas, proyek ini bertujuan menciptakan ruang yang tidak hanya aman tetapi juga memberdayakan. Proyek ini menawarkan pendekatan berbeda, memadukan ruang multifungsi dengan layanan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan holistik kelompok marginal. Bagaimana memastikan fasilitas ini ramah disabilitas, relevan secara budaya, dan mampu memberikan dampak jangka panjang adalah kunci keberhasilan. Dengan berbagai layanan pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, konseling, dan ruang komunitas, desain ini bertujuan mengubah tantangan sosial menjadi peluang, membuka jalan bagi anak-anak dan remaja untuk berkembang secara berkelanjutan menuju masa depan yang lebih cerah.
“KAMPUNG BRAGA” COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER: MENGINTEGRASIKAN KAMPUNG-KOTA KE DALAM KOTA MELALUI RUANG PUBLIK YANG INKLUSIF DAN PERMEABEL
Segregasi sosial yang timbul akibat fenomena kampung-kota dapat berdampak jangka panjang bagi Kampung Braga. Gejala segregasi ini muncul akibat terputusnya hubungan antara Kampung Braga dengan area sekitarnya, yang dapat menyebabkan hilangnya social cohesion. Dalam merancang intervensi, perencanaan kota harus memandang kota sebagai suatu proses budaya yang memiliki potensi untuk menyatukan berbagai elemen kehidupan dengan budaya urban. Perbaikan kampung-kota pada proyek ini tidak sekadar ditujukan pada peningkatan aspek lingkungan hidup seperti aspek sanitasi atau hunian, tetapi dihadapkan pada sesuatu yang lebih fundamental dalam menstimulus perbaikan kampung-kota itu sendiri. Proyek yang diusulkan adalah perancangan community development center, sebuah fasilitas yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat resilience sosial warga melalui berbagai fungsi sosial, pendidikan, rekreasi, dan ekonomi. Social resilience berfungsi sebagai kemampuan komunitas untuk beradaptasi, pulih, dan mengatasi tantangan, seperti krisis ekonomi, konflik sosial, atau perubahan lingkungan lainnya. Melalui proyek ini, social resilience akan dicapai dengan cara meningkatkan city image Kota Bandung melalui peningkatan social awareness akan keberadaan Kampung Braga, meningkatkan keterjangkauan Kampung Braga secara lokasi melalui permeabilitas, dan menyediakan sarana pengembangan untuk warga Kampung Braga melalui interaksi dan pertukaran ilmu yang terjadi dalam ruang publik.
POTENSI REGENERASI PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI KECENDERUNGAN URBAN SPRAWL DI KAWASAN PERKOTAAN CIREBON
Kota Cirebon, sebagai inti Kawasan Perkotaan Cirebon dan simpul strategis di timur Jawa Barat telah mengalami urbanisasi pesat dalam satu dekade terakhir. Perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan bagian dari Kawasan Perkotaan Inti Rebana (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021) mendorong peningkatan signifikan kebutuhan ruang untuk permukiman, infrastruktur, dan fasilitas. Namun, keterbatasan lahan di pusat kota menjadi hambatan utama dalam mengakomodasi pertumbuhan berkelanjutan. Tekanan di pusat kota ini menyebabkan ekspansi pembangunan tidak terencana ke wilayah pinggiran yang memicu terjadinya perembetan perkotaan (urban sprawl). Gejala ini ditandai oleh alih fungsi lahan produktif, penyebaran permukiman yang tidak terkonsolidasi, serta meningkatnya ketimpangan antara pusat dan pinggiran. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa Kawasan Perkotaan Cirebon yang meliputi Kota Cirebon dan beberapa kecamatan dalam Kabupaten Cirebon menjadi salah satu kawasan yang memiliki pertumbuhan dan perkembanagn kawasan perkotaan relatif besar. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan terhadap jumlah kebutuhan ruang untuk bermukim yakni perumahan dan permukiman. Lonjakan populasi yang cepat, bersamaan dengan meningkatnya permintaan untuk ruang tempat tinggal, mengakibatkan pembangunan perumahan dan lokasi usaha oleh warga terus meningkat. Dalam jangka panjang, urban sprawl dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks yakni menurunnya kualitas lingkungan dan fungsional kawasan perkotaan. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan pertumbuhan perkotaan yang belum optimal, berdampak pada penurunan kualitas hidup dan melemahnya daya dukung lingkungan kota. Kawasan perkotaan yang kehilangan fungsional perkotaan memperlihatkan sisi buruk perkotaan yang tidak memenuhi standar kelayakan hidup. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk mengembalikan fungsi kawasan perkotaan dengan salah satu konsep kompleks yang banyak diterapkan yakni regenerasi perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bentuk regenerasi perkotaan yang efektif dan potensial untuk diterapkan dalam mengatasi dinamika perembetan perkotaan (urban sprawl) dan penurunan fungsi kawasan di Kawasan Perkotaan Cirebon, khususnya pada area pusat dan dalam kota yang mengalami tekanan fungsional. Penilitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan metode campuran (mixed methods), mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data diolah secara kuantitatif untuk mengidentifikasi pola spasial seperti laju pertumbuhan penduduk dan lahan terbangun, serta kepadatan dan diversitas penggunaan lahan. Hasil analisis kuantitatif kemudian diperkaya dengan interpretasi kualitatif untuk memahami implikasi dan merumuskan bentuk regenerasi perkotaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatori yang menjelaskan hubungan kausal antara fenomena yang diamati. Kajian menunjukkan bahwa perembetan perkotaan (urban sprawl) terjadi di pinggiran kota, ditandai laju pertumbuhan lahan terbangun yang lebih tinggi daripada penduduk, sementara pusat kota dan dalam kota yang tidak mengalami sprawl justru menghadapi penurunan fungsi. Penurunan fungsi ini termanifestasi dalam kepadatan penduduk yang tinggi, dominasi permukiman dan permukiman kumuh, ketidaksesuaian lahan aktual dengan rencana tata ruang (lahan terbangun melebihi alokasi rencana), serta diversitas penggunaan lahan yang lebih rendah di pusat kota dibandingkan pinggiran. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakseimbangan distribusi pembangunan dan penduduk menyebabkan penurunan fungsi di pusat kota, dalam kota, dan pinggiran dalam kota. Hasil penelitian ini adalah bentuk regenerasi perkotaan yang spesifik berdasarkan karakteristik unik setiap orientasi kawasan (pusat dan dalam kota). Bentuk regenerasi perkotaan ini meliputi kota kompak (compact city), pengembangan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD), dan peremajaan kawasan kumuh (slum upgrading) untuk pusat kota, serta mixed-use regeneration untuk kawasan dalam kota. Sumbangan penelitian ini adalah penyediaan kerangka konseptual dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya penataan kota yang berkelanjutan, khususnya dalam mengelola dampak urban sprawl dan memulihkan vitalitas kawasan perkotaan inti.
EKSPLORASI DINAMIKA PENGARUH BANDARA TERHADAP URBANISASI WILAYAH (STUDI KASUS: BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT)
Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Sebagai infrastruktur berskala besar (infrastructure megaproject), keberadaan bandara ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi berkembangnya kawasan sekitarnya, khususnya Kecamatan Kertajati. Namun, hingga beberapa tahun setelah beroperasi, dampak yang ditimbulkan terhadap wilayah sekitar, khususnya Kecamatan Kertajati, belum menunjukkan perubahan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pembangunan BIJB Kertajati terhadap perubahan karakteristik wilayah Kecamatan Kertajati, pada fase pembangunan dan operasional, yang diidentifikasi dari aspek fisik, ekonomi, serta kependudukan. Selain itu juga diidentifikasi faktor-faktor lain yang turut memengaruhi perubahan tersebut. Penelitian ini bersifat campuran (mixed-method) dengan menggunakan pendekatan longitudinal untuk mengamati perubahan karakteristik kewilayahan di Kecamatan Kertajati, serta pendekatan deduktif untuk menilai faktor lain yang memengaruhi perubahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan karakteristik kewilayahan di Kecamatan Kertajati. Perubahan cenderung lebih terlihat terjadi pada fase operasional dibandingkan saat fase pembangunan, namun perubahan tersebut masih belum cukup signifikan untuk mendorong terjadinya urbanisasi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pembangunan infrastruktur besar seperti bandara tidak secara otomatis mendorong urbanisasi atau pertumbuhan wilayah jika tidak didukung oleh rencana dan kebijakan yang selaras, konektivitas yang baik, investasi serta kekuatan ekonomi lokal.
PROSES NEW-BUILD GENTRIFICATION DI KOTA JAKARTA
Gentrifikasi didefinisikan sebagai proses perubahan lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial yang melibatkan pemindahan penduduk berpenghasilan rendah disertai masuknya kelompok yang lebih kaya. Urbanisasi, kebijakan publik dan berkembangnya kegiatan dengan skala besar menjadi faktor pendorong terjadinya gentrifikasi. Seiring berjalannya waktu, terjadi mutasi atau evolusi dalam pemahaman konsep gentrifikasi. Salah satu turunan dari konsep tersebut adalah new-build gentrification yang melihat gentrifikasi dari perubahan fisiknya. Jakarta sebagai global city menjadi salah satu kota yang mengalami fenomena newbuild gentrification. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya new-build gentrification pada hunian apartemen dan rumah susun berdasarkan tipologinya di Kota Jakarta. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis data, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai dinamika perubahan karakteristik yang terjadi di kawasan pusat kota Jakarta. Penelitian ini melihat proses terjadinya new-build gentrification berdasarkan perubahan kawasan yang meliputi redevelopment, displacement, dan reinvestasi serta aktor dibalik terjadinya fenemena ini. Selain itu, juga diamati kondisi politik, sosial, ekonomi dan kebijakan yang berlaku yang mungkin dapat mendorong terjadinya new-build gentrification. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena new-build gentrification terjadi pada 72 dari 245 hunian vertikal yang diteliti. Proses redevelopment terjadi dengan skema new construction dan mayoritas gentrifed tergusur secara indirect. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penataan ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh new buikd gentrification.
ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL INVESTASI SPAM PERUM JASA TIRTA II
Indonesia menghadapi peningkatan permintaan air karena pesatnya urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai bagian dari Visi Indonesia 2045, yang bertujuan untuk memastikan akses universal ke air bersih sekaligus mengurangi ketergantungan air tanah dan degradasi lingkungan. Studi ini mengevaluasi kelayakan investasi SPAM oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II), sebuah BUMN yang bertugas mengelola sumber daya air. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini menggabungkan analisis PESTLE kualitatif dengan penilaian keuangan kuantitatif termasuk NPV, IRR, PBP, dan PI, didukung oleh pengujian sensitivitas. Temuan mengungkapkan bahwa dukungan politik yang kuat, pemulihan ekonomi, meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat, dan mandat operasional PJT II mendukung relevansi strategis SPAM. Terlepas dari tantangan seperti infrastruktur yang menua, investasi tersebut ditemukan layak secara finansial dan strategis. Studi ini menawarkan wawasan praktis untuk menyelaraskan investasi infrastruktur publik dengan tujuan pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan
DINAMIKA PERKEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN CIREBON DAN PENGARUHNYA TERHADAP FENOMENA URBAN SPRAWL
Kota Cirebon sebagai pusat kawasan perkotaan Cirebon mengalami perkembangan pesat dalam satu dekade terakhir yang tidak terlepas dari perannya sebagai simpul strategis di wilayah timur Jawa Barat dan sebagai pusat pertumbuhan regional. Penetapan Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam RPJPD 2025–2045 serta sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Rebana melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 mendorong peningkatan kebutuhan ruang secara signifikan. Namun, keterbatasan lahan di pusat kota menjadi tantangan utama dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut, khususnya untuk pengembangan permukiman, infrastruktur, dan fasilitas kota. Di sisi lain, fenomena urbanisasi yang terus meningkat serta belum optimalnya penyediaan perumahan sebagaimana tercantum dalam RPJMN semakin memperbesar tekanan terhadap kawasan perkotaan. Sebagai satu-satunya kotamadya di wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon memainkan peran penting sebagai pusat layanan dan ekonomi, sehingga ekspansi pembangunan sering kali menjalar tanpa kendali ke wilayah pinggiran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fenomena urban sprawl yang dapat berdampak negatif, baik dari aspek sosial seperti meningkatnya ketimpangan dan penurunan kualitas hidup, maupun aspek fisik seperti berkurangnya daya dukung lahan dan konversi lahan pertanian produktif. Namun demikian, bila diarahkan melalui perencanaan yang terintegrasi, penjalaran aktivitas perkotaan ke wilayah pinggiran dapat membuka peluang peningkatan konektivitas dan pengembangan kawasan terpadu antara kota dan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perkembangan kawasan perkotaan Cirebon dari aspek kependudukan, ekonomi, dan fisik kawasan terbangun, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap fenomena urban sprawl. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatori dan deduktif, serta menggabungkan analisis spasial, statistik, dan deskriptif terhadap data sekunder tahun 2012 hingga 2024. Identifikasi urban sprawl dilakukan melalui pendekatan indeks sprawl yang mengukur tingkat sprawl pada desa/kelurahan, dan indeks entropi yang ivmenggambarkan tingkat penyebaran kawasan terbangun secara umum, kemudian analisis karakteristik urban sprawl digunakan untuk mengkonfirmasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan perkotaan Cirebon mengalami fenomena suburbanisasi, ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan luar kota yang lebih tinggi dibandingkan kawasan dalam kota, serta fenomena urban sprawl yang tercermin dari laju pertumbuhan kawasan terbangun yang melebihi laju pertumbuhan penduduk. Urban sprawl yang terjadi lebih menunjukkan pola penjalaran linear mengikuti jaringan jalan arteri dan kolektor dibandingkan dengan pola penjalaran mengikuti pusat kota. Dapat disimpulkan bahwa kawasan perkotaan Cirebon mengalami fenomena urban sprawl dengan karakteristik kepadatan kawasan terbangun yang rendah; pembangunan ke luar kota yang tidak terbatas; pembangunan yang bersifat lompat katak (leapfrog); tidak ada pemusatan pengembangan lahan di pinggiran kota dan pembangunan masih terpusat di dalam kota; serta kawasan terbangun yang meluas secara linear mengikuti jaringan jalan utama. Temuan ini menjadi penting untuk dijadikan dasar perumusan arah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pinggiran dan perencanaan kawasan perkotaan yang lebih terpadu di masa mendatang
ANALISIS PERTUMBUHAN APARTEMEN DAN POLA PERUBAHAN HARGA LAHAN PADA SITUASI GENTRIFIKASI DI JAKARTA
Perkembangan Jakarta sebagai pusat ekonomi telah memicu urbanisasi yang tinggi, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hunian di tengah terbatasnya lahan. Kondisi ini memaksa masyarakat menengah ke bawah tinggal di permukiman dengan kualitas fisik yang rendah. Fenomena ini mendorong pengembangan hunian vertikal, seperti apartemen, sebagai solusi keterbatasan lahan, meskipun seringkali dibangun pada lahan dengan harga tinggi untuk menghindari kenaikan harga yang lebih besar di masa depan. Pembangunan apartemen ini juga menyebabkan terjadinya gentrifikasi, berbeda dengan negara lain di mana gentrifikasi akibat pembangunan apartemen biasanya terjadi pada lahan dengan harga yang menurun akibat perkembangan kota dan meningkatnya kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perubahan harga lahan dan kaitannya terhadap sebaran dan pertumbuhan apartemen di Jakarta. Sasaran dalam penelitian ini adalah teridentifikasinya sebaran dan pertumbuhan apartemen di Jakarta, teridentifikasinya pola perubahan harga lahan di Jakarta, dan terumuskannya faktor-faktor pola perubahan harga lahan terhadap pertumbuhan apartemen di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis spasial, deskriptif kualitatif, deskriptif asosiatif, dan analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola perubahan harga lahan dan pertumbuhan apartemen. Penelitian ini menganalisis pertumbuhan apartemen dengan faktor ekonomi dan kebijakan rumah susun, pola perubahan harga lahan, dan faktor-faktor pola perubahan harga lahan terhadap pertumbuhan apartemen berdasarkan koridor favorit dan tipologi apartemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola perubahan harga lahan di Jakarta secara dominan mengalami peningkatan. Perubahan rata-rata harga lahan per tahun sejak apartemen beroperasi dan berkembang hingga saat ini didominasi oleh pertumbuhan yang positif dimana apartemen pada koridor SCBD mencatat pertumbuhan harga lahan positif yang paling tinggi, sementara pada tipologi apartemen mencatat apartemen menengah mengalami pertumbuhan harga lahan yang positif paling tinggi. Selain itu, pendekatan rent gap theory di Jakarta dan di negara lain menunjukkan perbedaan di mana secara umum pertumbuhan apartemen di Jakarta tidak didahului oleh penurunan harga lahan.
DINAMIKA PERKEMBANGAN PERKOTAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DAYA DUKUNG LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SUBANG
Kabupaten Subang, sebagai salah satu bagian dari Kawasan Rebana di Provinsi Jawa Barat, menghadapi tantangan akibat dinamika perkembangan perkotaan. Fenomena urbanisasi yang pesat telah memicu perkembangan perkotaan yang signifikan, mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Hal ini dipicu oleh peningkatan kebutuhan akan lahan untuk memenuhi tuntutan pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kabupaten Subang yang berperan sebagai salah satu penyumbang utama produksi padi di Jawa Barat juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan sektor pertanian. Urbanisasi yang intensif, peningkatan aksesibilitas melalui jalur Pantura dan Tol Cipali, serta pengembangan Pelabuhan Patimban semakin mempercepat transformasi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika perkembangan perkotaan dan implikasinya terhadap daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan menganalisis data terkait penduduk, ekonomi, sektor pertanian, penggunaan lahan, serta kebijakan perkembangan perkotaan. Analisis dimulai dengan perhitungan laju pertumbuhan penduduk, penduduk perkotaan, dan rumah tangga usaha pertanian, lalu analisis laju pertumbuhan ekonomi dan tipologi klassen, serta analisis laju pertumbuhan luas panen dan produksi padi, perubahan luas kawasan pertanian, dan perubahan penggunaan lahan. Selain itu, dilakukan analisis ketersediaan dan kebutuhan lahan pertanian untuk mengetahui daya dukung lahan pertanian. Analisis regresi dan overlay digunakan untuk memahami keterkaitan antar variabel, serta pemetaan hasil analisis spasial-temporal dan perumusan strategi pengendalian alih fungsi lahan menjadi fokus utama dalam metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Subang mengalami pertumbuhan penduduk perkotaan yang signifikan, peningkatan aksesibilitas melalui infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Patimban, serta adanya penurunan di sektor pertanian. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian untuk permukiman dan industri, yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan pertanian,ii diketahui bahwa Kabupaten Subang cenderung telah mencapai swasembada beras dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya, meskipun terdapat kecamatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup penduduknya secara layak. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan dan peningkatan lahan terbangun memiliki pengaruh negatif terhadap daya dukung lahan pertanian. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang alih fungsi lahan dengan menggabungkan analisis sosial, ekonomi, dan fisik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis spasial-temporal yang memanfaatkan data historis jangka panjang untuk mengidentifikasi tren dinamika perkotaan di tingkat kecamatan, mengeksplorasi variabel yang memengaruhi daya dukung lahan pertanian, serta merumuskan strategi pengendalian alih fungsi lahan berbasis kebijakan yang lebih adaptif.
DINAMIKA PERKEMBANGAN PERKOTAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DAYA DUKUNG PANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
Perkembangan perkotaan di Indonesia ditandai oleh urbanisasi, peningkatan aktivitas ekonomi, dan alih fungsi lahan yang mendorong transformasi ruang desakota. Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan besar akibat pembangunan Kawasan Rebana yang memicu konversi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika perkembangan perkotaan di Kabupaten Indramayu dan dampaknya terhadap alih fungsi lahan serta daya dukung pangan. Analisis dilakukan pada aspek fisik, ekonomi, dan kependudukan menggunakan data lahan terbangun, tutupan lahan, kependudukan, PDRB, produksi padi, dan kebijakan pembangunan daerah. Model Cellular Automata digunakan untuk memprediksi perubahan tutupan lahan di masa depan. Hasil analisis menunjukkan pertumbuhan lahan terbangun sebesar 3.090,88 hektar (rata-rata 4,10% per tahun) dan penurunan lahan non-terbangun sebesar 3.019,47 hektar (rata-rata 0,4% per tahun). Terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 8,33% dengan sektor utama penyumbang PDRB terbesar yaitu sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan dengan laju rata-rata 1,25% sedangkan penduduk perkotaan memiliki laju pertumbuhan 0,66% yang mengindikasikan tingkat urbanisasi rendah. Prediksi tutupan lahan menunjukkan luas lahan terbangun mencapai 27.627,26 hektar (13,34%) pada 2044 dalam skenario business as usual, sementara lahan pertanian menurun menjadi 138.478,38 hektar (66,86%). Pada skenario pembangunan KPI, lahan terbangun meningkat menjadi 46.227,26 hektar (22,32%) pada 2044 dan menyebabkan penurunan luas lahan pertanian hingga 127.198,09 hektar (61,42%). Rata-rata produksi beras di Kabupaten Indramayu sebesar 998.681,58 ton dan seluruh kecamatan memiliki daya dukung tinggi. Proyeksi jangka panjang menunjukkan potensi penurunan produktivitas pertanian yang cukup signifikan akibat alih fungsi lahan pertanian. Diperlukan langkah strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan melalui percepatan penyusunan RDTR sebagai pedoman pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, revisi Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian, pemberian insentif kepada petani, serta penguatan kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang
DINAMIKA PERKEMBANGAN PERKOTAAN, ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DAYA DUKUNG PANGAN DI KABUPATEN CIREBON
Urbanisasi merupakan fenomena global yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Berdasarkan data World Bank, lebih dari separuh populasi dunia saat ini tinggal di wilayah perkotaan. Urbanisasi membawa dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak negatif seperti meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun. Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Berdasarkan proyeksi BPS, tingkat urbanisasi di Jawa Barat meningkat dari 65,7% pada tahun 2010 menjadi 89,3% pada tahun 2035. Kabupaten Cirebon sebagai wilayah penyangga utama Kota Cirebon terdampak pengaruh urbanisasi dan industrialisasi akibat perkembangan kota tersebut. Berdasarakan hasil klasifikasi BPS, pada tahun 2000 proporsi desa perkotaan di Kabupaten Cirebon adalah 32,31%, tetapi meningkat drastis menjadi 73,58% pada 2010 dan mencapai 95,75% pada 2020 sehingga menyisakan hanya 4,25% desa perdesaan. Kabupaten Cirebon, yang berlokasi di Pantai Utara Jawa Barat, memiliki peran strategis sebagai lumbung pangan. Namun, perkembangan wilayah dan alih fungsi lahan sawah yang terus berlangsung menyebabkan penyusutan luas lahan sawah sebesar 4.888 hektar selama periode 2010–2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan dinamika perkembangan perkotaan dan alih fungsi lahan sawah serta implikasinya terhadap daya dukung pangan di Kabupaten Cirebon. Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta metode survei, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari berbagai instansi pemerintah dan data tutupan lahan menggunakan platform Global Human Settlement Layer (GHSL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2000–2020, rata-rata laju pertumbuhan luas lahan terbangun di Kabupaten Cirebon adalah 4,679%, dengan Kecamatan Pangenan sebagai wilayah tertinggi. Sebaliknya, laju penyusutan luas lahan non-terbangun mencapai -1,544%, dengan Kecamatan Kedawung yang tertinggi. Penyusutan luas lahan sawah rata-rata - 4,449%, juga yang tertinggi di Kecamatan Kedawung. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai 6,18%, jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan, yang menggambarkan tingkatii urbanisasi yang masif. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,823 % dengan Kecamatan Plumbon yang tertinggi sedangkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sebesar 5,366 % dengan Kecamatan Waled yang tertinggi Hasil regresi linear berganda mengidentifikasi bahwa dua variabel independen yaitu laju pertumbuhan penduduk perkotaan dan laju pertumbuhan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, paling signifikan mempengaruhi penyusutan luas lahan sawah di Kabupaten Cirebon dengan nilai R2 sebesar 43,7%. Kabupaten Cirebon dalam dua puluh tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan yang dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah. Dinamika perkembangan perkotaan di Kabupaten Cirebon berimplikasi serius terhadap daya dukung pangan. Pada tahun 2010 Kabupaten Cirebon masih berstatus surplus daya dukung beras yang ditopang oleh 24 kecamatan. Namun, pada tahun 2023 hanya 17 kecamatan yang berstatus surplus, sehingga secara keseluruhan Kabupaten Cirebon telah menjadi wilayah defisit daya dukung beras. Penelitian ini merumuskan dua strategi untuk pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam rangka menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Cirebon. Strategi pertama adalah penetapan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P-LP2B), yang bertujuan melindungi lahan pertanian sawah dari alih fungsi. Strategi kedua adalah pemberian insentif kepada petani, seperti subsidi dan pemberdayaan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga keberlanjutan lahan sawah. Upaya ini penting untuk memastikan Kabupaten Cirebon tetap memiliki ketahanan pangan di tengah tantangan urbanisasi yang terus berkembang.
PERANCANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PULO GEULIS PUSAT KOTA BOGOR DENGAN KONSEP ACTIVE DESIGN
Perkembangan urbanisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap perubahan lingkungan perkotaan, termasuk peningkatan gaya hidup sedentery di kalangan masyarakat perkotaan. Gaya hidup ini ditandai dengan pola aktivitas pasif, seperti duduk dalam waktu lama dan melakukan kegiatan berdiam lainnya dengan minim pergerakan fisik, yang berimplikasi negatif terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko kesehatan, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat aktivitas fisik masyarakat adalah bentuk dan kualitas lingkungan perkotaan yang mendukung pergerakan aktif, seperti aktivitas berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga. Kawasan Permukiman Pulo Geulis memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan aktif, karena lokasinya yang strategis di pusat kota dan karakteristik mobilitas yang dinamis. Namun, rendahnya kualitas fasilitas dan bentuk lingkungan perkotaan, seperti trotoar yang tidak memadai, ketidaktersediaan jalur sepeda, akses moda transportasi yang terbatas, serta kurangnya ruang terbuka publik, mengakibatkan masyarakat cenderung memilih aktivitas yang minim akan pergerakan dan lebih sering menggunakan kendaraan pribadi. Prinsip active design dapat menjadi respon dengan mendorong aktivitas fisik melalui penciptaan ruang kota yang terhubung, aman, inklusif, atraktif, dan berkelanjutan secara konteks pergerakan lokal. Penerapan prinsip desain aktif pada perancangan Kawasan Permukiman Pulo Geulis diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pergerakan aktif serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik.