📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 5,228 dokumenKAJIAN TERHADAP PENGUKURAN DAN PERPETAAN OBJEK RUANG PERAIRAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT (Studi kasus : MAKASSAR)
Kepastian akan hak merupakan hal mendasar dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah, seperti pada wilayah darat merupakan kewenangan dari kadaster darat untuk pemberian akan hak tersebut. Sedangkan pada realitanya, pengembangan dan pengelolaan wilayah tidak hanya pada wilayah darat, tetapi pada wilayah laut yang terlihat dengan tingginya pengajuan hak objek ruang perairan. Berdasarkan hal itu diperlukan sebuah kajian mengenai objek ruang perairan serta dampak pemberian hak objek ruang perairan terhadap wilayah pesisir dan laut. Pada Tugas Akhir ini akan dilakukan penelitian kegiatan pengukuran dan perpetaan objek ruang perairan yang dilakukan terhadap bangunan atas air di Hotel Pantai Gapura Makassar yang mengacu kepada buku prosedur pengukuran dan perpetaan objek ruang perairan Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI). Pada pelaksanaan pengukuran objek detail pengukuran terdapat objek bangunan vila di atas air, dan detail situasi sekitar objek bangunan atas air. Pengukuran pada objek bangunan vila atas air dilakukan dengan cara terrestris, sedangkan pada detail situasi sekitar objek ruang perairan dilakukan pengukuran kedalaman dengan cara akustik dan mekanik. Pada tahapan perpetaan akan dilakukan didalam perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) dan GIS (Geographic Information System). Pada hasil dari penelitian ini didapatkan sebuah gambar ukur yang menerapkan perpetaan 3 dimensi berdasarkan buku prosedur pengukuran dan perpetaan objek ruang perairan BPN-RI dan dapat digunakan untuk pengelolaan pada wilayah pesisir dan laut.
STUDI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI BLOK REM KOMPOSIT UNTUK KERETA API
Moda transportasi kereta api menjadi salah satu jenis transportasi darat yang cukup penting di Indonesia, sebab merupakan transportasi massal yang diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan keretap api memiliki kapasitas angkut yang cukup besar, efisien serta kelancaran transportasi dibandingkan moda angkutan lain. Data yang diperoleh dari PT Kerea Api Indonesia (PT KAI) menunjukkan bahwa jumlah total penumpang yang diangkut oleh kereta api selama tahun 2010 adalah 200.035 juta orang sedangkan untuk total barang adalah 20 juta ton. Tingginya minat masyarakat akan penggunaan kereta api ini haruslah diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai. Salah satu sistem keamanan yang memegang peranan penting dalam sistem keselamatan penumpang adalah sistem pengereman. Komponen sistem rem ini harus secara rutin dirawat agar sistem pengereman berfungsi dengan baik. Komponen utama yang memegang peranan utama dalam sistem pengereman adalah blok rem. dan blok rem ini secara periodik harus segera diganti dikarenakan pemekaian yang terus menerus menyebabkan blok rem ini aus. Metode penelitian blok rem komposit ini diawali dengan mencari karakteristik bahan penyusun blok rem produk luar melalui metode karakterisasi. Selanjutnya dari informasi awal tersebut dilakukan analisis guna mencari formulasi perkiraan awal bahan penyusun komposit yang kemudian disesuaikan dengan ketersediaan bahan lokal. Beberapa bahan penyusun dimungkinkan untuk digantikan dengan bahan lokal yang bersifat alami agar produk yang dihasilkan nantinya lebih ramah lingkungan.
PEKERJAAN SURVEI HIDROGRAFI DAN PERENCANAAN ALUR PELAYARAN DALAM USAHA TRANSPORTASI HASIL PERTAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS : SUNGAI KELAY, BERAU, KALIMANTAN TIMUR)
Sungai Kelay yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur merupakan salah satu sungai yang akan digunakan untuk menghubungkan alur transportasi hasil pertambangan batubara oleh PT BERAU COAL. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sebuah kegiatan perencanaan dan pemeliharaan terhadap sungai tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah survei hidrografi untuk perencanaan alur pelayaran. Tujuan dari kegiatan survei hidrografi ini adalah untuk mengetahui kedalaman dasar sungai, kedalaman ini akan digunakan sebagai acuan perencanaan alur pelayaran sungai untuk menunjang kegiatan transportasi hasil pertambangan batubara. Tugas Akhir ini dimulai dengan pencarian referensi yang terkait dengan pelaksanaan survei hidrografi dan perencanaan alur pelayaran sungai, lalu dilanjutkan kepada tahap pengambilan data survei hidrografi yang dilakukan meliputi: penentuan hasil posisi dengan metode Real Time Kinematic GPS, pengukuran kedalaman dengan metode akustik menggunakan single beam echosounder serta pengamatan tinggi muka air sungai menggunakan alat rekam otomatis pressure tide gauge. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan menggabungkan seluruh data yang didapatkan lalu direduksikan dengan koreksi yang ada. Setelah data-data tersebut selesai diolah dilaksanakan proses penyajian data dalam bentuk peta batimetri yang akan dianalisis lebih lanjut. Analisis dari hasil survei meliputi ketelitian dari survei yang dilaksanakan menurut SP 44 IHO orde 1b, analisis ketinggian muka sungai serta kelayakan alur pelayaran yang disesuaikan dengan jenis kapal yang akan melewati alur pelayaran sungai tersebut dan waktu aman pelayaran yang disesuaikan dengan variasi ketinggian muka sungai. Dengan adanya survei hidrografi untuk pekerjaan perencanaan alur pelayaran ini diharapkan adanya perencanaan dan usulan bagi pihak instansi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menciptakan keamanan dan keselamatan dari proses distribusi hasil pertambangan batubara melalui Sungai Kelay, Berau, Kalimantan Timur.
STUDI KINERJA PERANGKAT LUNAK LEICA GEO OFFICE 8.1 UNTUK PENGOLAHAN DATA GPS BASELINE PANJANG
Titik kontrol pada proses pembuatan peta selalu dibutuhkan sebagai acuan referensi pengukuran. Pada perencanaannya, titik kontrol tersebut dapat tersebar secara merata diseluruh Indonesia, namun tidak demikian pada kenyataannya. Sehingga, seringkali dijumpai jarak antar titik kontrol yang berjauhan. Dengan adanya teknologi satelit navigasi seperti GPS, permasalahan tersebut dapat diatasi. Karena Satelit yang bergerak mengitari bumi dapat dianggap sebagai titik kontrol yang bergerak. Untuk membantu dalam mengolah data hasil pengamatan satelit tersebut dibutuhkan suatu perangkat lunak. Umumnya pengolahan data baseline panjang akan lebih rumit jika koordinat hasil pengolahannya itu harus teliti. Melalui tugas akhir ini akan melanjutkan kajian kemampuan software pengolah data GPS untuk baseline panjang yang dilakukan oleh Andreas dkk pada tahun 2008. Software yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu SKI Pro 2.1 (keluaran Leica) dan Bernese 5.0, dimana SKI Pro menghasilkan sebaran titik kontrol hingga 10 m. Pada pertengahan tahun 2011, Leica telah mengeluarkan software pengolah data GPS terbaru yaitu Leica Geo Office 8.1 (LGO 8.1) yang mampu mengolah baseline hingga 500 km. Maka dari itu akan dibahas mengenai kinerja LGO 8.1 ketika bekerja dalam baseline panjang. Dalam menguji kinerja LGO 8.1, data yang digunakan yaitu baseline yang memiliki panjang ~100 s/d ~1000 km, terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia, Kalimantan. Dari hasil pengolahan data tersebut, lalu ditunjukan tingkat repeatabilitasnya dan dibandingkan terhadap hasil pengolahan Bernese 5.0 yang dianggap memiliki koordinat yang ”benar”. Dimana hasil LGO 8.1 memiliki penyimpangan dari orde mm hingga dm terhadap hasil Bernese 5.0. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para profesional dibidang survei dan pemetaan dalam menentukan strategi pengolahan data dan software yang akan digunakan.
PENENTUAN GARIS PANTAI DENGAN ACUAN MEAN SEA LEVEL BERDASARKAN PETA RUPA BUMI INDONESIA (STUDI KASUS : PANTAI PANGANDARAN,CIAMIS,JAWA BARAT)
Garis pantai ialah suatu garis pertemuan antara laut dan darat, karena sifat dari laut yang dinamis maka garis pantai dapat berubah-ubah untuk waktu tertentu. Oleh karena itu penetapan garis laut yang jelas sangat diperlukan. Untuk menentukan garis pantai yang dipakai bisa digunakan beberapa acuan misalnya Mean Sea Level, Low Water Level dan High Water Level. Untuk tugas akhir ini, digunakan Mean Sea Level sebagai acuan untuk penetapan garis pantai dengan wilayah studi kasus Pantai Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat dengan data pantai Cilacap, Jawa Tengah. Mean Sea Level didapatkan dari pengamatan pasang surut untuk waktu tertentu. Dari pengamatan pasang surut ini juga bisa didapatkan nilai variasi Mean Sea Level. Mean Sea Level dapat diperoleh dengan cara menghitung nilai rata-rata tinggi muka laut dan variasi dihitung dengan cara mencari selisih antar nilai Mean Sea Level tertinggi dan Mean Sea Level terendah dalam suatu kurun waktu tertentu. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan untuk tugas akhir ini ialah nilai variasi Mean Sea Level untuk pantai di Cilacap dan juga peta garis pantai Pangandaran dengan acuan Mean Sea Level berdasarkan atas peta rupa bumi Indonesia keluaran Bakosurtanal. Dari kedua hasil tersebut bisa didapatkan untuk menganalisis keadaan muka laut dan jenis pantai Pangandaran.
KAJIAN TEKNIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH DI WILAYAH LAUT (STUDI KASUS: PROVINSI MALUKU)
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan daratannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki wilayah laut memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya masing-masing. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya batas wilayah laut yang jelas antar daerah, terutama pada wilayah laut daerah yang berdampingan atau berhadapan. Penelitian terhadap Permendagri No. 1 Tahun 2006 ini mengacu pada hukum batas laut yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kemudian dikaitkan pula dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti tercantum pada Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Tugas Akhir ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap isi Permendagri dari sudut pandang teknis/geodetis. Dalam hal ini akan ditelaah aspek teknis/geodetis yang terkait dengan Permendagri, termasuk memberikan kritik konstruktif terhadapnya. Tulisan ini merupakan hasil dari kajian pustaka dengan memperhatikan praktik penetapan batas wilayah daerah yang terjadi di Indonesia. Selain memberikan kritik terhadap kelemahan yang terdapat pada Permendagri, Tugas Akhir ini juga akan disertai gagasan pemecahan masalah.
PEMBANGUNAN BASIS DATA SPASIAL DENGAN SISTEM GRID SKALA RAGAM UNTUK PENGGUNAAN DAN TUTUPAN LAHAN (STUDI KASUS: WILAYAH BANDUNG)
Permasalahan banjir dan pemanasan global saat ini memiliki kaitan yang sangat erat terhadap banyak daerah hijau dan area serapan air yang telah berubah fungsi menjadi area perkantoran, permukiman, kawasan niaga, dan pabrik. Melihat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tata guna dan tutupan lahan di atas, diperlukan suatu usaha untuk memperbaiki dan mengantisipasinya. Peranan SIG sebagai sarana untuk menghimpun, menyimpan, dan menyajikan kumpulan data yang berkaitan dengan basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan yang diperlukan bagi pemerintah sebagai sumber informasi dalam perencanaan, monitoring, dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dan tutupan lahan. Dalam tugas akhir ini dibangun basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan dengan menggunakan sistem grid skala ragam hingga menyajikannya dalam web GIS dengan mengambil sampel wilayah Kabupaten dan Kota Bandung dalam pembangunan basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan.
IDENTIFIKASI ZONA POTENSI PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOMBINASI CITRA SATELIT DAN PEMODELAN NUMERIK
Sumberdaya perikanan merupakan salah satu sumberdaya kelautan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Namun pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut belum dilakukan secara optimum. Salah satu kendalanya adalah sulitnya menentukan daerah penangkapan ikan. Penentuan zona potensi penangkapan ikan (ZPPI) dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. ZPPI tersebut diidentifikasi dengan menggunakan metode citra satelit dan pemodelan numerik. Daerah penelitian dalam tugas akhir ini adalah daerah perairan selatan Jawa Barat. Pengolahan citra satelit dari satelit AQUA MODIS dilakukan untuk memperoleh informasi sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a di bulan Januari dan Juni. Kedua informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan ZPPI Tuna. Metode lainnya, yaitu pemodelan hidrodinamika numerik, dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Delft3D untuk memperoleh informasi arus di wilayah penelitian selama bulan Januari dan Juni. Hasil dari kombinasi kedua metode ini akan memberikan informasi mengenai daerah yang berpotensi tinggi untuk penangkapan ikan dan pengaruh arus terhadap ZPPI tersebut.
KAJIAN TERHADAP OBJEK-OBJEK RUANG PERAIRAN MENUJU KE ARAH PENGELOLAAN KADASTER KELAUTAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: PULAU BINTAN, KEPULAUAN RIAU)
Wilayah laut Indonesia yang luas dengan garis pantai yang panjang merupakan sebuah potensi besar yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan potensi tersebut merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan sebagaimana amanat Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, lebih lanjut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan wewenang negara dalam menguasai bumi,air, dan ruang angkasa tersebut. Pemanfaatan potensi laut yang dipandang sebagai ruang perairan dapat dilakukan dalam banyak hal, salah satu yang sedang berkembang saat ini adalah implementasi Kadaster Kelautan. Konsep Kadaster Kelautan yang merupakan lanjutan dari Kadaster Pertanahan menjadi sangat penting ketika pemanfaatan ruang laut dikaitkan dengan aspek legal, aspek teknis dan aspek kelembagaan. Masalah yang dikaji adalah keberadaan bangunan di atas air yang terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Keberadaan bangunan atas air tersebut perlu dikaji berdasarkan aspek hukum, teknis, dan kelembagaannya sehingga dapat dikelola dengan baik dan juga dijadikan acuan bagi pengelolaan objek-objek ruang perairan secara umum dalam konteks Kadaster Kelautan. Hasil kajian adalah perlunya pembuatan peraturan yang mendukung implementasi Kadaster Kelautan.
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA DAN ANALISIS HITUNGAN LUASNYA BERDASARKAN KLAIM MALAYSIA
Batas laut Negara Indonesia dengan negara-negara lain banyak yang belum disepakati. Negara Malaysia adalah salah satu negara yang berbatasan laut dengan Indonesia. Selat Malaka adalah salah satu wilayah dimana kedua negara ini berbatasan, dan didaerah tersebut sering terjadi konflik karena batas negara yang belum jelas. Ketidakjelasan batas ZEE di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia berdampak pada nasib nelayan yang mencari ikan di wilayah Selat Malaka. Banyak nelayan Indonesia yang ditangkap oleh aparat Malaysia karena dianggap menangkap ikan di wilayah perairan Malaysia, dan tidak jarang Indonesia membalas perlakuan tersebut dengan menangkap kapal nelayan Malaysia. Penelitian ini dilakukan dengan teknik penentuan batas secara grafis. Prinsip yang digunakan adalah prinsip ekuidistan dan metode yang digunakan ada dua yaitu metode lingkaran dan metode bisek. Penelitian ini meliputi studi literatur dan pengumpulan data, penentuan titik dasar dan garis pangkal lalu penentuna batas laut untuk kedua Negara. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah beberapa peta batas Zona Ekonomi Eksklusif yang dapat dijadikan alternatif batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Garis batas yang akhirnya akan dipakai untuk menjadi batas laut kedua negara bergantung pada perundingan antara kedua negara tersebut.
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI ZONA POTENSI IKAN DI WILAYAH PESISIR SELATAN JAWA BARAT
Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautan sekitar 3,1 juta km2 atau sekitar dua kali luas daratannya. Dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar. Namun pada kenyataannya, besarnya hasil laut Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat nelayan dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai zona potensi ikan sehingga banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk ‘mencari’ bukan ‘menangkap’ ikan. Tugas akhir ini meliputi pembuatan model sistem informasi berupa peta zona potensi penangkapan ikan yang dilengkapi dengan tabel informasi mengenai kegiatan melaut nelayan serta mengkaji sistem informasi yang telah diterapkan di PPP Cilauteureun sehingga dapat mengoptimasi zona potensi ikan dan meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.
PEMETAAN PERMASALAHAN MASYARAKAT PESISIR PASCA BENCANA TSUNAMI DALAM PERSPEKTIF PEMBUATAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR
Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terjadi bencana sehingga mempengaruhi pembangunan di sebuah daerah. Terjadinya bencana tsunami pada wilayah pesisir Pangandaran pada tanggal 17 Juli 2006 menyebabkan kerusakan parah di wilayah pesisir Pangandaran, sehingga mempengaruhi kegiatan masyarakat pesisir wilayah Pangandaran termasuk di dalamnya sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Dengan adanya fenomena tersebut, wilayah pesisir Pangandaran perlu dianalisis dan dipetakan dari segala aspek dalam perspektif sistem informasi yang hasilnya berguna sebagai bahan pertimbangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di wilayah pesisir Pangandaran.Aspek-aspek yang akan dipetakan dalam penelitian ini adalah empat entitas yang berperan dalam pembangunan wilayah pesisir yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Dengan mengklasifikasikan dan melakukan skoring data yang nantinya disusun dalam bentuk basis data spasial dan atribut, maka akan diperoleh peta permasalahan masyarakat pesisir Pangandaran.Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan analisis korelasi, asosiasi geografikal, dan skalogram yang menyatakan bahwa Desa Pangandaran dan Desa Pananjung di wilayah pesisir Pangandaran terdapat permasalahan yang mencakup empat aspek tersebut diatas. Selain itu, peta permasalahan masyarakat wilayah pesisir Pangandaran dalam perspekif sistem informasi menyatakan bahwa Desa Pananjung mengalami permasalahan lebih banyak daripada Desa Pangandaran.
KAJIAN EFEKTIFITAS ANTARA APLIKASI MULTIBEAM ECHOSOUNDER DENGAN PERPADUAN SINGLEBEAM ECHOSOUNDER - SIDE SCAN SONAR DALAM SURVEI LOKASI ANJUNGAN EKSPLORASI MINYAK LEPAS PANTAI STUDI KASUS: SITE BAWEAN AREA, JAWA TIMUR
Survei lokasi dilakukan untuk mengetahui bahaya-bahaya dasar laut pada area pemasangan eksplorasi minyak lepas pantai. Salah satu kegiatan utama dalam survei lokasi adalah survei batimetri. Pelaksanaan survei batimetri sebagai metode penggambaran kedalaman dasar laut dapat dilakukan menggunakan Multibeam Echosounder (MBES) atau Singlebeam Echosounder (SBES). Kedua metode tersebut diolah menjadi visualisasi 3-dimensi dan 2-dimensi dengan menggunakan QINSy 2008 untuk kemudian saling dibandingkan keefektifannya dalam memberikan gambaran kedalaman dari suatu area kajian survei yang dibuentuk di Bawean Area di Jawa Timur. Karena SBES tidak memiliki cakupan visual dari suatu area, maka data kedalaman SBES akan digabungkan dengan data visual dari Side Scan Sonar (SSS) menggunakan program Global Mapper v.11. Pada kedua area kajian tersebut akan dilakukan kajian efektifitas kemampuan deteksi objek, kajian efektifitas waktu, dan kajian biaya operasionalnya. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa MBES memiliki kemampuan deteksi koordinat yang lebih akurat dan efektifitas waktu yang lebih baik dibandingkan dengan SBES-SSS. Untuk biaya operasional, SBES-SSS jauh menggungguli MBES. Secara teknis, MBES merupakan alat yang paling tepat untuk digunakan dalam survei lokasi anjungan eksplorasi minyak lepas pantai. Akan tetapi diakrenakan secara biaya MBES membutuhkan dana operasional yang jauh lebih besar, maka apabila spesifikasi teknis yang diinginkan dari suatu survei lokasi dapat dipenuhi dengan speifikasi teknis SBES-SSS disarankan untuk menggunakan sistem SBES-SSS yang notabene jauh lebih murah.
PENGUKURAN PARAMETER STRUKTURAL HUTAN MENGGUNAKAN DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (STUDI KASUS: PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, SUMATERA SELATAN)
Dalam identifikasi dan pengelolaan potensi hutan atau perkebunan, kebutuhan data struktural sangat penting. Perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi tinggi pada sektor lingkungan dan ekonomi memerlukan pengelolaan yang baik dan terencana. Pengukuran parameter struktural pada perkebunan kelapa sawit akan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan pengelolaan area tersebut. Proses pengukuran pada area yang luas ini dapat didukung oleh teknologi penginderaan jauh dengan ketelitian tinggi, yaitu Light Detection and Ranging atau LiDAR. Teknologi LiDAR dengan keunggulan multiple return tidak hanya mampu memindai struktur hutan dari sisi atas saja, namun juga dapat mengukur bagian-bagian kanopi pohon dan objek-objek lain di bawahnya. Dengan begitu, pemodelan struktur dapat mencakup seluruh vegetasi pada perkebunan kelapa sawit dengan lebih akurat. Pantulan pulsa laser yang juga diperoleh dari permukaan tanah memungkinkan pula untuk melakukan pemodelan elevasi permukaan tanah yang tertutup oleh kanopi pohon berupa Digital Terrain Model (DTM). Dengan metode rasterisasi, dapat dibentuk pemodelan elevasi kanopi pohon Canopy Height Model (CHM) dengan mengurangkan Digital Surface Model (DSM) dan DTM. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh ketinggian pohon 49,15% antara 10,3-20,3 meter, 42,75% antara 0,3-10,3 meter, 8,1% antara 0-0,3 meter, 0,02 % antara 20,3-30,3 meter, dan total volume kanopi 8684,242 m3 pada area studi.
SKALA PRIORITAS UNTUK PEMUTAKHIRAN PETA LAUT SECARA PERIODIK
Peta laut merupakan alat pandu navigasi utama yang digunakan pada pelayaran dan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin keselamatan pelayaran di lautan. Dengan mengacu kepada Bab II Pasal 2 UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial dan SOLAS 1974, maka informasi yang disajikan dalam suatu peta laut harus selalu diperbaharui agar dapat menunjang keselamatan navigasi dan keandalan peta tersebut untuk kebutuhan pembangunan, penelitian, eksplorasi maupun eksploitasi daerah pesisir dan laut. Daerah pesisir dan laut merupakan wilayah yang selalu mengalami perubahan karena dinamika pesisir dan laut yang ditimbulkan oleh aktivitas alam maupun manusia. Perubahan-perubahan tersebut menjadikan informasi yang terdapat dalam suatu peta laut memiliki validitas tertentu dan perlu dimutakhirkan agar dapat menggambarkan daerah pesisir dan laut dengan akurat setiap waktu. Proses pemutakhiran ini harus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Perubahan-perubahan penting yang dapat disaksikan secara visual pada permukaan laut maupun yang tidak terlihat di bawah permukaan laut layak mendapatkan perhatian khusus dan harus ditampilkan pada peta laut untuk menunjang keselamatan navigasi. Skala prioritas dalam pemutakhiran peta laut perlu diterapkan agar proses ini dapat dilakukan secara efisien dan sistematis.