📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 6,268 dokumenPEMBUATAN APLIKASI DESKTOP GIS DATA PERTANAHAN (P4T, SKP, DAN ZNT)
Amanat konstitusi di bidang pertanahan menuntut agar politik dan kebijakan pertanahan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ( sebagaimana diamanatkan pada Sila kelima Pancasila dalam pembukaan UUD 1945) dan mewujudkan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” ( sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ). Nilai-nilai dasar ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran, terutama tanah. Amanat yang besar ini menuntut pihak yang berwenang untuk memberikan kebijakan di bidang pertanahan sesuai amanat tersebut. Untuk membantu tugas tersebut diperlukan suatu aplikasi yang memberikan akses penuh dan mudah terhadap data Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), Sengketa, Konflik dan Perkara (SKP), dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Dalam proses pembuatan aplikasi tersebut dibutuhkan data-data kepemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah, data nilai tanah dan data kasus pertanahan. Data-data tersebut di simpan dalam sebuah basis data relasional menggunakan suatu perangkat lunak database. Setelah itu dibuat suatu prototype aplikasi yang menggambarkan produk akhir dari aplikasi tersebut berdasarkan desain yang telah dibuat setelah melakukan analisis kebutuhan. Pada penelitian ini, pembuatan aplikasi desktop GIS data pertanahan (P4T, ZNT, dan SKP) dilakukan dengan menggunakan program MapInfo dan bahasa pemograman Mapbasic. Sementara itu, Implementasi basis data terkait Database Management System (DBMS) dibangun menggunakan perangkat lunak Oracle karena perangkat pengelolaan basis data tersebut memungkinkan untuk mengintegrasikan data spasial dan data atribut dalam satu perangkat dan mendukung costomizing program GIS.
LIDAR (LIGHT DETECTION AND RANGING) UNTUK PEMODELAN KOTA TIGA DIMENSI (STUDI KASUS : KOTA DAVAO, FILIPINA)
Fenomena meningkatnya pertumbuhan urbanisasi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kebutuhan sistem perencanaan kota yang baik. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk membangun sistem perencanaan kota, salah satu teknik yang akurat dan memiliki kepadatan data yang tinggi adalah teknik dengan menggunakan LIDAR (Light Detection and Ranging). Dari pengolahan data LIDAR dapat dihasilkan model kota 3D yang nantinya digunakan sebagai sistem perencanaan kota yang baik. Hasil utama dari teknik LIDAR adalah DSM (Digital Surface Model) dan DTM (Digital Terrain Model) yang nantinya dapat digunakan untuk membangun model kota 3 dimensi. Model kota 3D dari daerah pusat kota dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam aplikasi, contohnya adalah operasi militer, manajemen bencana alam, pemetaan gedung dan ketinggian gedung, simulasi gedung baru, pembaharuan dan pelestarian data kadaster, rekonstruksi bangunan, dll. Metode yang penulis gunakan dalam pembuatan model kota tiga dimensi ini adalah ekstraksi bangunan menggunakan data LIDAR dan orthophoto. Pada penelitian ini penulis menggunakan data LIDAR dan orthophoto dari kota Davao di Filipina. DTM area penelitian dihasilkan dengan cara pembuatan TIN (Triangulated Irregular Network) dari point cloud yang berada pada kelas ground area penelitian. Hasil akhir yang diharapkan adalah model bangunan 3D diatas DTM area penelitian.
KAJIAN EFEKTIFITAS ANTARA APLIKASI MULTIBEAM ECHOSOUNDER DENGAN PERPADUAN SINGLEBEAM ECHOSOUNDER - SIDE SCAN SONAR DALAM SURVEI LOKASI ANJUNGAN EKSPLORASI MINYAK LEPAS PANTAI STUDI KASUS: SITE BAWEAN AREA, JAWA TIMUR
Survei lokasi dilakukan untuk mengetahui bahaya-bahaya dasar laut pada area pemasangan eksplorasi minyak lepas pantai. Salah satu kegiatan utama dalam survei lokasi adalah survei batimetri. Pelaksanaan survei batimetri sebagai metode penggambaran kedalaman dasar laut dapat dilakukan menggunakan Multibeam Echosounder (MBES) atau Singlebeam Echosounder (SBES). Kedua metode tersebut diolah menjadi visualisasi 3-dimensi dan 2-dimensi dengan menggunakan QINSy 2008 untuk kemudian saling dibandingkan keefektifannya dalam memberikan gambaran kedalaman dari suatu area kajian survei yang dibuentuk di Bawean Area di Jawa Timur. Karena SBES tidak memiliki cakupan visual dari suatu area, maka data kedalaman SBES akan digabungkan dengan data visual dari Side Scan Sonar (SSS) menggunakan program Global Mapper v.11. Pada kedua area kajian tersebut akan dilakukan kajian efektifitas kemampuan deteksi objek, kajian efektifitas waktu, dan kajian biaya operasionalnya. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa MBES memiliki kemampuan deteksi koordinat yang lebih akurat dan efektifitas waktu yang lebih baik dibandingkan dengan SBES-SSS. Untuk biaya operasional, SBES-SSS jauh menggungguli MBES. Secara teknis, MBES merupakan alat yang paling tepat untuk digunakan dalam survei lokasi anjungan eksplorasi minyak lepas pantai. Akan tetapi diakrenakan secara biaya MBES membutuhkan dana operasional yang jauh lebih besar, maka apabila spesifikasi teknis yang diinginkan dari suatu survei lokasi dapat dipenuhi dengan speifikasi teknis SBES-SSS disarankan untuk menggunakan sistem SBES-SSS yang notabene jauh lebih murah.
PENGUKURAN PARAMETER STRUKTURAL HUTAN MENGGUNAKAN DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (STUDI KASUS: PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, SUMATERA SELATAN)
Dalam identifikasi dan pengelolaan potensi hutan atau perkebunan, kebutuhan data struktural sangat penting. Perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi tinggi pada sektor lingkungan dan ekonomi memerlukan pengelolaan yang baik dan terencana. Pengukuran parameter struktural pada perkebunan kelapa sawit akan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan pengelolaan area tersebut. Proses pengukuran pada area yang luas ini dapat didukung oleh teknologi penginderaan jauh dengan ketelitian tinggi, yaitu Light Detection and Ranging atau LiDAR. Teknologi LiDAR dengan keunggulan multiple return tidak hanya mampu memindai struktur hutan dari sisi atas saja, namun juga dapat mengukur bagian-bagian kanopi pohon dan objek-objek lain di bawahnya. Dengan begitu, pemodelan struktur dapat mencakup seluruh vegetasi pada perkebunan kelapa sawit dengan lebih akurat. Pantulan pulsa laser yang juga diperoleh dari permukaan tanah memungkinkan pula untuk melakukan pemodelan elevasi permukaan tanah yang tertutup oleh kanopi pohon berupa Digital Terrain Model (DTM). Dengan metode rasterisasi, dapat dibentuk pemodelan elevasi kanopi pohon Canopy Height Model (CHM) dengan mengurangkan Digital Surface Model (DSM) dan DTM. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh ketinggian pohon 49,15% antara 10,3-20,3 meter, 42,75% antara 0,3-10,3 meter, 8,1% antara 0-0,3 meter, 0,02 % antara 20,3-30,3 meter, dan total volume kanopi 8684,242 m3 pada area studi.
KAJIAN ASPEK LEGAL DAN KELEMBAGAAN DALAM PENANGKAPAN IKAN DAN DISTRIBUSINYA DALAM PERSEKTIF KEREKAYASAAN WILAYAH PESISIR (WILAYAH STUDI: TPI CILAUTEUREUN KAB. GARUT)
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun merupakan salah satu PPP di Jawa Barat bagian selatan dan memiliki jumlah nelayan paling banyak dibandingkan dengan kecamatan pesisir lainnya di Kabupaten Garut. Namun penghasilan bagi nelayan yang di dapat dari hasil penangkapan ikan masih berada di bawah nilai Upah Minumum Regional (UMR) sebesar Rp. 660.000,- yang berlaku di Kabupaten Garut (penghasilan nelayan kurang dari Rp. 290.000,-). Ditambah dengan tidak berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di PPP Cilauteureun yang berdampak pada kurangnya pendapatan bagi nelayan sehingga pemanfaatan fasilitas yang ada terbukti tidak optimal. Pemanfaatan secara optimal terdiri dari komponen hulu hingga komponen hilir dimana masing-masing komponen memiliki kaitan erat dan di dukung oleh aspek legal melalui kebijakan nasional hingga kebijakan daerah sehingga dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya ikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Penelitian dilakukan dengan mengkombinasikan antara studi literatur dan lapangan dengan kajian aspek legal dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga didapatkan perbandingan antara kebijakan yang ada dengan kondisi pengelolaan perikanan di PPP Cilauteureun. Oleh karena itu dilakukanlah pengkajian secara komprehensif mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku serta peran pemerintah secara langsung terkait dengan pengelolaan perikanan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, teridentifikasi bahwa tidak ada transformasi kebijakan pada tingkat pusat menuju kebijakan yang berlaku di daerah. Hal ini mengakibatkan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti nelayan, bakul, atau konsumen yang memanfaatkan kesempatan ini. Dengan demikian, melalui pengkajian ini diharapkan adanya rekomendasi mengenai kebijakan dan peran pemerintah terhadap pengelolaan perikanan.
PEMETAAN GELOMBANG LAUT DENGAN METODE PEMODELAN NUMERIK DAN PEMANFAATANNYA UNTUK MENGIDENTIFIKASI KERENTANAN WILAYAH PESISIR TERHADAP ABRASI (WILAYAH STUDI: KABUPATEN DAN KOTA CIREBON)
Sebagai negara kepulauan, banyak penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir. Kawasan pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut yang saling berinteraksi dan mempunyai karakteristik beragam di setiap tempatnya. Banyaknya interaksi yang terjadi akan berdampak pada kondisi kawasan pesisir, salah satunya adalah kerentanan terhadap abrasi yang disebabkan oleh fenomena laut. Gelombang merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kerentanan pesisir terhadap abrasi. Karena data pengukuran gelombang pada umumnya relatif sulit diperoleh, data gelombang dapat diperoleh melalui metode pemodelan numerik, seperti yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data gelombang di wilayah pesisir Cirebon. Data yang diperlukan untuk melakukan pemodelan adalah data kedalaman laut dan data angin. Data tersebut menjadi input pemodelan gelombang menggunakan perangkat lunak Simulating Waves Nearshore (SWAN) yang akan menghasilkan karakteristik gelombang seperti tinggi signifikan, periode dan arah gelombang. Uji analisis sensitifitas diperlukan untuk menguji sensitifitas setiap parameter masukan pada model. Parameter yang menjadi input pada uji sensitifitas adalah jumlah grid, kecepatan angin, kondisi fisik dan langkah waktu perhitungan. Model gelombang yang didapatkan digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan wilayah pesisir Cirebon terhadap abrasi. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan, tinggi signifikan gelombang maksimum pada musim angin timur adalah 0,616 m dengan arah menuju barat dan barat laut. Sedangkan pada musim angin barat tinggi signifikan gelombang maksimum adalah 0,744 m dengan arah menuju tenggara dan selatan. Berdasarkan karakteristik gelombang yang dihasilkan dari pemodelan dan IKPA disimpulkan bahwa terdapat satu kecamatan yang termasuk dalam kategori kurang rentan, dan sembilan kecamatan lainnya termasuk dalam kategori rentan. Kecamatan yang kurang rentan adalah Kecamatan Lemahwungkuk. Sedangkan kecamatan yang rentan adalah Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunung Jati, Kejaksaan, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang dan Losari.
ANALISIS METODE GPS KINEMATIK MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK RTKLIB
Salah satu perangkat lunak pengolah data GPS secara kinematik yang dikembangkan pada saat ini adalah RTKLIB. RTKLIB ini merupakan perangkat lunak yang bebas diunduh dan digunakan oleh siapa saja. Perangkat lunak ini juga dapat melakukan pemrosesan data secara cepat dan dalam pemrosesan datanya dapat diintegrasikan secara post-processing maupun real-time. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kemampuan perangkat lunak RTKLIB menggunakan data pengamatan GPS dengan berbagai variasi panjang baseline pada saat tidak terjadi gempa serta pendeteksian offset gempa dari hasil pengolahan baseline pengamatan GPS kontinyu pada saat terjadi gempa. Dalam pengujian ini dapat diketahui kestabilan hasil pengolahan data GPS dengan menggunakan RTKLIB serta dapat diketahui juga kemampuan dan kehandalan perangkat lunak ini dalam mendeteksi offset gempa. Sebagai pembanding dari kualitas hasil pengolahan data dengan RTKLIB dipilih perangkat lunak TTC(Trimble Total Control) untuk mengolah baseline pengamatan GPS yang sama. Dari hasil pengolahan baseline GPS dengan menggunakan RTKLIB dan TTC nampak bahwa RTKLIB memberikan hasil yang memiliki kestablian yang lebih baik daripada TTC. Pada kategori baseline pendek nilai standar deviasinya kurang dari 1 cm, pada kategori baseline menengah nilai standar deviasinya antara 3- 6 cm, sedangkan pada kategori baseline sangat panjang memiliki nilai standar deviasi 3-8 cm. Pada pendeteksian offset gempa, RTKLIB mampu mendeteksi offset gempa pada variasi baseline yang lebih beragam daripada TTC.
KAJIAN AWAL STRATEGI PERAN SURVEYOR BERLISENSI DALAM PROSES PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI KASUS : KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR)
Sampai saat ini permohonan pengukuran yang masuk ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur guna pendaftaran tanah baik pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah dinilai cukup banyak, untuk menangani jumlah permohonan-permohonan tersebut diperlukan tenaga ahli yang paham secara konseptual dan praktis dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral yakni surveyor berlisensi mengingat kemampuan petugas ukur yang terbatas. Di Kantor Pertanahan Jakarta Timur terdapat 21 surveyor berlisensi yang bertugas, tetapi dampak kinerja dari surveyor berlisensi bagi peningkatan pendaftaran tanah belum terlihat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hanya 2 surveyor berlisensi yang masih aktif sampai saat ini Kemampuan kinerja petugas ukur dan surveyor berlisensi dilakukan dengan cara wawancara, sedangkan pemilihan strategi peningkatan kinerja surveyor berlisensi dilakukan dengan cara metode Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) yang didasari kemampuan kinerja surveyor berlisensi, untuk analisis digunakan metode perbandingan hasil SWOT dengan indikator yang terbentuk pada kondisi yang ada. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah strategi guna peningkatan kinerja surveyor berlisensi di Kantor Pertanahan Jakarta Timur.
SISTEM SATELIT NAVIGASI COMPASS
Saat ini GNSS terdiri dari empat sistem satelit navigasi, yaitu sistem GPS milik Amerika Serikat, sistem GLONASS milik Rusia, sistem GALILEO milik Uni-Eropa, dan sistem COMPASS/Beidou milik China. Dibandingkan yang lainnya, pengetahuan tentang sistem satelit navigasi global milik China ini masih sangat minim. Segmen angkasa sistem COMPASS direncanakan akan terdiri dari lima satelit GEO dan 30 satelit non-GEO. Masing-masing satelit GEO ditempatkan pada 58.75°E, 80°E, 110.5°E, 140°E, dan 160°E. Satelit non-GEO terdiri dari 27 satelit MEO dan tiga satelit IGSO. Satelit MEO beroperasi pada ketinggian orbit rata-rata 21.500 km dengan inklinasi 55° yang terdistribusi pada tiga bidang orbit. Satelit IGSO beroperasi pada ketinggian orbit 36.000 km dengan inklinasi 55° yang terdistribusi pada tiga bidang orbit. Segmen kontrol sistem COMPASS saat ini menggunakan satu Master Control Station (MCS), dua Upload Station (US), dan 30 jaringan Monitor Station (MS) yang tersebar secara global. Komponen-komponen segmen kontrol ini mempunyai tugas yang berbeda-beda satu sama lain. Segmen pengguna sistem COMPASS terdiri dari beragam jenis receiver yang kompatibel dengan sistem satelit navigasi lainnya. Sistem COMPASS menggunakan Beidou Coordinate System (BDC) sebagai sistem koordinatnya dan Beidou Time (BDT) untuk sistem waktunya. Sistem COMPASS telah digunakan dalam berbagai bidang seperti transportasi, kelautan dan perikanan, pencegahan kebakaran hutan, mitigasi bencana, keamanan nasional dan banyak bidang lainnya. Perbedaan utama sistem COMPASS dengan sistem GNSS lainnya terletak pada jumlah konstelasi satelit dan layanan yang ditawarkan.
KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN DAN TATA GUNA LAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT-7 ETM DAN ALOS PALSAR
Klasifikasi citra merupakan salah satu aplikasi dari ilmu penginderaan jauh (Remote Sensing) yang digunakan untuk menginterpretasi dan mengidentifikasi suatu area. Informasi yang didapat dari hasil klasifikasi citra dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya untuk keperluan pembuatan peta tutupan lahan dan tata guna lahan. Dalam penelitian ini telah dilakukan pembuatan peta klasifikasi Tutupan Lahan dan Tata Guna Lahan menggunakan klasifikasi terawasi (Supervised classification) dengan metode Maximum Likelihood di wilayah Kabupaten Bandung Barat menggunakan citra Landsat-7 ETM dan ALOS PALSAR. Proses pembuatan peta klasifikasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan melakukan klasifikasi terlebih dahulu pada citra kemudian citra dipotong berdasarkan batas wilayah, dan cara kedua citra dipotong terlebih dahulu berdasarkan batas wilayah baru kemudian dilakukan klasifikasi pada citra tersebut. Peta hasil klasifikasi tersebut akan diuji tingkat ketelitian / akurasi keseluruhan (overall accuracy) citra hasil klasifikasi dengan peta landuse / landcover Jawa Barat tahun 2001 sebagai referensi, agar didapat peta klasifikasi yang memiliki nilai uji akurasi keseluruhan (overall accuracy) terbaik yang merupakan hasil akhir dari penelitian tugas akhir ini.
KAJIAN ASPEK KELEMBAGAAN MENUJU IMPLEMENTASI KADASTER KELAUTAN DI INDONESIA
Wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan Indonesia memiliki begitu banyak potensi yang tentunya dapat memberikan nilai keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, dimana masing-masing sektor dapat menyumbang pendapatan Negara dalam jumlah yang signifikan. Sesuai dengan pemahaman UUD 1945 pasal 33 ayat 3, maka negara berhak untuk mengatur pelaksanaan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam termasuk yang berada di wilayah laut yang diwujudkan dengan membentuk berbagai lembaga negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun sayangnya, pelaksanaan pemanfaatan wilayah laut Indonesia tidak berjalan dengan efektif karena adanya tumpang tindih dan ego sektoral masing-masing lembaga. Oleh karena itu, tujuan tugas akhir ini adalah untuk memberikan rekomendasi solusi dari permasalahan kelembagaan dalam penerapan kadaster kelautan. Metode awal yang digunakan adalah dengan menginventarisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan kadaster kelautan meliputi tugas pokok dan fungsi lembaga, struktur organisasi serta kewenangan masing-masing lembaga. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi serta analisis terhadap struktur organisasi tersebut untuk dapat menilai seberapa besar fokus perhatian lembaga terhadap pemanfaatan wilayah laut. Hasil dari analisis ini adalah KKP sebagai lembaga yang memiliki fokus perhatian yang paling tinggi terhadap pemanfaatan wilayah kelautan dan memiliki jumlah direktorat terbanyak yang mengurusi wilayah kelautan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat direkomendasikan KKP sebagai lembaga yang berwenang dalam penerapan kadaster kelautan di Indonesia.
PEMETAAN GELOMBANG LAUT DENGAN METODE PEMODELAN NUMERIK DAN PEMANFAATANNYA DALAM PENENTUAN JENIS BANGUNAN PELINDUNG PANTAI (STUDI KASUS: PESISIR KECAMATAN MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT)
Muara Gembong merupakan sebuah kecamatan terluas di Kabupaten Bekasi dengan sebagian besar adalah wilayah pantai dan pesisir yang menyimpan banyak potensi mulai dari perikanan/tambak, ekowisata, dan daerah industri. Daerah ini dilintasi oleh Sungai Citarum dengan empat anak sungainya bermuara di Laut Jawa. Permasalahan yang timbul yaitu adanya abrasi dan sedimentasi karena pengaruh gaya gelombang, arus, dan pasang surut. Kondisi ini semakin parah dengan meningkatnya aktivitas konversi lahan hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai menjadi lahan perikanan dan industri. Pada Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai salah satu faktor penyebab permasalahan di Muara Gembong yaitu gelombang laut. Dilakukan pemodelan numerik gelombang laut menggunakan perangkat lunak SWAN (Simulating WAve Nearshore) dengan masukan data batimetri dan kecepatan angin sehingga didapatkan parameter tinggi gelombang signifikan, arah datang, dan periode gelombang. Terlebih dahulu dilakukan uji sensitifitas model terhadap parameter resolusi grid, kecepatan angin, langkah waktu, dan komponen fisik. Hasil pemodelan kemudian akan dipakai sebagai dasar dalam penentuan bangunan pelindung pantai dengan memperhatikan morfologi sepanjang pantai. Hasil pemodelan Angin Musim Timur yaitu tinggi gelombang signifikan (Hsig) maksimum adalah 0,68 m dan periode maksimum 6,72 detik dengan arah gelombang dari timur dan tenggara. Sedangkan Angin Musim Barat Hsig maksimum adalah 0,63 m dan periode maksimum 5,56 detik dengan arah dari barat laut. Lokasi gelombang pecah berada di dekat pantai. Jadi, jenis bangunan pelindung pantai yang disarankan adalah revetmen dan groin.
APLIKASI TEKNIK PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS UNTUK PEMODELAN NILAI TANAH
Persamaan regresi seringkali diaplikasikan untuk berbagai macam pemodelan. Namun, permasalahan yang sering ditemui dalam persamaan regresi adalah terjadinya korelasi antarvariabel pembentuk persamaan tersebut yang disebut dengan multikolinearitas. Dalam statistika, model regresi dikatakan baik apabila memenuhi asumsi-asumsi klasik salah satunya tidak ada multikolinearitas. Kebanyakan peneliti mengatasi masalah multikolinearitas dengan cara menghilangkan satu atau lebih variabel yang diamati. Namun, cara ini dianggap kurang baik karena bisa saja variabel yang dihilangkan ternyata memiliki kontribusi yang besar terhadap model yang dibentuknya. Pada penelitian ini, masalah multikolinearitas diatasi dengan menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA). Teknik ini dipilih karena memiliki kelebihan salah satunya tidak perlu mengurangi jumlah variabel yang diamati. Dengan teknik PCA, variabel awal disederhanakan(direduksi) menjadi satu atau beberapa variabel baru yang disebut dengan faktor utama (principal component). Model nilai tanah awal yang masih mengandung multikolinearitas dinyatakan dalam persamaan HT = 9844386,383 + 686,834 LT – 28145,881 LD + 430099,058 LJ – 592,624 JAT – 1815,500 JKT – 5228,834 JLP – 1180,781 JAB – 714875,031 ZPK – 1705557,537 AK + 757307,047 DR. Setelah menggunakan teknik PCA, diperoleh model nilai tanah baru yang sudah bebas dari multikolinearitas yang dinyatakan dalam persamaan HT = 3243740,394 – 1143906,503 F1 + 718696,229 F2 + 359146,609 F3 + 287429,307 F4. Berdasarkan beberapa uji ketepatan model yang dilakukan, model baru yang terbentuk dapat dikatakan cukup baik karena memenuhi syarat-syarat model yang baik.
STUDI PERANCANGAN BASIS DATA UNTUK SISTEM INFORMASI PERTANAHAN KELURAHAN MENGGUNAKAN METODE THREE SCHEMA ARCHITECTURE (TSA) (Studi Kasus : Kelurahan Citeureup, Kec. Cimahi Tengah, kota Cimahi )
Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil dan sumber informasi tanah. Adanya kebutuhan informasi tanah yang cepat dan akurat di kelurahan mengakibatkan perlunya data tanah yang diorganisasi dengan baik. Kelurahan Citeureup dipilih sebagai lokasi studi kasus karena memiliki penggunaan tanah beragam (pemukiman dan sawah). Basis data merupakan kumpulan file/tabel yang saling berhubungan dan disimpan di dalam media penyimpanan elektronik. Namun, data tanah di Citeureup yang berupa dokumen masih belum disusun dengan baik dan masing-masing data tidak saling berhubungan sehingga perlu dibangun basis data untuk sistem informasi pertanahan. Oleh karena itu, perancangan basis data untuk sistem informasi pertanahan di kelurahan perlu dilakukan.
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK PENYAJIAN SISTEM INFORMASI KELAUTAN UNTUK MENDUKUNG NAVIGASI KAPAL
Terdapat indikasi kecelakaan kapal di perairan Indonesia seringkali terjadi dikarenakan terbatasnya sistem navigasi kapal. Seperti diketahui, aspek keselamatan dalam dunia pelayaran masih belum memadai, terlihat dari masih banyaknya jumlah kecelakaan di laut yang sebagian besar diakibatkan karena diabaikannya faktor keselamatan.Dalam penelitian ini, digunakan metode digitasi untuk menghasilkan peta digital dan dilakukan perancangan data flow diagram serta user interface dari perangkat lunak navigasi yang akan dibuat. Setelah itu akan dilakukan simulasi cara kerja perangkat lunak ini dalam menunjang navigasi kapal.Hasil dari penelitian ini berupa perangkat lunak yang berfungsi untuk memberikan informasi navigasi yang dikombinasikan dengan peta digital wilayah perairan Bangka Belitung. Penerapan dari sistem informasi ini diharapkan dapat menunjang sistem navigasi dari kapal agar dapat mengidentifikasi jalur pelayaran serta memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang berbahaya untuk berlayar sehingga dapat meminimalisir kecelakaan pelayaran yang kerap terjadi di perairan Indonesia.