📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 10 dokumenPENENTUAN KEDALAMAN PANETRASI DAN LAJU PELEMAHAN INTENSITAS OPTIK UNTUK DETEKSI BATIMETRI DARI CITRA SATELIT SPOT. (STUDI KASUS : PULAU SEMAK DAUN, KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA UTARA
Tujuan penelitian ini adalah menentukan kedalaman penetrasi (Depth of Penetration, DOP) sinar melalui kolom air dan laju pelemahan intensitas optik (k) menggunakan citra SPOT (Satellite Pour I’Observation de la Terre) pada Pulau Semak Daun, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini diawali dengan klasifikasi citra menjadi 10 kelas tutupan dasar perairan yang mempunyai jenis tutupan dasar perairan yang homogen, kemudian dilanjutkan dengan penentuan DOP dan k untuk setiap kelas yang terbentuk. Metodologi ini telah mereduksi kesalahan akibat perbedaan jenis tutupan dasar perairan. Penentuan DOP dan k dilakukan dengan dua metode yaitu metode grafis (interpretasi visual) dan metode Jupp. Hasil menunjukkan bahwa hanya band 1 yang dapat digunakan untuk mewakili nilai DOP dan k karena nilai k yang diperoleh tidak sesuai dengan teori. Metode grafis menghasilkan DOP sebesar 5,5 m dan k sebesar 0,0670 m-1 untuk kelas 1, DOP sebesar 5,5 m dan k sebesar 0,0575 m-1 untuk kelas 2, DOP sebesar 4,5 m dan k sebesar 0,0339 m-1 untuk kelas 3, dan DOP sebesar 5,5 m dan k sebesar 0,0453 m-1 untuk kelas 4. Metode Jupp menghasilkan DOP sebesar 14,2 m dan k sebesar 0,0703 m-1 untuk kelas 1, DOP sebesar 18,4 m dan k sebesar 0,0544 m-1 untuk kelas 2, DOP sebesar 16,4 m dan k sebesar 0,0611 m-1 untuk kelas 3, dan DOP sebesar 14,3 m dan k sebesar 0,0698 m-1 untuk kelas 4. Nilai DOP yang diperoleh untuk setiap kelas tutupan dasar perairan mempunyai akurasi yang bervariasi yaitu pada selang R2=7,7% sampai R2=68,1%.
EVALUASI TEKNIS KOMPARATIF METODE NCC DAN SGM UNTUK EKSTRAKSI DATA SPASIAL 3D DARI CITRA PLéIADES TRI-STEREO: STUDI KASUS BANDUNG RAYA
Pemanfaatan citra satelit resolusi sangat tinggi dalam pemetaan tiga dimensi (3D) terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan informasi spasial yang rinci untuk perencanaan wilayah, pemetaan perkotaan, serta pengelolaan lingkungan. Citra satelit Pléiades memiliki kemampuan akuisisi citra stereo dan tri-stereo yang memungkinkan rekonstruksi model 3D permukaan bumi melalui proses pencocokan citra. Proses ini menghasilkan data spasial 3D seperti point cloud dan Digital Surface Model (DSM). Kualitas model 3D yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh metode pencocokan citra yang digunakan karena setiap metode memiliki karakteristik algoritma yang berbeda sehingga menghasilkan variasi pada kepadatan titik, tingkat ketelitian, serta kontinuitas permukaan model. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menganalisis kinerja metode pencocokan citra dalam menghasilkan data spasial 3D yang representatif untuk kebutuhan pemetaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas data spasial 3D yang dihasilkan dari metode Normalized Cross Correlation (NCC) dan Semi Global Matching (SGM) pada citra satelit Pléiades tri-stereo di wilayah perkotaan serta mengidentifikasi karakteristik hasil yang dihasilkan oleh masing masing metode. Penelitian juga bertujuan mengevaluasi ketelitian model 3D yang dihasilkan serta menilai kesesuaiannya untuk merepresentasikan objek permukaan bumi pada lingkungan perkotaan yang memiliki kompleksitas objek yang tinggi. Pendekatan penelitian dilakukan melalui proses pengolahan citra satelit menggunakan perangkat lunak fotogrametri digital untuk menghasilkan model 3D berupa point cloud dan DSM. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis berdasarkan parameter kualitas model yang meliputi kepadatan titik, tingkat noise, serta kontinuitas permukaan model. Evaluasi ketelitian vertikal dilakukan dengan membandingkan nilai elevasi hasil model terhadap data referensi berupa titik kontrol tanah yang diperoleh melalui pengukuran lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode mampu menghasilkan data spasial 3D dari citra Pléiades tri-stereo, namun memiliki karakteristik performa yang berbeda. Evaluasi terhadap ketelitian vertikal menggunakan titik kontrol tanah menunjukkan bahwa metode SGM menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan metode NCC. Nilai RMSE vertikal yang dihasilkan metode SGM ii sebesar 0.372 m, sedangkan metode NCC menghasilkan nilai kesalahan yang lebih besar yaitu 0.861 m pada perangkat lunak Erdas dan 1.152 m pada perangkat lunak Catalyst. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan optimasi semi global yang digunakan pada metode SGM mampu menghasilkan estimasi elevasi yang lebih stabil dibandingkan metode NCC yang berbasis korelasi radiometrik lokal. Perbedaan performa kedua metode juga terlihat pada aspek kelengkapan data dan konsistensi geometri permukaan. Metode SGM menghasilkan model permukaan yang lebih kontinu dengan jumlah celah data yang lebih sedikit dibandingkan metode NCC. Pada area dengan tekstur citra yang lemah seperti jalan raya atau vegetasi rapat, metode NCC menunjukkan kegagalan pencocokan piksel yang menyebabkan terbentuknya kekosongan data pada model permukaan. Sebaliknya metode SGM mampu mempertahankan kontinuitas permukaan karena menggunakan agregasi biaya pencocokan dari berbagai arah sehingga lebih stabil terhadap variasi tekstur dan perubahan radiometrik pada citra. Dari sisi kepadatan titik, metode SGM juga menunjukkan nilai yang sedikit lebih tinggi dengan rata rata kepadatan sekitar 1.342 pts/m², sedangkan metode NCC menghasilkan kepadatan sekitar 1.268 hingga 1.340 pts/m². Selain perbandingan metode image matching, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan karakteristik representasi data spasial 3D dalam bentuk point cloud dan Digital Surface Model. Data point cloud mampu merepresentasikan geometri objek secara lebih rinci karena setiap titik menyimpan koordinat 3D secara langsung sehingga bentuk bangunan dan variasi elevasi objek dapat tergambar dengan lebih detail. Meskipun proses pembentukan point cloud memerlukan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan pembentukan model raster, representasi ini tetap lebih disarankan untuk pemetaan detail karena mampu mempertahankan informasi geometri objek secara lebih lengkap. Sebaliknya DSM lebih singkat untuk diproses dan lebih sesuai digunakan untuk analisis permukaan secara umum karena struktur datanya berbasis grid. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam evaluasi metode ekstraksi data spasial 3D berbasis citra satelit resolusi sangat tinggi pada wilayah perkotaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SGM dengan luaran data berupa point cloud memiliki potensi yang lebih baik untuk menghasilkan data spasial 3D yang kontinu, stabil, dan memiliki ketelitian vertikal yang lebih tinggi pada wilayah dengan variasi tutupan lahan yang kompleks di daerah Bandung Raya. Temuan ini dapat menjadi dasar dalam pemilihan metode image matching yang lebih sesuai untuk mendukung pemetaan 3D serta pengembangan pemodelan kota berbasis citra satelit resolusi tinggi.
PEMETAAN PERUBAHAN GARIS PANTAI DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI MELALUI CITRA SATELIT
Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Perubahan-perubahan ini dapat disebabkan oleh pasang surut, arus, gelombang, angin, intrusi air laut, runoff, pencemaran, ataupun kawasan continental shelf. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya fenomena abrasi dan sedimentasi yang dapat mengakibatkan adanya perubahan bentuk garis pantai. Kecamatan Muara Gembong yang termasuk dalam regional Kabupaten Bekasi, terletak di Pantai Utara Pulau Jawa. Letak geografisnya yang berada di kawasan pesisir menyebabkan Kecamatan Muara Gembong rentan terkena abrasi dan sedimentasi. Untuk itu, diperlukan penelitian mengenai perubahan garis pantai yang terjadi di sepanjang pesisir Kecamatan Muara Gembong. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan garis pantai melalui citra satelit LANDSAT-7 ETM+ multitemporal, yaitu data dari tahun 2000–2012. Citra tersebut diolah dengan dua macam metode penajaman visual citra, yakni ratioing dan algoritma BILKO agar terlihat perbedaan visual yang jelas antara daratan dan lautan. Dari citra yang telah diolah, dapat dilakukan digitasi garis pantai dari tahun ke tahun pada kedua metode. Hasil yang didapat dari kedua metode adalah adanya abrasi yang signifikan di wilayah pesisir Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Sederhana, yaitu seluas 139,05 Ha dan 91,65 Ha pada metode ratioing dan 141,56 Ha dan 103,82 Ha pada metode algoritma BILKO. Berdasarkan nilai total perubahan garis pantai, luas daerah Kecamatan Muara Gembong berkurang 346,54–349,56 Ha dari tahun 2000 sampai 2012.
ANALISIS PERUBAHAN LAHAN DAN PENURUNAN MUKA TANAH PASCA SEMBURAN LUMPUR PANAS SIDOARJO DENGAN METODE PENGINDERAAN JAUH DAN GPS
Semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo terjadi pertama kali pada tanggal 29 Mei 2006. Sudah 4 tahun berlalu namun lumpur panas tak kunjung berhenti meluap dari bawah permukaan bumi. Bencana ini menimbulkan berbagai dampak, baik yang terlihat secara fisik maupun tidak. Dampak yang terlihat secara fisik antara lain adanya genangan lumpur di atas permukaaan tanah, turunnya permukaan tanah, munculnya retakan dan bualan, serta pencemaran air dan udara. Sedangkan dampak yang tidak terlihat secara fisik antara lain meningkatnya pengangguran dan kriminalitas. Ketersediaan peta daerah terdampak sangatlah penting, untuk memperoleh informasi daerah mana saja yang terkena dampak akibat semburan lumpur panas Sidoarjo. Pada penelitian kali ini, peta daerah terdampak yang dibuat mencakup dampak perubahan lahan dan penurunan muka tanah. Identifikasi perubahan lahan dapat dilakukan dengan melakukan klasifikasi dari interpretasi citra satelit multitemporal. Sedangkan penurunan muka tanah dapat diukur dengan melakukan pengukuran GPS secara rutin setiap tahun untuk mendapatkan perubahan nilai penurunan tanah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa perubahan lahan hanya terjadi pada wilayah yang terkena genangan lumpur panas serta penurunan muka tanah terjadi secara luas hingga radius beberapa kilometer dari pusat semburan.
IDENTIFIKASI DAN DELINIASI AREA TUMPAHAN MINYAK BERDASARKAN HASIL PENGOLAHAN CITRA SATELIT MODIS (STUDI KASUS : LAUT TIMOR 2009)
Platform sumur minyak Montara yang terletak di Laut Timor dan dioperasikan oleh PTTEP Australasia mengalami kebocoran dan ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009. Tumpahan minyak mentah sebanyak 400 barrel per hari terjadi terus-menerus selama 10 minggu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Satelit optis, seperti Terra dan Aqua dengan sistem yang dilengkapi sensor MODIS yang mengamati bumi setiap hari, bisa digunakan untuk memantau, mendeteksi dan mengidentifikasi tumpahan minyak di Laut Timor. Tumpahan minyak memiliki kenampakan sebagai rona gelap pada citra. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi tumpahan minyak pada citra MODIS ini adalah dengan interpretasi visual, klasifikasi tak terbimbing dan algoritma fluorescence index. Hasil interpretasi visual dideliniasi secara manual sebagai daerah tumpahan minyak. Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi tak terbimbing tidak dapat digunakan untuk identifikasi tumpahan minyak sedangkan hasil algoritma fluorescence index dapat membedakan tumpahan minyak dengan wilayah sekelilingnya.
PERHITUNGAN LAJU ABRASI DAN SEDIMENTASI DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU MELALUI CITRA SATELIT LANDSAT
Fenomena abrasi dan sedimentasi merupakan hal yang sering terjadi pada wilayah pesisir di Indonesia. Abrasi dan sedimentasi dapat disebabkan oleh dinamika pantai maupun campur tangan manusia. Abrasi dan sedimentasi yang terjadi dapat memberikan dampak yang merugikan, seperti berkurangnya wilayah daratan dari suatu daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai tingkat abrasi dan sedimentasi yang tinggi pada wilayah pesisirnya adalah Kabupaten Indramayu. Untuk mencegah dampak merugikan yang ditimbulkan dari abrasi dan sedimentasi yang terjadi, perlu dilakukan penghitungan laju abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu.Pada penelitian ini, perhitungan laju abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu menggunakan citra Landsat pada tahun 2001, 2003, 2005, 2007, dan 2009 dengan enam (6) macam metode. Metode-metode tersebut adalah rationing, density slicing, spatial filtering, komposit RGB, algoritma AGSO, dan algoritma BILKO.Hasil perhitungan laju abrasi dan sedimentasi yang terjadi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2001 sampai 2009 memberikan nilai yang berbeda pada tiap metode yang digunakan. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perbedaan batas antara daratan dan lautan yang didefinisikan oleh masing-masing metode. Metode rationing dan algoritma BILKO pada pengolahan dengan menggunakan citra Landsat tahun 2009 memberikan hasil yang terbaik bila dibandingkan dengan survei garis pantai di Kabupaten Indramayu pada tahun 2010.
STUDI PERUBAHAN GARIS PANTAI DI MUARA CIMANUK INDRAMAYU TAHUN 2014-2024 BERDASARKAN CITRA SATELIT DAN SURVEI LAPANGAN MENGGUNAKAN DRONE
Muara Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu merupakan wilayah pesisir yang mengalami dinamika garis pantai signifikan akibat proses akresi dan abrasi, yang dipicu oleh kombinasi faktor oseanografi dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengestimasi perubahan garis pantai di Muara Cimanuk dari tahun 2014 hingga 2024 dan (2) menghitung laju perubahan serta luas area terkait proses erosi dan akresi. Metode yang digunakan mencakup analisis citra satelit Landsat 8 OLI dengan teknik Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) dan analisis garis pantai menggunakan Digital Shoreline Analysis System (DSAS). Selain itu, dilakukan survei lapangan menggunakan drone di dua area representatif, yaitu Pantai Waledan (akresi) dan Pantai Tiris (abrasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muara Cimanuk didominasi oleh akresi, dengan rata-rata pergeseran garis pantai sebesar 46,77 m dan laju perubahan mencapai 4,68 m/tahun. Secara keseluruhan, terjadi perubahan area daratan seluas 818,27 ha, terdiri dari akresi sebesar 515,12 ha dan abrasi sebesar 303,16 ha. Validasi spasial terhadap data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan penginderaan drone menunjukkan rata-rata Shoreline Change Envelope (SCE) antara 12–16 m, yang masih dalam batas toleransi resolusi citra satelit Landsat (30 m). Faktor oseanografi seperti pasang surut, topografi landai, dan arah gelombang dominan dari barat daya, serta konversi lahan pesisir menjadi tambak, turut memengaruhi pola sedimentasi dan abrasi di wilayah studi.
PEMUTAKHIRAN PETA RENCANA ZONASI WILAYAH DAN PESISIR PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemutakhiran Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemutakhiran tersebut berfokus pada pemutakhiran peta tematik persebaran terumbu karang pada kawasan konservasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode pemetaan menggunakan pengolahan citra Sentinel-2A. Hasil akhir menyajikan pemutakhiran Peta RZWP-3-K dan juga menunjukkan peta sebaran terumbu karang di kawasan konservasi sebesar 12.146.100 m^2 pada wilayah Belitung, 12.412.000 m^2 pada wilayah Bangka Selatan, 4.839.000 m^2 pada wilayah Bangka Tengah, 3.269.800 m^2 pada Belitung Timur, serta 461.900 m^2 pada wilayah Tuing. Hasil klasifikasi memperoleh nilai akurasi keseluruhan sebesar 73.82%.
PEMBUATAN PETA BATAS LAUT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SATELLITE DERIVED BATHYMETRY (SDB)
Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan luas laut lebih dari 3 juta km2. Laut menjadi bagian penting dalam aspek politik, ekonomi, dan Sosial Indonesia sehingga batas dari laut tersebut perlu ditetapkan dengan jelas. Umumnya batas laut tersebut ditentukan dengan melakukan survei lapangan, namun kegiatan ini memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Capstone ini membahas mengenai pembuatan peta batimetri menggunakan metode Remote Sensing Sattelite Derived Bathymetry (SDB) rasio logaritmik Stumpf. Dari kedalaman yang dihasilkan selanjutnya akan dilakukan delineasi garis pantai saat Lowest Astronomical Tide (LAT) agar didapatkan garis pangkal normal sebagai dasar penentuan Batas Laut Negara. Selain itu juga dilakukan pengolahan data citra satelit menggunakan algoritma Normalized Difference Water Index (NDWI) dan data slope dari DEMNAS untuk mendapatkan garis pantai pada saat Highest Astronomical Tide (HAT). Garis pantai pada saat HAT ini selanjutnya dilakukan buffer sejauh 12 Mil Laut untuk mendapatkan Batas Kewenangan Provinsi di Laut. Citra yang digunakan dalam capstone ini adalah citra SPOT6, SPOT7, dan Sentinel 2A. Untuk data training dan validasi dalam metode SDB digunakan titik kedalaman dari peta laut yang dikeluarkan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (PUSHIDROSAL). Dari proses pengolahan tersebut, didapatkan 3 buah produk, yaitu Peta Batimetri, Peta Garis Pangkal, dan Peta Batas Kewenangan Provinsi di Laut. Dari Peta Batimetri, didapatkan kualitas SDB dengan korelasi bervariasi dari 0.605-0.763, RMSE 5.614 m-8.219 m, dan MAE 4.66 m-6.882 m. Dari Peta Batas Kewenangan Provinsi di Laut, dilakukan pengujian terhadap garis pantai HAT dan didapatkan nilai RMSE terhadap garis refrensi sebesar 21.122 m dan MAE sebesar 15.444 m. Dari peta garis pangkal, dilakukan pengujian terhadap Titik Dasar No.046A, dan didapatkan adanya pergeseran garis pangkal sebesar 156 m. Dari hasil uji produk, di ambil kesimpulan bahwa metode SDB dapat digunakan untuk mendapatkan kedalaman dan melakukan monitoring garis pangkal dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan survei lapangan. Metode analisis NDWI juga dapat digunakan untuk mendapatkan garis pantai saat HAT dengan ketelitian yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai dasar penentuan batas kewenangan provinsi di laut. Metode-metode ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan melakukan survei lapangan.
PENENTUAN BATAS LAUT MENGGUNAKAN METODE SATELLITE DERIVED BATHYMETRY
Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan luas laut lebih dari 3 juta km2. Laut menjadi bagian penting dalam aspek politik, ekonomi, dan Sosial Indonesia sehingga batas dari laut tersebut perlu ditetapkan dengan jelas. Umumnya batas laut tersebut ditentukan dengan melakukan survei lapangan, namun kegiatan ini memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Capstone ini membahas mengenai pembuatan peta batimetri menggunakan metode Remote Sensing Sattelite Derived Bathymetry (SDB) rasio logaritmik Stumpf. Dari kedalaman yang dihasilkan selanjutnya akan dilakukan delineasi garis pantai saat Lowest Astronomical Tide (LAT) agar didapatkan garis pangkal normal sebagai dasar penentuan Batas Laut Negara. Selain itu juga dilakukan pengolahan data citra satelit menggunakan algoritma Normalized Difference Water Index (NDWI) dan data slope dari DEMNAS untuk mendapatkan garis pantai pada saat Highest Astronomical Tide (HAT). Garis pantai pada saat HAT ini selanjutnya dilakukan buffer sejauh 12 Mil Laut untuk mendapatkan Batas Kewenangan Provinsi di Laut. Citra yang digunakan dalam capstone ini adalah citra SPOT6, SPOT7, dan Sentinel 2A. Untuk data training dan validasi dalam metode SDB digunakan titik kedalaman dari peta laut yang dikeluarkan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (PUSHIDROSAL). Dari proses pengolahan tersebut, didapatkan 3 buah produk, yaitu Peta Batimetri, Peta Garis Pangkal, dan Peta Batas Kewenangan Provinsi di Laut. Dari Peta Batimetri, didapatkan kualitas SDB dengan korelasi bervariasi dari 0.605-0.763, RMSE 5.614 m-8.219 m, dan MAE 4.66 m-6.882 m. Dari Peta Batas Kewenangan Provinsi di Laut, dilakukan pengujian terhadap garis pantai HAT dan didapatkan nilai RMSE terhadap garis refrensi sebesar 21.122 m dan MAE sebesar 15.444 m. Dari peta garis pangkal, dilakukan pengujian terhadap Titik Dasar No.046A, dan didapatkan adanya pergeseran garis pangkal sebesar 156 m. Dari hasil uji produk, di ambil kesimpulan bahwa metode SDB dapat digunakan untuk mendapatkan kedalaman dan melakukan monitoring garis pangkal dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan survei lapangan. Metode analisis NDWI juga dapat digunakan untuk mendapatkan garis pantai saat HAT dengan ketelitian yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai dasar penentuan batas kewenangan provinsi di laut. Metode-metode ini memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan melakukan survei lapangan.