📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 28 dokumenANALISIS POLA SPASIAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI DAYA BELI MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA BARAT
Daya beli masyarakat berfungsi sebagai indikator krusial yang merefleksikan tingkat kesejahteraan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan barang maupun jasa. Variasi karakteristik ekonomi antarwilayah menyebabkan adanya perbedaan daya beli masyarakat. Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, memperlihatkan dinamika ekonomi yang cukup kompleks. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan PDRB per Kapita ADHK, inflasi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan TPT di setiap kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pola spasial daya beli masyarakat, PDRB per Kapita ADHK, inflasi, Gini Ratio, dan TPT serta menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut terhadap daya beli masyarakat di kabupaten/kota Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2012–2025 dalam bentuk unbalanced panel. Analisis spasial dilakukan menggunakan Global Moran’s I dan Moran Scatter Plot, sedangkan hubungan antarvariabel dievaluasi menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, model yang paling sesuai adalah FEM. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat memiliki pola spasial yang signifikan menurut Global Moran’s I, yang didukung pula oleh pengelompokan wilayah dalam Moran Scatter Plot menjadi klaster HH, HL, LH, dan LL. Sebaliknya, PDRB per Kapita ADHK, inflasi, dan Gini Ratio tidak menunjukkan pola spasial yang signifikan, meskipun Moran Scatter Plot masih mampu mengidentifikasi variasi pola lokal di masing-masing kuadran. Adapun TPT memperlihatkan pola spasial signifikan dengan terbentuknya klaster wilayah yang memiliki karakteristik ketenagakerjaan serupa. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa PDRB per Kapita ADHK dan Gini Ratio berdampak positif terhadap daya beli masyarakat, sedangkan inflasi dan TPT memberikan pengaruh negatif. Secara keseluruhan, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dengan nilai Adjusted R² sebesar 67,89%. Penelitian ini memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan kajian ekonomi wilayah melalui integrasi analisis spasial dan regresi data panel, serta menyediakan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, pengendalian inflasi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.
ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DALAM KONTEKS URBANISASI CEPAT: ANALISIS KETERKAITAN SPASIAL ANTARA KETERSEDIAAN LAHAN SAWAH DAN PERLUASAN KAWASAN TERBANGUN DI KABUPATEN KARAWANG
Perkembangan kawasan terbangun yang pesat di Kabupaten Karawang sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Barat berpotensi meningkatkan alih fungsi lahan sawah dan memengaruhi keberlanjutan sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika lahan sawah, perkembangan kawasan terbangun, keterkaitan spasial antara keduanya, serta mengevaluasi kesesuaian kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus melalui analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), memanfaatkan data tutupan lahan Map Biomas Indonesia, Global Human Settlement Layer (GHSL), data statistik pertanian dan kependudukan, serta dokumen RTRW dan LP2B Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2000–2024 terjadi penurunan luas lahan sawah yang diikuti peningkatan kawasan terbangun, terutama pada wilayah perkotaan dan koridor industri. Analisis spasial menunjukkan adanya keterkaitan antara perkembangan kawasan terbangun dengan penurunan lahan sawah, sementara evaluasi LP2B menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan yang ditetapkan masih sesuai dengan kondisi eksisting, meskipun terdapat beberapa kawasan yang telah berkembang menjadi kawasan terbangun. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan implementasi kebijakan perlindungan lahan sawah dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
STRATEGI MITIGASI RISIKO BANJIR TERHADAP KERENTANAN BANGUNAN BERBASIS GIS DAN KAPASITAS ADAPTIF STUDI KASUS: DESA CITEUREUP, DAYEUHKOLOT
Banjir masih menjadi salah satu ancaman bencana yang paling sering dihadapi masyarakat Indonesia, dan Desa Citeureup di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu wilayah yang secara rutin mengalaminya. Diapit tiga aliran sungai dan berada di dataran rendah Cekungan Bandung, wilayah ini nyaris tidak pernah luput dari genangan setiap musim hujan tiba. Kajian kerentanan banjir yang ada selama ini kebanyakan masih dilakukan pada skala kawasan atau administratif, sehingga variasi kondisi antar bangunan yang sebenarnya cukup beragam justru tidak terlihat. Padahal, dua rumah yang bersebelahan bisa memiliki tingkat ketahanan yang jauh berbeda terhadap banjir, tergantung material, ketinggian lantai, riwayat perbaikan, maupun kesiapan penghuninya untuk beradaptasi. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan fisik hunian terhadap banjir di Desa Citeureup berdasarkan karakteristik bangunan, kondisi lingkungan, dan analisis spasial menggunakan GIS, mengidentifikasi tingkat ketangguhan eksisting hunian terhadap banjir, yang mencakup kapasitas bertahan, tingkat kerusakan, kecepatan pemulihan, dan kesiapan adaptasi bangunan serta merumuskan rekomendasi strategi peningkatan resiliensi hunian terhadap banjir yang sesuai dengan tingkat kerentanan, tingkat resiliensi eksisting, dan hasil analisis spasial GIS di Desa Citeureup. Penelitian ini memadukan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu rangkaian desain sekuensial eksplanatori. Seluruh 45 unit bangunan di RT 01 dijadikan objek kajian dengan teknik total sampling, mengingat jumlah populasinya yang relatif kecil sehingga memungkinkan untuk diteliti secara menyeluruh. Untuk menjawab tujuan pertama, tingkat kerentanan bangunan dinilai melalui empat belas parameter yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu kondisi bangunan, kondisi lingkungan, dan kondisi banjir. Setiap parameter diklasifikasikan dan diberi skor, kemudian dibobot berdasarkan penilaian sejumlah pakar, lalu digabungkan melalui teknik weighted overlay hingga menghasilkan Indeks Kerentanan (VI). Untuk menjawab tujuan kedua, tingkat ketangguhan eksisting dinilai dari empat sisi, yaitu kapasitas bangunan bertahan, tingkat kerusakan, kecepatan pemulihan, dan kesiapan adaptasi, yang kemudian membentuk Indeks Resiliensi (RI). Hubungan antara VI dan RI diuji dengan korelasi Spearman untuk melihat sejauh mana kerentanan fisik berkaitan dengan resiliensi eksisting, sedangkan pola-pola dari hasil wawancara digali lebih dalam melalui hierarchical cluster analysis menggunakan JMP. Hasil dari kedua tahap tersebut kemudian menjadi dasar bagi tujuan ketiga, yaitu perumusan rekomendasi strategi peningkatan resiliensi, yang selanjutnya divalidasi bersama tujuh validator dari kalangan warga dan akademisi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan.Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar rumah di RT 01 secara fisik cukup rentan, terutama karena ketinggian lantai yang rendah dan mayoritas bangunan hanya satu lantai sehingga ruang evakuasi vertikal terbatas. Dari sisi material, dinding, lantai, dan struktur bangunan justru sudah relatif tahan air, sehingga kerentanan yang muncul lebih banyak dibentuk oleh faktor arsitektural ketimbang kualitas material itu sendiri. Kondisi lingkungan pun turut memperberat keadaan, karena topografi yang datar, tanah dengan daya serap rendah, serta permukiman padat tanpa ruang terbuka membuat air sulit surut dengan cepat. Secara keseluruhan, tingkat kerentanan wilayah ini berada pada kisaran sedang hingga tinggi, sedangkan tingkat ketangguhan eksistingnya bertahan pada level menengah, dengan kesiapan adaptasi sebagai dimensi paling lemah. Ketika VI dan RI diuji korelasinya, diperoleh nilai rho -0,4415 dengan p = 0,0030, yang berarti hubungan keduanya signifikan secara statistik meskipun tidak terlalu kuat, sehingga mengonfirmasi bahwa resiliensi rumah tangga tidak semata ditentukan oleh kondisi fisik bangunan, melainkan juga oleh faktor sosial dan kesiapan adaptif penghuninya. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi strategi mitigasi disusun sesuai karakteristik masing-masing kelompok rumah, dengan strategi berbasis modal sosial, seperti gotong royong dan pembentukan tim siaga banjir RT, mendapat penilaian kelayakan paling tinggi dari para validator. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan penilaian kerentanan dan resiliensi pada skala bangunan individual dengan proses perumusan rekomendasi strategi yang divalidasi langsung bersama masyarakat, dalam satu kerangka analisis GIS yang jarang ditemukan pada kajian sejenis di kawasan Cekungan Bandung. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode skoring manual dengan pembobotan pakar tetap mampu menghasilkan gambaran kerentanan dan resiliensi yang informatif, sekaligus menawarkan model rekomendasi strategi peningkatan resiliensi yang berpotensi diterapkan pada permukiman padat rawan banjir lain di Indonesia.
IDENTIFIKASI HUBUNGAN KEBERADAAN BLUE-GREEN INFRASTRUCTURE TERHADAP INTENSITAS FENOMENA URBAN HEAT ISLAND DI KOTA BANDUNG
Urbanisasi yang tinggi di Kota Bandung mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan lingkungan fisik kota karena meningkatnya lahan tertutup. Tutupan lahan perkotaan dapat menyerap radiasi yang tinggi yang berdampak terhadap peningkatan suhu permukaan, yang dapat menimbulkan fenomena Urban Heat Island (UHI). Sebagai upaya mitigasi efek UHI, Blue-Green Infratsructure dinilai memiliki efek pendinginan terhadap iklim mikro perkotaan, namun hubungan keduanya belum banyak dieksplorasi untuk kasus Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan peran BGI terhadap fenomena UHI yang terjadi di Kota Bandung. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Analisis Land Surface Temperature (LST) dilakukan dengan menggunakan citra Landsat dengan metode Single Channel Algorithm. Pemetaan terhadap LST dilakukan untuk mendapatkan intensitas UHI dengan klasifikasi Urban Thermal Variance Field Index (UTFVI). Untuk identifikasi BGI dilakuakn dengan menggunakan citra Sentinel-2 dengan metode supervised classification. Terakhir, hubungan antara keberadaan BGI dengan intenitas UHI dianalisis dmelalui korelasi pearson, analisis regresi linear, dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil pemetaan LST menunjukan perubahan rata-rata suhu permukaan sebesar 4,18ºC dalam 20 tahun terakhir (2005-2025) dengan tahun 2025 suhu permukaan mencapai 29,44°C dan diprediksi akan meningkat 1-2°C pada tahun 2035. Intensitas UHI diidentifikasi dengan menggunakan UTFVI, didapatkan sebanyak 82 kelurahan di Kota Bandung mengalami intensitas UHI tinggi atau klasifikasi UTFVI ‘strongest’. Kota Bandung memiliki luas BGI sebesar 4.616,18 hektar (28%). Hasil analisis hubungan menunjukan korelasi yang kuat dengan hubungan negatif antara keberadaan BGI dengan UHI dan LST. Selain itu, hasil regresi linear menunjukan hubungan negatif yang diberikan oleh proporsi BGI terhadap UTFVI dan UHI dengan R² 76%. Terakhir, hasil GWR menunjukan Local R² dan koefisien yang berbeda-beda tiap kelurahan dengan sifat hubungan negatif.
ANALISIS DISTRIBUSI KEPADATAN PENDUDUK MENGGUNAKAN CITRA QUICKBIRD DENGAN METODA LAND USE DENSITY
Kependudukan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk pertumbuhan pembangunan. Dalam suatu perencanaan wilayah/kota, aspek kependudukan sangat penting karena perencanaan tersebut memang berawal dan kembali kepada penduduk itu sendiri. Untuk mendukung hal tersebut perlu informasi yang jelas mengenai distribusi kepadatan penduduk baik tekstual maupun spasial. Saat ini penyajian data jumlah penduduk yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik) masih bersifat homogen. Data jumlah penduduk yang dihitung dan disajikan masih berdasarkan wilayah administrastif, sehingga distribusi kepadatan penduduk yang digambarkan belum bisa mewakili keadaan yang sebenarnya. Pemanfaatan citra satelit Quickbird bisa digunakan sebagai solusi untuk menggambarkan distribusi kepadatan penduduk. Citra Quickbird yang memiliki ketelitian yang cukup tinggi mampu untuk mengidentifikasi permukiman dengan baik yang digunakan sebagai indikator untuk menganalisis distribusi kepadatan penduduk. Dengan menggunakan prinsip land use density, maka pola permukiman yang diidentifikasi bisa digunakan untuk mengambarkan distribusi kepadatan penduduk. Peta distribusi kepadatan penduduk yang didapatkan tidak lagi merupakan peta yang sifatnya homogen dengan terbatas pada wilayah administrasinya saja tetapi sudah bisa mewakili kondisi sebenarnya.
PENGARUH MORFOLOGI PERKOTAAN DAN AKTIVITAS SOSIO-EKONOMI TERHADAP SIKLUS HARIAN SUHU PERMUKAAN PADA ZONA FUNGSIONAL DI KAWASAN PERKOTAAN DKI JAKARTA
Pesatnya urbanisasi mendorong transformasi lingkungan perkotaan beriklim tropis yang memperparah fenomena Urban Heat Island (UHI). Namun, pemahaman mengenai variasi Land Surface Temperature (LST) berdasarkan fungsi kawasan dan dinamika hariannya masih terbatas, khususnya di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh morfologi perkotaan dan aktivitas sosio-ekonomi terhadap siklus harian LST berdasarkan Urban Functional Zone (UFZ) di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan eksplanatif dengan blok UFZ sebagai satuan analisis. Data yang digunakan meliputi LST dari ECOSTRESS (Juni–Oktober 2025), variabel morfologi 2D dan 3D dari Sentinel-2A, Google Open Building, dan CHMv2, serta indikator sosioekonomi dari WorldPop dan SDGSAT-1. Pemodelan Ordinary Least Squares (OLS), Geographically Weighted Regression (GWR), dan Multiscale Geographically Weighted Regression (MGWR) digunakan pada studi ini untuk melihat pengaruh variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LST siang hari membentuk pola clustering dengan konsentrasi panas pada kawasan industri dan permukiman padat di bagian utara Jakarta, sedangkan pada malam hari terbentuk gradien suhu utara–selatan dengan kawasan pesisir sebagai pusat retensi panas. Variasi LST pada siang hari dipengaruhi terutama oleh kepadatan penduduk yang diperkuat oleh dominasi karakteristik material terbangun, sementara pada malam hari faktor sosio-ekonomi menjadi pengendali utama melalui pelepasan panas antropogenik. Model MGWR secara konsisten memberikan kinerja terbaik dengan nilai R² mencapai 0,94, yang mengindikasikan adanya heterogenitas spasial dalam pengaruh morfologi perkotaan dan aktivitas sosio-ekonomi terhadap LST. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi UHI di Jakarta perlu dirancang secara spesifik sesuai karakteristik zona fungsional serta mempertimbangkan perbedaan mekanisme pembentukan suhu antara periode siang dan malam hari.
OPTIMISASI ZONA POTENSI PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PESISIR PANTAI DAN LAUT PULAU JAWA BAGIAN BARAT
Pemanfaatan peta zona potensi penangkapan ikan di Indonesia mulai banyak digunakan oleh nelayan untuk keperluan penangkapan ikan, tetapi pemanfaatan peta tersebut masih belum optimal. Peta zona potensi penangkapan ikan perlu ditunjang dengan adanya model optimisasi peta zona potensi penangkapan ikan yang dapat memperkirakan rute/jalur pelayaran kapal/perahu nelayan yang paling efektif dan efisien dalam melakukan penangkapan ikan di zona potensi penangkapan ikan. Hasil penelitian ini menunjukan dengan menambahkan faktor penghambat yaitu kecepatan angin dan tinggi gelombang memiliki pengaruh yang signifikan pada perkiraan pendapatan yang didapat nelayan dan waktu tempuh nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
PERENCANAAN PENGENDALIAN BANJIR DAS MELAYU KOTA BIMA, NUSA TENGGARA BARAT
Banjir sering menjadi persoalan bagi masyarakat, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Bima. DAS Melayu merupakan salah satu area yang sering mengalami permasalahan banjir. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas alur sungai yang tidak memadai untuk menampung debit puncak, pengaruh karakteristik lahan dengan infiltrasi rendah, tingginya curah hujan, serta letak geografis di kawasan pesisir yang berpotensi terdampak arus balik air laut (back water). Tugas akhir ini bertujuan untuk merencanakan sistem pengendalian banjir yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Metodologi penelitian menggunakan data sekunder yang dianalisis secara hidrologi dan hidraulika. Analisis hidrologi dilakukan untuk menghitung debit banjir rencana dengan bantuan perangkat lunak Excel dan QGIS. Selanjutnya, analisis hidraulika untuk memodelkan genangan dan mengevaluasi alternatif solusi penanganan banjir dilakukan menggunakan perangkat lunak HEC-RAS. Dari beberapa alternatif yang dimodelkan, solusi kombinasi antara normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman (parapet) menjadi pilihan optimal. Hasil pemodelan menunjukan bahwa penerapan solusi kombinasi ini mampu mereduksi volume banjir rencana secara signifikan, yaitu sebesar 71.18%. Oleh karena itu, alternatif terpilih direkomendasikan sebagai solusi teknis yang komprehensif untuk pengendalian banjir di DAS Melayu dengan estimasi total biaya konstruksi sebesar sebesar Rp90.447.109.213,36.
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN METODE UNIT LINGKUNGAN TERKECIL MENGGUNAKAN CITRA SATELIT QUICKBIRD (STUDI KASUS : KECAMATAN KIARACONDONG DAN KECAMATAN ANTAPANI)
Penduduk merupakan sebuah elemen penting dalam pembangunan di suatu negara. Karena sasaran dari sebuah pembangunan selalu ditujukan untuk kepentingan penduduk. Untuk itu, diperlukan sebuah analisis dan kajian yang baik untuk mengambil kebijakan yang berkaitan tentang permasalahan kependudukan. Kebutuhan akan data kependudukan yang bersifat terperinci dan detail mutlak dibituhkan untuk membantu dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan data kepedudukan yang disediakan oleh BPS yaitu berupa sensus penduduk cenderung homogen dan kurang informatif. Penggunaan citra satelit untuk membantu pengambilan kebijakan dalam permasalahan kependudukan dapat memberikan gambaran secara spasial dan terperinci. Citra satelit quickbird memiliki resolusi spasial yang tinggi. Hasil pengolahan dari citra satelit quickbird dapat dengan mudah mengidentifikasi unit-unit dan blok-blok pemukiman. Blok pemukiman ini dipisahkan dari blok non-pemukiman sehingga kita mendapatkan unit lingkungan pemukiman. Dengan menggunakan metode unit lingkungan, citra satelit diolah sehingga didapatkan peta unit lingkungan yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama (luas, warna, bentuk, karakteristik, dll). Data sampel dari hasil survey lapangan digunakan untuk mengetahui kepadatan dari tiap unit lingkungan . Sehingga jumlah penduduk tiap unit lingkungan dapat diketahui besarnya. Hasil dari pengolahan citra ini dapat memberikan informasi tentang distribusi kepadatan dan informasi jumlah penduduk yang lebih detail pada tiap blok perumahan.
PENURUNAN DIGITAL TERRAIN MODEL DARI DATA DIGITAL SURFACE MODEL MENGGUNAKAN SIMPLE MORPHOLOGICAL FILTER
DTM (Digital Terrain Model) merupakan suatu model permukaan digital yang memiliki informasi mengenai permukaan tanah sedangkan DSM (Digital Surface Model) memiliki informasi tentang permukaan tanah beserta objek yang ada seperti bangunan dan vegetasi. Untuk menghasilkan suatu DTM, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menurunkan data DSM. Proses penurunan ini terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode image-based dan metode range-based. Metode image-based berlaku jika data yang digunakan untuk proses penurunan tersebut berdasarkan metode fotogrametri sedangkan metode range-based berlaku jika data yang digunakan berasal dari laser scanner atau LIDAR. Karena data DSM masih memiliki fitur selain tanah, maka perlu dilakukan suatu metode untuk menghilangkan fitur tersebut. Metode ini disebut juga DSM filtering. SMRF (Simple Morphological Filter) merupakan salah satu metode DSM filtering yang bertujuan untuk melakukan proses klasifikasi permukaan secara otomatis pada data DSM yang dihasilkan melalui pengolahan metode range-based. Hasil klasifikasi tersebut adalah suatu pengamatan dapat diklasifikasikan sebagai tanah atau bukan tanah Dengan menggunakan beberapa parameter seperti window, slope, cell size, dan elevation threshold, maka fitur bukan tanah dapat dihilangkan. Pada penelitian ini, SMRF digunakan pada data DSM di lokasi ITB Jatinangor dan ITB, dengan data DSM yang berasal dari pengolahan metode image-based. Hasilnya menunjukkan bahwa proses SMRF dapat menghasilkan DTM pada daerah penelitian ITB Jatinangor dan ITB. Validasi dengan menggunakan data terestris dilakukan pada DTM daerah penelitian ITB Jatinangor yang menghasilkan RMSE sebesar 1.668 m.
ANALISIS PERUBAHAN PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR KECAMATAN PANGKAJENE, KABUPATEN PANGKEP, PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA TAHUN 2010-2012 TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Pangkajene merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Pantai Selat Makassar dan merupakan kawasan pesisir yang spesifik dan rentan terhadap perubahan lingkungan fisik dikarenakan wilayah pesisir merupakan pusat aktivitas kegiatan perekonomian. Kecamatan ini setiap tahun mengalami pembangunan dan mengakibatkan beberapa perubahan pemanfaatan lahan. Perubahan pemanfaatan lahan harus diusahakan tidak mengorbankan kepentingan umum, tidak saling mengganggu penggunaan lahan sekitarnya, memenuhi asas keberlanjutan, memperhatikan asas keadilan, dan sesuai dengan arahan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan lahan dengan menampilkan visualisasi perubahan dan kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) berupa peta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah melakukan pengolahan data spasial dan data tekstual. Pengolahan data spasial dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Sistem Informasi Geografik (SIG) dan data tekstual dengan perangkuman data. Hasil pengolahan data berupa peta perubahan penggunaan lahan, kesesuaian penggunaan lahan, dan dokumen yang mendukung analisis. Hasil peta perubahan penggunaan lahan tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa sebesar 5,93 Ha atau 0,13% dari total luas wilayah Kecamatan Pangkajene mengalami perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada tahun 2010-2012 merupakan konversi lahan pertanian menjadi permukiman, dimana perubahan penggunaan lahan sebesar 5,67 Ha tidak sesuai dengan RTRW. Penggunaan lahan tahun 2012 yang sesuai dengan RTRW sebesar 2595,29 Ha atau 56,82% dari total luas wilayah Kecamatan Pangkajene. Kesesuaian penggunaan lahan harus terus ditingkatkan agar tidak mengganggu rencana pembangunan daerah tersebut. Peningkatan kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan.
SURVEI HIDROGRAFI UNTUK PERENCANAAN DERMAGA DALAM USAHA TRANSPORTASI HASIL PERTAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS : SUNGAI KELAI, BERAU, KALIMANTAN TIMUR)
Pemerintah telah mewajibkan seluruh perusahaan batubara untuk membawa hasil batubaranya melalui jalur tersendiri, dikarenakan infrastruktur umum tidak dapat menampung kendaraan-kendaraan pengangkut hasil tambang yang ukuran dan muatannya sangat besar. Jika transportasi batubara tersebut dipaksakan menggunakan jalur umum akan merusak dan membuat kapasitas infrastruktur umum melewati batas. Atas dasar tersebut, Perusahaan PT Beraucoal memanfaatkan jalur sungai untuk mendistribusikan hasil tambang batubaranya. Pada studi kasus ini, penelitian dilakukan di sungai Kelai Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang akan dibuka blok pertambangan baru di daerah Parapatan. Masalah yang dihadapi adalah Sungai Kelai merupakan sungai yang dangkal sehingga sulit untuk mengoperasikan tongkang, sehingga direncakanlah sungai Kelai sebagai jalur penyeberangan kendaraan-kendaraan pengangkut batubara yang dapat dihubungkan dengan blok Binungan 1-4. Penelitian yang dilakukan mencakup pengamatan tinggi muka air sungai selama 29 hari dan survei batimetri yang dilakukan menurut SP 44 IHO orde 1B bersamaan dengan pengamatan tinggi muka air sungai untuk koreksi. Dari hasil survei batimetri diperoleh ketinggian sungai sehingga dapat direncanakan lokasi dermaga yang akan dibangun untuk mendukung distribusi batubara.
IDENTIFIKASI DAERAH RISIKO TSUNAMI WILAYAH PANGANDARAN BERDASARKAN KERENTANAN DAN BAHAYA DENGAN MEMODIFIKASI DATA TATA GUNA LAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK
Secara geografis, Indonesia berada di beberapa jalur patahan atau tumbukan antar lempeng antara lain, lempeng Eurasia dan Indo-Australia Indonesia. Akibatnya, Indonesia menjadi rawan terhadap bencana gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di lautan berpotensi menyebabkan tsunami. Dalam kurung waktu kurang dari 10 tahun terakhir, tsunami di Indonesia telah merenggut ratusan ribu korban jiwa di Aceh pada tahun 2004 dan pada tahun 2006 di Pangandaran tepatnya tanggal 17 Juli yang merenggut ratusan korban jiwa. Pangandaran merupakan daerah rawan terjadinya bencana gempa yang berpotensi tsunami. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan analisis daerah bahaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan data satelit dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Bahaya tsunami dilihat dari data ketinggian gelombang tsunami yang telah terjadi, sedangkan kerentanan tsunami dilihat dari kondisi fisik, sosial kependudukan, dan ekonomi. Dari kondisi-kondisi tersebut maka dapat dilakukan analisis risiko tsunami yang berguna dalam mitigasi bencana sehingga dapat meminimalisasi korban jiwa dan kerugian materi.
PEMETAAN DAMPAK AKIBAT PENURUNAN MUKA TANAH DI WILAYAH JAKARTA
Penurunan muka tanah merupakan fenomena yang banyak terjadi di kota – kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang. Penurunan muka tanah di Wilayah Jakarta diduga disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebih, kompaksi alamiah, beban bangunan dan pengaruh tektonik. Penurunan muka tanah di Wilayah Jakarta juga ternyata berpotensi menimbulkan dampak kerugian seperti kerusakan pada bangunan, infrastruktur, dan memperparah genangan banjir. Dalam tugas akhir ini akan dicoba dilakukan pemetaan dampak dari penurunan muka tanah di wilayah Jakarta. Dampak penurunan tanah telah teridentifikasi seperti retakan pada dinding bangunan, atap rumah yang turun, terjadi indudansi air laut atau rob, kerusakan infrastruktur, dan memperparah genangan banjir. Daerah yang mengalami beberapa kerusakan akibat penurunan muka tanah ini seperti Penjaringan, Tanjung Priok, Cengkareng, Cakung, Kelapa Gading, Pademangan, dan Taman Sari. Sebagai background peta pemetaan dampak penurunan tanah dibuat peta zonasi penurunan tanah di Jakarta yang diperoleh dari hasil pemantauan menggunakan teknologi GPS dan Sipat Datar dari tahun 2000 sampai dengan 2011 . Hasil pengolahan data GPS dan Sipat datar menunjukkan pada periode tahun 2000 sampai 2011 beberapa daerah di Wilayah Jakarta telah mengalami penurunan muka tanah sebesar 1 cm sampai 1,7 m yang bervariasi baik secara spasial maupun temporal. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh proses kompaksi alamiah dan beban bangunan. Penurunan muka tanah yang paling besar dialami oleh daerah - daerah yang mengalami penurunan muka airtanah yang besar pula seperti Penjaringan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Cakung, Jakarta Timur. Pemantauan terhadap penurunan muka tanah beserta pemetaan dampaknya ini diharapkan dapat berguna untuk pengaturan pengambilan airtanah, pengendalian banjir, konservasi lingkungan, serta pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur.
ANALISIS KORELASI KONDISI JALUR SEPEDA TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS BIKE-SHARING BOSEH DI KOTA BANDUNG
Dalam tujuan pengembangan transportasi aktif di Kota Bandung, BOSEH diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai moda transportasi pendek atau pengumpan (feeder) dengan tujuan mengurai kemacetan di Kota Bandung. Namun, sejak pelaksanaannya, penggunaan BOSEH cenderung stagnan dan belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pergeseran moda transportasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi eksisting fasilitas BOSEH dan lajur sepeda, menganalisis tingkat pelayanan lajur sepeda melalui metode Bicycle Level of Service (BLOS), serta mengkaji hubungan kualitas lajur terhadap penggunaan BOSEH. Selain itu, dilakukan pula analisis spasial untuk mengidentifikasi keterkaitan pola aktivitas di sekitar stasiun terhadap distribusi trip BOSEH, serta pengumpulan persepsi masyarakat untuk mengetahui tantangan dan potensi pengembangan sistem ini. Dari analisis-analisis yang dilakukan, jumlah perjalanan bike-sharing BOSEH tidak secara signifikan dipengaruhi oleh skor BLOS yang merupakan representasi dari kualitas lajur sepeda, begitu juga dengan titik minat (Point of Interest) di sekitar kawasan stasiun. Perjalanan bike-sharing BOSEH masih didominasi dengan kegiatan rekreasional yang tidak memiliki destinasi spesifik yang diduga sebagai penyebab fenomena perjalanan looping yakni sebesar 42% dari total perjalanan bike-sharing BOSEH. Kualitas lajur sepeda juga masih terbatas, dengan mayoritas berupa marka jalan tanpa pemisah fisik dan kondisi perkerasan yang variatif. Persepsi masyarakat mendukung potensi BOSEH yang terintegrasi dengan lajur sepeda sebagai moda ramah lingkungan, namun menyoroti keterbatasan dalam promosi, fasilitas, dan integrasi dengan sistem transportasi publik.