📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen

BRIDGING THE GAP: REIMAJINASI KOMPLEKS PARLEMEN SEBAGAI CIVIC COMMONS BAGI MASYARAKAT SIPIL

Meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menjadi salah satu persoalan demokrasi yang menahun di Indonesia. Gedung Parlemen yang dibangun bukan untuk kepentingan diskusi publik – melainkan sebagai persiapan Konferensi Asia Afrika Baru (CONEFO) – kini berkembang menjadi bangunan yang semakin dicirikan oleh keterpisahan fisik, visual, dan simbolik dengan masyarakat akibat penerapan sistem keamanan yang ketat, aksesibilitas yang terbatas, serta organisasi ruang yang berorientasi ke dalam. Kondisi tersebut memperkuat persepsi parlemen sebagai institusi pemerintahan yang eksklusif, sehingga membatasi interaksi publik dan memperlemah hubungan antara negara dengan masyarakat sipil. Indikator Politik pada Januari 2025 juga menempatkan DPR di peringkat ke-10 dari 11 lembaga dalam hal kepercayaan publik. Proyek ini mengusulkan reimajinasi pada kompleks parlemen sebagai sebuah civic commons, yaitu ruang bersama sebagai upaya menjembatani fungsi-fungsi parlemen untuk berjalan berdampingan dengan ruang publik yang inklusif untuk mendorong transparansi, partisipasi, edukasi, dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Alih-alih dipandang semata sebagai fasilitas pemerintahan, kompleks parlemen diposisikan kembali sebagai destinasi sipil yang mampu mengakomodasi aktivitas kelembagaan sekaligus keterlibatan publik. Perancangan menggunakan pendekatan concept-based design, yang menerjemahkan gagasan civic commons ke dalam strategi spasial melalui penataan ulang aksesibilitas, lanskap, sirkulasi, dan distribusi program tanpa menghilangkan fungsi utama parlemen sebagai lembaga negara. Usulan desain menghadirkan dua massa utama, yaitu Commons Block dan Chamber Block, yang dihubungkan melalui lanskap sipil terintegrasi berisi fasilitas edukasi, ruang dialog publik, program budaya, area demonstrasi, serta ruang rekreasi. Melalui transformasi ini, proyek berupaya mendefinisikan kembali hubungan antara arsitektur, tata kelola pemerintahan, dan masyarakat dengan menunjukkan bahwa lingkungan binaan dapat menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi tanpa mengurangi kebutuhan akan keamanan institusional. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, observasi lapangan, analisis preseden gedung parlemen dunia, serta eksplorasi desain berbasis simulasi spasial dan partisipatif. Melalui rancangan ini, diharapkan tercipta sebuah gedung parlemen yang tidak hanya efisien secara fungsional, tetapi juga mampu membangun kembali kepercayaan publik dengan menghadirkan ruang demokrasi yang transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan terhubung erat dengan masyarakat sipil Indonesia.