📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 2 dokumenEVALUASI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG KALI PEPE LAND SEBAGAI KAWASAN WISATA TEPI SUNGAI KALI PEPE BERDASARKAN DATA DAN INFORMASI SEKUNDER
Dalam regulasi pemanfaatan ruang di Indonesia, penyimpangan suatu pengembangan tidak cukup ditentukan hanya dari kesesuaiannya dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Idealnya, sebuah pengembangan juga perlu memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait lain, yang relevansinya semakin diperkuat melalui Forum Penataan Ruang (FPR) dan mungkin memiliki peraturan dan persyaratan mereka sendiri. Bahkan setelah itu, perlu dipertimbangkan juga kinerja proyek dalam mengadakan pembangunan yang selaras dengan konsep safeguarding. Penilaian terhadap pembangunan kawasan wisata Kali Pepe Land tidak hanya mengevaluasi kesesuaian Kali Pepe Land dengan RDTR dan RTRW Kab. Boyolali dan Kab. Karanganyar, tetapi juga dengan peraturan pemanfaatan sungai dalam koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS), serta kinerja Kali Pepe Land dalam mengembangkan kawasan wisata tepi sungai yang menerapkan aspek-aspek dari konsep safeguarding. Melalui penggunaan conformance-based approach dan performance-based approach yang dipadukan dengan with Case Study-Mixed Method (CS-MM), dapat dicapai sebuah kesimpulan yakin apakah suatu pengembangan telah berhasil atau gagal mewujudkan pembangunan yang diinginkan. Studi ini menyoroti isu-isu utama terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang di Kali Pepe Land, serta menyediakan indikasi awal apakah pengembangannya dapat diizinkan berjalan sebagaimana adanya, harus menjalani tinjauan lebih lanjut, atau sepenuhnya tidak dapat diterima. Evaluasi ini berfungsi sebagai referensi terstruktur terhaadap pemanfaatan ruang di Kali Pepe Land, memungkinkan penilaian selanjutnya untuk dilakukan secara lebih terarah dan sistematis
PERANCANGAN CULTURAL SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) CENTER DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR PERILAKU PADA KAWASAN WISATA MALIOBORO
Pedagang Kaki Lima (PKL) memainkan peran penting dalam perekonomian sektor informal di Indonesia, dengan 70,8% dari usaha non-pertanian tidak menempati bangunan tetap, termasuk PKL. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 menunjukkan bahwa terdapat 18,9 juta usaha informal dari total 26,7 juta usaha. PKL membantu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi pertumbuhannya sering tidak teratur, mengakibatkan masalah seperti gangguan akses fasilitas umum, kebersihan, dan kemacetan lalu lintas. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Kawasan Malioboro merupakan salah satu unsur atraksi utama di kawasan ini. Pemerintah Kota Yogyakarta menilai bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang di kawasan ini mengganggu sirkulasi dan kenyamanan khususnya bagi pejalan kaki. Bersamaan dengan diajukannya Kawasan Malioboro sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda ke UNESCO, Pemerintah memiliki rencana untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Setelah dilakukannya relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengalami penurunan pendapatan yang drastis sejak lokasi berjualan mereka dipindahkan dan hal ini berujung menuai aksi demonstrasi yang terjadi beberapa kali dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahan yang ada disebabkan oleh beberapa permasalahan baik dari aspek arsitektur maupun sosial. Dengan melakukan inovasi dalam bidang arsitektur melalui perancangan bangunan Cultural Small and Medium Enterprises (SMEs) Center melalui pendekatan arsitektur perilaku diharapkan dapat menghasilkan suatu bangunan yang memiliki interaksi antar pengguna yang baik, memiliki daya tarik, dan mengembalikan nilai-nilai budaya Kawasan Malioboro sehingga dapat menciptakan suatu Kawasan perdagangan yang berkelanjutan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Sektor Informal lainnya di Kawasan Malioboro