📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen

EVALUASI KETANGGUHAN KOTA BERDASARKAN INDIKATOR SNI ISO 37123 DI KOTA BANDUNG

Ketangguhan kota merupakan orientasi penting pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi kota-kota yang menghadapi risiko multi-bahaya seperti Kota Bandung, yang berada di Cekungan Bandung dan dilalui Sesar Lembang. Meskipun Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37123:2019 telah menyediakan 77 indikator baku penilaian ketangguhan kota, penerapannya di Kota Bandung belum dilakukan secara sistematis, baik pada level kota maupun level kecamatan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat ketangguhan Kota Bandung berdasarkan indikator SNI ISO 37123:2019 melalui empat sasaran: (1) penilaian relevansi indikator terhadap konteks Kota Bandung; (2) penghimpunan kondisi capaian setiap indikator; (3) penyusunan penilaian tingkat ketangguhan kota; dan (4) pemetaan ketangguhan pada level kecamatan. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap laporan resmi pemerintah (LKPJ, RPB, BPS), survei kuesioner primer terhadap 216 responden di 30 kecamatan, serta analisis penginderaan jauh menggunakan citra satelit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 77 indikator, sebagian besar berhasil diperoleh datanya melalui kombinasi sumber sekunder dan substitusi survei primer, meskipun terdapat keterbatasan pada indikator dengan satuan pengukuran fiskal dan rate per populasi yang tidak dapat diagregasi langsung ke dalam skala penilaian tunggal. Nilai ketangguhan Kota Bandung secara keseluruhan berada pada kategori sedang, dengan tema Kesehatan dan Tempat Tinggal menunjukkan capaian tertinggi, sementara Tata Kelola dan Lingkungan menunjukkan capaian terendah. Pemetaan tingkat kecamatan mengidentifikasi Kecamatan Babakan Ciparay sebagai wilayah dengan ketangguhan terendah secara konsisten, serta empat kecamatan (Astana Anyar, Batununggal, Lengkong, dan Sumur Bandung) sebagai wilayah prioritas kebijakan tertinggi karena kombinasi kelas bahaya tinggi dan tingkat kesiapsiagaan rendah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi publik sebagai prioritas kebijakan, mengingat kesenjangan yang konsisten ditemukan antara ketersediaan infrastruktur formal dan tingkat kesadaran masyarakat di seluruh tema yang dikaji.