📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 2 dokumenPERENCANAAN HUNIAN VERTIKAL MELALUI KONSOLIDASI LAHAN VERTIKAL PERUMAHAN PUPR DI KAWASAN TOD LEBAK BULUS, JAKARTA SELATAN
Kawasan inti Transit Oriented Development Lebak Bulus di Jakarta Selatan memperlihatkan paradoks pemanfaatan ruang. Lokasi yang telah terlayani Moda Raya Terpadu, TransJakarta, dan akses jalan tol justru masih didominasi perumahan dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan intensitas rendah, sementara harga hunian vertikal di sekitarnya mencapai Rp19 sampai Rp28 juta per meter persegi. Nilai lahan pada inti kawasan transit tidak lagi sesuai dengan pemanfaatan eksistingnya. Studi ini menata ulang aset negara seluas 5,8 hektare melalui intensifikasi ruang yang menyisakan lahan untuk menyediakan hunian vertikal terjangkau bagi 63 keluarga penyewa, 18 squatters, dan 159 keluarga aparatur sipil negara, tanpa pembebasan lahan dan tanpa menghilangkan hak tinggal mereka. Kebaruan studi terletak pada penerapan internalisasi kenaikan nilai lahan (land value capture) untuk peremajaan rumah dinas berstatus Barang Milik Negara dengan pola kepemilikan majemuk di kawasan transit, berbeda dengan peremajaan kolektif yang umumnya dibahas pada lahan privat bernilai tinggi. Studi bertujuan merancang ulang penggunaan lahan kawasan perumahan PUPR agar sesuai dengan nilai lahannya melalui konsolidasi lahan sesuai prinsip perancangan kawasan berorientasi transit. Pendekatan bersifat deskriptif deduktif dengan desain metode campuran convergent parallel serta metode perancangan fragmental. Data primer dihimpun melalui observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur terhadap empat narasumber, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen tata ruang, citra satelit bangunan, serta data kependudukan dan kepemilikan lahan. Analisis dilaksanakan berjenjang, mencakup identifikasi kondisi kawasan, perhitungan konsolidasi lahan melalui dua pendekatan, simulasi kelayakan finansial melalui arus kas terdiskonto selama 42 tahun, serta penerjemahan delapan elemen perancangan kota menjadi rancangan kawasan. Hasil identifikasi menunjukkan dominasi Barang Milik Negara sebesar 68,2 persen sehingga konsolidasi berlangsung dengan akuisisi minimum. Konsolidasi lahan menghasilkan kebutuhan 344 unit hunian yang mengakomodasi seluruh kelompok penghuni. Sebanyak 97,30 persen pemilik perorangan berstatus surplus sehingga apartemennya bersifat swadana dan tidak menambah beban pinjaman pemerintah.iv Uji kelayakan finansial pada tingkat diskonto 18 persen menghasilkan nilai bersih sekarang positif, yaitu Rp45,50 miliar tanpa pinjaman dan Rp66,45 miliar pada rasio pinjaman 80 persen, dengan rasio penutupan layanan utang di atas satu sejak tahun pertama dan pelunasan pinjaman pada tahun 2043. Pada aspek kelembagaan, struktur dua badan berupa Badan Layanan Umum untuk hunian sewa milik negara dan perseroan terbatas khusus untuk kawasan komersial dinilai paling seimbang, sedangkan rancangan kawasan mencapai Koefisien Lantai Bangunan 6,60 hingga 9,90 dengan fungsi campuran serta jaringan pejalan kaki dan ruang terbuka menerus menuju simpul transit.
KAJIAN PENERAPAN KONSEP KONSOLIDASI LAHAN PADA WILAYAH LAUT UNTUK MENUNJANG KADASTER KELAUTAN (STUDI KASUS WILAYAH PANTAI PANGANDARAN CIAMIS)
Permasalahan dalam tata ruang bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Indonesia, hampir semua daerah mengalami permasalahan yang sama. Dampak negatif dari hal tersebut bisa merambat ke dalam aspek-aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak terhadap aspek sosial diantaranya adalah timbulnya ketidaknyamanan terhadap lingkungan (adanya daerah kumuh). Dengan mengubah fungsi lahan dari lahan pertanian mengakibatkan para petani kehilangan pekerjaan dan produktivitas pangan menjadi menurun. Apabila permasalahan tata ruang tersebut tidak diselesaikan, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu dan akan menimbulkan bencana alam. Konsolidasi lahan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tata ruang di wilayah darat dengan cara menata kembali suatu wilayah sehingga menjadi teratur yang dilengkapi dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan agar tercapai penggunaan tanah secara optimum, dan pada prinsipnya dilaksanakan dengan swadaya masyarakat. Kajian penerapan konsep konsolidasi lahan di wilayah laut dilakukan dengan cara menentukan implikasi konsep konsolidasi lahan tersebut pada wilayah laut, dan mengimplemantasikan hasil kajian tersebut pada daerah studi yaitu di wilayah sekitar Pantai Pangandaran Ciamis untuk kawasan budidaya rumput laut. Dari hasil kajian ini dapat dilihat konsep konsolidasi bisa diterapkan di wilayah laut. Dan dari konsep tersebut bisa dilihat juga, konsep mana yang lebih sulit dan yang lebih mudah untuk diterapkan di wilayah laut. Kemudian dijelaskan pula keterkaitan dengan kadaster kelautan.