📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 4 dokumenSTRATEGI PENGEMBANGAN SUBSEKTOR PERIKANAN TANGKAP BERBASIS BLUE ECONOMY DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN SUKABUMI
Kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi yang mencakup sembilan kecamatan pesisir dengan keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu memiliki potensi strategis dalam pengembangan subsektor perikanan tangkap. Namun, subsektor ini masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi produksi, keterbatasan integrasi sistem pemasaran, belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia nelayan, serta kerentanan ekosistem pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan subsektor perikanan tangkap berbasis ekonomi biru di kawasan pesisir Kabupaten Sukabumi menggunakan pendekatan deduktif dengan sifat mixed methods. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, data sekunder, dan kuesioner ahli. kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, gap analysis, SWOT, Analytical Hierarchy Process (AHP), serta matriks IFAS dan EFAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip Blue Economy pada dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi belum berjalan optimal. Pertumbuhan produksi terkonsentrasi di PPN Palabuhanratu dengan CAGR sebesar 8,95%, sementara pangkalan pendaratan lainnya mengalami penurunan. Kapasitas SDM, adopsi teknologi, kesetaraan gender, kepatuhan regulasi penangkapan, dan pengelolaan lingkungan pesisir juga masih perlu diperkuat. Berdasarkan analisis SWOT-AHP dan matriks IFAS-EFAS, sektor perikanan tangkap Kabupaten Sukabumi berada pada Kuadran III dengan koordinat (-0,32; 0,15), sehingga strategi yang tepat adalah strategi turnaround, yang mencakup mengoptimalkan perkembangan teknologi dan peluang pasar, memanfaatkan dukungan kebijakan dan peluang investasi guna meningkatkan kapasitas armada perikanan, mengintegrasikan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan nonformal dan kapasitas nelayan, mengembangkan kolaborasi multipihak dan perkembangan teknologi untuk memperkuat sistem pemantauan kualitas perairan serta pengelolaan sampah laut secara berkelanjutan, dan memanfaatkan dukungan kebijakan ekonomi biru untuk memperkuat kelembagaan nelayan.
OPTIMASI JUMLAH LETAK DAN DISTRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN
Indonesia dengan luas laut 5,8 juta km2 (tiga-perempat dari luas wilayah total) dengan 17.504 pulau (negara kepulauan terbesar di dunia) dan garis pantai sepanjang 81.791 km (terpanjang kedua setelah Kanada), secara potensial dapat menjadi negara maritim yang maju dan makmur, terutama dalam komoditas perikanan tangkap. Tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasana yang memadai, salah satunya adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat distribusi, konsolidasi, dan gerbang kegiatan perdagangan, dalam hal ini menyalurkan komoditas perikanan tangkap ke konsumen. Pada tugas akhir ini dikaji mengenai optimisasi jumlah, letak, dan distribusi tempat pelelangan ikan terhadap lokasi potensi penangkapan ikan dan pembagian lokasi penangkapan ikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan dari pengurangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Wilayah Studi Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Data yang digunakan berupa jarak TPI terhadap lokasi potensi penangkapan ikan dan jumlah potensi ikan dari Peta Lokasi Potensi Penangkapan Ikan. Pengolahan data dilakukan dengan Programa Integer teknik Branch and Bound dan Software LINDO. Hasil dari tugas akhir ini, menunjukan bahwa kabupaten Cianjur membutuhkan penambahan 2 (dua) TPI lagi, karena masih rendahnya hasil penangkapan ikan, sedangkan Kabupaten Garut memiliki jumlah TPI yang sudah memadai, mengingat tingkat penangkapan yang sudah melebihi jumlah optimal, yang lebih diperlukan adalah sarana pengolahan ikan.
ANALISIS TINGKAT INKLUSI SOSIAL SERTA KARAKTERISTIK KELOMPOK MASYARAKAT DALAM LINGKUP TAMBAK DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN BERAU (STUDI KASUS : DESA PEGAT BATUMBUK, SUARAN, DAN TABALAR MUARA)
Inklusi sosial merupakan pilar pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam agenda SDGs dan RPJMN 2025-2029, namun penerapannya di sektor budidaya tambak Kawasan Pesisir masih jauh dari merata — kelompok seperti perempuan, pemuda, dan buruh tambak kerap terpinggirkan dari akses program, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat inklusi sosial masyarakat dalam lingkup tambak di Desa Pegat Batumbuk, Suaran, dan Tabalar Muara — tiga desa dengan konsentrasi lahan tambak aktif terbesar di Kabupaten Berau (>11.000 ha). — beserta karakteristik kelompok masyarakatnya. Menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei dengan kuesioner Likert 4 poin, data dikumpulkan dari 158 responden yang terbagi dalam kelompok petambak, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan melalui stratified random sampling, dianalisis menggunakan kerangka empat dimensi GEDSI — akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat — yang dioperasionalisasikan menjadi 12 indikator terukur ( r > 0,7; ? > 0,8). Hasil pengukuran menunjukkan tingkat inklusi sosial Desa Suaran sebesar 67,04% (sedang), Desa Pegat Batumbuk 63,27% (sedang), dan Desa Tabalar Muara 52,91% (rendah), namun angka agregat tersebut menyimpan ketimpangan yang jauh lebih dalam di tingkat kelompok — kondisi paling kritis ditemukan pada kelompok perempuan di Desa Suaran (36,54%;sangat rendah) dan kelompok rentan di Desa Tabalar Muara (35,26%;sangat rendah). Dimensi partisipasi secara konsisten mencatat nilai terendah di hampir seluruh kelompok dan desa, sementara keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan terbukti berkorelasi positif dengan tingkat inklusi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan inklusi sosial dalam lingkup tambak bersifat kelompok-spesifik dan tidak dapat dibaca semata dari nilai agregat desa. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan instrumen pengukuran inklusi sosial berbasis GEDSI yang diadaptasi secara kontekstual untuk komunitas tambak pesisir, sekaligus menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam merancang kebijakan sektor perikanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap gender.
ANALISIS PREFERENSI MASYRAKAT NATUNA TERHADAP PEMASARAN DIGITAL PRODUK PERIKANAN (STUDI KASUS KELURAHAN RANAI)
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi hasil laut yang besar, namun kontribusi sektor perikanan dan hasil laut terhadap PDB dan kesejahteraan masyarakat pesisir masih rendah. Nelayan tradisional masih terikat dengan tingkat kemiskinan dan keterbelakangan. Para nelayan tradisional menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya keterampilan, fasilitas terbatas, dan persaingan yang sangat ketat. Dalam hal pemasaran hasil tangkapan, nelayan di lapangan menghadapi keterbatasan teknologi dan opsi pasar yang pada akhirnya menyebabkan tingkat penghasilan nelayan cenderung rendah. Belum adanya kesadaran masyarakat dalam memasarkan produk secara digital. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pemasaran yang tepat dalam memasarkan produk perikanan di Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Importance Performance Analysis. Penelitian ini didukung oleh 100 responden yang terdiri dari mayarakat nelayan di Kabupaten Natuna khususnya di kecamatan Ranai. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Penelitian ini menggunakan 20 variabel dalam analisis preferensi konsumen. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa Masyarakat menilai atribut yang dianggap penting dan memiliki performa yang baik dalam pemasaran digital produk perikanan di Kabupaten Natuna yaitu dengan prioritas utama adalah harga, pengetahuan menggunakan aplikasi digital, ketersediaan produk dan infrastruktur akses internet.