📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 6 dokumenEFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK DASAR DAN KETERKAITANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA
Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia pasca reformasi telah memberikan kewenangan dan sumber daya fiskal yang besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk skema dana transfer ke daerah. Namun, peningkatan Transfer ke Daerah dan belanja APBD belum diimbangi dengan perbaikan layanan publik dasar serta kesejahteraan masyarakat secara merata dan signifikan. Persoalan utama diduga tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang diterima oleh daerah, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah sumber daya fiskal tersebut menjadi layanan dasar yang berdampak dan bermakna bagi masyarakat secara efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tingkat efisiensi belanja daerah secara agregat dalam menghasilkan kombinasi layanan dasar terpilih yang bersifat prioritas, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkorelasi dengan inefisiensi biaya, serta menguji keterkaitan antara efisiensi biaya dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dilihat melalui persentase penduduk miskin yang lebih rendah (P0). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel kabupaten/kota di Indonesia periode 2019 – 2024, dan sampel efektif setelah estimasi Stochastic Frontier Analysis (SFA) terdiri atas 2.424 observasi pada 477 kabupaten/kota. Analisis dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama menggunakan model SFA fungsi biaya Battese dan Coelli, (1995) dengan spesifikasi translog pada variabel output layanan untuk mengestimasi efisiensi biaya belanja daerah. Variabel biaya diukur melalui total realisasi belanja daerah yang disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Output layanan dasar prioritas terpilih yang digunakan mencakup sektor layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur konektivitas dasar, dengan mengontrol harga input, kualitas/standar layanan melalui IP SPM, serta karakteristik wilayah dan kondisi fiskal daerah. Determinan inefisiensi dianalisis melalui rasio TKD terhadap PAD tahun sebelumnya sebagai proksi tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat, nilai SAKIP sebagai proksi tata kelola akuntabilitas kinerja birokrasi, dan status DOB/daerah pemekaran sebagai proksi kelembagaan dasar daerah. Selanjutnya analisis pada tahap kedua menggunakan regresi data panel fixed effects untuk menguji asosiasi/keterkaitan antara skor efisiensi biaya dan persentase penduduk miskin (P0). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Indonesia belum seluruhnya beroperasi pada tingkat efisiensi biaya optimal. Rata-rata skor efisiensi biaya sebesar 0,88. Hal tersebut mengindikasikan adanya variasi kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar terhadap frontier biaya minimum yang ditentukan. Koefisien output layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur bernilai positif pada titik rata-rata sampel, sehingga memberikan dukungan awal bahwa ketiga output berperan sebagai cost driver dalam fungsi biaya. Pada persamaan inefisiensi, ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat terbukti berkorelasi positif dan signifikan dengan peningkatan inefisiensi biaya. Sementara itu, temuan menarik pada nilai kategori SAKIP yang belum terbukti menurunkan inefisiensi biaya, bahkan berasosiasi positif dengan inefisiensi meskipun sebaran observasi dan stabilitasnya belum mendukung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola dan capaian akuntabilitas kinerja birokrasi yang diformulasikan dalam SAKIP belum sepenuhnya selaras dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan layanan dasar dengan biaya yang lebih efisien. Kemudian status DOB/daerah pemekaran pasca reformasi menunjukan korelasi negatif dengan inefisiensi biaya, mengindikasikan daerah hasil pemekaran cenderung berasosiasi negatif terhadap inefisiensi biaya meskipun bukan sebagai hubungan kausalitas mutlak. Sedangkan pada tahap kedua, model Fixed Effects menunjukkan bahwa skor efisiensi biaya berasosiasi negatif dan signifikan dengan persentase penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat efisien tinggi dalam spesifikasi model cenderung memiliki persentase penduduk miskin yang rendah setelah berbagai karakteristik wilayah dikendalikan. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa evaluasi penggunaan APBD tidak cukup hanya dengan menilai besaran belanja yang dikeluarkan, tingkat serapan anggaran, ataupun kepatuhan administratif semata, tetapi perlu diarahkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengonversi sumber daya fiskal menjadi layanan dasar secara efisien dan relevan bagi kesejahteraan masyarakat.
PERANCANGAN PUSAT DAY CARE LANSIA UNTUK PENUAAN AKTIF DENGAN PENDEKATAN DESAIN EKSPERENSIAL DI CIHAPIT, BANDUNG
Tugas Akhir ini merespons fenomena ageing population di Indonesia, di mana populasi lansia telah mencapai 12% (34 juta jiwa) namun belum diimbangi oleh penambahan ruang publik yang ramah lansia, khususnya di Kota Bandung. Kondisi ini diperberat oleh keterbatasan dukungan keluarga yang dapat memicu rasa kesepian pada lansia. Sebagai solusi, proyek ini mengusung tipologi Day Care Lansia sebagai fasilitas aktivitas harian yang aman dan inklusif. Proyek ini menerapkan program Active Ageing untuk mendukung kemandirian fisik, kesehatan, dan interaksi sosial lansia demi mencapai kualitas hidup yang prima. Untuk mengoptimalkan program tersebut, pendekatan desain eksperensial dipilih sebagai konsep utama perancangan yang diwujudkan melalui pengolahan sirkulasi yang kontinu dan transisi spasial yang mengalir untuk menstimulasi aktivitas fisik secara mandiri. Melalui integrasi stimulus multi-sensori, seluruh elemen ruang bersinergi menciptakan lingkungan yang tenang dan stimulatif guna menurunkan rasa kesepian sekaligus meningkatkan kesehatan mental para lansia.
IDENTIFIKASI POTENSI ASET PUBLIK SEBAGAI DAYA TARIK MICE TOURISM DI KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Industri MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) berkembang pesat di DKI Jakarta dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pariwisata perkotaan. Tingginya kepadatan kota dan keterbatasan lahan mendorong perlunya strategi pemanfaatan ruang yang adaptif melalui pendekatan asset-based activation. Pemanfaatan aset publik seperti taman kota, museum, pasar, kawasan transitoriented development (TOD), dan perpustakaan berpotensi meningkatkan vitalitas kawasan, memperkuat konektivitas pejalan kaki, serta membangun identitas kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method melalui analisis spasial dengan teknik buffer 400 meter dan 800 meter, matriks skoring berbasis lima dimensi kapasitas ruang, aksesibilitas, lingkungan pendukung, nilai simbolik, dan potensi regenerasi kawasan serta kajian literatur terkait pariwisata urban dan kota global. Analisis dilakukan untuk mengklasifikasikan tingkat kesiapan aset publik dalam mendukung kegiatan MICE ke dalam skala besar, menengah, dan kecil. Hasil penelitian menunjukkan variasi tingkat kesiapan aset publik, di mana aset skala besar paling siap mendukung MICE berskala luas, sementara aset skala menengah dan kecil lebih sesuai untuk kegiatan tematik dan berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya aktivasi aset publik dan integrasi aksesibilitas transportasi dalam pengembangan MICE yang berkelanjutan.
REACTIVATE: REVITALISASI TERMINAL BLOK M DENGAN PENDEKATAN ACTIVE DESIGN
Berangkat dari permasalahan meningkatnya kepadatan penduduk perkotaan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, penelitian ini menyoroti dampaknya terhadap kesehatan masyarakat yang semakin rentan terhadap gaya hidup tidak aktif (sedentary lifestyle). Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan ruang terbuka hijau, polusi udara, serta dominasi penggunaan kendaraan pribadi yang mengurangi aktivitas fisik masyarakat. Data menunjukkan tingginya prevalensi penyakit kardiometabolik seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung di wilayah perkotaan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh rendahnya tingkat aktivitas fisik harian. Untuk menjawab tantangan tersebut, tesis ini mengusulkan penerapan pendekatan Active Design pada perancangan ruang publik di kawasan berorientasi transit. Terminal Blok M dipilih sebagai lokasi studi karena posisinya yang strategis sebagai simpul transportasi sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Melalui penerapan Active Design, perancangan diarahkan untuk meningkatkan keaktifan fisik masyarakat kota melalui fungsi transit yang terintegrasi dengan lingkungan binaan yang sehat, sekaligus menghidupkan kembali peran Terminal Blok M sebagai pusat mobilitas dan interaksi sosial. Konsep penerapan Active Design dalam perancangan ini dieksplorasi melalui tiga narasi utama, yaitu Move, bagaimana membuat Terminal Blok M kembali aktif; Arrive, bagaimana mentransformasi terminal dari sekadar ruang transit menjadi destinasi; dan Thrive, bagaimana ruang publik aktif yang dirancang dapat meningkatkan kesehatan penggunanya maupun masyarakat sekitar. Kriteria Active Design yang diterapkan merupakan sintesis dari berbagai rujukan strategi desain, sehingga dirumuskan tujuh kriteria utama: mixed-use, connectivity and accessibility, space activation, pedestrian infrastructure, bicycle infrastructure, active infrastructure, dan vertical circulation design. Implementasi kriteria ini diwujudkan melalui rancangan sirkulasi yang menghubungkan titik-titik magnet kawasan, pemrograman fasilitas multifungsi, penyediaan serta desain sirkulasi vertikal yang melimpah, hingga fasilitas aktif berupa running track di atap podium sebagai generator utama selain fungsi terminal. Kesimpulannya, dalam perancangan revitalisasi Terminal Blok M, pemetaan konteks kawasan serta programming kegiatan dalam tapak menjadi aspek penting untuk menghadirkan aktivitas berkelanjutan yang menjadikan terminal kembali hidup. Tanpa adanya aktivitas yang terus berlangsung, bangunan tidak akan mampu berfungsi secara aktif. Dengan menggunakan pendekatan Active Design, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kawasan perkotaan yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA TRANSFORMASI LAYANAN DIGITAL SEKTOR PUBLIK
Transformasi layanan digital adalah proses penciptaan atau peningkatan layanan, dengan tujuan meningkatkan nilai organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas. Dalam sektor publik, transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan nilai publik seperti kepuasan masyarakat, efisiensi birokrasi, dan penghematan anggaran. Agar proses transformasi selaras dengan prinsip nilai publik, dibutuhkan kerangka kerja metodologis yang terstruktur dan komprehensif. Namun, kajian literatur menunjukkan belum ada kerangka kerja formal yang secara menyeluruh memandu proses transformasi layanan digital di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang kerangka kerja transformasi layanan digital sektor publik yang mencakup keseluruhan siklus, tahapan, hingga aktivitas transformasi berdasarkan prinsip-prinsip nilai publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan design science research methodology (DSRM). Proses desain dimulai dari perumusan requirement, penyusunan diagram alur, dan perumusan building block sebagai komponen inti framework. Building block memuat siklus transformasi yang lengkap, dilengkapi metode, alat bantu, indikator kesiapan, kematangan, nilai publik, faktor keberhasilan kritis, pedoman operasional, dan template siap pakai. Validasi desain dilakukan oleh 36 responden dari berbagai instansi pemerintahan dengan karakteristik berbeda, sedangkan pengujian implementasi dilakukan pada dua unit kerja (Unit Layanan TI dan Inspektorat). Evaluasi meliputi pembandingan dengan kerangka kerja, standar, dan regulasi yang relevan; pengukuran kematangan proses; penilaian kinerja kerangka kerja; penilaian efektivitas dan efisiensi kerangka kerja; dan pengukuran kepuasan pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka kerja yang diusulkan mampu memberikan peningkatan signifikan dalam hal kinerja, efisiensi, efektivitas, serta kontribusi pada nilai publik. Kerangka kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi publik dalam menerapkan transformasi layanan digital yang dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai publik.
ANALISIS HAMBATAN DAN RESPONS STRATEGIS DALAM TAHAP AWAL IMPLEMENTASI PENGADAAN DIGITAL: STUDI KASUS PADA SEKTOR ENERGI PUBLIK DI INDONESIA
Pengadaan digital merupakan elemen penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di organisasi modern seperti PT X. Namun, PT X belum sepenuhnya mengevaluasi hambatan- hambatan yang muncul pada tahap awal implementasi sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menilai dampak sistem, mengidentifikasi tantangan utama, serta merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh diskusi, analisis dokumen, AHP, dan Matriks Eisenhower. Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk memeringkat dua belas hambatan yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian para ahli. Kuesioner pairwise comparison dibagikan kepada kelompok yang terdiri dari 8 orang ahli yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem, dan rasio konsistensi dihitung. Hasil tersebut kemudian dipetakan menggunakan Matriks Eisenhower untuk mengelompokkan hambatan berdasarkan tingkat urgensi dan pentingnya, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan startegi yang ditargetkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa durasi rata-rata proses pengadaan menurun dari 66 hari menjadi 53 hari, yang berarti terjadi pengurangan sebesar 16%, meskipun masih belum mencapai target internal yaitu 50 hari. Hambatan utama mencakup kurangnya pelatihan, keamanan data, dan ketidakjelasan legalitas dokumen digital, menekankan pentingnya kesiapan organisasi. Strategi yang disarankan meliputi pelatihan campuran, peningkatan keamanan, dan dashboard kepastian hukum. Perbandingan proses menunjukkan peningkatan efisiensi, dan riset ini memberikan model praktis untuk adopsi pengadaan digital.