📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 11 dokumenPENILAIAN KESESUAIAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG TERHADAP DAYA DUKUNG TANAH (STUDI KASUS: JAKARTA UTARA)
Penurunan muka tanah merupakan ancaman kritis bagi kawasan perkotaan pesisir, yang diperparah oleh faktor antropogenik berupa tingginya intensitas pembangunan dan beban bangunan makro di atas lapisan tanah lunak. Regulasi rencana tata ruang pada umumnya belum mengintegrasikan aspek geo-lingkungan, khususnya daya dukung tanah, dalam pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara arahan pemanfaatan ruang dan kapasitas tanah. Kota Administrasi Jakarta Utara dipilih sebagai kasus studi karena merepresentasikan kawasan bertanah lunak dengan tekanan pembangunan tinggi, sekaligus telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagai acuan intensitas pemanfaatan ruang yang dapat diuji kesesuaiannya. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian rencana intensitas pemanfaatan ruang dalam RDTR tersebut terhadap nilai daya dukung tanah di wilayah kajian. Metode yang digunakan adalah metode campuran bersifat eksploratif-evaluatif dengan pendekatan fisik dan geo-lingkungan, melalui teknik desk study terhadap data sekunder spasial dan teknis tanah yang diolah dengan analisis deskriptif kualitatif, spasial, dan kuantitatif. Analisis batas nilai intensitas difokuskan pada zona-zona yang berkaitan langsung dengan tekanan aktivitas manusia, seperti zona peruntukan industri, perumahan, dan zona lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas tekanan bangunan aktual di Jakarta Utara tidak melampaui daya dukung tanah, meski masih terdapat beberapa bangunan yang melebihinya. Sementara itu, evaluasi terhadap ketentuan RDTR Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menunjukkan bahwa batas lantai maksimal yang ditetapkan justru melebihi kemampuan tanah. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa arahan intensitas ruang dalam RDTR DKI Jakarta Tahun 2022 belum sepenuhnya selaras dengan kapasitas geo-lingkungan wilayah terkait, sehingga direkomendasikan peninjauan kembali ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang diintegrasikan langsung berbasis zonasi daya dukung tanah untuk memitigasi risiko penurunan muka tanah yang lebih masif.
DAMPAK SPASIAL KEK PARIWISATA MANDALIKA : PENDEKATAN MODEL KONTRAFAKTUAL DAN DEEP LEARNING DALAM MENILAI TRANSFORMASI KAWASAN
Pembangunan pariwisata KEK Mandalika sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memicu transformasi ruang masif di Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh intervensi kebijakan tersebut terhadap perubahan tutupan lahan dan kualitas visual mikro menggunakan pendekatan skenario kontrafaktual untuk membedakan dampak murni kebijakan dari tren pertumbuhan alami yang sulit diukur secara organik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan multi-scalar. Analisis makro menggunakan klasifikasi tutupan lahan citra Landsat (2009–2024) dan pemodelan Cellular Automata-Markov untuk simulasi kontrafaktual. Analisis mikro menerapkan teknik Semantic Segmentation untuk ekstraksi pixel ratio visual dan analisis Place Pulse berbasis machine learning pada citra Google Street View (2015–2025) guna mengukur persepsi publik secara temporal. Hasil penelitian menunjukkan intervensi KEK Mandalika mengakselerasi pembangunan lahan terbangun sebesar 206,6% (3,06 kali lipat) dibandingkan skenario organik, dengan selisih dampak tambahan seluas 744 Ha pada 2024. Secara mikro, densitas bangunan meningkat dari pixel ratio 1,8% menjadi 4,0%, yang berkorelasi positif dengan peningkatan skor persepsi keamanan dan kemakmuran koridor. Kebijakan ini secara efektif memaksa wilayah melompati fase pertumbuhan dari Involvement langsung menuju Development stage. Rekomendasi penelitian difokuskan pada penguatan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah penyangga dan manajemen beban puncak (peak-load) infrastruktur. Strategi integratif ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dampak positif pembangunan KEK Mandalika bagi lingkungan dan masyarakat lokal sebagai destinasi kelas dunia.
PENERAPAN TEKNIK SAINS DATA DALAM PROSES IDENTIFIKASI KAWASAN TERDUGA KUMUH DI KOTA BANDUNG
Pendataan kawasan kumuh memerlukan data spasial yang akurat dan mutakhir dalam mendukung perencanaan serta penanganan yang tepat sasaran. Namun, proses identifikasi kawasan kumuh masih menghadapi tantangan berupa ketepatan data, konsistensi definisi, dan keterbatasan pemantauan perubahan kondisi kawasan secara berkala. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas perencanaan dan penentuan priortas penanganan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model deteksi kawasan terduga kumuh berbasis Convolutional Neural Network (CNN), mengidentifikasi karakteristik morfologi kawasan kumuh, serta menganalisis distribusi spasialnya di Kota Bandung. Model dikembangkan menggunakan pendekatan transfer learning ResNet50V2 dengan data citra satelit resolusi tinggi yang diproses melalui teknik tiling. Selain itu, penelitian ini merupakan bagian dari memperkuat framework konsep U-DEVELOP yang berfungsi sebagai tahap awal dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan bantuan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dengan nilai akurasi 88,18%, F1-score 87,79%, dan AUC 0,9512. Analisis Grad-CAM menunjukkan bahwa model mampu mengenali karakteristik morfologi kawasan kumuh berupa kepadatan bangunan tinggi, ketidakteraturan pola permukiman, heterogenitas tekstur, variasi atap bangunan, dan minimnya ruang terbuka. Secara spasial, kawasan terdeteksi cenderung terkonsentrasi pada sempadan sungai, rel kereta api, dan sekitar pusat kota. Hasil validasi lapangan menunjukkan kesesuaian yang baik antara hasil deteksi dan kondisi eksisting. Temuan ini menunjukkan bahwa CNN berpotensi digunakan sebagai alat deteksi awal kawasan terduga kumuh secara cepat, sistematis, dan berbasis karakteristik spasial lokal.
PERSEPSI AKSESIBILITAS DALAM INTERAKSI ANTARA PEMILIHAN TEMPAT TINGGAL DAN PERILAKU PERJALANAN KOMUTER PEKERJA DI KORIDOR LRT JABODEBEK
Kehadiran transportasi umum baru berupa LRT Jabodebek memberikan perubahan biaya gabungan transportasi yang pada gilirannya menyebabkan adanya indikasi dampak langsung pada perubahan perilaku perjalanan dan dampak tidak langsung perubahan guna lahan. Kedua dampak ini terjadi bukan tanpa alasan, namun karena adanya aksesibilitas sebagai penyebab keduanya. Penelitian ini menguji adanya dampak tersebut dengan memasukkan konsep aksesibilitas bukan hanya spasial, namun juga aksesibilitas yang dipersepsikan oleh komuter pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan model pemilihan bertahap dimulai dari MNL, Nested Logit, dan Mixed Logit Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan terhadap fasilitas LRT juga berperan positif, sementara keterjangakauan harga memiliki dampak negatif terhadap pemilihan moda angkutan umum. Dalam pemilihan tempat tinggal, persepsi positif terhadap lingkungan yang nyaman, aman, dan bersih lebih cenderung memilih menetap, sedangkan persepsi baik terhadap LRT meningkatkan peluang pindah ke hunian alternatif. Studi ini juga kemudian menggali adanya residential self-selection hunian dengan pendekatan Joint Model yang menjelaskan interaksi dari kedua dampak tersebut dan menemukan bahwa persepsi aksesibilitas sebagai variabel-variabelnya terbukti dapat membuktikan adanya fenomena ini. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa persepsi aksesibilitas dan residential self-selection dapat mempengaruhi dampak langsung dan tidak langsung tersebut sehingga perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi manfaat infrastruktur transportasi baru.
PEMODELAN TRANSFORMASI KADASTER 3D DALAM RANGKA SERTIPIKASI RUANG BAWAH ATAS TANAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemodelan transformasi Kadaster 3D dalam rangka sertipikasi ruang bawah dan atas tanah di lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Indonesia. Perkembangan pembangunan telah mengakibatkan berkurangnya ketersediaan lahan dan perubahan pola pemanfaatan lahan dari horizontal menjadi vertikal. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pemetaan dan pendaftaran tanah dalam tiga dimensi (3D) menjadi semakin penting. Konsep Kadaster 3D telah berkembang selama satu dekade terakhir dan kesadaran internasional akan pentingnya konsep ini semakin meningkat. Konsep ini menekankan pentingnya pendaftaran hak dan batasan tidak hanya pada persil tanah, tetapi juga pada unit properti tiga dimensi. Sistem Kadaster 2D yang masih digunakan di Indonesia dan beberapa negara lainnya terbatas dalam menggambarkan bangunan bertingkat, di mana unit kepemilikan dapat bertumpuk dalam satu persil yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memodelkan faktor-faktor transformasi data pertanahan persil menuju keruangan. Strategi pembenahan bidang tanah 2D menjadi bidang tanah berbasis Kadaster 3D juga disusun. Integrasi data persil 2D dengan data 3D dilakukan dalam pemodelan Kadaster 3D. Metodologi yang digunakan melibatkan analisis data spasial, pemodelan data, dan validasi menggunakan studi kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu geodesi dalam optimalisasi pendaftaran tanah 3D. Implementasi Kadaster 3D akan memberikan informasi yang lebih akurat dalam memahami dan menginterpretasi peta serta kemampuan menampilkan bentuk bangunan fisik secara realistis. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh BPN dalam upaya mewujudkan mekanisme pendaftaran tanah menjadi pendaftaran ruang dengan hak dan batasan yang jelas.
PENYUSUNAN MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK MENGATASI URBAN SPRAWL DI KABUPATEN BANDUNG
Fenomena urban sprawl yang terjadi di Kabupaten Bandung memberikan serangkaian dampak negatif yang harus ditanggulangi. Alih fungsi lahan yang merupakan salah satu karakteristik urban sprawl memberikan potensi penanggulangan urban sprawl dari sudut pandang penataan ruang, yaitu melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini, Kabupaten Bandung belum memiliki ketentuan yang khusus menangani dan mengendalikan urban sprawl, sehingga diperlukan serangkaian mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya penanggulangan urban sprawl di Kabupaten Bandung. Metode pengambilan data sekunder, desk study, dan wawancara digunakan dalam pengambilan data yang berkaitan dengan urban sprawl dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis konten, analisis spasial, dan problem tree analysis. Dari analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa akar masalah dari penyebab urban sprawl di Kabupaten Bandung, meliputi pembangunan yang belum berizin, luas rencana kawasan permukiman yang berlebihan, belum lengkapnya produk hukum yang menjadi panduan operasional mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum lengkap, dan keterbatasan sumber daya manusia yang berwenang pada lingkup ini. Dari akar masalah tersebut dirumuskan rekomendasi solusi berupa penyesuaian dalam perencanaan tata ruang yang sesuai kebutuhan sehingga dapat mencegah terjadinya urban sprawl, mekanisme pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengatasi urban sprawl, dan penyesuaian kelembagaan yang berwenang.
EVALUASI WALKABILITY INDEX BERBASIS PARAMETER SPASIAL: PENILAIAN PERMEABILITAS DAN CAKUPAN KONEKTIVITAS DI KAWASAN TOD DUKUH ATAS
Penelitian ini bertujuan menghasilkan evaluasi Walkability Index (WI) berbasis parameter spasial melalui penilaian permeabilitas dan cakupan konektivitas pada daerah studi kasus TOD Dukuh Atas. Penilaian permeabilitas dan cakupan konektivitas dilakukan dengan pendekatan Area-Weighted Average Perimeter (AwaP) dan Interface Catchment (IC) menggunakan perangkat lunak Plugin QGIS. Dilakukan pula penilaian walkability berdasarkan kualitas infrastruktur, yaitu Indeks Kelayakan Berjalan (IKB PUPR) sesuai pedoman No.05/P/BM/2023 dari Kementerian PUPR. Selanjutnya dilakukan penilaian walkability gabungan berdasarkan nilai parameter permeabilitas dan cakupan konektivitas serta kualitas infrastruktur untuk menghitung nilai walkability total. Penilaian Pedestrian Counting dilakukan untuk mengamati kondisi Actual Walking di wilayah studi dan untuk melihat hubungan nya dengan nilai walkability di wilayah tersebut. Temuan dalam penelitian ini yaitu; 1) Blok L, yaitu Kawasan sekitar Jalan Blora, Pati dan Juana, memiliki nilai walkability terbaik. Kawasan ini telah selesai dilakukan revitalisasi dan sesuai dengan RDTR yang ditetapkan. 2) Blok B, yaitu kawasan perdagangan dan jasa Grand Indonesia, memiliki nilai walkability terburuk dikarenakan ukuran bangunan yang besar dan masif, yang mengakibatkan nilai permeabilitas dan cakupan konektivitas yang buruk. Kawasan ini memerlukan intervensi seperti pembuatan jalur pedestrian tambahan, koneksi jalan tembus, serta peningkatan fasilitas penunjang pejalan kaki agar lebih terintegrasi dengan sistem transportasi publik. 3) Blok H, I dan E, yaitu kawasan di bagian barat TOD Dukuh Atas, sekitar sempadan waduk Kebon Melati dan Sungai Ciliwung, memiliki nilai permeabilitas dan cakupan konektivitas tertinggi namun memiliki nilai kualitas infrastruktur terendah. Kawasan ini merupakan kawasan yang belum selesai revitalisasi dan belum sesuai dengan RDTR serta perlu dilakukan intervensi perbaikan kualitas infrastruktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk pengembangan TOD Dukuh Atas. Metode penilaian walkability index yang dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan melengkapi metode penilaian walkability index yang telah ada.
EVALUASI KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SUARA EKOLOGI (ECOLOGICAL SOUNDSCAPE) STUDI KASUS : HUTAN KOTA BABAKAN SILIWANGI
Ruang terbuka hijau (RTH) memainkan peran penting dalam lingkungan perkotaan sebagai tempat rekreasi, relaksasi, dan interaksi sosial. Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, RTH adalah area yang bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman, baik alami maupun yang sengaja ditanam. Namun, kebisingan dari lingkungan sekitar, terutama yang dihasilkan oleh lalu lintas kendaraan, kegiatan komersial, dan aktivitas manusia lainnya, dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas pengalaman pengguna RTH. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kebisingan di RTH perkotaan dan mengkaji pengaruhnya terhadap persepsi kenyamanan pengunjung. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep ecological soundscape guna meningkatkan kualitas lingkungan akustik di RTH perkotaan, menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman bagi pengunjung. Konsep ecological soundscape, yang mencakup biofoni (suara dari makhluk hidup), geofoni (suara dari lingkungan fisik), dan antropofoni (suara yang dihasilkan oleh manusia), digunakan untuk memahami dan mengelola kebisingan di RTH. Penelitian ini mengkaji bagaimana suara alam seperti gemericik air, kicau burung, dan angin yang berdesir melalui pepohonan dapat memperkaya pengalaman sensorik dan memberikan ketenangan kepada pengunjung RTH. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan pengetahuan baru tentang cara kerja ecological soundscape dalam menciptakan lingkungan RTH yang mendukung ketenangan dan kenyamanan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana tingkat kebisingan dari sumber-sumber tertentu mempengaruhi persepsi kenyamanan pengunjung di RTH, bagaimana penerapan konsep ecological soundscape dapat meningkatkan kualitas lingkungan akustik di RTH perkotaan, serta bagaimana merancang pedoman (guidelines) untuk perancangan RTH yang menerapkan konsep ecological soundscape guna menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung kesejahteraan pengguna. Dengan mengevaluasi dan mengkaji tingkat kebisingan, mengkaji pengaruh kebisingan terhadap kenyamanan pengunjung, dan mengembangkan pedoman untuk merancang RTH yang menerapkan konsep ecological soundscape, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan kebisingan di RTH dan menawarkan pandangan baru terkait peran suara ekologi dalam menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan mendukung kesejahteraan manusia dalam konteks RTH perkotaan.
KAJIAN PELUANG PENERAPAN IMBAL JASA LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA
Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat, ia juga merupakan bagian dari delineasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Cekungan Bandung. Sebagai episentrum pertumbuhan Cekungan Bandung juga turut menghadapi tantangan kawasan perkotaan cepat tumbuh antara lain terkait transportasi, sampah, tata ruang, lingkungan hidup, hingga tata kelola kerja sama antara daerah. KBU secara historis pun dalam dokumen rencana sekalipun, mengemban fungsi lingkungan hidup bermuatan harapan agar mampu memberikan perlindungan bagi kawasan sekitarnya, salah satunya terkait dengan pengaturan sumber daya air. Cita-cita ini menunjukkan keterkaitan dengan konsep imbal jasa lingkungan yang berkembang dalam tiga dekade terakhir. Wunder (2015) menyempurnakan definisi imbal jasa lingkungan, Ia menyebutkan bahwa selain atas dasar kesukarelaan, imbal jasa lingkungan juga dapat terjadi atas dasar kesepakatan calon penyedia dan calon penerima manfaat dari jasa lingkungan yang dikelola. Dengan menggunakan penelusuran pustaka sistematis (systematic literature review) penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi konsep imbal jasa lingkungan sebagai salah satu instrumen untuk pengendalian pemanfaatan ruang di KBU. Memanfaatkan rujukan utama pada artikel yang tersedia dalam basis data scopus, dilengkapi dengan penelitian mahasiswa perguruan tinggi terkait, serta melihat perkembangan regulasi yang berkaitan, peluang integrasi imbal jasa lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang ditelusuri. Temuan dari penelusuran pustaka tersebut menjadi materi diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk melihat perspektif mereka atas landasan kondisi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis imbal jasa lingkungan dapat mendukung salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yaitu melalui pendekatan insentif dan disinsentif, namun demikian diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks teknis, lokalitas, dan tata kelola yang paling tepat dalam mengupayakan manfaatnya pada kondisi yang berkaitan.
STUDI PENYEDIAAN FASILITAS RUANG KERJA BARU (NEW WORKSPACE) DI KOTA BANDUNG
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah pola kehidupan manusia termasuk pekerjaan. Pola pekerjaan yang berubah telah mendorong adanya kebutuhan akan sebuah ruang kerja yang mengedepankan fleksibilitas seperti New Workspace (NWS). NWS hadir sebagai sebuah ruang kerja alternatif yang mengedepankan fleksibilitas dengan konsep bekerja pada beberapa lokasi untuk memfasilitasi hubungan sosial, kolaborasi, dan pertukaran informasi. Bentuk dari NWS meliputi co-working space, shared office space, serta kedai kopi dan kafe sebagai bentuk hibrid dari beberapa fasilitas yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi potensial untuk penyediaan NWS di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif dengan menganalisis aspek spasial untuk penyediaan NWS. Mekanisme penyediaan NWS mempertimbangkan karakteristik wilayah, termasuk kedekatan NWS dengan fasilitas dan permukiman (dianalisis dengan closest facility analysis), keberagaman fasilitas di sekitar NWS (dianalisis dengan Shannon-Weiner Index), serta aksesibilitas menuju NWS (dianalisis dengan road network density, closest facility, dan analisis scoring). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Tamansari memiliki potensi tertinggi untuk penyediaan NWS. Potensi ini didasarkan pada tingkat keberagaman fasilitas yang baik, kedekatan dengan fasilitas yang memadai, dan aksesibilitas menuju lokasi yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi awal untuk penyediaan NWS di Kota Bandung, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan pedoman NWS dengan memperhatikan dampak yang mungkin mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat kemunculan NWS.
IDENTIFIKASI LOKASI RUMAH SUSUN BERDASARKAN DAERAH PADAT BANGUNAN BERBASISKAN SIG - STUDI KASUS KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT -
Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan ibu kota provinsi daerah tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak di lokasi yang strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian, maupun keamanan. Hal ini disebabkan karena Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya. Kelebihan Kota Bandung ini yang menjadikannya memiliki daya tarik untuk ditinggali oleh orang–orang luar daerah. Karena semakin banyaknya orang–orang luar daerah yang tinggal di Kota Bandung, menyebabkan di beberapa kawasan Kota Bandung memiliki daerah yang padat bangunan. Daerah padat bangunan menimbulkan perumahan dan permukiman memiliki kepadatan bangunan yang tinggi. Kebijakan pembangunan rumah susun muncul untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketidaktahuan cara mengidentifikasi lokasi yang tepat dibangun rumah susun menjadi permasalahan yang berarti. Penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam mengidentifikasi lokasi rumah susun di Kota Bandung berdasarkan daerah padat bangunan berbasiskan SIG, untuk membantu dalam penyelesaian penataan ruang dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang. Daerah penelitian adalah Kelurahan Lebak Gede, Cipaganti, Taman Sari, dan Lebak Siliwangi yang merupakan kelurahan-kelurahan yang terdapat di Kota Bandung. Kelurahan-kelurahan ini memiliki kawasan bangunan tempat tinggal yang padat di Kota Bandung. Di dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data bangunan dan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Cara mengidentifikasi lokasi rumah susun tersebut adalah berdasarkan dari tingkat kepadatan bangunan yang identifikasikan padat yang dilihat dari kepadatan bangunannya. Hasil yang didapat adalah 17 blok kawasan yang diidentifikasi sebagai daerah padat bangunan dan blok tersebut tepat dan cocok dibangun rumah susun. Identifikasi lokasi rumah susun berbasiskan SIG ini diharapkan dapat mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif.