📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 5 dokumenPERANCANGAN PANTI SOSIAL SEBAGAI KATALISATOR PEMBERDAYAAN ANAK DAN IBU MELALUI RUANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG HUMANIS DI KOTA BANDUNG
Tingginya angka kemiskinan dan jumlah anak terlantar di Indonesia adalah isu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Keduanya memiliki keterkaitan erat, di mana anak terlantar ada akibat kelalaian orang tua atas ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan anak dengan baik karena permasalahan kemiskinan. Anak terlantar juga berpotensi memperoleh komplikasi permasalahan lainnya, seperti kesulitan dalam berkembang dan tumbuh dengan baik, hingga keterbatasan akses menuju pendidikan. Hal ini tidak sesuai dengan SDGs pertama yang menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, termasuk pendidikan. Kondisi keterbatasan akses tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dengan SDGs keempat yang membawahi prinsip kesetaraan akses seluruh anak terhadap pendidikan. Beranjak dari ketidaksesuaian tersebut, perancangan ini memfokuskan pemberantasan kemiskinan dengan pemerataan akses pendidikan dalam konsep perancangannya. Berbagai sumber media publik telah menyoroti isu terkait kemiskinan dan anak terlantar di Indonesia, khususnya Kota Bandung. Saat ini, masih dengan mudah kita jumpai anak-anak yang seharusnya tinggal di lingkungan yang memadai, justru berkeliaran dengan bebas di jalanan, mengamen dan meminta pecahan-pecahan uang demi menghidupi dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki urgensi yang krusial dan harus segera diselesaikan, terlebih Kota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Jawa Barat. Perancangan ini memprioritaskan kesesuaian dengan konteks dan isu yang berada di dalam masyarakat sehingga memiliki fleksibilitas dan sensivitas terhadap kebutuhan mendasar dalam tumbuh-kembang anak. Tidak hanya sekadar menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak, perancangan ini juga dirancang dengan berfokus pada pembentukan individu yang utuh melalui penerapan prinsip Hierarchy of Needs dari Abraham Maslow. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus mengasah keterampilan setiap anak sesuai dengan minat dan bakatnya, perancangan ini menginterpretasikan Multiple Intelligences Theory milik Howard Gardner melalui program ruangnya yang menyediakan berbagai ruang khusus untuk mengasah berbagai minat dan bakat, seperti sanggar seni anak yang mewadahi berbagai aktivitas seni dan lapangan terbuka untuk memfasilitasi kegiatan fisik, membantu anak-anak untuk dapat tumbuh sehat, aktif, sekaligus melatih motorik mereka. Pemilihan tapak untuk perancangan ini telah mempertimbangkan berbagai macam aspek teknis maupun non teknis. Ditetapkanlah tapak perkebunan yang beralamatkan Jalan Sanggar Kencana XXVI, Kota Bandung, dengan KDB 70%, KLB 2.1, KDH Minimum 20%, serta GSB 0. Tapak ini dinilai ideal, karena berada di lingkungan yang relatif kondusif dan dekat dengan berbagai fasilitas umum, seperti komersial dan UMKM masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang berasal dari jurnal dan artikel ilmiah dalam kurun waktu 10-15 tahun yang lalu dan analisis komparatif dengan membandingkan preseden-preseden terbangun maupun rencana pembangunan yang berkaitan. Dengan adanya perancangan ini, diharapkan angka kemiskinan dapat menurun dengan lahirnya generasi yang memiliki bekal keterampilan dan ilmu sehingga mereka mampu untuk bersaing di dunia luar dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat.
KEBERLANJUTAN MODEL BISNIS KEWIRAUSAHAAN PERDESAAN: STUDI KASUS BUM DESA NIAGARA, DESA WANGISAGARA, KABUPATEN BANDUNG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan model bisnis kewirausahaan perdesaan yang diterapkan oleh BUM Desa Niagara di Desa Wangisagara, Kabupaten Bandung, dengan menggunakan pendekatan Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC). Pendekatan ini mengidentifikasi keberlanjutan model bisnis dari tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap komponen utama model bisnis mencakup proposisi nilai (value proposition), arsitektur nilai (value architecture), dan model pendapatan (revenue model). Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana BUM Desa Niagara mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam operasionalnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa Niagara telah berhasil mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam model bisnisnya, yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, ditemukan bahwa keberlanjutan jangka panjang memerlukan fokus lebih pada pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kapasitas lokal yang mendukung kemandirian dan partisipasi aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun model bisnis BUM Desa Niagara telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa, strategi jangka panjang yang lebih terfokus pada penguatan kapasitas masyarakat perlu diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutannya. Studi ini juga memberikan wawasan praktis bagi pengelola BUM Desa dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan model bisnis kewirausahaan perdesaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
MODEL KOLABORASI DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF DI KOTA BANDUNG: OPTIMALISASI PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG
Bandung merupakan kota dengan sektor ekonomi kreatif yang kuat dan pariwisata yang berkembang pesat. Kota ini dikenal dengan keindahan alam, kekayaan budaya, bangunan bersejarah, serta daya tarik kuliner dan fesyennya. Sejak masa kolonial Belanda, Bandung telah menjadi destinasi wisata utama, dan saat ini diakui sebagai bagian dari jaringan Kota Kreatif UNESCO. Namun, meskipun potensi ekonominya besar, Kota Bandung masih menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan dan pengangguran. Sebagai pusat ekonomi kreatif di Jawa Barat, Bandung memiliki peluang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui sektor ini, tetapi diperlukan model kolaborasi yang efektif untuk memastikan keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan dalam kolaborasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kelompok program III Kota Bandung, yang melibatkan DISKOPUMK, DISBUDPAR, dan BAZNAS, bersama dengan Kanwil KEMENKUM Jawa Barat dan LPPM Perguruan Tinggi. Dengan menggunakan kerangka teori Collaborative Governance, studi ini menganalisis bagaimana berbagai aktor dari sektor yang berbeda dapat berkontribusi dalam menciptakan nilai ekonomi kreatif dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin. Pendekatan ini mengacu pada model Collaborative Governance Regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan kebijakan publik secara kolektif. Analisis SWOT juga diterapkan untuk menilai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi TKPK kelompok program III dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan metode wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kolaborasi antar-stakeholders. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku ekonomi kreatif yang tergolong dalam Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terutama di subsektor kuliner dan fesyen, menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya. Banyak dari mereka yang telah terdaftar di platform marketplace seperti GoFood dan Shopee, tetapi masih harus menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, tingginya biaya pemasaran, serta kompleksitas dalam pengelolaan operasional. Sementara itu, koordinasi dari TKPK kelompok program III menghadapi kendala dalam penyelarasan program kerja serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Analisis SWOT terhadap TKPK kelompok program III mengungkapkan bahwa meskipun terdapat peluang besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, terdapat ancaman yang signifikan, seperti regulasi yang belum optimal dan permasalahan internal seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga, belum adanya penyelarasan program, serta pemberdayaan sumber daya manusia yang belum optimal. Sementara itu, analisis Collaborative Governance Regime (CGR) menunjukkan bahwa sinergi antara DISKOPUMKM, DISBUDPAR, BAZNAS, Kanwil KEMENKUM Jawa Barat, dan LPPM Perguruan Tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Bandung. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi ini, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, penguatan jejaring antar-lembaga, serta optimalisasi strategi pemasaran digital bagi pelaku UMK di sektor ekonomi kreatif. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam mendukung pelaku UMK ekonomi kreatif di Kota Bandung, diperlukan penguatan koordinasi melalui forum komunikasi reguler dan penyusunan rencana kerja bersama, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan platform digital, dapat mempermudah akses pelaku usaha terhadap program dan layanan. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan program harus ditingkatkan melalui forum diskusi, sementara sosialisasi dan promosi program perlu diperluas melalui media sosial, website, dan kegiatan publik. Optimalisasi kebijakan dan regulasi juga diperlukan agar lebih mendukung keberlanjutan UMK dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan regulasi marketplace. Penguatan kemitraan antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dapat memperluas akses UMK terhadap modal, pelatihan, dan pasar, sedangkan strategi pemasaran digital perlu diterapkan untuk meningkatkan daya saing UMK di marketplace. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian akademik mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Bandung.
DAMPAK REVITALISASI LAPANGAN INGUB TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR (STUDY KASUS LAPANGAN INGUB SERDANG)
Revitalisasi lapangan olahraga di perkotaan, seperti Lapangan Ingub di Serdang, Jakarta Pusat, menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas ruang publik. Penelitian ini difokuskan pada komunitas yang tinggal di sekitar Lapangan Ingub, Serdang, Jakarta Pusat, yang menjadi objek revitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak revitalisasi Lapangan Ingub terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar, baik dari fungsi sosial dan ekonomi. Fokus penelitian ini adalah menganalisa sumber pendanaan revitalisasi dan pemeliharaaan Lapangan InGub, menganalisa peningkatan prestasi olahraga masyarakat sekitar sebelum dan sesudah revitalisasi lapangan sepakbola, dan menganalisa fungsi sosial dan ekonomi yang terjadi sebelum dan sesudah revitalisasi lapangan sepakbola. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan warga sekitar, pengelola lapangan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, observasi langsung terhadap aktivitas yang berlangsung di lapangan setelah revitalisasi juga akan dilakukan. Teknik analisis yang digunakan adalah wawancara. Hasil analisa sumber pendanaan revitalisasi dan pemeliharaaan Lapangan INGUB berasal dari Denda Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibayarkan oleh pengembang. Namun, aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan menjadi lebih terbatas karena lapangan hanya berfungsi secara spesifik sebagai sarana olahraga sepakbola, dan tidak dapat digunakan untuk olahraga lain. Peningkatan prestasi olahraga masyarakat sekitar dilihat dari aktivitas komunitas olahraga seperti sekolah sepak bola (SSB) dan kompetisi rutin yang dilaksanakan; Fungsi sosial dan ekonomi yang terjadi adalah banyak warga merasa kehilangan fleksibilitas untuk menggunakan lapangan secara spontan, yang menyebabkan penurunan partisipasi dalam acara komunitas non-olahraga dan menciptakan kesenjangan dalam keterlibatan sosial.
PERANCANGAN INTERIOR COMMUNITY CENTER BERBASIS BANGUNAN WATERFRONT SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH HINTERLAND PULAU REMPANG, KOTA BATAM
Dalam laporan penelitian desain interior ini akan mengkaji mengenai potensi masyarakat lokal wilayah Hinterland Kota Batam, tepatnya masyarakat yang berlokasi di Pulau Rempang yaitu kelurahan Sembulang dan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam. Topik perancangan ini diangkat dengan tujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat yang direlokasikan akibat dampak dari pembangunan Kota Batam. Khusus pada daerah Hinterland, terdapat potensi wisata bahari dengan pemanfaatan bangunan tepi laut dan kekayaan hasil komoditas perikanan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perkembangan pemberdayaan masyarakat pada daerah Hinterland atau pesisir Kota Batam. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pengamatan serta pendekatan kualitatif. Pendekatan dilakukan dengan studi literatur terhadap jurnal, observasi ke lapangan, dan melakukan wawancara baik secara sinkron atau asinkron kepada pengguna fasilitas aktivitas masyarakat. Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan kategori sesuai fungsinya. Kemudian data tersebut akan diolah dan disusun dalam bentuk laporan deskriptif kualitatif. Data dan laporan yang telah disusun kemudian akan dipergunakan sebagai landasan dalam perancangan fasilitas publik yaitu Perancangan Interior Community Center Berbasis Bangunan Waterfront Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Daerah Hinterland Pulau Rempang, Kota Batam.