📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 3 dokumenPENGARUH KERAPATAN TITIK-TITIK PANGKAL DALAM OPTIMALISASI PENETAPAN BATAS LAUT TORITORIAL ( STUDI KASUS : WILAYAH JAWA BAGIAN SELATAN )
UNCLOS 1982 merupakan landasan hukum Internasional untuk penetapan batas Laut dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS 1982. Sebagai konsekuensinya Indonesia harus memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak-hak atas laut yang diatur dalam hukum laut internasional tersebut. Dalam UNCLOS 1982 diatur tentang penentuan batas Laut teritorial, yaitu jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Tugas akhir ini meneliti sejauh mana pengaruh kerapatan jarak antar titik-titik pangkal terhadap optimalnya batas Laut Teritorial dengan menggunakan skala yang berbeda. Suatu Negara Pantai berkewajiban menyajikan batas Laut Teritorialnya, salah satunya adalah dalam bentuk peta laut. UNCLOS 1982 membebaskan penggunaan skala pada peta laut tersebut, asalkan masih dalam kategori peta skala besar, dalam hal ini IHO menganjurkan skala 1 : 50.000, 1 : 100.000 dan 1 : 200.000. Semakin besar skala yang digunakan, maka akan semakin rapat jarak antar titik pangkal, dimana titik pangkal ini merupakan acuan untuk penarikan batas Laut Teritorial. Selain itu, semakin besar skala yang digunakan, akan menyebabkan semakin besar pula luas cakupan daerah Laut Teritorial.
PENDEFINISIAN GARIS LURUS DALAM PENARIKAN BATAS LAUT
Penetapan batas laut suatu Negara berdasarkan UNCLOS 1982 (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen) ditarik dari garis pangkal sejauh yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982 kearah laut lepas. Penarikan batas laut tersebut tidak disertakan dengan bidang referensi yang digunakan, baik itu di permukaan bumi, geoid, elipsoid, maupun proyeksi peta. Reduksi jarak dari permukaan bumi ke permukaan elipsoid menggunakan formula hitungan geodetik dan hasil reduksi tersebut digunakan untuk hitungan pada sistem proyeksi peta UTM dan Mercator. Reduksi jarak dari permukan bumi ke bidang elipsoid tidak mengalami reduksi/tidak signifikan karena ketinggian geodetiknya adalah nol, sehingga permukaan bumi berimpit dengan elipsoid. Reduksi pada sistem proyeksi Mercator untuk semua penarikan batas laut melebihi batas toleransi ketelitian pengeplotan titik baik berdasarkan skala yang di rekomendasikan TALOS maupun skala peta laut Indonesia. Sistem Proyeksi UTM, untuk laut teritorial dan zona tambahan tidak signifikan terhadap skala UNCLOS maupun skala peta Indonesia. Sedangkan ZEE dan Landas Kontinen diperolah hasil yang signifikan terhadap skala peta TALOS dan skala peta laut Indonesia. Hasil reduksi jarak dengan menggunakan formula hitungan geodetik di permukaan elipsoid, sistem proyeksi peta UTM dan Mercator diperoleh hasil yang berbeda sehingga pendefinisian penarikan batas laut terhadap bidang acuan sangat dipelukan.
KAJIAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK BATAS LAUT DAERAH
Dalam kajian ini, penerapan petunjuk penyelesaian konflik batas laut pada UNCLOS 1982 diteliti dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan mencakup penyesuaian pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur penyelesaian konflik batas laut UNCLOS 1982 sehingga dapat diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Serta pada kajian ini dilakukan pengkajian hukum-hukum yang belum sempurna, sehingga hasilnya dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik batas laut antar daerah di Indonesia.