📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenPENENTUAN POSISI SOURCE DAN STREAMER PADA SURVEI MARINE SEISMIC 2D
Eksplorasi migas merupakan aktivitas untuk mencari lokasi dengan kandungan cadangan minyak dan gas yang potensial. Eksplorasi migas dapat dilakukan di seluruh permukaan bumi, baik di darat maupun di laut. Salah satu metode dalam eksplorasi migas di laut adalah marine seismic. Pada survei marine seismic, geometri source dan streamer harus diketahui secara akurat agar profil seismik yang dihasilkan juga akurat. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan CMP (Common Mid Point) pada pengolahan data seismik dan sebagai informasi posisi pada peta seismik saat penentuan posisi titik bor. Jika peta seismik yang dihasilkan tidak akurat maka resiko kesalahan pengeboran menjadi tinggi.Pada penelitian ini dilakukan pengolahan data navigasi untuk menentukan posisi source dan streamer. Posisi source ditentukan melalui perhitungan dengan menggunaan data jarak dan bearing hasil pengamatan GPS, sedangkan posisi streamer ditentukan melalui proses rekonstruksi bentuk streamer menggunakan metode combier yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu penentuan azimuth serta posisi dari setiap receiver dan tahap rotasi streamer untuk meminimalisasi misfit tailbuoy. Proses rekonstruksi tersebut memiliki keterbatasan, yaitu kurang akuratnya data deklinasi magnetik yang digunakan untuk mengoreksi azimuth bird dan masih terdapatnya misfit tailbuoy yang cukup besar pada sumbu-y setelah proses rotasi.Untuk mengetahui validitas dari metode yang digunakan, hasil posisi source dan streamer diverifikasi dengan data hasil pengolahan software Geometis MX. Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa metode pengolahan yang digunakan valid, karena perbedaan antara kedua hasil tidak terlalu signifikan dan kedua streamer memiliki bentuk dan pola yang relatif sama.
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB DARI FENOMENA PENURUNAN TANAH DI KAWASAN JAKARTA
Fenomena penurunan tanah biasanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki urban development yang tinggi seperti DKI Jakarta. Pemantauan dari fenomena penurunan tanah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan metode geodetik yaitu survei sipat datar (levelling), survei GPS, survei gaya berat mikro, dan Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR). Informasi-informasi mengenai penurunan tanah ini dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kebumian serta hal-hal lainnya apabila disimpan serta digunakan secara tepat. Data-data spasial serta informasi pendukung dari penurunan tanah di Jakarta ini belum memiliki suatu sistem sebagai media pengelolaan data. Oleh karena itu dibutuhkan suatu basisdata untuk menyimpan data-data tersebut. Perancangan model basisdata untuk fenomena penurunan tanah ini terdiri dari tiga tahap yaitu perancangan basisdata konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil perancangan basisdata kemudian disimpan pada perangkat lunak PostgreSQL/PostGIS sebagai Database Management System. Perangkat lunak GeoServer digunakan sebagai web-mapping server yang berperan sebagai sebuah gateway kepada kumpulan data geospasial dalam bentuk berkas/file, basisdata, maupun layanan lainnya yang kemudian diterjemahkan ke dalam protokol web service seperti Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS), dan lainnya. Meskipun data yang disimpan belum lengkap, namun sistem informasi geografis dari penurunan tanah ini masih dapat dibangun karena telah terdapat suatu basisdata yang memanipulasi bagaimana data-data yang belum tersedia tersebut dapat disimpan nantinya. Pembangunan suatu basisdata spasial yang kemudian ditampilkan dalam suatu aplikasi sistem informasi geografis berbasis web diharapkan dapat membantu dalam pengorganisasian data serta mempermudah pengaksesan dan pengorganisasian data-data spasial dari fenomena penurunan tanah di kawasan Jakarta.
KAJIAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA YANG BERKAITAN DENGAN GEODESI DAN GEOMATIKA
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga segala aspek kehidupan masyarakat Negara Indonesia harus dilandasi dengan Pancasila. Dan segala peraturan yang dibuat harus mengacu kepadanya. Dengan begitu akan tercipta kehidupan masyarakat yang damai, tertib, aman, sejahtera, makmur dan sentosa. Dalam perwujudannya, dibuatlah tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang yang sudah ditetapkan merupakan peraturan yang perlu dipatuhi. Karenanya, dalam tatanan pemerintahan Indonesia dibuat kementerian/lembaga pemerintah sebagai bentuk perwujudan peraturan di Indonesia. Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya akan melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk geodesi dan geomatika.Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia, teori perundang-undangan dan cakupan bidang geodesi dan geomatika.Dengan melakukan studi literatur dan pengkajian terhadap undang-undang yang berlaku, didapat suatu kesimpulan bahwa bidang ilmu geodesi dan geomatika bisa dipakai dalam pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Perairan Indonesia, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Wilayah Negara. Sehingga dapat diketahui juga bahwa para ahli bidang geodesi dan geomatika dapat bekerja sama dalam melakukan kegiatan pekerjaannya.
PEMETAAN PERUBAHAN GARIS PANTAI DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI MELALUI CITRA SATELIT
Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Perubahan-perubahan ini dapat disebabkan oleh pasang surut, arus, gelombang, angin, intrusi air laut, runoff, pencemaran, ataupun kawasan continental shelf. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya fenomena abrasi dan sedimentasi yang dapat mengakibatkan adanya perubahan bentuk garis pantai. Kecamatan Muara Gembong yang termasuk dalam regional Kabupaten Bekasi, terletak di Pantai Utara Pulau Jawa. Letak geografisnya yang berada di kawasan pesisir menyebabkan Kecamatan Muara Gembong rentan terkena abrasi dan sedimentasi. Untuk itu, diperlukan penelitian mengenai perubahan garis pantai yang terjadi di sepanjang pesisir Kecamatan Muara Gembong. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan garis pantai melalui citra satelit LANDSAT-7 ETM+ multitemporal, yaitu data dari tahun 2000–2012. Citra tersebut diolah dengan dua macam metode penajaman visual citra, yakni ratioing dan algoritma BILKO agar terlihat perbedaan visual yang jelas antara daratan dan lautan. Dari citra yang telah diolah, dapat dilakukan digitasi garis pantai dari tahun ke tahun pada kedua metode. Hasil yang didapat dari kedua metode adalah adanya abrasi yang signifikan di wilayah pesisir Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Sederhana, yaitu seluas 139,05 Ha dan 91,65 Ha pada metode ratioing dan 141,56 Ha dan 103,82 Ha pada metode algoritma BILKO. Berdasarkan nilai total perubahan garis pantai, luas daerah Kecamatan Muara Gembong berkurang 346,54–349,56 Ha dari tahun 2000 sampai 2012.
PENENTUAN PERUBAHAN LUAS WILAYAH LAUT TERITORIAL INDONESIA PASCA KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2008 (STUDI KASUS LAUT SULAWESI)
Keputusan Mahkamah Internasional mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bahwa Provinsi Timor Timur telah menjadi negara tersendiri, hal ini mempunyai implikasi hukum terhadap koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sebagai penggantinya dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik titik garis pangkal Kepulauan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah pada empat titik dasar pada Laut Sulawesi karena lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Berdasarkan keputusan ICJ (International Court of Justice), sehingga TD.036C, TD.036B di P. Ligitan dan TD.036A di P. Sipadan diganti dengan TD.036, TD.036A, TD.036B di P. Sebatik. Selanjutnya, TD.037 di Tg. Arang dipindahkan ke Karang Unarang.Hasil akhir dari penelitian ini adalah perubahan luas wilayah laut territorial sebesar 1556,6708 km2.
TEKNIK FOTOGRAMETRI UNTUK PERAPATAN TITIK KONTROL MENGGUNAKAN FOTO RENTANG DEKAT DAN FOTO UDARA FORMAT KECIL (STUDI KASUS : KAMERA SONY RX-100 DAN SONY NEX-5N)
Candi Borobudur merupakan salah satu objek peninggalan bersejarah yang telah diakui oleh UNESCO. Upaya pelestarian objek bersejarah seperti Candi Borobudur dapat dilakukan pemetaan detail yang meliputi pemetaan terestris, pembuatan peta dan pembuatan model 3 dimensi. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai bentuk dan geometri objek, memantau kondisi objek dan deformasi. Salah satu cara pembuatan peta dan pembuatan model 3D adalah dengan metode fotogrametri dengan wahana UAV. Salah satu proses dalam fotogrametri adalah penentuan titik kontrol tanah (GCP). Untuk menambah kualitas hasil pembuatan peta foto dan model 3D dibutuhkan perapatan titik kontrol GCP. Dalam tugas akhir ini, akan dijelaskan mengenai identifikasi titik kontrol dengan teknik fotogrametri menggunakan foto UAV dan foto rentang dekat serta menentukan konfigurasi GCP terbaik. Pengolahan data Proses pengolahan data dilakukan triangulasi udara otomatis menggunakan perangkat lunak Agisoft Photoscan. Didapatkan konfigurasi terbaik dengan menggunakan 24 GCP (foto vertikal + miring) dan konfigurasi ini telah memenuhi standar peta 1: 200 oleh ASPRS.
INTEGRASI ANALISIS SPASIAL DAN GEOMORFOLOGI UNTUK MENGIDENTIFIKASI PERUBAHAN FISIS SUNGAI CITARUM DI SEKITAR CANDI BATUJAYA
Citarum merupakan sungai terbesar di Jawa Barat yang mempunyai pengaruh kuat bagi masyarakat pada pemerintahan Tarumanagara, baik dalam aspek sosiopolitik maupun ekonomi. Para sejarawan meyakini bahwa candi Batujaya, salah satu peninggalan Tarumanagara, dibangun tepat di muara sungai Citarum. Namun, perubahan fisis yang terjadi selama ratusan tahun telah menyebabkan lokasi candi bergeser sekitar 500 meter di utara Citarum. Penelitian mengenai evolusi Citarum masih sangat minim dan hanya mempertimbangkan perspektif arkeologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan fisis Citarum dari aspek spasial dan geomorfologi. Terdapat 3 jenis peta yang digunakan yaitu: peta US Army, peta RBI, dan peta geologi antara tahun 1962 sampai 2001. Ketiga peta tersebut mempunyai cakupan wilayah, format, dan datum yang berbeda, sehingga perlu dilakukan beberapa proses seperti clipping peta, dijitasi peta, dan transformasi datum, agar ketiga peta mengacu pada kerangka kerja yang sama. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan tutupan lahan di daerah Batujaya dimana daerah persawahan dan pertambakan ikan masih mendominasi. Namun, populasi pohon pelindung seperti mangrove dan palem nipa mengalami penurunan yang sangat drastis dan terkonversi menjadi lahan usaha serta pemukiman. Selain itu, terjadi pula perubahan garis pantai utara akibat tingkat sedimentasi yang cukup tinggi. Hal ini terutama disebabkan oleh aktifitas manusia seperti konversi lahan serta pembuangan limbah ke dalam sungai. Berdasarkan analisis geomorfologi, diketahui bahwa Batujaya didirikan pada daerah point bar endapan banjir sungai Citarum. Dengan adanya sedimentasi yang membuat garis pantai semakin menjorok ke laut dan sungai Citarum yang semakin meander, lokasi geografis Batujaya semakin menjauh dari muara sungai Citarum.
KAJIAN PENGARUH PENGGUNAAN METODE SURVEI GPS JARING TERTUTUP DAN RADIAL TERHADAP KETELITIAN POSISI
Saat ini kegiatan pengamatan GPS di Indonesia didasari oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-6724-2002. Salah satu hal yang diuraikan dalam standar nasional tersebut adalah penggunaan metode jaring tertutup untuk pengukuran Kerangka Dasar Horizontal (KDH). Metode jaring tertutup memang lebih unggul dari segi ketelitian posisi dibanding metode jaring radial. Di sisi lain metode jaring radial memiliki kelebihan dari segi waktu dan biaya pelaksanaan survey. Dengan semakin berkembangnya teknologi receiver, perangkat lunak pengolahan data GPS, serta semakin banyaknya jumlah satelit semenjak dibuatnya standar nasional tersebut, ketelitian posisi dengan menggunakan metode radial mungkin akan sama telitinya dengan metode jaring tertutup. Dalam Tugas Akhir ini akan dibahas seberapa presisi dan akurat koordinat yang dapat dihasilkan dari kedua metode tersebut. Sebagai parameter untuk membandingkan kepresisian dan akurasi ketelitian posisi metode jaring radial dan metode jaring tertutup, maka dianalisis perbedaan koordinat, setengah sumbu elips kesalahan, dan nilai standar deviasi yang diperoleh masing-masing jaring. Berdasarkan parameter-parameter tersebut didapatkan bahwa metode jaring tertutup memang lebih teliti dibandingkan jaring radial. Namun dengan level perbedaan hanya dalam milimeter sampai sentimeter, untuk kegiatan survei GPS yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi dapat saja menggunakan metode pengamatan jaring radial.
IDENTIFIKASI VARIABEL INDEKS KERENTANAN WILAYAH PESISIR TERHADAP TUMPAHAN MINYAK DI LAUT PADA ASPEK EKOSISTEM DAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (WILAYAH STUDI: KABUPATEN INDRAMAYU, KABUPATEN CIREBON, DAN KOTA CIREBON)
Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau.Wilayah perairan Indonesia mencapai 63% dari wilayah territorial Indonesia. Fenomena bencana seperti tumpahan minyak di laut pernah terjadi di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Fenomena tersebut mempengaruhi kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan memiliki dampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir. Identifikasi variabel-variabel fisik dan non fisikmerupakan tahap awal dari pembuatan indeks kerentanan pesisir yang pada akhirnya akan dilakukan pemetaan indeks kerentanan wilayah pesisir terhadap tumpahan minyak. Tujuan dari pemetaan indeks kerentanan pesisir terhadap tumpahan minyak adalah untuk menjadi dasar acuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan penanggulangan bencana tumpahan minyak. Selain itu peta indeks kerentaan tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut. Variabel fisik yang dimaksud adalah faktor-faktor alam yang mendukung penyebaran tumpahan minyak di laut dan mempengaruhi kerentanan suatu pesisir akibat tumpahan minyak. Variabel-variabel fisik tersebut meliputi kecepatan angin, batimetri laut, tunggang pasut laut, kecepatan arus laut, tinggi gelombang laut, dan ukuran butiran sedimen. Variabel non fisik yang dimaksud adalah subyek dari suatu wilayah yang terkena dampak dari fenomena tumpahan minyak di laut. Variabel-variabel non fisik tersebut meliputi kepadatan penduduk, nilai produktivitas lahan pesisir, nilai ekonomi lahan (harga tanah), varietas flora dan fauna, jumlah mata pencaharian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan laju pertumbuhan penduduk.
IDENTIFIKASI OBJEK-OBJEK RUANG PERAIRAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBAGIAN WILAYAH LAUT (PROVINSI MALUKU)
Kadaster kelautan tidak terlepas dari konsep kadaster secara umum yang memungkinkan pencatatan hak, kewajiban, dan kepentingan semua lembaga yang tekait dalamnya. Objek ruang perairan erat kaitannya dengan batas laut. Konsep penetapan batas laut yang jelas akan memberikan informasi yang jelas tentang hak, kewajiban, dan batasan yang berlaku pada semua lembaga yang terkait dengan objek ruang perairan tersebut.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kejelasan mengenai konsep batas laut provinsi dan kabupaten/kota. Provinsi Maluku yang berbentuk provinsi kepulauan memiliki beberapa objek ruang perairan, yang dikaitkan dengan konsep batas laut yang mengadaptasi batas laut daerah kepulauan sesuai UNCLOS 82 dan batas laut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi objek ruang perairan yang terdapat di Provinsi Maluku dalam kaitannya dengan konsep batas laut Provinsi Maluku dengan statusnya sebagai provinsi kepulauan. Metodologi identifikasi objek ruang perairan di Provinsi Maluku dilakukan dengan pengumpulan data dan studi literatu. Kaitan kedua hal tersebut ditampilkan dalam bentuk peta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak semua objek ruang perairan terdapat di Provinsi Maluku dan sebagian besar terdapat di Laut Ambon.
ANALISIS PENGARUH PATCH TEST TERHADAP KUALITAS DATA MULTIBEAM ECHOSOUNDER PADA SURVEI HIDROGRAFI
Wilayah lautan Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang begitu besar. Survei yang menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam yang terdapat di lautan Indonesia untuk meningkatkan pembangunan Negara. Pengamatan kedalaman survei batimetri memerlukan instrumen yaitu dengan menggunakan multibeam echosounder. Untuk menentukan kualitas data yang dikumpulkan perlu dilakukan kalibrasi multibeam echosounder, Kalibrasi tersebut meliputi kalibrasi patch test (uji keseimbangan). Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tahapan kalibrasi dan menganalisis pengaruh patch test dalam multibeam data dengan cara komparasi.. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan kualitas data survei yang baik diperlukan penghitungan kalibrasi patch test. Karakteristik objek koreksi patch test berpengaruh pada kualitas nilai kalibrasi pada multibeam data. Karakteristik objek yang berpengaruh yaitu, kedalaman laut, beda kedalaman objek, kualitas terpindainya objek oleh multibeam echosounder, efek noise yang ditimbulkan, dan jenis MBES yang digunakan for marine survey.
ANALISIS PERMASALAHAN TITIK KONTROL GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) PADA PROSES KEGIATAN AKUISISI DATA MIGAS
Untuk menentukan letak sumber minyak dan gas bumi, diperlukan survei eksplorasi geofisika sebagai metode yang menggunakan sifat dan karakteristik fisika bumi dalam pencarian minyak dan gas bumi. Di dalam tahapan eksplorasi geofisika, diperlukan kegiatan dari teknik geodesi salah satunya untuk pengadaan titik kontrol dimana pengadaan titik kontrol tersebut dibutuhkan sebagai tahapan awal dalam pengerjaan eksplorasi geofisika yang akan digunakan pada tahapan eksplorasi geofisika selanjutnya. Dikarenakan pentingnya pengadaan titik kontrol tersebut, maka dibutuhkan penggunaan sistem referensi koordinat yang jelas dan tingkat akurasi yang tinggi dalam penentuan posisi pada pengadaan titik kontrol tersebut. Global Positioning System (GPS) telah dapat digunakan untuk pengadaan titik kontrol dengan tingkat ketelitian cukup akurat dan juga dapat digunakan secara mudah, optimal, dan efisien. Meskipun sudah jelas kebutuhan sisi geodetik seperti yang dimaksud di atas, namun ditengarai masih terdapat permasalahan geodetik terkait titik kontrol pada tahapan metode eksplorasi geofisika. Konsekuensi selanjutnya dapat terjadi perambatan kesalahan yang akan mempengaruhi tahapan metode eksplorasi geofisika tersebut secara keseluruhan. Pada penelitian ini, dilakukan analisis terhadap sistem yang digunakan pada koordinat titik kontrol yang bermasalah. Namun ditemukan bahwa kesalahan koordinat titik kontrol tersebut bukan disebabkan karena perbedaan sistem yang digunakan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dalam menghindari perambatan kesalahan yang terjadi pada proses pengerjaan eksplorasi geofisika.
STUDI EFEK REFRAKSI ORDE TINGGI IONOSFIR PADA PENENTUAN POSISI GPS DENGAN MENGGUNAKAN PENGUKURAN BASELINE PANJANG (DIATAS 200 KM)
GPS (Global Positioning System) adalah suatu sistem radio navigasi dan penentuan posisi objek statis maupun dinamis dengan menggunakan satelit. Dalam pengukuran data jarak antar satelit GPS ke receiver, jarak yang seharusnya diukur merupakan jarak lurus antara satelit GPS dan receiver, tetapi karena adanya efek pembiasan pada lapisan atmosfer bumi terhadap sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS, maka jarak sinyal yang diukur tidaklah berupa jarak lurus antar satelit GPS dengan reciver, tetapi merupakan jarak yang sudah mengalami pembiasan oleh lapisan atmosfer bumi,terutama pada lapisan ionosfer (Abidin, 2001). Secara praktis, kesalahan pengukuran karena ionosfir dapat diminimalisir dengan menggunakan kombinasi linear dari dua frekuensi pengamatan seperti GPS L1 dan L2, dimana perhitungan ini dapat meminimalisir hampir 90% dari bias ionosfer, sisa 10 % merupakan sesuatu yang dapat dikatakan sebagai efek orde tinggi refraksi ionosfer. Walaupun hanya bersifat 10 %, untuk keperluan aplikasi GPS yang membutuhkan ketelitian tinggi, efek orde tinggi ini harus diperhitungkan. Pada penelitian ini, pembahasan yang akan dikaji lebih dalam adalah efek refraksi yang terdapat pada lapisan ionosfer. studi kasus yang akan diambil berupa perbadingan data antara posisi titik yang mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak (daerah ekuator) dengan daerah yang kurang mendapatkan sinar matahari (daerah belahan bumi utara) pada waktu solar cycle tertinggi dan terendah dengan menggunakan metode pengukuran baseline panjang. Hasil yang didapat dari penilitan ini mengatakan efek dari refraksi ionosfer yang ada hanya berada pada kisaran ± 1 milimeter untuk perbedaan nilai koordinat antara data yang telah dikoreksi dengan yang tidak dikoreksi, tetapi efek refraksi orde tinggi pada pengukuran GPS juga tetap harus diperhitungkan jika ingin mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik.
PEMANFAATAN FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT UNTUK PENDOKUMENTASIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA YANG MEMENUHI ASPEK ARSITEKTUR (STUDI KASUS AULA BARAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG )
Bangunan cagar budaya merupakan salah satu benda yang memiliki nilai historis tinggi dan bersifat unik sehingga perlu dilakukan pendokumentasian untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kerusakan yang dapat terjadi.Aula Barat merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang sekaligus menjadi ciri khas utama dari kampus Institiut Teknologi Bandung (ITB).Oleh sebab itu, Aula Barat cocok untuk dijadikan objek penelitian. Seiring dengan perkembangan teknologi, Fotogrametri Rentang Dekat (FRD) menjadi salah satu metode yang relatif sederhana yang dapat digunakan untuk keperluan pengarsipan data dalam rangka pendokumentasian bangunan cagar budaya.Pengombinasian antara foto udara dan foto terestris pada saat pengolahan data menggunakan metode FRD, dilakukan untuk memperoleh kedetailan dan ketelitian yang lebih baik. Dengan menggunakan perangkat lunak Photomodeler Scanner (PMS), kombinasi dari kedua foto tersebut dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan model 3D yang lebih detail daripada gambar teknik. Untuk visualisasi model 3D yang dihasilkan, digunakanGoogle Sketch Up.
PEMETAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN BONTANG SELATAN, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK SOSIAL EKONOMI
Wilayah pesisir merupakan pusat aktifitas kegiatan sosial dan ekonomi. Sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga akan terjadi perubahan pemanfaatan penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan bentuk dari pengaruh aktifitas manusia terhadap fisik permukaan bumi yang terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Pada penelitian ini, wilayah yang dipantau adalah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melihat perubahan penggunaan lahan pada wilyah tersebut digunakan citra satelit Ikonos tahun 2006 untuk memperoleh penggunaan lahan tahun 2006 dan citra satelit Quickbird tahun 2012 untuk penggunaan lahan tahun 2012. Kedua hasil tersebut dibandingkan sehingga diperoleh perubahan penggunaan lahan tahun 2006 sampai dengan 2012. Proses identifikasi dan interpretasi penggunaan lahan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak AcrGIS berdasarkan klasifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Penggunaan Lahan Bakosurtanal skala 1:50.000. Penggunaan lahan yang paling besar perubahannya adalah area permukiman bertambah sebesar 46,19 Ha dan lahan terbuka berkurang sebesar 93,08 Ha dari total perubahan penggunaan lahan sebesar 112,58 Ha. Perubahan tersebut memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap penduduk setempat. Dampak pada kondisi sosial penduduk dapat dilihat dari perubahan jumlah penduduk, pada tahun 2006 jumlah penduduk sebanyak 125.187 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 149.230 jiwa dan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 meningkat sebesar 21.538 jiwa. Pada dampak ekonomi dapat dilihat dari perubahan pendapatan daerah yang meningkat sebesar Rp.4.870.051.680,- dan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,55 % dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012