📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenPENGARUH PENGAMATAN DATA DAN KUALITAS DATA TINGGI MUKA AIR LAUT TERHADAP HASIL PREDIKSI AMPLITUDO DAN DATUM PASUT
Prediksi pasut adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi data ketinggian muka air laut di masa mendatang. Prediksi pasut ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi lain seperti datum pasut. Prediksi pasut dibuat menggunakan data pengamatan pasut sebelumnya, dimana data pengamatan tersebut memiliki panjang data yang beragam dan mengandung kesalahan seperti data melonjak (spike) dan data yang hilang (gap). Keadaan tersebut mengakibatkan data prediksi yang didapat tidak mendekati kenyataan di lapangan. Prediksi pasut bisa didapatkan dengan berbagai metoda salah satunya adalah metoda kuadrat terkecil. Metoda ini mengkondisikan nilai kesalahan kuadrat yang terjadi sama dengan minimum. Prediksi pasut ini dibuat dari komponen pasut yang didapat dari metoda kuadrat terkecil. Kesalahan dalam prediksi pasut bisa dilakukan dengan membandingkan data prediksi dengan data pengamatan di saat yang sama. Selain itu juga bisa dilihat dari kesalahan amplitudo dari komponen pasut pembentuknya. Datum pasut juga dibuat dari komponen pasut tertentu tergantung dari jenisnya. Kualitas prediksi pasut ini bisa dilihat dari nilai variansi yang didapat antara data prediksi dan data pengamatan dimana batas toleransi variansinya adalah 0,008856. Panjang data pengamatan sangat mempengaruhi variansi, semakin pendek maka semakin besar variansi yang didapat. Pada data yang hilang kualitas dari data prediksi sangat bergantung pada jumlah data yang hilang, baik lamanya data dan banyaknya kejadian. Sedangkan untuk data melonjak, jumlah data melonjak yang masih diperbolehkan adalah 0,5% dari jumlah data keseluruhan. Datum pasut yang dihasilkan tidak tergantung dari lama pengamatan maupun dari kesalahan yang terjadi akan tetapi dari nilai komponen pasut yang didapat.
STUDI AWAL MONITORING DEFORMASI STRUKTUR JEMBATAN DENGAN METODE TERRESTRIS (STUDI KASUS : JEMBATAN CIPADA, TOL CIPULARANG)
Pada tanggal 9 Maret 2009 di sebuah sumber media harian online (Republika), diberitakan telah terjadi longsoran tanah di bawah Jembatan Cipada. Untuk mengetahui dampak longsoran terhadap konstruksi jembatan tersebut, diperlukan kegiatan monitoring deformasi secara kontinyu. Studi awal ini digunakan sebagai persiapan dan perencanaan monitoring deformasi jembatan secara terrestris. Studi dilakukan dengan mengumpulkan informasi karakteristik tanah dan objek jembatan, penentuan segmen jembatan, perencanaan kerangka dasar, dan identifikasi target titik pada jembatan. Hasil penelitian ini adalah dokumentasi objek jembatan yang memiliki indikasi terjadinya deformasi, bentuk target titik pada segmen jembatan, dan lokasi kerangka dasar pengukuran,
KAJIAN TEKNIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH DI WILAYAH LAUT (STUDI KASUS: PROVINSI MALUKU)
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan daratannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki wilayah laut memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya masing-masing. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya batas wilayah laut yang jelas antar daerah, terutama pada wilayah laut daerah yang berdampingan atau berhadapan. Penelitian terhadap Permendagri No. 1 Tahun 2006 ini mengacu pada hukum batas laut yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kemudian dikaitkan pula dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti tercantum pada Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Tugas Akhir ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap isi Permendagri dari sudut pandang teknis/geodetis. Dalam hal ini akan ditelaah aspek teknis/geodetis yang terkait dengan Permendagri, termasuk memberikan kritik konstruktif terhadapnya. Tulisan ini merupakan hasil dari kajian pustaka dengan memperhatikan praktik penetapan batas wilayah daerah yang terjadi di Indonesia. Selain memberikan kritik terhadap kelemahan yang terdapat pada Permendagri, Tugas Akhir ini juga akan disertai gagasan pemecahan masalah.
KAJIAN TEKNIS UNDANG-UNDANG INFORMASI GEOSPASIAL (UU-IG) DAERAH KOTA UNTUK SKALA BESAR
Undang-Undang Informasi Geospasial telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April 2011 yang lalu, dan berbagai bentuk turunan kegiatan dari UU tersebut harus segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-undang tersebut disahkan. salah satu turunan kegiatan dari undang undang tersebut terkait dengan masalah perkembangan perkotaan. Disamping itu, perkembangan kota-kota yang semakin tidak teratur pun terjadi. Untuk itu, diperlukan perencanaan kota yang baik untuk mengatasi permasalahan fisik yang terjadi di wilayah perkotaan di Indonesia. Perencanaan kota membutuhkan peta berskala besar. Untuk mendapatkan peta skala besar dibutuhkan suatu metode. Metode yang memenuhi tujuan tersebut adalah survey pemetaan terestris. Oleh karena itu, diperlukan kajian teknis Undang-Undang Informasi Geospasial (UU-IG) berdasarkan survey pemetaan terestris yang memiliki batasan masalah tersendiri. Output dari kajian teknis tersebut berupa pedoman teknis pelaksanaan survey pemetaan terestris di wilayah perkotaan untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan perkotaan di Indonesia. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan survey pemetaan di area kota dilakukan dengan menyeleksi dan mengidentifikasi Undang-Undang Informasi Geospasial (UU-IG) ditinjau dari ketelitian posisi sedangkan Permendagri No. 2 Tahun 1987 ditinjau dari definisi kota. Hasil seleksi dan identifikasi sebagai acuan untuk penjabaran berupa ketelitian titik kerangka dasar horisontal menurut analisis visual kartografi, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan ketentuan dalam penyelenggaraaan kerangka dasar horisontal. Hasil dari kajian teknis Undang-Undang Informasi Geospasial (UU-IG) ini adalah berupa pedoman teknis pelaksanaan survey pemetaan area kota untuk skala besar.
PENENTUAN GARIS PANTAI DENGAN ACUAN HIGH WATER LEVEL BERDASARKAN PETA RUPA BUMI INDONESIA (STUDI KASUS : PANTAI PANGANDARAN, KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT)
Garis pantai merupakan komponen penting bagi suatu wilayah yang berada di negara kepulauan, seperti Indonesia. Garis pantai memiliki fungsi sebagai batas daratan dan lautan, batas administrasi, untuk kebutuhan penetapan batas laut, dan kebijakan-kebijakan negara lainnya seperti pengelolaan wilayah pesisir, sumber daya alam wilayah pesisir, dan lain-lain. Perubahan garis pantai sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan tersebut. Garis pantai yang digunakan di Indonesia adalah garis pantai pada Peta RBI yang merupakan hasil digitasi muka laut sesaat, sehingga garis pantai ini perlu diperbaharui. Dalam tugas akhir ini, dibuat model muka air tinggi yang dapat merepresentasikan kedudukan garis pantai yang sesuai dengan muka air tinggi yang diinginkan. Hasil perbandingan model MAT dengan garis pantai pada Peta RBI memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan horizontal garis pantai yang cukup besar, sehingga garis pantai pada Peta RBI tidak dapat dijadikan acuan garis pantai Indonesia secara terus-menerus.
PENGOLAHAN DATA MULTIBEAM ECHOSOUNDER PADA SURVEI PRA-PEMASANGAN PIPA BAWAH LAUT
Pekerjan rekayasa lepas pantai dalam hal ini penginstalasian pipa bawah laut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi keperluan distribusi minyak dan gas yang telah melewati proses eksplorasi. Kegiatan ini memerlukan informasi yang cukup detil sehingga berimplikasi pada terlibatnya banyak teknologi data. Tahapan awal dalam kegiatan pemasangan pipa bawah laut adalah kegiatan pra-pemasangan pipa dimana pada tahap ini dilakukan survei awal yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran topografi bawah laut area yang nantinya akan dipasang pipa. Survei pra-pemasangan pipa bawah laut ini dilakukan di sebelah timur Pulau Kalimantan tepatnya di sekitar delta Mahakam. Kegiatan survei dilakukan dengan menggunakan perangkap lunak QINSy 8.0 baik saat perencanaan awal survei, saat survei berlangsung, hingga saat proses pengolahan data untuk menghasilkan gambaran akhir topografi area survei. Data utama yang digunakan dalam survei ini adalah data kedalaman yang diperoleh dari Multibeam Echosounder (MBES) dimana data yang diolah merupakan data MBES yang telah terakuisisi dengan data dari Singlebeam Echosounder, Motion Reference Unit, Sound Velocity, dan juga pasang surut. Data yang diperoleh setelah survei selesai dilakukan otomatis dikumpulkan dalam suatu folder yang dibentuk oleh perangkat lunak QINSy 8.0 untuk selanjutnya dapat diolah dengan bantuan perangkat lunak lain yaitu QLOUD. Hasil akhir dari proses pengolahan data ini adalah sebuah gambaran jelas dari topografi dasar laut area yang direncanakan akan dipasang pipa bawah laut. Hal yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis permukaan bawah laut tersebut untuk mengetahui natural hazards baik yang terbentuk secara alami maupun buatan seperti bangkai kapal serta pipa dan kabel bawah laut yang sudah terpasang sebelumnya di sekitar area tersebut yang dapat membahayakan proses instalasi pipa bawah laut.
PEMBANGUNAN BASIS DATA SPASIAL DENGAN SISTEM GRID SKALA RAGAM UNTUK PENGGUNAAN DAN TUTUPAN LAHAN (STUDI KASUS: WILAYAH BANDUNG)
Permasalahan banjir dan pemanasan global saat ini memiliki kaitan yang sangat erat terhadap banyak daerah hijau dan area serapan air yang telah berubah fungsi menjadi area perkantoran, permukiman, kawasan niaga, dan pabrik. Melihat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tata guna dan tutupan lahan di atas, diperlukan suatu usaha untuk memperbaiki dan mengantisipasinya. Peranan SIG sebagai sarana untuk menghimpun, menyimpan, dan menyajikan kumpulan data yang berkaitan dengan basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan yang diperlukan bagi pemerintah sebagai sumber informasi dalam perencanaan, monitoring, dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dan tutupan lahan. Dalam tugas akhir ini dibangun basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan dengan menggunakan sistem grid skala ragam hingga menyajikannya dalam web GIS dengan mengambil sampel wilayah Kabupaten dan Kota Bandung dalam pembangunan basis data spasial penggunaan dan tutupan lahan.
IDENTIFIKASI ZONA POTENSI PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOMBINASI CITRA SATELIT DAN PEMODELAN NUMERIK
Sumberdaya perikanan merupakan salah satu sumberdaya kelautan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Namun pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut belum dilakukan secara optimum. Salah satu kendalanya adalah sulitnya menentukan daerah penangkapan ikan. Penentuan zona potensi penangkapan ikan (ZPPI) dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. ZPPI tersebut diidentifikasi dengan menggunakan metode citra satelit dan pemodelan numerik. Daerah penelitian dalam tugas akhir ini adalah daerah perairan selatan Jawa Barat. Pengolahan citra satelit dari satelit AQUA MODIS dilakukan untuk memperoleh informasi sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a di bulan Januari dan Juni. Kedua informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan ZPPI Tuna. Metode lainnya, yaitu pemodelan hidrodinamika numerik, dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Delft3D untuk memperoleh informasi arus di wilayah penelitian selama bulan Januari dan Juni. Hasil dari kombinasi kedua metode ini akan memberikan informasi mengenai daerah yang berpotensi tinggi untuk penangkapan ikan dan pengaruh arus terhadap ZPPI tersebut.
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KARAKTERISTIK FISIS WAVEFORM SATELIT ALTIMETRI DI INDONESIA (STUDI KASUS : BEBERAPA WILAYAH PESISIR PULAU SULAWESI)
Satelit altimetri merupakan satelit yang memiliki fungsi utama untuk mengamati topografi dan dinamika permukaan laut. Namun satelit ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah pengamatan permukaan laut di wilayah pesisir. Keberadaan daratan di wilayah pesisir disertai kedalaman perairan yang relatif dangkal membuat pengamatan satelit altimetri tidak sebaik di laut lepas. Hal ini tentunya sangat merugikan mengingat pentingnya peranan wilayah pesisir bagi kehidupan umat manusia. Untuk mengatasi rendahnya kualitas pengamatan satelit altimetri di wilayah pesisir, dewasa ini marak dikembangkan penelitian mengenai coastal atimetry. Salah satu penelitian tersebut adalah waveform retracking atau pengolahan ulang gelombang pantul hasil pengamatan satelit altimetri. Dalam proses waveform retracking, identifikasi waveform yang terkontaminasi merupakan langkah awal yang paling penting. Pada Tugas Akhir ini dilakukan proses identifikasi beserta analisis terhadap waveform satelit Jason-2 (salah satu satelit altimetri) di wilayah pesisir Pulau Sulawesi, Indonesia. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap data waveform satelit Jason-2 (digunakan 8 set data yang teridiri dari 5 pass dalam 2 cycle), diperoleh informasi bahwa jarak 0-5 km dari bibir pantai merupakan jarak dengan tingkat kontaminasi yang tinggi. Selain itu kedalaman perairan yang kurang dari 200 m juga menjadi penyebab utama tingginya tingkat kontaminasi waveform altimetri di wilayah pesisir.
IDENTIFIKASI PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN PULAU PANGGANG, PULAU PRAMUKA, DAN PULAU KARYA ANTARA TAHUN 2004 DAN TAHUN 2008
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi perubahan tutupan lahan dan hubungannya dengan tekanan demografi. Daerah studi penelitian ini terletak di Pulau Panggang, Pulau Pramuka, dan Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Penelitian menggunakan metode aplikasi penginderaan jauh dan metode analisis regresi linier. Perubahan tutupan lahan teridentifikasi berdasarkan interpretasi manual citra penginderaan jauh, yaitu citra IKONOS tahun 2008 dan foto udara tahun 2004, yang selanjutnya akan dimodelkan menggunakan regresi linier dengan data demografi jumlah penduduk. Hasil penelitian ini berupa peta tutupan lahan tahun 2004 dan tahun 2008 skala 1:3936 dengan ketelitian planimetrik sebesar 1,18 m dan ketelitian klasifikasi dari hasil validasi dengan data inspeksi lapangan sebesar 90,6%.
ANALISIS SISTEM DAN KERANGKA REFERENSI KOORDINAT JARING KERANGKA HORIZONTAL NASIONAL (JKHN) ORDE-2 (Studi Kasus: Data JKHN Orde-2 BPN Kabupaten Majalengka dan Kuningan, Jawa Barat)
Posisi suatu titik dapat dinyatakan dengan koordinat. Koordinat tidak hanya memberikan deskripsi tentang posisi, tapi juga pergerakan titik tersebut. Untuk menjamin adanya konsistensi dan standardisasi, perlu ada suatu sistem dalam menyatakan koordinat. Sistem ini disebut sistem referensi koordinat, dan realisasinya dinamakan kerangka referensi koordinat. International Terrestrial Reference Frame (ITRF) merupakan kerangka referensi koordinat global yang memerhitungkan perubahan posisi titik terhadap waktu (epok referensi) karena bekerja dalam sistem datum semi-dinamik. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) mendefinisikan kerangka referensi koordinat horizontal dalam skala nasional yang disebut Jaring Kerangka Horizontal Nasional (JKHN) yang bereferensi ke ITRF. Namun, dilihat dari data JKHN milik (Badan Pertanahan Nasional) BPN di wilayah Kabupaten Majalengka dan Kuningan, Jawa Barat, terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan standardisasi JKHN itu sendiri. Hipotesis awalnya, data koordinat JKHN tersebut tidak memiliki sistem dan kerangka koordinat yang jelas.
KAJIAN ASPEK HUKUM DAN TEKNIS TENTANG PENDAFTARAN UNTUK BANGUNAN ATAS AIR
Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran bangunan di atas air, maka dilakukan kajian aspek hukum dan teknis untuk mendukung terlaksananya pendaftaran suatu bangunan di atas air dengan studi kasus: Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Dalam aspek hukum dilakukan studi komparasi antara tata cara pendaftaran bangunan atas tanah dengan tata cara pendaftaran bangunan atas air. Dalam konteks ini pendaftaran bangunan atas air ini berupa pemberian hak atas air. Dalam aspek teknis dilakukan pengidentifikasian terhadap objek-objek di laut (bangunan atas air) sebagai objek kadaster kelautan. Pendaftaran bangunan atas air ini berbentuk 3D dan pengukuran bangunan atas air memiliki informasi ketinggian makanya dilakukan pendefinisian datum vertikal. Datum vertikal yang digunakan adalah ketinggian terhadap MSL (Mean Sea Level).
ANALISIS SPASIAL DEFORMASI TEKTONIK WILAYAH JAWA BARAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE INTERPOLASI MOVING AVERAGE
Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa bumi karena posisinya yang terletak di daerah subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo Australia. Wilayah Jawa Barat juga memiliki beberapa patahan (sesar) yang merupakan salah satu pemicu terjadinya gempa bumi. Pemahaman mengenai deformasi di wilayah Jawa Barat penting untuk selalu dilakukan karena adanya potensi bahaya tersebut. Pengamatan deformasi di wilayah Jawa Barat telah dilakukan di beberapa titik pengamatan. Hasilnya adalah data vektor kecepatan pergeseran tanah wilayah Jawa Barat di setiap titik pengamatan. Untuk pemahaman yang lebih baik diperlukan suatu model yang dapat menggambarkan pergeseran tanah di wilayah Jawa Barat secara menyeluruh bukan hanya di titik-titik pengamatan. Untuk itu dilakukan proses interpolasi dengan metode Moving Average yang membentuk suatu grid tertentu di wilayah Jawa Barat untuk memberikan data pergeseran yang kontinyu. Hasil interpolasi Moving Average yang didapatkan kemudian dijadikan model untuk melakukan analisis regangan dengan menggunakan metode segmen segitiga.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil interpolasi Moving Average terbaik yang dapat memberikan data kontinyu adalah yang dilakukan dengan ukuran window 0,940. Hasil analisis regangan menunjukkan bahwa deformasi wilayah Jawa Barat dipengaruhi oleh postseismic akibat gempa Pangandaran pada tahun 2006, fenomena subduksi antar lempeng, dan aktifitas sesar.
IDENTIFIKASI TERUMBU KARANG DENGAN CITRA SATELIT QUICKBIRD (STUDI KASUS : WILAYAH PESISIR SADAI, KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)
Penggunaan metode penginderaan jauh dalam pemantaun terumbu karang dapat menghemat waktu dan juga biaya dalam pemantauan potensi terumbu karang di suatu daerah. Dalam penelitian ini dilakukan pemetaan persebaran terumbu karang dengan menggunakan metode penginderaan jauh tersebut di daerah studi yakni daerah Kecamatan Sadai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan citra QuickBird untuk tahun 2006. Untuk mendapatkan klasifikasi terumbu karang dengan substrat-substrat lainnya dibutuhkan beberapa metode pengkoreksian seperti koreksi kolom air dan juga teknik klasifikasi dari substrat-substrat tersebut yakni teknik klasifikasi Benthic. Selanjutnya hasil dari klasifikasi Benthic tersebut dilakukan perbandingan dengan citra pengolahan dari algoritma Lyzenga yang akhirnya menunjukan keberadaan dari terumbu karang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui terumbu karang pada hasil klasifikasi Benthic tersebut berwarna apa. Karena metode pengklasifikasian tersebut hanya memilah beberapa bentuk objek yang memiliki karakteristik pixel yang sama tanpa informasi penjelasan tentang objek tersebut, dan benda benda tersebut dikategorikan kedalam satu bentuk klasifikasi. Sehingga peneliti melakukan pengolahan citra dengan algoritma lyzenga tersebut untuk mendapatkan informasi dari warna-warna hasil klasifikasi yang diberikan oleh klasifikasi benthic tersebut.
PEMILIHAN RUTE TERBAIK MENGGUNAKAN ALGORITMA SHORTEST PATH DENGAN INFORMASI LALU LINTAS DAN KELAS JALAN SEBAGAI HAMBATAN
Kemacetan merupakan hal yang sering dijumpai terutama di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. Informasi lalu lintas dapat diketahui dengan sangat mudah saat ini sehingga para pengguna jalan dapat menentukan rute-rute yang akan mereka pilih dalam berkendara ke suatu tujuan dengan mempertimbangkan informasi lalu lintas yang mereka ketahui. Dalam pemilihan rute, banyak hal-hal yang akan dipertimbangkan seperti biaya perjalanan, waktu tempuh perjalanan, dan jarak tempuh perjalanan. Struktur data arc-node topology memungkinkan kita untuk menganalisa jaringan jalan. Dalam penelitian ini dibuat suatu model pemilihan rute terbaik yang mempertimbangkan informasi lalu lintas dan pemilihan kelas jalan sebagai cost/hambatan dengan menggunakan algoritma Shortest Path Finding yang diciptakan oleh Dijkstra. Analisa jaringan dilakukan dengan perangkat lunak opensource PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS dan PgRouting. Hasil uji coba model mampu menentukan pemilihan rute terbaik yang mempertimbangkan informasi lalu lintas dan pemilihan kelas jalan.