📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenSKALA PRIORITAS UNTUK PEMUTAKHIRAN PETA LAUT SECARA PERIODIK
Peta laut merupakan alat pandu navigasi utama yang digunakan pada pelayaran dan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin keselamatan pelayaran di lautan. Dengan mengacu kepada Bab II Pasal 2 UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial dan SOLAS 1974, maka informasi yang disajikan dalam suatu peta laut harus selalu diperbaharui agar dapat menunjang keselamatan navigasi dan keandalan peta tersebut untuk kebutuhan pembangunan, penelitian, eksplorasi maupun eksploitasi daerah pesisir dan laut. Daerah pesisir dan laut merupakan wilayah yang selalu mengalami perubahan karena dinamika pesisir dan laut yang ditimbulkan oleh aktivitas alam maupun manusia. Perubahan-perubahan tersebut menjadikan informasi yang terdapat dalam suatu peta laut memiliki validitas tertentu dan perlu dimutakhirkan agar dapat menggambarkan daerah pesisir dan laut dengan akurat setiap waktu. Proses pemutakhiran ini harus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Perubahan-perubahan penting yang dapat disaksikan secara visual pada permukaan laut maupun yang tidak terlihat di bawah permukaan laut layak mendapatkan perhatian khusus dan harus ditampilkan pada peta laut untuk menunjang keselamatan navigasi. Skala prioritas dalam pemutakhiran peta laut perlu diterapkan agar proses ini dapat dilakukan secara efisien dan sistematis.
KAJIAN ASPEK LEGAL DAN KELEMBAGAAN DALAM PENANGKAPAN IKAN DAN DISTRIBUSINYA DALAM PERSEKTIF KEREKAYASAAN WILAYAH PESISIR (WILAYAH STUDI: TPI CILAUTEUREUN KAB. GARUT)
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Cilauteureun merupakan salah satu PPP di Jawa Barat bagian selatan dan memiliki jumlah nelayan paling banyak dibandingkan dengan kecamatan pesisir lainnya di Kabupaten Garut. Namun penghasilan bagi nelayan yang di dapat dari hasil penangkapan ikan masih berada di bawah nilai Upah Minumum Regional (UMR) sebesar Rp. 660.000,- yang berlaku di Kabupaten Garut (penghasilan nelayan kurang dari Rp. 290.000,-). Ditambah dengan tidak berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di PPP Cilauteureun yang berdampak pada kurangnya pendapatan bagi nelayan sehingga pemanfaatan fasilitas yang ada terbukti tidak optimal. Pemanfaatan secara optimal terdiri dari komponen hulu hingga komponen hilir dimana masing-masing komponen memiliki kaitan erat dan di dukung oleh aspek legal melalui kebijakan nasional hingga kebijakan daerah sehingga dalam pemanfaatan pengelolaan sumber daya ikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Penelitian dilakukan dengan mengkombinasikan antara studi literatur dan lapangan dengan kajian aspek legal dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga didapatkan perbandingan antara kebijakan yang ada dengan kondisi pengelolaan perikanan di PPP Cilauteureun. Oleh karena itu dilakukanlah pengkajian secara komprehensif mengenai kebijakan pemerintah yang berlaku serta peran pemerintah secara langsung terkait dengan pengelolaan perikanan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, teridentifikasi bahwa tidak ada transformasi kebijakan pada tingkat pusat menuju kebijakan yang berlaku di daerah. Hal ini mengakibatkan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti nelayan, bakul, atau konsumen yang memanfaatkan kesempatan ini. Dengan demikian, melalui pengkajian ini diharapkan adanya rekomendasi mengenai kebijakan dan peran pemerintah terhadap pengelolaan perikanan.
PEMBANGUNAN BASIS DATA SPASIAL DENGAN SISTEM GRID SKALA RAGAM UNTUK DATA EKSISTENSI GAJAH SUMATERA DAN HARIMAU SUMATERA (STUDI KASUS : HUTAN ULU MASEN)
Kebutuhan akan keberadaan data spasial yang handal merupakan hal mendasar dalam proses pembangunan nasional. Keanekaragaman fauna di Indonesia menjadikan suatu tantangan baru dalam hal penyimpanan data spasial fauna tersebut yang tersebar di Indonesia. Dibutuhkan tempat penyimpanan data spasial seluruh fauna di Indonesia sehingga berbagai data fauna tersebut dapat tersimpan dalam suatu wadah dan dimengerti secara universal. Penggunaan sistem grid skala ragam sebagai tempat penyimpanan basis data spasial dapat membantu proses penggabungan, penyimpanan, dan menampilkan berbagai jenis data yang ada. Penelitian ini merupakan pembangunan basis data spasial dengan menggunakan sistem grid skala ragam sebagai wadah penyimpanan data dan memberikan visualisasi informasi dalam MapServer. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa sistem grid skala ragam berfungsi baik dalam menyimpan, menampilkan, dan memperbarui data.
REKONSTRUKSI MODEL 3D DENGAN MENGGUNAKAN ALAT IMAGE STATION DAN TERRESTRIAL LASER SCANNER
Semakin majunya teknologi dalam pengerjaan pengukuran menghasilkan pemetaan berbasiskan tiga dimensi (3D). Salah satu penggunaan pemetaan berbasiskan 3D adalah untuk merekonstruksi suatu objek bangunan. Alat yang digunakan untuk melakukan pemetaan berbasiskan 3D adalah Image Station dan Terrestrial Laser Scanner. Objek bangunan yang akan direkonstruksi modelnya adalah Candi Cangkuang. Pengukuran dengan kedua alat tersebut yaitu Terrestrial Laser Scanner dan Image Station dilakukan untuk mengetahui kualitas data dari masing-masing alat. Dengan memilih titik sekawan dari masing-masing data ukuran, akan diperoleh kualitas data dari masing-masing alat dengan cara mengukur jarak dan sudut dari titik sekawan tersebut. Selain itu dapat dibuat pula model 3D surface-nya dengan menggunakan software. Berdasarkan analisis dari hasil pengukuran dengan menggunakan kedua alat tersebut, perbedaan kerapatan dari point cloud mengakibatkan perbedaan yang sangat signifikan pada model 3D dan model 3D surface. Terdapat perbedaan koordinat hasil transformasi dengan menggunakan kedua alat tersebut.
KAJIAN ASPEK TEKNIK KADASTER KELAUTAN TIGA DIMENSI (3D)
Aktivitas pemanfaatan ruang laut yang terus meningkat menyebabkan tingginya kompleksitas kepentingan aktivitas di laut. Komplesitas kepentingan terkait pada pemanfaatan ruang laut yang bersifat tiga dimensi (permukaan, kolom, dan dasar laut). Untuk itu perlu dilakukan suatu penataan ruang laut dengan mewujudkan kadaster kelautan yang dapat merepresentasikan sifat pemanfaatan ruang laut yaitu dengan membentuk suatu kadaster kelautan 3D. Untuk mewujudkan kadaster kelautan 3D perlu dilakukan kajian mengenai aspek teknik kadaster kelautan 3D sehingga pemanfaatan ruang laut tersebut terjamin kepastiannya baik secara hukum dan data fisiknya di laut.Kajian aspek teknik kadaster kelautan 3D diawali dengan studi pustaka konsep kadaster kelautan dan survei dan pemetaan laut. Kemudian dilakukan kajian aspek teknik dan identifikasi objek kadaster kelautan berdasarkan pemanfaatan ruang laut 3D. Tahap selanjutnya yaitu menerapkan aspek teknik kadaster kelautan terhadap setiap objek sehingga menghasilkan visualisasi 3D dari setiap objek kadaster kelautan.Hasil kajian ini menunjukkan bahwa aspek teknik kadaster kelautan dapat diterapkan pada setiap objek kadasater kelautan sehingga menciptakan kadaster kelautan 3D. Selain itu, dapat dilihat visualisasi 3D objek kadaster kelautan sehingga dapat menunjukkan objek kadaster kelautan 3D berdasarkan pemanfaatannya.
IDENTIFIKASI DAN DELINIASI AREA TUMPAHAN MINYAK BERDASARKAN HASIL PENGOLAHAN CITRA SATELIT MODIS (STUDI KASUS : LAUT TIMOR 2009)
Platform sumur minyak Montara yang terletak di Laut Timor dan dioperasikan oleh PTTEP Australasia mengalami kebocoran dan ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009. Tumpahan minyak mentah sebanyak 400 barrel per hari terjadi terus-menerus selama 10 minggu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Satelit optis, seperti Terra dan Aqua dengan sistem yang dilengkapi sensor MODIS yang mengamati bumi setiap hari, bisa digunakan untuk memantau, mendeteksi dan mengidentifikasi tumpahan minyak di Laut Timor. Tumpahan minyak memiliki kenampakan sebagai rona gelap pada citra. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi tumpahan minyak pada citra MODIS ini adalah dengan interpretasi visual, klasifikasi tak terbimbing dan algoritma fluorescence index. Hasil interpretasi visual dideliniasi secara manual sebagai daerah tumpahan minyak. Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi tak terbimbing tidak dapat digunakan untuk identifikasi tumpahan minyak sedangkan hasil algoritma fluorescence index dapat membedakan tumpahan minyak dengan wilayah sekelilingnya.
PEMETAAN GELOMBANG LAUT DENGAN METODE PEMODELAN NUMERIK DAN PEMANFAATANNYA UNTUK MENGIDENTIFIKASI KERENTANAN WILAYAH PESISIR TERHADAP ABRASI (WILAYAH STUDI: KABUPATEN DAN KOTA CIREBON)
Sebagai negara kepulauan, banyak penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir. Kawasan pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut yang saling berinteraksi dan mempunyai karakteristik beragam di setiap tempatnya. Banyaknya interaksi yang terjadi akan berdampak pada kondisi kawasan pesisir, salah satunya adalah kerentanan terhadap abrasi yang disebabkan oleh fenomena laut. Gelombang merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kerentanan pesisir terhadap abrasi. Karena data pengukuran gelombang pada umumnya relatif sulit diperoleh, data gelombang dapat diperoleh melalui metode pemodelan numerik, seperti yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data gelombang di wilayah pesisir Cirebon. Data yang diperlukan untuk melakukan pemodelan adalah data kedalaman laut dan data angin. Data tersebut menjadi input pemodelan gelombang menggunakan perangkat lunak Simulating Waves Nearshore (SWAN) yang akan menghasilkan karakteristik gelombang seperti tinggi signifikan, periode dan arah gelombang. Uji analisis sensitifitas diperlukan untuk menguji sensitifitas setiap parameter masukan pada model. Parameter yang menjadi input pada uji sensitifitas adalah jumlah grid, kecepatan angin, kondisi fisik dan langkah waktu perhitungan. Model gelombang yang didapatkan digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan wilayah pesisir Cirebon terhadap abrasi. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan, tinggi signifikan gelombang maksimum pada musim angin timur adalah 0,616 m dengan arah menuju barat dan barat laut. Sedangkan pada musim angin barat tinggi signifikan gelombang maksimum adalah 0,744 m dengan arah menuju tenggara dan selatan. Berdasarkan karakteristik gelombang yang dihasilkan dari pemodelan dan IKPA disimpulkan bahwa terdapat satu kecamatan yang termasuk dalam kategori kurang rentan, dan sembilan kecamatan lainnya termasuk dalam kategori rentan. Kecamatan yang kurang rentan adalah Kecamatan Lemahwungkuk. Sedangkan kecamatan yang rentan adalah Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunung Jati, Kejaksaan, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang dan Losari.
PEMODELAN TINGKAT REKATAN SUBDUKSI DI SELATAN SUMATERA, BERDASARKAN DATA PENGAMATAN GPS
Bagian barat Indonesia merupakan wilayah dari batas lempeng antara lempeng Australia dan lempeng Sunda dengan aktivitas seismik yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya subduksi dari lempeng tektonik yang terus berlangsung sampai ke selatan dan timur/tenggara sepanjang Palung Jawa.Keseluruhan batas lempeng sepanjang Sumatera yang memanjang dari utara sampai Pulau Enggano sangat berpotensi untuk menghasilkan gempa yang sangat besar. Sedangkan informasi kegempaan pada bagian selatan Sumatera masih merupakan sebuah tanda tanya. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih dalam mengenai kondisi subduksi di bagian wilayah tersebut, terutama bagian selatan Pulau Sumatera.GPS sendiri telah banyak digunakan untuk mempelajari dinamika Bumi (geodinamika) seperti yang berkaitan dengan pergerakan sesar-sesar maupun lempeng-lempeng benua, yang selanjutnya digunakan untuk memprediksi terjadinya gempa bumi atau letusan gunung berapi [Segall and Davis, 1997]. Data titik hasil pengamatan GPS di bagian selatan Pulau Sumatera kemudian diolah dengan software ilmiah Bernese, selanjutnya dilakukan perhitungan vektor pergeseran dan nilai parameter regangannya, sehingga tingkat rekatan pada zona subduksi tersebut dapat dimodelkan.Berdasarkan nilai perhitungan, pergeseran dari titik-titik pengamatan di bagian selatan Sumatera mengalami pergeseran horizontal dalam kisaran 1-6 cm/tahun ke arah Timur Laut. Dan berdasarkan hasil pemodelan tingkat rekatan yang terjadi adalah sebesar 33.3 %. Deformasi bagian selatan Sumatera dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pergerakan lempeng sunda, pengaruh subduksi, dan pengaruh lokal.
PENGGUNAAN DUAL PASS DIFFERENTIAL INSAR UNTUK PEMANTAUAN DEFORMASI (STUDI KASUS : SESAR PALU-KORO)
Sesar Palu-Koro merupakan salah satu sesar aktif yang terdapat di wilayah Indonesia Timur. Akibat adanya aktivitas sesar ini, bencana alam berupa gempa bumi sangat beresiko terjadi di wilayah Palu. Untuk itu diperlukan upaya pemantauan secara kontinyu dari aktivitas sesar Palu-Koro sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana akibat gempa bumi. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian yang besar baik dari korban jiwa maupun infrastruktur.Salah satu bentuk teknologi yang dapat digunakan adalah Dual Pass Differential InSAR. Metoda ini menggunakan dua buah citra SAR untuk menghasilkan citra InSAR. Hasil citra InSAR tersebut kemudian dilakukan proses deferencing dengan data eksternal berupa data DEM. Differencing tersebut dilakukan untuk menghilangkan pengaruh topografi pada fasa interferogram.Pada tugas akhir ini digunakan perangkat lunak GAMMA untuk pengolahan data. Hasil akhir pada tugas akhir ini memperlihatkan terjadinya deformasi pada Sesar Palu-Koro walaupun belum begitu jelas akibat gempa tanggal 2 Maret 2009. Penyebab dari kekurangjelasan tersebut antara lain berasal dari sisa kesalahan DEM, atmosfer, dan dekorelasi geometri masih terdapat pada citra akhir DInSAR.
IDENTIFIKASI OBJEK-OBJEK KADASTER PERAIRAN LAUT DI LUAR 12 MIL LAUT DARI GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman. Di luar batas 12 mil laut terdapat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Landas Kontinen Indonesia serta Laut Lepas. Pada saat ini, penataan wilayah laut ini belum diatur secara tegas. Batas-batas pemanfaatan wilayah laut ini juga belum memiliki kepastian hukum yang kuat dibandingkan pengaturan pengelolaan wilayah darat. Oleh karena itu, kadaster perairan laut dibutuhkan untuk menata wilayah laut agar teradministrasi dengan baik. Identifikasi objek-objek kadaster perairan laut ini perlu dilakukan karena merupakan awal dari proses kadaster perairan laut. Identifikasi ini terkait dengan hak, kewajiban dan batasan dari objek kadaster perairan laut. Identifikasi objek-objek kadaster perairan laut ini meliputi wilayah yurisdiksi nasional meliputi Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dan wilayah berdasarkan hak dan pemanfaatannya meliputi sumber daya minyak, gas dan mineral, perikanan, pelayaran, dan pipa dan kabel bawah laut.
PENGGUNAAN TEKNOLOGI LASER SCANNER DALAM PENYEDIAAN DATA PEMANTAUAN LONGSORAN
Negara Indonesia memiliki daerah pegunungan yang luas dan tingkat curah hujan yang relatif tinggi pada area pegunungan mengakibatkan banyaknya terjadi bencana tanah longsor atau longsoran atau landslides. Tindakan pencegahan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa dan materi. Salah satu metode pencegahan bencana longsoran adalah dengan melakukan pemantauan daerah longsoran untuk mengidentifikasi potensi bencana yang ada. Pemantauan daerah longsoran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi Terestrial Laser Scanner (TLS) dapat menyediakan data pemantauan longsor yang cepat dan akurat. Pada Tugas Akhir ini daerah studi kasus bertempat di Ciloto di Jawa Barat. Pemantauan daerah longsoran dengan TLS cukup mudah untuk dilakukan karena dapat menghasilkan model 3D yang memiliki kerapatan tinggi dan akurasi dalam fraksi milimeter dalam waktu yang relatif cepat. Untuk menghasilkan data yang bergeoreferensi, dapat digunakan pengukuran gps pada titik-titik referensi yang digunakan. Ketelitian TLS masih dipengaruhi faktor suhu dan tekanan udara, kondisi cuaca, serta getaran dari lingkungan sekitar yang akan menurunkan ketelitian dan menimbulkan noise pada data ukuran. Faktor kecerahan dan warna objek juga berpengaruh pada efektifitas penggunaan TLS karena mempengaruhi jarak maksimal dari objek yang akan dipetakan. Ketelitian dari hasil akhir pengukuran harus memperhitungkan ketelitian pengukuran, titik referensi, dan model sebelum digunakan lebih lanjut.1
ANALISIS DEFORMASI GUNUNGAPI PAPANDAYAN BERDASARKAN DATA PENGAMATAN GPS TAHUN 2002 - 2011
Gunung api Papandayan adalah gunung api yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung api dengan ketinggian 2665 meter di atas permukaan laut itu terletak sekitar 70 km sebelah tenggara Kota Bandung. Gunung api Papandayan merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia. Salah satu metoda pemantaun aktivitas vulkanik gunung api adalah dengan metoda deformasi. Dalam melakukan penelitian deformasi yang terjadi, digunakan data pengamatan survei GPS (Global Positioning System). Pada dasarnya survei ini dilakukan untuk mengetahui pola dan kecepatan deformasi yang terjadi pada Gunung api Papandayan. Dari analisis unsur deformasi ini, dapat diketahui karakteristik deformasi yang terjadi pada gunung api tersebut. Pada Gunung api Papandayan deformasi yang terjadi dipengaruhi oleh tekanan magma dari dalam gunung. Dari analisis yang dilakukan, sumber magma dalam dan sumber magma dangkal mempengaruhi aktivitas gunung. Pada tahun 2003-2005 terdapat dua sumber magma dimana di sana terjadi proses inflasi. Pada tahun 2005-2008 hanya satu sumber yang mempengaruhi dimana di sana terjadi proses deflasi. Pada tahun 2008-Juli 2011 terdapat dua sumber magma yang mempengaruhi dimana di sana terjadi proses deflasi dan inflasi. Pada Juli 2011-Agustus 2011 terdapat satu sumber magma dimana di sana terjadi proses inflasi. Pada tahun 2003-Agustus 2011 terdapat dua sumber magma dimana di sana terjadi proses deflasi dan inflasi.
KAJIAN ASPEK TEKNIS TERHADAP UU NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DALAM PERSPEKTIF BIDANG KELAUTAN
Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir dan laut mencapai dua pertiga dari wilayah Indonesia secara keseluruhan dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dalam mengelola sumber daya tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan wilayah yurisdiksinya, diperlukan informasi geospasial tematik.Informasi geospasial tematik merupakan informasi geospasial dengan tema tertentu yang sangat beragam, baik yang terdapat pada instansi pemerintah ataupun pada instansi pemerintah daerah. Manfaat informasi geospasial tematik di bidang kelautan dapat digunakan untuk kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah perairan Indonesia. Untuk itu dilakukan kajian aspek teknis berupa identifikasi dan inventarisasi terhadap UU No. 4 tahun 2011 terkait informasi geospasial tematik khususnya di bidang kelautan. Dari pengkajian terhadap UU No. 4 tahun 2011 mengenai informasi geospasial didapat kesimpulan bahwa perlunya peraturan turunan untuk hal yang lebih rinci dan teknis mengenai informasi geospasial tematik yang belum diatur seperti kejelasan terhadap keterbukaan, pengaturan, kebijakan, perijinan, klasifikasi, standarisasi dan pengelolaan sumber daya manusia terkait informasi geospasial tematik.
APLIKASI FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT DENGAN MENGGUNAKAN WAHANA UNMANNED AERIAL VEHICLE UNTUK PENENTUAN VOLUME HASIL TAMBANG (STUDI KASUS: PERTAMBANGAN NIKEL PT. WEDA BAY NICKEL)
Pekerjaan pertambangan menuntut kecepatan dan ketelitian pada setiap pengukuran. Pada gundukan hasil tambang terutama tambang nikel PT.Weda Bay Nickel, setiap gundukan memiliki batasmaksimal massa dan volume gundukan. Apabila gundukan telah mencapai batas maksimal, harus dibuat gundukan baru untuk menampung hasil tambang. Saat ini pengukuran massa gundukan hanya dilakukan dengan melakukan timbangan. Namun masih terdapat kesalahan pada timbangan seperti tidak berfungsinya timbangan dan kesalahan pencatatan data. karena itu dibutuhkan metode baru untuk menentukan massa dan volume gundukan dengan cepat dan akurat.Fotogrametri rentang dekat (FRD) dapat memberikan data berupa point cloud. Point cloud merupakan sekumpulan titik-titik yang memiliki koordinat yang dihasilkan dari pengolahan dua foto yang bertampalan. Dari data point cloud tersebut dapat diolah sehingga dapat menghasilkan data digital elevation model (DEM) yang dapat dihitung volumenya. Dari data tersebut dapat dicari massa objek dengan cara perkalian antara volume objek dengan berat jenis objek. FRD dapat dikombinasikan dengan wahana unmanned aerial vehicle (UAV) dalam hal akuisisi data. dengan bantuan UAV, proses akuisisi data dapat dilakukan dengan cepat dan dapat memperoleh data yang sulit didapat seperti data objek bagian atas. Sehingga metode FRD dapat dijadikan metode alternatif penentuan volume gundukan hasil tambang nikel dengan cepat dan akurat.
ANALISIS HASIL SURVEI MAGNETOMETER UNTUK PELETAKAN PIPA GAS BAWAH LAUT (Studi Kasus : Survei Re-Route Pipa PGN di Perairan Tanjung Priok)
Dalam kegiatan pemasangan pipa bawah laut dibutuhkan informasi tentang keadaan dasar laut yang akan dilewati oleh jalur pipa. Kondisi dasar laut dapat diketahui melalui survei kelautan. Salah satu teknologi yang digunakan dalam survei kelautan adalah magnometer. Survei dengan menggunakan magnometer dilakukan untuk mendeteksi adanya objek-objek yang bersifat logam dasar laut yang dapat membahayakan dalam proses pemasangan pipa. Bahaya tersebut dapat berupa bangkai kapal, pipa, dan kabel, maupun bahaya lain yang terdapat diarea survei peletakan pipa.Tujuan utama dari survei magnometer ini adalah untuk mendapatkan nilai anomali intensitas medan magnet yang menunjukkan adanya objek yang bersifat logam di daerah survei. Anomali intensitas medan mangnet dihasilkan dengan pengoreksian data medan magnet lokal dari hasil pengamatan dengan , koreksi harian, dan koreksi IGRF. Hasil dari koreksi harian ini di dapat dari pengukuran medan magnet di base station darat, dan koreksi IGRF yang didapat dari IGRF yang telah ditetapkan.Produk yang dihasilkan dari survei magnometer adalah peta anomali intensitas medan megnet. Peta anomali ini menunjukkan posisi objek yang bersifat logam yang terdapat pada daerah survei, terutama objek logam yang berada dibawah laut.