📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenPENGGUNAAN FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUATAN AS-BUILT DRAWING
Ketersediaan As-Built Drawing dari setiap bangunan gedung merupakan hal penting dalam dunia konstruksi sipil. Berbagai pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan melihat As-Built Drawing terbaru. Bangunan gedung yang tidak memiliki As-Built Drawing diperlukan pembuatan gambar terbaru untuk berbagai keperluan di masa mendatang. Studi kasus yang dilakukan merupakan bangunan gedung Campus Centre Barat Institut Teknologi Bandung. Metode fotogrametri rentang dekat dapat digunakan untuk membantu pembuatan As-Built Drawing yang berkualitas, dan murah. Dalam Tugas Akhir ini dijelaskan mengenai penggunaan fotogrametri rentang dekat untuk membantu pengerjaan pembuatan As-Built Drawing. Metode ini diawali dengan pengambilan foto objek dari berbagai sudut untuk merekonstruksi secara dijital bangunan gedung. Foto tersebut diolah dengan perangkat lunak Photomodeler Scanner untuk menghasilkan model sparse point cloud. Hasil pemodelan tersebut kemudian diproyeksikan secara orthogonal untuk dibuat As-Built Drawing. Dari hasil penelitian menunjukkan metode fotogrametri rentang dekat dapat digunakan sebagai metode baru pembuatan As-Built Drawing setelah membandingkan ketelitiannya dengan pengukuran menggunakan pita ukur dan Electronic Total Station (ETS). Hasil yang diberikan metode ini merupakan model yang akurat menggunakan alat dan pengolahan data yang sederhana.
KAJIAN CITRA ORTHOGONAL (ORTHO IMAGE) UNTUK PENENTUAN BATAS WILAYAH
Dengan diberlakukannya undang-undang No.32/2004 tentang pemerintahan daerah, yang membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, maka kegiatan penentuan batas menjadi penting untuk dilakukan. Sebab dengan jelasnya batas wilayah antar daerah maka tiap daerah akan dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Salah satu metode untuk penentuan batas wilayah darat adalah dengan pengukuran melalui citra satelit, hasil pengukuran melalui citra satelit dikoreksi geometrik dengan metode rektifikasi dan orthorektifikasi. Dimana, pada nilai resolusi yang sama metode orthorektifikasi akan menghasilkan kualitas pengolahan citra satelit yang lebih baik daripada metode rektifikasi.
KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN DAN TATA GUNA LAHAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT-7 ETM DAN ALOS PALSAR
Klasifikasi citra merupakan salah satu aplikasi dari ilmu penginderaan jauh (Remote Sensing) yang digunakan untuk menginterpretasi dan mengidentifikasi suatu area. Informasi yang didapat dari hasil klasifikasi citra dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, salah satunya untuk keperluan pembuatan peta tutupan lahan dan tata guna lahan. Dalam penelitian ini telah dilakukan pembuatan peta klasifikasi Tutupan Lahan dan Tata Guna Lahan menggunakan klasifikasi terawasi (Supervised classification) dengan metode Maximum Likelihood di wilayah Kabupaten Bandung Barat menggunakan citra Landsat-7 ETM dan ALOS PALSAR. Proses pembuatan peta klasifikasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan melakukan klasifikasi terlebih dahulu pada citra kemudian citra dipotong berdasarkan batas wilayah, dan cara kedua citra dipotong terlebih dahulu berdasarkan batas wilayah baru kemudian dilakukan klasifikasi pada citra tersebut. Peta hasil klasifikasi tersebut akan diuji tingkat ketelitian / akurasi keseluruhan (overall accuracy) citra hasil klasifikasi dengan peta landuse / landcover Jawa Barat tahun 2001 sebagai referensi, agar didapat peta klasifikasi yang memiliki nilai uji akurasi keseluruhan (overall accuracy) terbaik yang merupakan hasil akhir dari penelitian tugas akhir ini.
PEMANFAATAN SIG UNTUK ANALISIS KARAKTERISTIK POLA PERUBAHAN LANDUSE DAN LANDCOVER DI JAWA BARAT
Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia dalam peningkatan kualitas hidup termasuk lahan semakin meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial yang menyertainya. Peningkatan tersebut mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Jawa Barat sebagai salah satu wilayah provinsi terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi yang terus meningkat telah mengalami perubahan fungsi lahan yang cukup besar seiring dengan waktu. Untuk mengetahui perubahan LULC yang terjadi tersebut diperlukan suatu teknologi yang memberikan informasi mengenai lahan di Jawa Barat. Salah satu teknologi yang dapat memberikan sumber informasi perubahan lahan di suatu wilayah adalah citra satelit wilayah yang sama dari berbagai tahun. Akan tetapi, perbandingan data citra tersebut kadang menimbulkan masalah antara lain adanya perubahan yang hampir tidak mungkin tejadi seperti bangunan menjadi hutan. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data spasial adalah analisis berbasiskan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG memiliki kemampuan melakukan analisis dengan menggunakan data spasial. Selain itu, SIG mampu melakukan analisis terhadap beberapa data, salah satunya adalah perbandingan dua buah data LULC. Pada penelitian kali ini, akan dilakukan analisis terhadap data land use Jawa Barat 2005 dan 2010 yang bersumber dari citra satelit Landsat. Proses analisis tersebut meliputi pengolahan data LULC, verifikasi data menggunakan software Google Earth, analisis data serta uji statistik data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Tugas Akhir ini adalah indeks perubahan LULC Jawa Barat tahun 2005-2010.
PENENTUAN VARIABEL-VARIABEL SIGNIFIKAN INDEKS KERENTANAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP PEMANASAN GLOBAL DENGAN METODE PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA)
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang sebagian besar merupakan pulau-pulau kecil. Terkait dengan fenomena pemanasan global, pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap kenaikan muka laut. Gornitz (1994) mengembangkan formulasi untuk menentukan indeks kerentanan kenaikan muka laut untuk wilayah pesisir Negara Amerika Serikat. Pemodelan indeks kerentanan pulau-pulau kecil untuk Negara Indonesia didasarkan pada formulasi Gornitz tersebut. Permasalahannya terkait dalam penentuan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan. Pada tugas akhir ini, metode Principal Component Analysis (PCA) diaplikasikan untuk mendukung dalam menentukan variabel-variabel yang tepat. Sebagai hasil akhir, terdapat 3 cluster variabel signifikan. Dari 3 cluster tersebut kemudian dipilih 3 variabel yaitu 1 variabel untuk tiap cluster.
DAMPAK PERUBAHAN GARIS PANTAI TERHADAP KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT WILAYAH PESISIR (WILAYAH STUDI: KABUPATEN INDRAMAYU)
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari + 17.508 pulau serta wilayah pesisir dan laut mencapai 63% dari wilayah Indonesia secara keseluruhan. Terkait dengan fenomena dinamika pantai seperti abrasi dan sedimentasi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang terkena langsung dampak dari dinamika pantai tersebut. Dengan adanya fenomena dinamika pantai ini maka akan mempengaruhi luas wilayah pesisir. Rasio lahan terbentuk dari komponen wilayah dan penduduk. Luas wilayah yang cenderung tetap bahkan berkurang dan jumlah penduduk yang semakin bertambah mempengaruhi besar rasio lahan dan berdampak pada pola hidup masyarakat. Besarnya dinamika pantai diturunkan dari citra satelit wilayah pesisir Kabupaten Indramayu tahun 1994 dan 2007. Hubungan antara dinamika pantai dengan aspek sosial masyarakat pesisir Indramayu dapat dilihat dari nilai korelasi dan asosiasi geografikal sedangkan untuk aspek ekonomi dilihat dari nilai regresi dan location quotient. Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kondisi ekonomi dan sosial akibat abrasi.
IDENTIFIKASI KEPEMILIKAN RUANG PADA PASAR TERAPUNG BANJARMASIN (Studi Kasus: Pasar Terapung Banjarmasin)
Banyak aktifitas yang dijalankan dipasar, terutama aktifitas yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi ditambah dengan keadaam pasar yang mungkin bisa dijadikan sebagai objek wisata, yang nantinya juga bisa berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, dalam hal ini akan diambil salah satu contoh yaitu pada pasar terapung Banjarmasin. Tetapi pada sisi lain kegiatan perekonomian tersebut, terdapat suatu masalah penting yaitu permasalahan kepemilikan lahan atau ruang di perairan, pada pasar terapung itu sendiri yang belum jelas. Yang mana permasalahan ketidak jelasan sistem kepemilikan lahan ini juga berpengaruh terhadap lancarnya kegiatan perekonomian dipasar terapung.Mengingat terdapat permasalahan ketidak-jelasan kepemilikan lahan pada pasar terapung Banjarmasin ini, maka diperlukan suatu kajian untuk mengidentifikasi karakteristik kepemilikan lahan atau ruang pada pasar terapung Banjarmasin. Teridentifikasinya karakteristik kepemilikan lahan atau ruang ini diharapkan dapat diformulasikan hukum pertanahan nasional yang nantinya akan berguna bagi kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi aturan kepemilikan ruang perairan di Pasar Terapung Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan Konsep Kepemilikan Ruang Perairan. Kemudian dilakukan perbandingan karakteristik antara sistem kepemilikan ruang pada Pasar Terapung Banjarmasin dengan sistem kepemilikan tanah.
IDENTIFIKASI OBJEK-OBJEK KADASTER PERAIRAN LAUT KURANG DARI DUA BELAS (12) MIL LAUT DARI GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
Indonesia sebagai negara pantai memiliki hak kedaulatan atas ruang laut yang dimilikinya. Perairan nasional Indonesia terdiri dari laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Wilayah laut Indonesia ini membutuhkan adanya kebijakan kadaster laut untuk pengelolaan persil laut sama halnya pada pengelolaan persil darat pada kadaster pertanahan. Identifikasi hak, kewajiban, dan batasan mengenai objek-objek kadaster laut dalam hubungannya dengan perairan Indonesia adalah salah satu hal yang perlu dilakukan sebagai pendukung lahirnya kadaster laut di Indonesia yang baik. Identifikasi mengenai hak, kewajiban, dan batasan ini melibatkan objek-objek kadaster laut antara lain sumber daya minyak, gas, dan mineral, perikanan, keanekaragaman hayati, perkapalan, konservasi, harta karun bawah laut, kultur adat, kabel dan pipa bawah laut, wilayah pesisir, dan pariwisata. Hasil kajian Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa konsep kadaster pertanahan dapat diterapkan pada wilayah laut dan diimplementasikan secara tiga dimensi. Secara hukum, Indonesia telah menjalankan Hukum Laut Internasional dengan benar, dan secara kelembagaan, masih dibutuhkan adanya pembenahan terkait kelembagaan kadaster laut.
PENGIRIMAN DAN MANAJEMEN DATA UNTUK SISTEM INFORMASI KEMACETAN LALU LINTAS BERBASIS KOMUNITAS
Dalam kehidupan sehari-hari, kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah umum di kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung, terutama saat hendak bepergian. Kurang baiknya sarana transportasi umum, menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini menyebabkan ruas jalan penuh dengan kendaraan dan ketika kapasitas jalan tidak mampu menampung volume kendaraan maka dapat terjadi kemacetan lalu lintas. Informasi kemacetan lalu lintas akan menjadi hal yang penting ketika masyarakat hendak bepergian atau melakukan perjalanan. Dengan memperoleh informasi kemacetan lalu llintas masyarakat dapat menghindari ruas jalan yang macet sehingga perjalanan mereka tidak terhambat. Dalam tugas akhir ini akan dibuat suatu sistem yang akan memberikan informasi kemacetan lalu lintas dimana informasi lalu lintas berasal dari laporan pengguna jalan. Untuk mempermudah pengguna dalam membagi atau melaporkan data kemacetan lalu lintas, dibuat suatu aplikasi mobile phone yang memanfaatkan teknologi global positioning system serta koneksi internet pada mobile phone pengguna. Data kemacetan lalu lintas yang diperoleh dari pengguna ini kemudian diolah sehingga menjadi suatu informasi kemacetan lalu lintas dan ditampilkan dalam suatu peta kemacetan lalu lintas berbasis web.
KAJIAN ASPEK KELEMBAGAAN MENUJU IMPLEMENTASI KADASTER KELAUTAN DI INDONESIA
Wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan Indonesia memiliki begitu banyak potensi yang tentunya dapat memberikan nilai keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, dimana masing-masing sektor dapat menyumbang pendapatan Negara dalam jumlah yang signifikan. Sesuai dengan pemahaman UUD 1945 pasal 33 ayat 3, maka negara berhak untuk mengatur pelaksanaan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam termasuk yang berada di wilayah laut yang diwujudkan dengan membentuk berbagai lembaga negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun sayangnya, pelaksanaan pemanfaatan wilayah laut Indonesia tidak berjalan dengan efektif karena adanya tumpang tindih dan ego sektoral masing-masing lembaga. Oleh karena itu, tujuan tugas akhir ini adalah untuk memberikan rekomendasi solusi dari permasalahan kelembagaan dalam penerapan kadaster kelautan. Metode awal yang digunakan adalah dengan menginventarisasi lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan kadaster kelautan meliputi tugas pokok dan fungsi lembaga, struktur organisasi serta kewenangan masing-masing lembaga. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi serta analisis terhadap struktur organisasi tersebut untuk dapat menilai seberapa besar fokus perhatian lembaga terhadap pemanfaatan wilayah laut. Hasil dari analisis ini adalah KKP sebagai lembaga yang memiliki fokus perhatian yang paling tinggi terhadap pemanfaatan wilayah kelautan dan memiliki jumlah direktorat terbanyak yang mengurusi wilayah kelautan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat direkomendasikan KKP sebagai lembaga yang berwenang dalam penerapan kadaster kelautan di Indonesia.
PEMETAAN GELOMBANG LAUT DENGAN METODE PEMODELAN NUMERIK DAN PEMANFAATANNYA DALAM PENENTUAN JENIS BANGUNAN PELINDUNG PANTAI (STUDI KASUS: PESISIR KECAMATAN MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT)
Muara Gembong merupakan sebuah kecamatan terluas di Kabupaten Bekasi dengan sebagian besar adalah wilayah pantai dan pesisir yang menyimpan banyak potensi mulai dari perikanan/tambak, ekowisata, dan daerah industri. Daerah ini dilintasi oleh Sungai Citarum dengan empat anak sungainya bermuara di Laut Jawa. Permasalahan yang timbul yaitu adanya abrasi dan sedimentasi karena pengaruh gaya gelombang, arus, dan pasang surut. Kondisi ini semakin parah dengan meningkatnya aktivitas konversi lahan hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai menjadi lahan perikanan dan industri. Pada Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai salah satu faktor penyebab permasalahan di Muara Gembong yaitu gelombang laut. Dilakukan pemodelan numerik gelombang laut menggunakan perangkat lunak SWAN (Simulating WAve Nearshore) dengan masukan data batimetri dan kecepatan angin sehingga didapatkan parameter tinggi gelombang signifikan, arah datang, dan periode gelombang. Terlebih dahulu dilakukan uji sensitifitas model terhadap parameter resolusi grid, kecepatan angin, langkah waktu, dan komponen fisik. Hasil pemodelan kemudian akan dipakai sebagai dasar dalam penentuan bangunan pelindung pantai dengan memperhatikan morfologi sepanjang pantai. Hasil pemodelan Angin Musim Timur yaitu tinggi gelombang signifikan (Hsig) maksimum adalah 0,68 m dan periode maksimum 6,72 detik dengan arah gelombang dari timur dan tenggara. Sedangkan Angin Musim Barat Hsig maksimum adalah 0,63 m dan periode maksimum 5,56 detik dengan arah dari barat laut. Lokasi gelombang pecah berada di dekat pantai. Jadi, jenis bangunan pelindung pantai yang disarankan adalah revetmen dan groin.
PENGGUNAAN METODE FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT DAN LASER SCANNING DALAM PROSES REVERSE ENGINEERING (STUDI KASUS : PESAWAT TANPA AWAK EASY STAR)
Proses Reverse engineering merupakan proses evaluasi sistematik dari sebuah produk melalui pengukuran langsung ataupun atau tidak langsung bertujuan untuk mengetahui fungsi atau kinerja produk, membuat produk yang sama, atau penambahan fungsi dari produk tersebut. Proses Reverse Engineering dapat dilihat sebagai analisis sistem untuk identifikasi komponen sistem dan hubungannya dengan komponen sistem lain, membuat representasi dari sistem dalam bentuk, dan untuk membuat representasi fisik dari sistem tersebut. Banyak metode dapat digunakan untuk mengukur suatu objek, dalam hal ini saya menggunakan Fotogrametri Rentang Dekat dan Laser Scanning. Kedua metode menyediakan data yang disebut point cloud yang mewakili permukaan objek. Point cloud adalah data dasar untuk membuat model 3D, point clouds tersebut merupakan representasi geometri dalam hal titik permukaan adalah langkah pertama dalam menciptakan patch permukaan parametrik. Sebuah polymesh baik diciptakan dari point cloud menggunakan software reverse engineering. polymesh dibersihkan, kemudian permukaan (surface) diekspor ke paket CAD untuk perbaikan lebih lanjut, analisis, integrasi atau perbandingan. Proses selanjutnya adalah menjadikan ke model fisik.kemudian model fisik tersebut akan dimodelkan kembali menggunakan fotogrametri rentang dekat yang kemudian hasilnya akan di bandingkan dengan kedua model yang menggunakan 2 metode pengukuran sebelumnya.
APLIKASI TEKNIK PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS UNTUK PEMODELAN NILAI TANAH
Persamaan regresi seringkali diaplikasikan untuk berbagai macam pemodelan. Namun, permasalahan yang sering ditemui dalam persamaan regresi adalah terjadinya korelasi antarvariabel pembentuk persamaan tersebut yang disebut dengan multikolinearitas. Dalam statistika, model regresi dikatakan baik apabila memenuhi asumsi-asumsi klasik salah satunya tidak ada multikolinearitas. Kebanyakan peneliti mengatasi masalah multikolinearitas dengan cara menghilangkan satu atau lebih variabel yang diamati. Namun, cara ini dianggap kurang baik karena bisa saja variabel yang dihilangkan ternyata memiliki kontribusi yang besar terhadap model yang dibentuknya. Pada penelitian ini, masalah multikolinearitas diatasi dengan menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA). Teknik ini dipilih karena memiliki kelebihan salah satunya tidak perlu mengurangi jumlah variabel yang diamati. Dengan teknik PCA, variabel awal disederhanakan(direduksi) menjadi satu atau beberapa variabel baru yang disebut dengan faktor utama (principal component). Model nilai tanah awal yang masih mengandung multikolinearitas dinyatakan dalam persamaan HT = 9844386,383 + 686,834 LT – 28145,881 LD + 430099,058 LJ – 592,624 JAT – 1815,500 JKT – 5228,834 JLP – 1180,781 JAB – 714875,031 ZPK – 1705557,537 AK + 757307,047 DR. Setelah menggunakan teknik PCA, diperoleh model nilai tanah baru yang sudah bebas dari multikolinearitas yang dinyatakan dalam persamaan HT = 3243740,394 – 1143906,503 F1 + 718696,229 F2 + 359146,609 F3 + 287429,307 F4. Berdasarkan beberapa uji ketepatan model yang dilakukan, model baru yang terbentuk dapat dikatakan cukup baik karena memenuhi syarat-syarat model yang baik.
PENGUKURAN HIDRO-AKUSTIK UNTUK MENGUJI PENGARUH PEMECAH GELOMBANG TERAPUNG TERHADAP ARUS DAN TURBIDITAS
Kenaikan muka laut akan berdampak langsung terhadap pulau-pulau kecil karena meningkatkan risiko erosi pantai. Ancaman erosi pantai diakibatkan oleh ekspansi gelombang yang besar saat pasang tertinggi. Pemecah gelombang terapung dapat digunakan sebagai solusi atas ancaman terhadap kerusakan pantai. Penelitian ini merupakan pengukuran lapangan dalam rangka merancang pengukuran untuk menguji pengaruh susunan FLOATON BREAKWATER sebagai pemecah gelombang terapung yang terikat pemberat di dasar laut terhadap parameter pengukuran yaitu pasut, arus, gelombang, dan turbiditas di kolom air. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat hidro-akustik tipe Doppler, Nortek Aquadopp Profiler dan Sontek Argonaut-XR. Produk alat ukur hidro-akustik tipe Doppler merupakan teknologi hidro-akustik yang berkembang secara pesat dan dapat mengukur fluktuasi muka laut, arus secara tiga dimensi (arah dan kekuatannya), dan turbiditas pada kolom air. Hasil penelitian ini tidak menunjukkan perubahan nilai kecepatan arus dan turbiditas. Pemecah gelombang terapung tidak memodifikasi pola arus dan turbiditas. Penggunaan alat hidro-akustik tipe Doppler dinilai efektif dalam penelitian ini.
PERHITUNGAN STOK KARBON BERDASARKAN NDVI DI CEKUNGAN BANDUNG
Penginderaan jauh menawarkan cara yang lebih mudah, cepat, hemat serta mencakup area yang lebih luas untuk perhitungan stok karbon. Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan stok karbon dengan metode penginderaan jauh di Cekungan Bandung dari data citra Satelit Landsat untuk tahun 1999, 2002 dan 2005. Stok karbon dihitung dengan menggunakan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) yang diekstrak dari data citra satelit untuk kemudian digunakan dalam model perhitungan stok karbon. Berdasarkan perhitungan, diperoleh jumlah stok karbon pada tahun 1999 sebesar 522272.91 ton, tahun 2002 sebesar 494512.98 ton, dan tahun 2005 sebesar 561683.33 ton. Karena tidak adanya data pengukuran lapangan di Cekungan Bandung untuk melakukan validasi, maka hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai nilai pendekatan jumlah stok karbon di Cekungan Bandung sebagai informasi yang berguna untuk berbagai pihak dalam upaya pemantauan kondisi emisi gas di Cekungan Bandung.