📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenPEMETAAN ARUS DAN PASUT LAUT DENGAN METODE PEMODELAN HIDRODINAMIKA DAN PEMANFAATANNYA DALAM ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI (STUDI KASUS : PESISIR MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT)
Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Perubahan ini berpengaruh terhadap dinamika pesisir. Dinamika pesisir, secara konseptual dapat terjadi karena tiga faktor yaitu fisik (dinamika laut), non-fisik (sosial ekonomi), dan karakteristik pantai itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati dinamika pesisir Kecamatan Muara gembong serta pengaruhnya terhadap perubahan garis pantai, dilakukan dengan pembuatan model dan pengukuran arus dan pasut. Pemodelan dilakukan dengan metode pemodelan Hidrodinamika menggunakan perangkat lunak Delft3D. Pada tahap awal dilakukan model uji sensitifitas untuk menguji dan menetapkan parameter masukan model. Model uji sensitifitas dilakukan dengan memasukkan tiga parameter yaitu angin (wind), kekasaran dasar laut (bottom roughness) dengan tingkat nilai Chezy yang berbeda, dan langkah waktu (time step). Selanjutnya dilakukan pemodelan untuk simulasi dua musim, yaitu musim angin Timur dan musim angin Barat. Dari pemodelan ini dapat dianalisis pergerakan arus dan pasut untuk pengamatan dinamika pesisir terhadap perubahan garis pantai yang terdapat di Muara Gembong. Model uji sensitifitas menunjukkan parameter kekasaran dasar laut paling berpengaruh terhadap hasil pemodelan dibandingkan dengan parameter masukan angin dan langkah waktu, dengan nilai Chezy 75, menghasilkan kecepatan arus maksimum sebesar 1,111 m/s. Untuk simulasi dua musim, pergerakan arus maksimum saat musim angin Barat sebesar 0,399 m/s, sedangkan pergerakan arus maksimum musim angin Timur yang terjadi sebesar 0,429 m/s. Tunggang pasut maksimum musim angin Barat adalah sebesar 0,429 m dan tunggang pasut maksimum musim angin Timur adalah sebsesar 0,452 m. Berdasarkan hasil pemodelan yang telah dilakukan, pergerakan arus dan pasut di Kecamatan Muara Gembong dipengaruhi oleh tingkat kekasaran dasar lautnya dan musim angin Timur.
IDENTIFIKASI KERUSAKAN DAERAH PASCA GEMPA DENGAN METODE OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS
Abstrak
STUDI PERANCANGAN BASIS DATA UNTUK SISTEM INFORMASI PERTANAHAN KELURAHAN MENGGUNAKAN METODE THREE SCHEMA ARCHITECTURE (TSA) (Studi Kasus : Kelurahan Citeureup, Kec. Cimahi Tengah, kota Cimahi )
Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil dan sumber informasi tanah. Adanya kebutuhan informasi tanah yang cepat dan akurat di kelurahan mengakibatkan perlunya data tanah yang diorganisasi dengan baik. Kelurahan Citeureup dipilih sebagai lokasi studi kasus karena memiliki penggunaan tanah beragam (pemukiman dan sawah). Basis data merupakan kumpulan file/tabel yang saling berhubungan dan disimpan di dalam media penyimpanan elektronik. Namun, data tanah di Citeureup yang berupa dokumen masih belum disusun dengan baik dan masing-masing data tidak saling berhubungan sehingga perlu dibangun basis data untuk sistem informasi pertanahan. Oleh karena itu, perancangan basis data untuk sistem informasi pertanahan di kelurahan perlu dilakukan.
PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK PENYAJIAN SISTEM INFORMASI KELAUTAN UNTUK MENDUKUNG NAVIGASI KAPAL
Terdapat indikasi kecelakaan kapal di perairan Indonesia seringkali terjadi dikarenakan terbatasnya sistem navigasi kapal. Seperti diketahui, aspek keselamatan dalam dunia pelayaran masih belum memadai, terlihat dari masih banyaknya jumlah kecelakaan di laut yang sebagian besar diakibatkan karena diabaikannya faktor keselamatan.Dalam penelitian ini, digunakan metode digitasi untuk menghasilkan peta digital dan dilakukan perancangan data flow diagram serta user interface dari perangkat lunak navigasi yang akan dibuat. Setelah itu akan dilakukan simulasi cara kerja perangkat lunak ini dalam menunjang navigasi kapal.Hasil dari penelitian ini berupa perangkat lunak yang berfungsi untuk memberikan informasi navigasi yang dikombinasikan dengan peta digital wilayah perairan Bangka Belitung. Penerapan dari sistem informasi ini diharapkan dapat menunjang sistem navigasi dari kapal agar dapat mengidentifikasi jalur pelayaran serta memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang berbahaya untuk berlayar sehingga dapat meminimalisir kecelakaan pelayaran yang kerap terjadi di perairan Indonesia.
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA-MALAYSIA DI LAUT SULAWESI
Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Malaysia ditinjau berdasarkan tiga aspek. Aspek yang pertama adalah berdasarkan penggunaan garis pangkal lurus kepulauan dari PP No 38 Tahun 2002 dan revisinya pada PP No. 37 Tahun 2008, sedangkan Malaysia menggunakan garis pangkal lurus hasil identifikasi terhadap Peta Malaysia 1979. Aspek kedua berdasarkan penggunaan pulau utama kedua negara dalam penempatan titik dasarnya. Aspek yang terakhir adalah dengan menempatkan titik dasar pada pulau-pulau kecil terluar dari kedua negara. Prinsip dalam penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Malaysia yang digunakan adalah ekuidistan dan proporsional untuk mencapai suatu solusi yang adil.Malaysia menggunakan Peta Malaysia 1979 sebagai dasar dalam penetapan batas-batas perairan laut di kawasan Laut Sulawesi. Identifikasi terhadap Peta Malaysia 1979 tersebut menghasilkan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut : ketidakjelasan informasi tentang datum geodetik yang digunakan pada Peta Malaysia 1979; penentuan titik awal bersama dalam penarikan garis batas laut; garis pangkal lurus yang digunakan oleh Malaysia. Dalam tugas akhir ini permasalahan tersebut dianalisis terhadap ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on the Law Of the Sea) 1982 dan diperoleh alternatif batas laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Malaysia yang optimal di Laut Sulawesi.
PEMANFAATAN FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT DALAM BIDANG ARSITEKTUR LANSEKAP (STUDI KASUS : CAMPUS CENTER INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG)
Pekerjaan desain lanskap arsitektur menuntut ketelitian pada setiap pengukurannya, karena pada setiap pembuatan desain sedapat mungkin dapat merepresentasikan keadaan sebenarnya yang ingin dibangun dengan sangat detail. Arsitek lanskap pada umumnya membuat desain lanskap 2 dimensi dalam skala besar dan kemudian menggunakan perangkat lunak untuk menciptakan keadaan bangunan sekitarnya. Metode ini menyebabkan ketelitian pada lanskap tersebut tidak dapat dipastikan, maka dari itu diperlukan suatu metode yang dapat mempermudah dalam visualisasi dan orientasi lanskap yang juga memiliki tingkat ketilitian yang tinggi. Fotogrametri rentang dekat (FRD) menyediakan kebutuhan pembuatan model tersebut dengan peralatan yang sederhana yaitu kamera non metrik. Metode ini dapat menghasilkan model yang akurat dan detail dengan pengolahan dari dua foto yang bertampalan. Pengolahan yang dilakukan hanya dengan penandaan pada titik-titik objek detail yang ada pada foto menggunakan perangkat lunak PhotoModeler Scanner. FRD juga dapat dikombinasikan dengan wahana unmanned aerial vehicle (UAV) dalam akuisisi data untuk memodelkan bentuk area dari udara agar mendapatkan lanskap area yang ingin di modelkan secara vertikal, kemudian dengan FRD secara terestris dilakukan pemodelan area tersebut dengan lebih detail secara horizontal. Dengan penggabungan FRD UAV dan terestris akan didapatkan model 3D lanskap secara keseluruhan. Setelah itu arsitek lanskap dapat melakukan pengolahan lebih lanjut untuk visualisasi area lanskap sesuai yang dibutuhkan dengan menggunakan perangkat lunak Google SketchUp.
ANALISIS PARAMETER ORIENTASI LUAR PADA KAMERA NON-METRIK DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM RTK-GPS
Fotogrametri dalam pengolahannya sangat dibatasi oleh kemampuan perangkat lunak untuk memecahkan parameter yang ada, baik parameter koordinat objek maupun parameter orientasi kamera. Parameter orientasi kamera terdiri dari parameter orientasi dalam dan juga parameter orientasi luar yang terdiri dari posisi dan juga rotasi kamera. Dengan bantuan dari sistem RTK-GPS, parameter posisi bisa dihilangkan dan perhitungan bundle adjustment diharapkan menjadi efisien. Akan tetapi terdapat offset antara antena GPS dan kamera. Pengukuran offset kamera dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan metode Fotogrametri Rentang Dekat (FRD). Dengan adanya data offset ini, pemotretan dilakukan, dan gedung Teknik Lingkungan merupakan objek penelitian kali ini. Titik kontrol pun diukur pada objek dengan menggunakan Electronic Total Station (ETS), dan digunakan juga sebagai check point hasil bundle adjustment. Pengolahan dilakukan dengan menggunakan Australis 6.0, namum gagal dalam melakukan proses bundle adjustment, sehingga pengolahan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan ERDAS IMAGINE 9.2. Kebenaran dari hasil pengolahan ERDAS IMAGINE 9.2 dibuktikan dengan membandingkan dengan hasil pengolahan Agisoft PhotoScan 0.8. Hasil dari penelitian ini adalah lebih efisiennya perhitungan, dengan berkurangnya jumlah titik kontrol yang dibutuhkan di lapangan.
RISK ASSESSMENT OF GROUNDWATER FROM SALINE WATER INTRUSION IN PULAU PRAMUKA
Pulau Pramuka is one of inhabited islands in Kepulauan Seribu in the South West of Java Sea. During the latest few years (2000s) the population is increasing. This growth also drives conversion of land cover, typically from vegetation or bareland into built up. This growth also increases the demand of the freshwater. The only source of freshwater in this island is groundwater. The conversion of land cover and the increase the demand of freshwater will be impacted to the quality of freshwater, especially in terms increasing water salinity. This research is intended to create groundwater risk model. Method that used to do assessment about the groundwater risk is created from overlay between groundwater vulnerability, hazard, and exposure map. Vulnerability map is created using DRASTIC modified method. To produce hazard map is using the land use map and exposure map is created from land cover map and distance from shoreline parameter. It is found that the according to the model of groundwater risk in Pulau Pramuka falls in to low, medium, and high risk. Land cover type of building is classified into high risk (9% of area) and medium risk (37% of area). The other land covers are classified into low risk (54% of area). The produced risk map indicates that spatial distribution of groundwater risk correlates well with salinity distribution throughout the island
PROSEDUR PENENTUAN KEMIRINGAN OBJEK INFRASTRUKTUR (Studi Kasus: Menara Radio K-Lite dan Menara Mesjid Raya Bandung)
Objek Infrastruktur adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan lainnya. Setiap objek infrastruktur mempunyai masa pakai, sehingga perlunya dilakukan pengawasan kelayakan pakai dari suatu objek infrastruktur Sebuah objek infrastruktur dapat mengalami perubahan bentuk karena berbagai hal. Kemiringan pada objek merupakan salah satu bentuk perubahan yang dapat terjadi pada sebuah objek infrastruktur. Kemiringan dari sebuah objek harus dapat diperhitungkan nilai dari kemiringan dan arah dari kemiringan Penelitian ini diajukan dengan maksud untuk menyusun suatu metode untuk mengukur kemiringan dari suatu objek infrastruktur dengan menggunakan alat ukur terestris dan dan membuktikan bahwa metode tersebut dapat mengukur nilai dari kemiringan dan arah kemiringan dari objek infrastruktur tersebut.
STUDI POSTSEISMIK GEMPA PANGANDARAN DARI DATA PENGAMATAN GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) TAHUN 2006-2008
Gempa dan tsunami Pangandaran 2006 yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006 pukul 3 sore hari mengakibatkan kerugian matrial dan korban juwa yang tidak sedikit. Gempa tersebut tercatat dengan kekuatan 7,7 Mw (BMG, 2006). Gempa tersebut memiliki titik episenter yang terletak 200 km dari daratan terdekat. Gempa tersebut menghasilkan sebuah efek pasca gempa yang disebut dengan fase postseismik, yang mana postseismik itu sendiri merupakan salah satu siklus gempa. Dengan mempelajari siklus gempa diharapkan dapat diketahui periode pengulangan gempa. Dengan melihat fase setelah gempa (postseismik) diharapkan dapat memprediksi pengulangan gempa di masa mendatang, sehingga dapat dijadikan evaluasi potensi gempa di masa yang akan datang sebagai upaya dalam mitigasi bencana. Salah satu upaya untuk mempelajari siklus gempa ini adalah dengan metode survei GPS. Survei GPS dilakukan dengan mengamati titik-titik pengamatan GPS di sekitar Pangandaran. Pada tanggal 23-30 Juli 2006 survei GPS kala-1 dilakukan dengan melakukan pengamatan di 24 titik pengamatan. Pada kala-2 pada tanggal 9-14 Agustus 2007 diamati 24 titik pengamatan. Dan pada kala-3 1-5 Agustus 2008 diamati 23 titik. Metode yang digunakan adalah metode diferensial dengan moda jaring. Dari hasil pengolahan dan analisis mengindikasikan bahwa titik-titik di sekitar Pangandaran mengalami penurunan deformasi dari tahun 2006-2007 ke tahun 2007-2008, artinya postseismik semakin melemah. Gerakan pergeserannya menuju ke arah selatan, sama dengan tahapan koseismiknya.
PEMODELAN INDEKS KERENTANAN WILAYAH PESISIR DARI FAKTOR ABRASI TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (WILAYAH STUDI : KABUPATEN DAN KOTA CIREBON)
Identifikasi variabel-variabel yang berpengaruh pada kerentanan pesisir mengkategorikan 2 variabel, variabel fisik dan variabel non-fisik (sosial ekonomi). Variabel fisik terdiri atas tunggang pasut maksimum, kecepatan arus maksimum, tinggi gelombang signifikan, kemiringan topografi, jenis sedimen, tutupan lahan, intensitas curah hujan, kecepatan angin maksimum, dan arah datang gelombang sedangkan pada variabel non-fisik terdapat kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja, nilai ekonomi lahan, nilai produktivitas lahan, PDRB, dan laju pertumbuhan penduduk. Kemudian diklasifikasikan dan dibobot dengan metode AHP terhadap masing-masing variabel tersebut untuk membuat model indeks kerentanan di wilayah pesisir Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian, 4 (empat) kecamatan wilayah pesisir Cirebon termasuk ke dalam kategori rentan terhadap variabel fisik dan terdapat 7 (tujuh) kecamatan pesisir Cirebon sangat rentan terhadap variabel sosial ekonomi.
KAJIAN TEKNIS TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH DI WILAYAH DARAT
Permendagri no 1 tahun 2006 yang merupakan pedoman penegasan batas daerah masih terdapat kekurangan, yang meliputi pendefinisian istilah, spesifikasi pengukuran dan pemetaan, serta aspek penyusunannya. Permendagri no 1 tahun 2006 dilakukan identifikasi berdasarkan istilah yang digunakan, penggunaan istilah tersebut dalam kalimat, kesesuaian spesifikasi metode pengukuran dan pemetaan terhadap ilmu Geodesi. Proses revisi adalah untuk memperbaiki setiap bagian yang kurang sesuai. Analisis dilakukan terhadap hasil revisi berdasarkan keilmuan Geodesi. Revisi pada permendagri no 1 tahun 2006 yang dilakukan meliputi pasal 3 dan pasal 5, serta terhadap 14 bagian pada lampiran. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penyempurnaan Permendagri no 1 tahun 2006 dapat dilakukan melalui keilmuan Geodesi.
KAJIAN PRINSIP EKUIDISTAN DAN PROPORSIONALITAS DALAM PENETAPAN BATAS LAUT ANTAR NEGARA KEPULAUAN (STUDI KASUS: INDONESIA-PALAU)
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas laut melebihi daratan. Potensi laut di Indonesia dapat dipakai secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Keutuhan dan kedaulatan Indonesia perlu dijaga dan salah satu caranya adalah mempunyai ketegasan tentang batas wilayah, khususnya batas wilayah perairan dengan negara-negara lain yang berbatasan laut. Di antara negara-negara yang berbatasan laut dengan Indonesia baru sebagian saja yang batas lautnya sudah disepakati. Dari negara tetangga yang batas wilayah lautnya belum disepakati salah satunya adalah negara Palau. Batas laut yang belum disepakati oleh kedua negara ini adalah Zona Ekonomi Eksklusif di Samudera Pasifik. Ketidaktegasan batas laut di daerah ini sering menyebabkan konflik antara kedua negara ini. Dalam tulisan ini akan dilakukan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia – Palau di Samudera Pasifik. Dalam penelitian ini, penetapan batas ZEE Indonesia - Palau di Samudera Pasifik ditentukan dengan menggunakan kombinasi antara prinsip ekuidistan dan prinsip proporsionalitas yang berdasarkan pada implementasi UNCLOS 1982. Hasil dari penelitian ini mununjukkan bahwa prinsip proporsionalitas lebih tepat digunakan untuk kasus antar negara kepulauan.
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA - MALAYSIA DI SELAT MALAKA
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut lebih besar dari wilayah daratannya. Dalam menjaga keutuhan dan menjamin kedaulatan NKRI diperlukan adanya ketegasan mengenai batas wilayah Indonesia, khususnya batas wilayah laut. Terdapat beberapa batas maritim Indonesia yang belum disepakati dengan negara-negara tetangga. Batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia - Malaysia di Selat Malaka adalah salah satu kasus batas maritim yang belum disepakati. Dalam penelitian ini, penetapan batas ZEE Indonesia - Malaysia di Selat Malaka ditentukan dengan menggunakan kombinasi antara prinsip ekuidistan dan prinsip proporsionalitas yang berdasarkan pada implementasi UNCLOS 1982. Hasil dari kombinasi kedua prinsip tersebut adalah enam data batas laut, yang akan ditentukan luas ZEE Indonesia dari ke-enam data tersebut dengan menggunakan metode numeris. Dan hasil dari penelitian ini adalah Peta Batas ZEE Indonesia - Malaysia di Selat Malaka.
KAJIAN ASPEK TEKNIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DALAM PERSPEKTIF BIDANG KELAUTAN
Besarnya wilayah laut Indonesia menyebabkan pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini kelautan, serta penanggulangan bencana memerlukan sistem informasi geospasial yang terintegrasi dengan baik. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial yang baru dirilis pada akhir tahun 2011 memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, terutama dalam segi teknis, mengenai penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kajian teknis yang dilakukan meliputi studi literatur, identifikasi obyek-obyek informasi geospasial dasar, terutama yang berada dalam perspektif kelautan, Inventarisasi teknis penyelenggaraan informasi geospasial dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, dalam hal ini bidang kelautan, pengkajian data, analisis, serta kesimpulan dan saran. Studi literatur dilakukan terhadap berbagai referensi literatur yang telah dikumpulkan seperti, buku-buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel, maupun melalui media internet. Sedangkan, pada tahap pengkajian data dilakukan kajian mendalam terhadap obyek-obyek dan teknis penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang telah dikumpulkan. Peran Informasi Geospasial Dasar sangat penting sebagai fondasi utama dalam pembangunan, namun masih banyak permasalahan yang muncul akibat belum lengkapnya peraturan pendukung penyelenggaraan informasi geospasial dalam Undang-Undang tentang Informasi Geospasial ini. Termasuk yang paling penting adalah belum adanya peraturan pendukung yang membahas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Informasi Geospasial sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar, serta belum lengkapnya standarisasi nasional terbaru dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, terutama dalam penyelenggaraan Peta Dasar (Kelautan).