📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenKAJIAN ANALITIK SEDIMENTASI MUARA PAMAKARAN, DELTA MAHAKAM, KALIMANTAN TIMUR
Penelitian ini membahas masalah sedimentasi dengan pendekatan sediment budget. Analisis sedimen metode ini fokus pada evaluasi proses sedimen (erosi, transpor sedimen, dan pengendapan partikel sedimen), serta menunjukkan hubungan korelasi antar faktor seperti kecepatan arus, pasut, ukuran butiran sedimen, dan konsentrasi kekeruhan air. Faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan sedimentasi akan dibuktikan melalui eksperimen lapangan dengan melakukan pengukuran kecepatan arus, pengukuran tinggi muka air (pasang surut), pengambilan sampel air, dan pengambilan sedimen dasar perairan. Dengan adanya informasi mengenai kecepatan arus dan konsentrasi sampel air, maka pengukuran mengenai besaran laju transpor sedimen yang terjadi pada daerah studi ini dapat dilakukan. Proses sedimen (erosi, transportasi, dan deposisi) dapat diketahui dengan melihat hubungan kecepatan arus dan besaran ukuran butiran sedimen dasar perairan.
KAJIAN TENTANG INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PILAR BATAS YANG TELAH TERBANGUN PADA TAPAL BATAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA (R.I) DENGAN NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (R.D.T.L)
Sebagai sebuah negara, Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara sekaligus. Perbatasan tersebut berupa batas darat dan batas laut. Indonesia berbatasan darat secara langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea, dan Republik Demokratik Timor Leste. Batas darat Indonesia dengan Malaysia berada di pulau Kalimantan, batas darat Indonesia dengan Papua New Guinea berada di pulau Irian Jaya, dan batas darat Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) berada di pulau Timor. Untuk menjaga keajekan perbatasan wilayah negara tersebut, secara bertahap dilakukan survei Investigation, Refixation, and Maintenance (IRM). Inventarisasi dan identifikasi batas darat RI-RDTL adalah bagian dari survei Investigation, Refixation, and Maintenance (IRM). Dalam melakukan survei ini, tidak perlu dilakukan oleh kedua negara. Investigasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah untuk mengetahui kondisi pilar tanda batas dan pemeliharaan pilar-pilar yang dilaksanakan oleh pihak RI saja, tanpa melibatkan pihak RDTL. Survei ini dimaksudkan untuk mengecek dan melakukan pemeliharaan terhadap pilar-pilar batas darat RI-RDTL dengan mendatangi pilar secara langsung, mendata, melakukan perbaikan pilar, dan pembersihan area di sekitar pilar. Pelaksanaan survei ini berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan, Mabes TNI, Bakosurtanal, Dittop TNI-AD, dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur. Hasil dari survei IRM adalah berupa data-data dari pilar batas, kondisi pilar batas, serta kondisi kawasan perbatasan. Data-data yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi dan identifikasi dapat digunakan sebagai langkah awal monitoring tentang kondisi di kawasan perbatasan yang selanjutnya akan dilakukan pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan tersebut.
PEMETAAN DASAR LAUT MENGGUNAKAN SIDE SCAN SONAR UNTUK PENELITIAN LINGKUNGAN LAUT (WILAYAH STUDI : PERAIRAN TELUK JAKARTA)
Pemetaan dasar laut menggunakan metode pemeruman dilakukan menurut lajur – lajur pemeruman dengan arah dan selang antar lajur yang telah ditentukan. Dengan metode tersebut objek-objek dasar laut yang terletak di antara dua lajur tidak akan tersajikan pada peta. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan metode penyapuan, salah satu metode penyapuan tersebut adalah dengan menggunakan alat Side Scan Sonar. Side Scan Sonar (SSS) mampu memberikan citra yang sangat tajam dan rinci seperti layaknya sebuah foto. Diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mengenai proses dari survei SSS, agar kualitas data dari survei tersebut bisa mendapatkan hasil yang baik. Dengan kemampuan seperti itu, SSS tidak hanya digunakan untuk pemetaan dasar laut saja, tapi juga dapat digunakan untuk mempelajari kondisi lingkungan di dasar laut. Dalam tugas akhir ini, survei SSS di sekitar perairan Pulau Damar Besar, Teluk Jakarta, dijadikan sebagai bahan kajian yang meliputi proses persiapan survei, pelaksanaan survei, pengolahan data serta analisis dari hasil survei SSS. Hasil survei SSS ini mewakili secara umum keadaan permukaan dasar laut perairan Pulau Damar Besar dan dapat menginterpretasi beberapa objek bawah laut, secara kualitatif & kuantitatif. Meskipun hasil survei SSS ini belum bisa memenuhi dari hasil survei yang diharapkan, karena hasilnya belum bisa digunakan untuk keperluan rencana pembangunan PLTU di Pulau Damar Besar.
PENGGUNAAN METODE FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT DAN LASER SCANNING DALAM PEMBUATAN DENSE POINT CLOUD (STUDI KASUS : CANDI CANGKUANG)
Rekonstruksi dijital 3D dari objek jarak dekat diperlukan dalam aplikasi yang berbeda, seperti industri, kedokteran dan warisan budaya. Untuk merekonstruksi dijital suatu objek dapat dicapai dengan metode yang ada yaitu laser scanning dan fotogrametri rentang dekat (FRD). Kedua metode tersebut menyediakan data yang disebut point cloud yang mewakili permukaan objek. Dalam FRD, banyak perangkat lunak yang dapat melakukan hal tersebut, diantaranya adalah perangkat lunak komersil, photomodeler scanner, perangkat lunak open source local, bundler dan perangkat lunak open source remote, my3Dscanner. Semua hasil dari perangkat lunak fotogrametri tersebut akan dikomparasi dan diintegrasikan dengan hasil dari metode laser scanning. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa metode laser scanning menghasilkan point cloud yang lebih rapat dibandingkan dengan metode FRD. Sedangkan hasil yang didapat dari perbandingan perangkat lunak FRD, perangkat lunak photomodeler scanner dan bundler menghasilkan point cloud yang lebih rapat dibandingkan perangkat lunak my3Dscanner.
PEMETAAN DASAR LAUT MENGGUNAKAN MULTIBEAM ECHOSOUNDER UNTUK PENELITIAN LAUT DALAM (STUDI KASUS: SURVEI INDEX - SATAL 2010)
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas perairan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daratannya. Sekitar dua per tiga dari luas negara ini adalah wilayah perairan. Selain itu daerah lautan Indonesia juga banyak memiliki keunikan, salah satu keunikannya adalah beragamnya topografi bawah laut yang ada di wilayah Indonesia. Potensi laut dalam pada saat ini sudah banyak menarik perhatian para peneliti. INDEX–SATAL 2010 adalah salah satu penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang laut dalam, termasuk hydrothemal vent yang merupakan satu dari sekian banyak fenomena menarik yang ada pada laut dalam. Multibeam Echosounder merupakan salah satu alat yang seringkali dipakai saat penelitian laut dalam. Multibeam Echosounder mempunyai kemampuan yang baik untuk menampilkan bentuk dasar laut yang representatif, sehingga memberikan pemahaman lebih mengenai fenomena dasar laut. Survei pemetaan dengan multibeam echosounder pada dasarnya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, pengolahan data, dan penyajian. Manfaat yang dihasilkan dari pemetaan dengan menggunakan multibeam echosounder dapat menunjang penelitian laut dalam. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut antara lain untuk navigasi kapal, navigasi wahana selam, penelitian pergerakan lempeng bumi, pergerakan arus laut, dan penelitian kolom air.
APLIKASI CITRA QUICKBIRD UNTUK PEMETAAN BATIMETRI DAN PEMETAAN OBJEK DASAR PERAIRAN DANGKAL (STUDI KASUS : GOBAH PANGGANG, KEPULAUAN SERIBU)
Pemetaan batimetri dan objek dasar perairan dangkal dengan menggunakan citra satelit dapat dijadikan alternatif pengganti metode pemetaan konvensional pada kawasan perairan. Pencitraan satelit pada daerah pulau-pulau kecil dan perairan dangkal memiliki keterbatasan yaitu adanya efek variasi kedalaman sehingga menyebabkan suatu substrat memiliki nilai radiansi yang tidak konsisten. Hal ini disebabkan oleh atenuasi (pelemahan) gelombang cahaya tampak pada kolom air. Atenuasi merupakan akibat dari interaksi cahaya dengan partikel-partikel yang berada pada kolom air. Penelitian ini bertujuan menghasilkan peta objek dasar perairan dangkal dengan menggunakan metode Lyzenga dan untuk menghasilkan peta batimetri dengan menggunakan metode Jupp. Citra yang digunakan adalah citra Quickbird akuisisi september 2008. Pemeruman di lokasi penelitian dilakukan pada oktober 2009 dengan alat perum gema GPSmapsounder. Hasil evaluasi pengukuran kedalaman memperlihatkan bahwa kedalaman penetrasi maksimum band 2 adalah sebesar 9.9 meter, kedalaman penetrasi maksimum band 3 sebesar 3.6 meter, dan kedalaman penetrasi maksimum band 4 sebesar 0.9 meter. Implementasi algoritma Jupp memberikan nilai koefisien determinasi yang rendah. Penggunaan metode Lyzenga dapat menghasilkan citra indeks objek dasar perairan yang tidak tergantung dengan kedalaman (citra indeks invarian kedalaman). Hasil klasifikasi objek dasar perairan dalam dengan menggunakan citra indeks invarian kedalaman menunjukkan akurasi antara 77%-86%.
PEMODELAN DEFORMASI AKIBAT PENGARUH SUBDUKSI DI JAWA BARAT BERDASARKAN PENGAMATAN GPS TAHUN 2006-2009
Bagian barat Indonesia merupakan wilayah dari batas lempeng antara lempeng Australia dan lempeng Sunda (Eurasia) dengan aktivitas seismik yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya subduksi dari lempeng tektonik yang terus berlangsung sampai ke selatan dan tenggara sepanjang Palung Jawa. Daerah Jawa bagian barat sendiri sebenarnya memiliki karakteristik seismik yang unik. Tidak seperti daerah-daerah di Pulau Sumatra yang merupakan daerah rawan gempa karena sering terjadi gempa dengan magnitude yang besar, daerah Jawa bagian Barat ini jarang terjadi gempa. Gempa yang terjadi pun biasanya dalam magnitude yang lebih kecil dibandingkan dengan gempabumi di Sumatra. Tetapi, di Jawa bagian Barat juga pernah terjadi gempa dengan skala kerusakan yang besar, seperti gempa Pangandaran (17 Juli 2006) dan yang terbaru gempa Tasikmalaya (2 September 2009). Untuk itu masih perlu diselidiki lebih lanjut pola deformasi pada zona subduksi di Jawa Barat. Untuk menyelidiki pola deformasi tersebut, maka dilakukan pengukuran GPS dengan teknik differensial menggunakan metode jaring. Titik-titik tersebut diukur secara kontinyu dan episodik, kemudian data titik hasil pengamatan GPS di bagian barat Pulau Jawa kemudian diolah dengan software ilmiah Bernese. Selanjutnya dilakukan perhitungan vektor pergeseran dan nilai parameter regangan sehingga tingkat rekatan pada zona subduksinya dapat dimodelkan. Berdasarkan nilai pergeseran dari titik-titik pengamatan, bagian barat Pulau Jawa berkisar 1-6 cm/tahun dominan ke arah Tenggara. Berdasarkan hasil pola regangannya, bagian Barat Jawa dominan mengalami regangan dan tingkat rekatan yang terjadi adalah sebesar 0 %. Deformasi bagian Barat Pulau Jawa dipengaruhi oleh tiga factor yaitu pergerakan lempeng sunda, pengaruh subduksi dan pengaruh lokal dalam kasus ini dimungkinkan karena adanya aktivitas Sesar Cimandiri.
KAJIAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL KOTA MEDAN
Kebutuhan akan data dasar dan informasi spasial baik untuk perencanaan maupun pengelolaan sumber daya alam. Ketersediaan akan data dan informasi spasial pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengelolaan data dan informasi spasial masih dilakukan secara parsial sehingga menimbulkan kesan kurang koordinatif. Diperlukan suatu media yang dapat memfasilitasi pemanfaatan informasi spasial dengan membentuk Infrastruktur Data Spasial (IDS). Setelah dikeluarkannya Perpres No.85 Tahun 2007 maka dimulailah pembangunan IDS di Indonesia. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan pembangunan IDSK. Kajian dilakukan terhadap komponen pembentuknya. Kemudian dikaji mengenai kelengkapan kota Medan. Dari kebutuhan dan ketersediaan kota Medan terhadap komponen pembentuk IDS Kota, maka dapat diketahui kekurangan yang harus dipenuhi oleh kota Medan. Untuk itu, diperlukan penataan yang sistematis pada komponen kelembagaan, data utama, teknologi, sumber daya manusia dan regulasi karena kelima komponen inilah yang menjadi faktor kunci dalam pembangunan IDS.
PENELITIAN KARAKTERISTIK (LAJU GESER) SESAR AKTIF MENGGUNAKAN PEMODELAN DATA DEFORMASI PERMUKAAN
Sumatera adalah salah satu wilayah di indonesia dengan aktivitas tektonik paling aktif di dunia. Hal ini menyebabkan Sumatera mengalami pergeseran yang diakibatkan terjadinya tumbukan lempeng Eurasia dan Hindia-Australia dengan kecepatan 49 mm/tahun [Prawirodirdjo, 2000]. Akibatnya terdapat sesar aktif di sepanjang Sumatera yang terbagi menjadi beberapa segmen, salah satunya adalah segmen Aceh (sesar Aceh).Penelitian karakteristik sesar Aceh dilakukan dengan mengamati beberapa titik pantau yang tersebar di sepanjang sesar Aceh, baik titik pantau kontinyu maupun berkala. Pengolahan data dengan software Bernese 5.0, matlab dan excel menghasilkan vektor pergeseran titik-titik pantau yang berkisar antara 3-13 cm ke arah barat daya.Analisis deformasi dalam tugas akhir ini bertujuan untuk mengindikasikan pola pergerakan deformasi sesar, serta menghitung laju geser dan kedalaman bidang sesar yang terkunci. Berdasarkan penghitungan kecepatan sesar Aceh berkisar 18-39 mm/tahun yang terkunci pada kedalaman 10 km. Analisis deformasi ini bermanfaat untuk memprediksi kekuatan gempa bumi yang terjadi di sekitar sesar dalam jangka waktu yang panjang.
IDENTIFIKASI SISTEM PENGUASAAN RUANG LAUT ADAT (CUSTOMARY MARINE TENURE SYSTEM) STUDI KASUS: NOLLOTH, MALUKU
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri ribuan pulau dimana luas wilayah laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya, oleh karena itu luas wilayah perairan Indonesia yang besar menjadi suatu aspek kajian yang vital dalam menyangkut penguasaan wilayah. Selain itu Indonesia adalah negara yang multi-etnis, terdapat kurang lebih 300 etnis dan lembaga adat yang mendiami wilayah Indonesia. Masing-masing etnis pasti mempunyai sistem adat yang berbeda-beda pula, dimana biasanya juga mengatur tentang penguasaan wilayah secara adat. Mengingat luas wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan beragamnya lembaga adat di Indonesia, perlu dilakukan identifikasi terhadap sistem penguasaan ruang laut adat (Customary Marine Tenure System). Dalam penelitian ini, studi kasus pengidentifikasian sistem penguasaan ruang laut adat dilakukan di Desa Nolloth, Maluku, karena wilayah perairannya dianggap representatif untuk wilayah lain di Indonesia pada umumnya. Penelitian dimulai dengan tahap persiapan berupa studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder hasil survei instansi, yang kemudian data tersebut dikompilasikan, lalu ditabulasi berdasarkan tujuan dan ekspektasi, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan tiga parameter. Hasil klasifikasi kemudian dianalisis menggunakan tiga parameter, yaitu wilayah, unit sosial pemegang hak, dan legalitas dan pelaksanaan. Dari penelitian ini, sistem penguasaan ruang laut adat di Maluku ini dapat diidentifikasi. Sistem adat yang terdapat di Maluku dapat berjalan secara sinergis dan berkesesuaian dengan sistem nasional karena sistem adat juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan sistem penguasaan laut nasional.
STUDI KINERJA SOFTWARE ON-LINE PPP (PRECISE POINT POSITIONING) DALAM PENGOLAHAN DATA SURVEY GPS
GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Sistem yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus dalam segala cuaca ini, didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi yang teliti, dan juga informasi mengenai waktu, secara teliti di seluruh dunia (Abidin, 2007). Banyak aplikasi dalam navigasi, survei tanah, definisi tanah dan sejumlah pemetaan telah dibuat lebih sederhana dan lebih tepat karena aksesibilitas data Global Positioning System (GPS), dan dengan demikian permintaan untuk menggunakan teknik-teknik canggih GPS di survei aplikasi telah menjadi penting Teknik diferensial adalah satu-satunya sumber posisi yang akurat selama bertahun-tahun, dan tetap digunakan meskipun biaya. Precise point positioning (PPP) adalah teknik alternatif untuk metode penentuan posisi diferensial yang pengguna dengan penerima tunggal dapat mencapai akurasi posisi pada skala sentimeter atau decimeter. Belakangan ini banyak website yang menawarkan pengolahan data PPP secara online dan gratis. Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan penelitian tentang kinerja dan hasil dari beberapa website yang memberikan layanan tersebut. Penelitian ini melakukan pencaritahuan tentang parameter yang digunakan dan koordinat yang dihasikan pada website tersebut. Data CORS dari stasiun ITB, UPI, Ceremai, Alaska, dan Pago dipotong menjadi data pengamatan yang bervariasi, yaitu 2 jam, 4 jam, 6 jam, 12 jam, dan 24 jam.Data pengamatan tersebut dikirimkan dengan cara menggungah data tersebut pada masing-masing website. Hasil pengiriman data CORS dengan lama pengamatan 2, 4, 6, 12, 24 jam menghasilkan koordinat dan strandar deviasi yang dikirimkan ke-email pengguna. Koordinat yang dihasilkan ditransformasikan pada bidang proyeksi (Universal Trasversal Mercator) UTM yang selanjutnya dilihat pengaruh repeatibilitas pada masing-masing website. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini website OPUS lebih baik digunakan pada titik pengamatan di Indonesia. Koordinat yang dihasilkan dari website dapat menghasil kepresisian hingga sentimeter.
APLIKASI TEKNIK SPATIAL FILTERING UNTUK MENGHITUNG PERGESERAN KOSEISMIK GEMPA SIMEULUE Mw 7.4 FEBRUARI 2008 BERDASARKAN DATA GPS SuGAr (SUMATRAN GPS ARRAY)
Wilayah barat Sumatera merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap gempabumi karena posisinya di sepanjang jalur subduksi dua lempeng bumi, yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa Simeulue Mw 7.4 pada 20 Februari 2008 terjadi sebagai akibat pergerakan Lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah Lempeng Eurasia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memahami mekanisme pada saat terjadinya gempa yaitu dengan melakukan studi deformasi koseismik yang mengiringi gempa tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi GPS berketelitian tinggi, maka dapat dideteksi terjadinya deformasi koseismik pada permukaan bumi yang ditunjukkan oleh respon pergeseran posisi stasiun GPS pada periode waktu tertentu. Berdasarkan analisis data time series pengamatan stasiun GPS, maka akan dapat dihitung vektor pergeseran koseismik akibat gempa tersebut.
IDENTIFIKASI DAN PERHITUNGAN LUAS SAWAH DENGAN CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI MENGGUNAKAN METODE OBJECT BASED IMAGE ANALYSIS (OBIA)
Perhitungan produksi padi di Indonesia telah dilaksanakan oleh tiga instansi; BULOG, BPS, Kementrian Pertanian, dengan metodenya masing-masing dengan menggunakan pendekatan luas lahan sawah, jumlah bibit, maupun laporan mantri tani. Perbedaan metode pada setiap instansi memberikan informasi yang berbeda pula bagi pengguna informasi. Namun dari berbagai metode tersebut belum ada metode perhitungan produksi padi berbasiskan teknologi spasial. Penginderaan jauh dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode yang lebih baik dimana perhitungan produksi padi dilakukan dengan mengidentifikasi lahan baku sawah dan mengklasifikasi jenisnya dengan menggunakan citra dan metode OBIA (Object Based Image Analysis) sebagai metode klasifikasi lahan sawah. Dalam proses klasifikasi, metode OBIA memandang objek tidak hanya berdasarkan nilai piksel per piksel citra namun juga berdasarkan bentuk, luasan, tekstur, serta rasional objek sekitarnya. Berdasarkan penelitian ini didapatkan metode OBIA terbukti dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi lahan baku sawah menurut karakteristik fase padi yang dimilikinya secara tepat dan relatif cepat. Selanjutnya proses perhitungan luas baku sawah dapat diestimasi dari hasil klasifikasi citra.
PENENTUAN BATAS KEWENANGAN LAUT DAN LUAS KEWENANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah daerah (provinsi dan kabupaten atau kota) dapat terdiri dari wilayah darat dan laut. Daerah provinsi yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut (pasal 18 ayat 1) hingga 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri dalam penarikan garis batas lautnya. Selain itu, luas wilayah laut merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).Dalam penetapan batas kewenangan laut daerah, pemerintah menerbitkan PerMendagri No. 1 Tahun 2006 sebagai acuan yang digunakan. Penarikan batas kewenangan menggunakan metode grafis dalam pengerjaannya dengan menggunakan tiga acuan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, PerMendagri No.1 Tahun 2006, UNCLOS 1982. Batas kewenangan daerah ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar, dimana terdapat tiga jenis garis dasar yaitu garis dasar lurus, garis dasar normal, dan garis dasar kepulauan. Garis dasar ditarik dari titik-titik awal yang terletak di titik-titik terluar suatu wilayah. Penghitungan luas wilayah kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan metode numeris berdasarkan titik-titik batasnya.Hasil dari penelitian ini adalah peta batas kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat skala 1:500000 dan hitungan luas kewenangannya berdasarkan tiga acuan yang digunakan antara lain berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 sebesar 40.249,2 Km2, berdasarkan PerMendagri sebesar 40.953,3 Km2, berdasarkan UNCLOS 1982 sebesar 43.421,7 Km2. Penelitian ini dapat menjadi suatu alternatif masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah masing-masing provinsi dalam menentukan batas kewenangannya di laut.
KAJIAN ASPEK TEKNIS DALAM PENENTUAN BATAS LAUT DAN LUAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Indonesia terdiri dari banyak provinsi dan juga memiliki wilayah laut yang besar. Untuk menjaga pengelolaan wilayah laut dan darat tersebut, maka diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Berkenaan dengan undang-undang tersebut, khususnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisirnya, aspek batas wilayah administrasi laut sangatlah penting untuk diperhatikan. Dengan kepastian batas antara wilayah pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya yang berbatasan, guna menghindari konflik yang mungkin terjadi. Dalam penetapan batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dilakukan penarikan garis batas berdasarkan ketetapan Undang-Undang No.32 tahun 2004 (berdasarkan garis dasar normal), PerMendagri No.1 Tahun 2006 (berdasarkan garis dasar lurus dan garis dasar normal) dan penerapan UNCLOS 1982 tentang garis dasar kepulauan untuk mendapatkan luas daerahnya. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi suatu pemerintah daerah tersebut, maka diperlukan suatu Peta Batas Daerah sebagai acuan dalam mengetahui cakupan wilayah yang menjadi kewenangan daerah tersebut.