📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenKAJIAN PENERAPAN KONSEP KONSOLIDASI LAHAN PADA WILAYAH LAUT UNTUK MENUNJANG KADASTER KELAUTAN (STUDI KASUS WILAYAH PANTAI PANGANDARAN CIAMIS)
Permasalahan dalam tata ruang bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Indonesia, hampir semua daerah mengalami permasalahan yang sama. Dampak negatif dari hal tersebut bisa merambat ke dalam aspek-aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak terhadap aspek sosial diantaranya adalah timbulnya ketidaknyamanan terhadap lingkungan (adanya daerah kumuh). Dengan mengubah fungsi lahan dari lahan pertanian mengakibatkan para petani kehilangan pekerjaan dan produktivitas pangan menjadi menurun. Apabila permasalahan tata ruang tersebut tidak diselesaikan, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu dan akan menimbulkan bencana alam. Konsolidasi lahan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tata ruang di wilayah darat dengan cara menata kembali suatu wilayah sehingga menjadi teratur yang dilengkapi dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan agar tercapai penggunaan tanah secara optimum, dan pada prinsipnya dilaksanakan dengan swadaya masyarakat. Kajian penerapan konsep konsolidasi lahan di wilayah laut dilakukan dengan cara menentukan implikasi konsep konsolidasi lahan tersebut pada wilayah laut, dan mengimplemantasikan hasil kajian tersebut pada daerah studi yaitu di wilayah sekitar Pantai Pangandaran Ciamis untuk kawasan budidaya rumput laut. Dari hasil kajian ini dapat dilihat konsep konsolidasi bisa diterapkan di wilayah laut. Dan dari konsep tersebut bisa dilihat juga, konsep mana yang lebih sulit dan yang lebih mudah untuk diterapkan di wilayah laut. Kemudian dijelaskan pula keterkaitan dengan kadaster kelautan.
PENETAPAN BATAS LAUT DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
Disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 merupakan titik awal dilaksanakannya konsep otonomi daerah. Dan sejak dilaksanakannya konsep otonomi daerah, nilai suatu wilayah menjadi sangat penting artinya. Hal ini berkaitan dengan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut. Permasalahan mengenai batas daerah merupakan persoalan yang krusial. Batas daerah yang tidak jelas, kerap menimbulkan konflik. Selain itu, kucuran Dana Alokasi Umum (DAU), yang salah satu parameternya adalah luas wilayah, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun menjadi tidak jelas perhitungannya. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa betapa pentingnya batas suatu daerah ditetapkan. Dalam penelitian ini, batas laut daerah Provinsi Bangka Belitung ditentukan dengan mengacu kepada Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Permendagri No. 1 Tahun 2006 dan implementasi UNCLOS 1982 untuk mendapatkan luas wilayahnya. Dan hasil akhir dari penelitian ini adalah Peta Batas Laut Daerah Provinsi Bangka Belitung.
STUDI PEMANFAATAN SISTEM GPS CORS DALAM RANGKA PENGUKURAN BIDANG TANAH
Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia salah satunya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang dinyatakan dalam bentuk sertipikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dilakukan pengukuran batas-batas bidang tanah dengan mengacu pada titik-titik dasar teknik yang dinyatakan dalam bentuk pilar orde 2, 3, dan 4 yang diselenggarakan oleh BPN-RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia). Jumlah titik dasar yang seharusnya dibangun di Indonesia mencapai jutaan sedangkan pada kenyataannya jumlah dan sebaran titik dasar yang ada belum merata dan menjangkau seluruh wilayah. Keterbatasan jumlah titik dasar ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor biaya pengadaan titik dasar yang tidak murah dan selanjutnya mempengaruhi waktu yang diperlukan BPN untuk melakukan sertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah titik dasar dan mendukung percepatan sertifikasi bidang tanah, diusulkan sistem GPS CORS (Global Positioning System Continuously Operating Reference Stations) yang berwujud sebagai titik kerangka referensi yang dipasangi receiver GPS dan beroperasi secara kontinyu selama dua puluh empat jam. Dalam penelitian ini dilakukan kajian dan analisis mengenai pemanfaatan sistem GPS CORS dalam rangka pengukuran bidang tanah secara ekonomis dan efisien. Dalam pemanfaatan sistem GPS CORS ini, BPN harus mempersiapkan hal-hal terkait seperti pengembangan sumber daya manusia dan struktur organisasi di dalam BPN agar sistem GPS CORS dapat dimanfaatkan dalam pengukuran bidang tanah.
PERBANDINGAN KARAKTERISTIK SISTEM KEPEMILIKAN LAHAN SECARA ADAT (Studi kasus: Wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga)
Mengingat terdapat perbedaan-perbedaan tatanan hukum pertanahan adat antara satu wilayah adat dengan wilayah adat yang lainnya, maka diperlukan suatu kajian untuk membandingkan karakteristik dari setiap hukum pertanahan adat. Dengan menggunakan hasil perbandingan karakteristik dari hukum adat diharapkan dapat diformulasikan hukum pertanahan nasional yang berbasiskan hukum pertanahan adat yang dapat mengakomodir dan mewakili seluruh wilayah adat di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi aturan kepemilikan lahan berdasarkan hukum pertanahan adat yang berlaku di wilayah Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga. Kemudian dilakukan perbandingan karakteristik aturan kepemilikan lahan adat dengan menggunakan sembilan parameter karakteristik sistem kepemilikan lahan yang diadopsi dari sistem hukum pertanahan nasional. Dengan menggunakan sembilan parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sistem kepemilikan lahan, dapat diidentifikasi bahwa dalam hukum pertanahan di Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga terdapat tiga jenis hak penguasaan atas tanah yaitu hak ulayat, hak perseorangan, dan hak menggarap tanah.
PENENTUAN KONSTANTA PASUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN SIBOLGA DARI DATA TOPEX/ POSEIDON (1992-2002) DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS HARMONIK
Pemanfaatan satelit altimetri pada berbagai bidang umumnya memerlukan model pasut laut untuk pereduksian datanya. Dalam hal ini biasanya digunakan model pasut laut global, misalnya FES 2004 tanpa komponen harmonik Sa dan Ssa. Model pasut laut global tersebut secara umum berkualitas baik apabila digunakan di perairan dalam. Pada skripsi ini dicoba pemanfaatan data satelit altimetri Topex/ Poseidon untuk menentukan konstanta-konstanta pasut laut di wilayah perairan dalam tanpa dan dengan komponen harmonik Sa dan Ssa. Dalam hal ini wilayah perairan sekitar Sibolga adalah sebagai wilayah investigasi. Hasilnya menunjukkan bahwa konstanta pasut laut tanpa Sa dan Ssa sebanding dengan model FES 2004. Sedangkan apabila konstanta-konstanta Sa dan Ssa diestimasi, hasilnya lebih baik dibandingkan dengan model FES2004.
VARIASI TEMPORAL GEOID DARI DATA SATELIT GRACE DI WILAYAH INDONESIA
Salah satu tujuan utama dari ilmu geodesi adalah menentukan bentuk dan ukuran bumi termasuk di dalamnya penentuan geoid. Geoid sendiri dapat ditentukan dengan metode satelit yang disebut dengan metode satelit gravimetri salah satunya adalah satelit GRACE. Tugas akhir ini akan membahas tentang cara penentuan geoid dengan menggunakan satelit gravimetri, salah satunya adalah satelit GRACE (Gravity Recovery And Climat Experiment), dengan menggunakan koefisien model geopotensial dari CSR pada data tahun 2005 sehingga diharapkan mampu melihat variasi perubahan temporal geoid yang berfokus pada wilayah Indonesia
ANALISIS NILAI BACKSCATTERING CITRA RADARSAT UNTUK IDENTIFIKASI PADI (Studi Kasus : Kabupaten & Kota Bogor, Jawa Barat)
Tugas akhir ini bertujuan untuk mendapatkan nilai koefisien radar backscattering tanaman padi yang kemudian nilai tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi tanaman padi yang terdapat pada citra Radarsat. Langkah yang dilakukan antara lain melakukan tahap pra-pengolahan citra yaitu koreksi geometrik, koreksi radiometrik, melakukan pemotongan citra daerah studi dengan mengoverlaykan pada peta batas administrasi, lalu menghitung nilai koefisien radar backscattering tanaman padi berdasarkan tutupan lahan yang telah ada sebelumnya. Langkah akhir adalah melakukan validasi nilai backscattering dengan membuat peta tutupan lahan padi berdasarkan nilai koefisien backscattering tersebut. Dari hasil identifikasi padi menggunakan nilai backscattering di Kabupaten dan Kota Bogor pada tahun 1995 diketahui bahwa daerah tersebut hampir 70% tutupan lahannya berupa tanaman padi, sedangkan berdasarkan peta tutupan lahan pada tahun 1994 diketahui bahwa tutupan lahan padi berkisar 60% dari keseluruhan tutupan lahan pada daerah penelitian. Data citra yang digunakan adalah citra Radarsat single band dan hanya pada satu tempo waktu saja, namun resolusi citra ini tinggi yaitu 8 meter. Kesulitan menggunakan citra ini adalah terbatasnya referensi data pendukung lainnya yang memiliki tempo waktu yang sama. Persentase kesesuaian validasi berdasarkan nilai koefisien radar backscattering pada penelitian ini adalah sebesar 60%. Dari histogram koefisien radar backscattering dan NDVI tergambar kerapatan vegetasi dengan rentang koefisien radar backscattering pada area yang sama. Nilai NDVI yang kecil menunjukkan bahwa adanya air pada lahan padi tersebut ( padi berumur muda) sedangkan nilai NDVI yang besar menunjukkan bahwa lahan padi tertutup tanaman padi seluruhnya.
IDENTIFIKASI STATUS TANAH TNI DALAM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL
TNI merupakan lembaga pemerintah di bawah Departemen Pertahanan yang bertugas sebagai alat utama sistem pertahanan negara. Dalam melaksanakan tugasnya TNI memerlukan sumber daya alam. Yang dimaksud sumber daya alam dalam hal ini adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Salah satu sumber daya alam yang penting adalah tanah. Tanah merupakan unsur yang digunakan untuk pembangunan kekuatan pertahanan yang meliputi perkantoran, tempat latihan, dan tempat beraktivitas bagi kegiatan pertahanan negara. Untuk memperkuat bukti hukum atas penggunaan tanah TNI tersebut maka TNI memerlukan suatu bukti hukum hak atas tanah yang digunakannya. Saat ini banyak terjadi konflik antara TNI dengan masyarakat umum terkait dengan status hak atas tanah TNI. Untuk menghindari konflik pertanahan yang terjadi antara TNI dan masyarakat umum, maka perlu dilaksanakan identifikasi status tanah TNI dalam hukum pertanahan nasional yang mengatur seluruh hak atas tanah TNI. Pelaksanaan identifikasi ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan pertanahan melalui studi literatur dan wawancara dengan Departemen Pertahanan, BAIS TNI, dan Pusat Sejarah TNI. Dari hasil identifikasi tersebut didapat status tanah TNI dalam hukum pertanahan nasional. Status tanah TNI berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak pakai. Status tanah TNI harus dibuktikan dasar hukumnya dengan suatu sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh BPN. Sekitar 40% tanah TNI di Indonesia belum bersertifikat. Untuk memperkuat bukti hukum penggunaan tanah TNI, maka tanah TNI di seluruh wilayah Indonesia harus segera didaftarkan di BPN untuk memperoleh sertifikat hak pakai.
STUDI DEFORMASI POSTSEISMIK GEMPA PANGANDARAN 2006 DENGAN MENGGUNAKAN METODE SURVEI GPS
Gempa dan tsunami Pangandaran 2006 yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006 pukul 15.19 WIB mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa yang tidak sedikit. Gempa tersebut tercatat dengan magnitude 6,8 skala Ritcher (BMG, 2006). Gempa yang terletak 200 km dari daratan terdekat tersebut merupakan salah satu tahapan dari siklus gempa bumi yang terjadi di sekitar selatan Jawa Barat. Dengan mempelajari siklus gempa bumi dalam hal ini pada tahapan postseismik, diharapkan dapat berkontribusi dalam melihat kemungkinan periode terjadinya pengulangan gempa dan dalam melihat kemungkinan efek postseismik terhadap daerah sekitar akibat gempa Pangandaran 2006 sehingga dapat dijadikan evaluasi potensi gempa di masa yang akan datang sebagai upaya dalam mitigasi bencana. Survei GPS dilakukan dengan mengamati titik-titik pengamatan GPS di sekitar Pangandaran. Pada tanggal 23-30 Juli 2006 survei GPS kala ke-1 dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap 28 titik pengamatan, sedangkan survei GPS kala ke-2 mengamati 30 titik pengamatan pada tanggal 9-14 Agustus 2007. Metode yang digunakan adalah metode diferensial dengan moda jaring. Dari hasil pengolahan dan analisis mengindikasikan bahwa titik-titik di sekitar Pangandaran mengalami pergerakan sebesar 2-4 cm dengan arah ke selatan atau searah dengan tahapan coseismiknya.
PEMANFAATAN METODE MONTE CARLO UNTUK ANALISIS PERUBAHAN LAHAN SECARA SPASIAL (Studi Kasus: Wilayah Bandung)
Prediksi perubahan lahan merupakan hal yang sangat penting didalam perencanaan penggunaan lahan. Dengan demikan, diperlukan suatu model prediksi perubahan lahan. Salah satu cara memodelkan prediksi perubahan adalah dengan memanfaatkan metode Monte Carlo. Pada penelitian ini, metode Monte Carlo dikombinasikan dengan metode Rantai Markov untuk memperoleh peluang perubahan setiap kelas lahan dan metode moore neighborhood untuk merepresentasikan hubungan antara piksel-piksel dalam sistem yang secara bersama-sama diimplementasikan untuk membentuk model prediksi lokasi perubahan lahan dalam bentuk citra prediksi. Citra prediksi merupakan hasil pemodelan yang mampu memberikan gambaran pola perubahan lahan secara spasial. Model ini diujicobakan di Wilayah Bandung dengan memanfaatkan data tutupan lahan di tahun 1994 dan tahun 1997. Hasil prediksi alokasi dan lokasi tutupan lahan di tahun 2001 divalidasi dengan data tutupan lahan tahun 2001 untuk melihat tingkat akurasi yang diperoleh dari kedua model prediksi perubahan lahan.
MENUJU SISTEM INFORMASI TIGA DIMENSI UNTUK MANAJEMEN GEDUNG (STUDI KASUS: GEDUNG LABTEK IX/C)
Setiap gedung atau bangunan mempunyai beberapa bentuk pelayanan mekanik dan elektrik untuk pemeliharaan fasilitas dalam penciptaan lingkungan kerja yang nyaman. Pemeliharaan setiap fasilitas yang terdapat pada setiap gedung sangat rumit dan bervariasi, sehingga diperlukan informasi yang akurat.. Kegiatan tersebut terangkum dalam Manajemen Gedung. Manajemen gedung yang dilakukan dalam penelitian ini mengatur tentang utilitas listrik. Sistem tiga dimensi yang tergabung dengan obyek gedung dapat mengatasi atau menjawab banyak pertanyaan dan dapat mengatasi masalah dengan mudah, melalui tampilan data grafis dan atribut. Pertanyaan atas penggunaan gedung secara umum dan bagian utilitas yang terkait, dapat dijawab melalui pemanfaatan CAD yang telah dapat menghubungkan data grafis ke data atribut walaupun analisis sistem informasi masih dilakukan secara manual.
EVALUASI RESOLUSI SPASIAL DAN KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN DALAM PERENCANAAN SISTEM JARINGAN SELULAR
Untuk menjaga kontinuitas komunikasi dengan telepon selular dibutuhkan unsur geografis dari suatu daerah baik itu buatan manusia dan alamiah sehingga kontinuitas komunikasi dapat terus dijaga. Perhitungan cakupan area dilakukan untuk mendapatkan luas cakupan suatu BTS yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor spesifikasi BTS, model propagasi, dan peta daerah studi. Dari perhitungan ini akan didapatkan cakupan area yang dianggap paling optimal untuk perencanaan jaringan selular. Pemilihan peta dasar yang akan digunakan dalam perencanaan jaringan selular tidak hanya memperhitungkan resolusi, tetapi juga harus memperhitungkan faktor-faktor lainnya.
PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK SONARPRO UNTUK PENGOLAHAN DATA SIDE SCAN SONAR
Survei dan pemetaan laut yang sangat diperlukan dalam berbagai aplikasi kelautan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan proses pencitraan dasar laut. Proses pencitraan dasar laut dapat dilakukan dengan berbagai cara pula, diantaranya pencitraan dengan menggunakan instrumen side scan sonar. Adanya perangkat lunak SonarPro diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari pelaksanaan survei side scan sonar. Pengolahan data yang dilakukan adalah real-time processing dan post-processing. Tujuan real-time processing adalah untuk memberikan koreksi selama pencitraan berlangsung. Sedangkan tujuan post-processing adalah meningkatkan pemahaman akan suatu objek melalui interpretasi. Pemahaman yang lebih mengenai informasi yang terkandung pada citra side scan sonar akan membawa pada pengambilan keputusan yang lebih baik untuk berbagai aplikasi kelautan.
KAJIAN PENCOCOKAN CITRA DIGITAL BERDASARKAN KORELASI KOEFISIEN-KOEFISIEN WAVELET 2-D
Transformasi wavelet adalah alternatif solusi untuk memecahkan masalah dalam beberapa bidang keilmuan. Salah satunya pada otomasi fotogrametri yang berhubungan dengan pencocokan citra secara dijital. Transformasi wavelet adalah teknik mengubah fungsi dari domain spasial (citra) ke domain frekuensi-spasial. Citra dalam domain frekuensi-spasial tersebut akan memberikan informasi spektrum citra. Informasi spektrum tersebut dapat memberikan informasi suatu citra yang tidak terlihat secara visual dalam domain spasial, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan proses pengolahan, analisis, dan perbaikan suatu citra. Terdapat beberapa metode perbaikan citra dalam domain frekuensi-spasial yang diantaranya penguraian frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Penguraian frekuensi tersebut menggunakan transformasi wavelet dan koefisien wavelet hasil penguraian frekuensi rendah yang akan dicocokan dalam penelitian ini. Induk wavelet yang digunakan adalah Haar dan Daubechies dengan percobaan level dekomposisi sampai level ketiga dan berbagai variasi citra pencarian. Dengan data citra yang telah dilakukan penguraian dalam domain frekuensi-spasial dapat meningkatkan nilai korelasi pada pencocokan citra. Hasil percobaan menunjukan metode transformasi wavelet yang paling meningkatkan keberhasilan pencocokan citra pada daerah penelitian Sabuga, ITB, adalah dengan induk wavelet daubechies-3 pada level dekomposisi kedua.
PENENTUAN MODEL GEOID LOKAL (STUDI KASUS: DELTA MAHAKAM)
Penentuan tinggi ortometrik untuk keperluan kontruksi dan rekayasa biasanya dilakukan dengan metode sipat datar untuk mendapatkan ketelitian yang memadai. Untuk kasus di wilayah Delta Mahakam (wilayah kerja TOTAL E&P INDONESIE), hal ini tidak mungkin untuk dilakukan karena kondisi alam Delta Mahakam yang terdiri dari sungai-sungai besar dan rawa-rawa. Alternatif untuk menentukan tinggi ortometrik di area tersebut adalah GPS levelling. Karena pengukuran GPS menghasilkan tinggi ellipsoid, maka dibutuhkan harga undulasi geoid diseluruh area Delta Mahakam untuk mengkonversi tinggi geodetik menjadi tinggi ortometrik. Pada tugas akhir ini penulis menentukan model geoid lokal Delta Mahakam dengan menggunakan metode kombinasi menggabungkan data gangguan gayaberat lokal dengan model geopotensial global. Hasil verifikasi menunjukkan penggunaan metode kombinasi menghasilkan model geoid lokal Delta Mahakam yang lebih detail dan akurat dibandingkan hanya menggunakan model geopotensial global saja.