📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenMENINGKATKAN STRATEGI PEMASARAN B2B DALAM LAYANAN KONSULTASI TEKNIK: STUDI KASUS PT EMKA REKAYASA ENERGI
Dalam studi ini meneliti PT EMKA Rekayasa Energi yang merupakan perusahaan konsultasi teknis bergerak dalam layanan jasa berbasis B2B. Selama ini, perusahaan masih cukup bergantung pada relasi dalam memperoleh proyek, khususnya dari sektor energi dan ketenagalistrikan. Di tengah persaingan industri konsultasi teknik yang terus berkembangnya pendekatan pemasaran lebih digital serta terstruktur, kondsi tersebut menjadi suatu tantangan bagi PT EMKA Rekayasa Energi dalam meningkatkan visibilitas pasar dan memperluas peluang bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi pemasaran B2B yang lebih terstruktur bagi PT EMKA Rekayasa Energi untuk meningkatkan serta memperkuat daya saing perusahaan di industri ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal perusahaan dan beberapa klien perusahaan, juga didukung dengan adanya data internal perusahaan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan beberapa teori, dari analisis eksternal menggunakan Porter's Five Forces, PESTLE, competitor analysis, dan customer analysis. Analisis internal menggunakan analisis RBV VRIO, analisis STP, dan Marketing Mix 9P. Kemudian dari seluruh temuan analisis eksternal dan internal, digunakan analisis SWOT serta matriks TOWS untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan PT EMKA Rekayasa Energi memiliki kekuatan utama dari segi teknis hingga reputasi perusahaan. Tetapi masih memiliki keterbatasan dari segi aktivitas pemasaran. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa visibilitas pemasaran hingga aktivitas pengembangan bisnis menjadi faktor yang penting dalam persaingan industri jasa konsultasi teknik saat ini. Berdasarkan hasil dari analisis, penelitian ini memberi rekomendasi agar PT EMKA Rekayasa Energi dapat mulai memperkuat pengembangan aktivitas pemasaran secara lebih terstruktur untuk meningkatkan visibilitas pemasaran. Dengan strategi pemasaran yang lebih terstruktur, PT EMKA Rekayasa Energi diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta mengembangkan peluang bisnis di industri jasa konsultasi teknik.
ANALISA DAMPAK PINJAMAN BERKELANJUTAN DAN BIAYA SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP PROFITABILITAS DAN EFISIENSI BANK DI INDONESIA PADA TAHUN 2019-2024
Perubahan iklim dan dampak merugikannya terhadap umat manusia bersifat segera, bukan sekadar ancaman di masa depan. Indonesia memiliki target ambisius untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Seluruh pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam upaya ini, termasuk industri keuangan. Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberlakukan kebijakan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan publik dan lembaga keuangan. Keuangan berkelanjutan, yang mencakup kredit hijau serta biaya sosial dan lingkungan, telah menjadi strategi utama dalam menyelaraskan sistem ekonomi nasional dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, lambatnya tingkat adopsi kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengenai manfaat finansial dari aktivitas tersebut. Berlandaskan teori pemegang saham, teori pemangku kepentingan, dan teori resource based view, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara praktik perbankan berkelanjutan dan kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan diukur melalui profitabilitas, yang diproksikan dengan Net Interest Margin (NIM), serta efisiensi operasional, yang diukur dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan antara praktik perbankan berkelanjutan dengan profitabilitas dan efisiensi operasional bank; namun demikian, arah dan signifikansi pengaruh tersebut masih belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Penelitian ini menganalisis data keuangan konsolidasi yang dipublikasikan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank. Sampel penelitian terdiri dari 44 bank umum di Indonesia yang memiliki modal inti yang memadai selama periode 2019–2024, sehingga menghasilkan total 264 observasi bank tahun. Analisis data panel, termasuk uji spesifikasi dan uji robustness, digunakan untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel. Variabel kontrol dalam penelitian ini mencakup faktor internal spesifik bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ukuran portofolio kredit hijau maupun pengeluaran sosial dan lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap profitabilitas maupun efisiensi operasional bank. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank dapat memperluas aktivitas perbankan berkelanjutan tanpa mengorbankan profitabilitas dan efisiensi operasional dalam jangka pendek. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa bank dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam praktik perbankan berkelanjutan dengan aman, ekspansi yang agresif tetap memerlukan kehati-hatian dan manajemen risiko, karena hasil statistik yang nihil tidak sama dengan hilangnya risiko keuangan sama sekali. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan ukuran bank guna menurunkan biaya terkait melalui penyederhanaan persyaratan dan penyediaan insentif untuk menarik pemilik modal. Di sisi lain, bank umum didorong untuk mengintegrasikan aktivitas keberlanjutan ke dalam kegiatan bisnis inti serta mengakui aktivitas tersebut sebagai sumber daya strategis yang bernilai bagi perusahaan.
ANALISIS STRATEGIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERKELANJUTAN DALAM EKSPANSI LINTAS BATAS PT CHANDRA ASRI PACIFIC
PT Chandra Asri Pacific Tbk (CAP) menandai transformasi strategisnya menuju perusahaan regional melalui akuisisi Shell Energy and Chemicals Park (Aster) pada April 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan akuisisi jaringan ritel Esso milik ExxonMobil pada Januari 2026 di Singapura. Transformasi cepat ini membawa CAP melampaui identitasnya sebagai perusahaan domestik menuju perusahaan energi regional. Akan tetapi, di balik besarnya transaksi dan ambisi ekspansi tersebut, terdapat tantangan mendasar: bagaimana doktrin Barito Pacific, “Impact Beyond Returns”, dapat dioperasionalisasikan untuk menyatukan tiga kelompok pekerja lintas negara yang memiliki budaya organisasi, sistem kerja, dan tingkat kesiapan integrasi yang sangat kontras. Penelitian ini mengkaji integrasi merger regional memanfaatkan pendekatan kualitatif yang ditriangulasi secara vertikal dari jajaran direktur eksekutif, operasional, dan sistem, serta diperkuat oleh dokumen perusahaan. Analisis dilakukan melalui kerangka hierarkis yang mengintegrasikan Sustainable Human Resource Management dengan perspektif sistem kompleks yang dimoderasi oleh doktrin perusahaan. Hasil analisis tematik menunjukkan adanya perbedaan tingkat adopsi teknologi, tantangan adaptasi sosiokultural, serta akumulasi utang sistemik pada berbagai kelompok tenaga kerja dan lingkungan industri. Kontribusi teoritis penelitian ini mencakup pengembangan model moderasi tiga mekanisme serta pembentukan kerangka modal manusia berkelanjutan yang dapat diterapkan secara luas pada studi ekspansi grup multinasional.
ANALISIS KAPABILITAS DINAMIS DI EPC PERUSAHAAN BUMN UNTUK MENCAPAI KEUNGGULAN KOMPETITIF
Industri EPC merupakan roda utama pembangunan ekonomi nasional, di mana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran utama dalam melaksanakan proyek-proyek strategis nasional di sektor energi, minyak dan gas, petrokimia, dan industri. Dalam lima tahun terakhir, BUMN yang bergerak di bidang EPC telah ditandai dengan meningkatnya proyek-proyek strategis nasional, disertai dengan disrupsi rantai pasokan global yang signifikan yang berdampak pada fluktuasi biaya material, waktu pengiriman, dan lingkungan yang semakin kompetitif. Terlepas dari peran utama mereka dalam industri EPC, banyak perusahaan BUMN EPC menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing yang berkelanjutan, berjuang dengan pembengkakan biaya, keterlambatan proyek, dan penurunan margin keuntungan. Situasi ini menunjukkan potensi kurangnya kapabilitas BUMN EPC untuk memaksimalkan sumber daya internal menjadi keunggulan kompetitif. Tentunya hal ini akan berdampak pada daya saing dan posisi atau kekuatan mereka dalam pasar persaingan nasional dan internasional. Studi ini menganalisis strategy daya saing antar BUMN EPC di sektor industri EPC Indonesia, dimana dilekatkan dengan profit yang tipis, tingkat kebutuhan modal kerja yang tinggi, persaingan yang tinggi, perubahan technology yang tinggi, dan posisi kekuatan daya tawar klien yang tinggi. Dengan menggunakan kerangka analisa gabungan yang terintegrasi dari analisa market, lingkungan external, EFAS matriks, lingkungan internal, IFAS matriks, IE matriks, SWOT, TOWS, business strategi, strategi perusahaan dan kapabilitas dinamis. Kapabilitas dinams digunakan sebagai kerangka analisis yang utama untuk menganalisa kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan pada salah satu BUMN EPC di Indonesia. Data secara sistematis diambil dari data yang tersedia secara umum, termasuk annual reports, financial statements, publikasi industri terkait, data resmi perusahaan yang terbit durasi tahun 2020-2024 dan wawancara para pemangku kepentingan. Analisa kapabilitas dinamis mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif BUMN EPC adalah adaptif dan defensif dengan deteksi yang kuat, menjaring peluang dengan selektif serta kemampuan untuk transformasi secara bertahap. Studi ini menyimpulkan bahwa kapabilitas dinamis memegang peranan penting dalam mendorong SOEEPC untuk merespond lingkungan yang serba tidak pasti dan meningkatkan posisi daya saing di sektor industri EPC.
STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN MINAT PENGGUNAAN FITUR LIVIN’ SUKHA DALAM BERBELANJA DI ALFAMART
Perkembangan ekonomi digital mendorong perbankan di Indonesia untuk mengembangkan layanan digital yang lebih terintegrasi. Bank Mandiri menghadirkan fitur Livin’ Sukha pada aplikasi Livin’ by Mandiri sebagai layanan lifestyle-commerce untuk memenuhi kebutuhan belanja pengguna, termasuk pada merchant Alfamart. Namun, tingkat penggunaan Livin’ Sukha masih rendah dibandingkan fitur utama lainnya sehingga menunjukkan willingness to use for shopping pengguna yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi willingness to use for shopping pengguna Livin’ by Mandiri terhadap fitur Livin’ Sukha pada kategori belanja kebutuhan rumah di Alfamart. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 200 pengguna Livin’ by Mandiri dengan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived benefits berpengaruh positif terhadap perceived trust dan willingness to use for shopping. Sebaliknya, perceived risk berpengaruh negatif terhadap perceived trust dan willingness to use. Selain itu, perceived trust terbukti berpengaruh positif terhadap willingness to use for shopping. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat, keamanan, dan kepercayaan menjadi faktor utama dalam mendorong penggunaan Livin’ Sukha. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan positioning Livin’ Sukha sebagai platform belanja kebutuhan harian, peningkatan promosi berbasis cashback dan loyalty program, optimalisasi user experience, serta penguatan komunikasi terkait keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan customer engagement dan penggunaan Livin’ Sukha dalam ekosistem digital banking.
INTEGRASI PERAMALAN PERMINTAAN, PENGELOLAAN PERSEDIAAN SUKU CADANG KRITIS, DAN DAMPAK FINANSIAL DALAM OPERASI PT GEOBARA ENERGY SEBAGAI KONTRAKTOR PERTAMBANGAN
Industri jasa kontraktor pertambangan batubara dituntut untuk menjaga keandalan peralatan sekaligus menekan biaya persediaan suku cadang. Di PT Geobara Energy, downtime yang berulang akibat wait part serta belum terintegrasinyta proses peramalan permintaan, pemesanan ulang, dan evaluasi finansial menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan persediaan. Penelitian ini menganalisis integrasi perkiraan kebutuhan suku cadang kritis dengan kebijakan pengendalian persediaan serta pengaruhnya terhadap perbaikan kinerja operasional dan efisiensi biaya perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi kasus pada PT Geobara Energy. Data yang digunakan berdasarkan dari catatan operasional, pemeliharaan, persediaan, dan biaya perusahaan selama periode 2023–2025, sedangkan analisis kebijakan persediaan dilakukan untuk mendukung perencanaan kebutuhan suku cadang pada periode 2025–2027. Untuk memperkirakan kebutuhan suku cadang kritis, penelitian ini menerapkan beberapa metode deret waktu dan memilih metode dengan tingkat akurasi terbaik berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE), yang didukung oleh indikator Mean Absolute Deviation (MAD) dan Mean Squared Deviation (MSD). Hasil peramalan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penentuan Economic Order Quantity (EOQ), Reorder Point (ROP), dan Safety Stock guna mengevaluasi perbedaan antara kebijakan persediaan yang saat ini diterapkan perusahaan dan kebijakan yang berbasil pada hasil peramalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perilaku permintaan antar suku cadang kritis memerlukan kebijakan peramalan dan pengendalian persediaan yang spesifik untuk setiap item, dimana kerangka usulan mampu meningkatkan kualitas keputusan pengisian persediaan serta menurunkan estimasi biaya persediaan tahunan dari Rp124.291.519 menjadi Rp49.375.014 (60.3%), sekaligus mengurangi risiko stockout dan risiko operasional akibat Wait Part. Secara keseluruhan, pengendalian persediaan yang didukung oleh peramalan permintaan membantu memastikan ketersediaan suku cadang tetap selaras dengan kebutuhan operasional dan tujuan efisiensi biaya. Bagi PT Geobara Energy, pendekatan ini mendukung peningkatan Mechanical Availability, keberlangsungan produksi, dan efisiensi modal kerja.
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGELOLA PENGETAHUAN UNTUK MENDUKUNG KINERJA OPERASIONAL
Studi ini meneliti sejauh mana perilaku kepemimpinan di lantai produksi manufaktur mempengaruhi kemampuan dan proses manajemen pengetahuan (KM), dan bagaimana pengaruh ini menjelaskan perbedaan kinerja operasional antar shift dalam departemen sabun batangan yang beroperasi di bawah kerangka kerja World Class Manufacturing (WCM) yang matang. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal kualitatif dengan sepuluh wawancara semi-terstruktur dengan para pemimpin dan personel lantai produksi yang diambil dari tiga shift yang beroperasi dalam infrastruktur teknis yang sama namun memiliki hasil Overall Equipment Effectiveness (OEE) yang berbeda. Tiga belas tema dikembangkan melalui analisis tematik induktif kemudian diorganisasikan berdasarkan dua perspektif analitis: persepsi para pemimpin tentang peran KM mereka dan pengalaman hidup personel tentang pengaruh kepemimpinan pada aktivitas terkait pengetahuan. Perilaku kepemimpinan berfungsi sebagai variabel pengatur utama sebagaimana ditunjukkan oleh temuan, yang menentukan apakah kemampuan KM diaktifkan atau ditekan terlepas dari infrastruktur WCM yang mendasarinya. Perbedaan dalam keamanan psikologis antar shift, kesenjangan dalam eksternalisasi pengetahuan tacit, dan kerentanan struktural pada batas pengetahuan antar shift adalah mekanisme konvergen yang terbukti menyebabkan variasi OEE antar shift. Studi ini memberikan pemahaman spesifik konteks tentang rantai kepemimpinan–manajemen pengetahuan–kinerja dalam industri manufaktur FMCG yang sudah mapan dan mengusulkan Sistem Produksi Pengetahuan dan Pengembangan Personel Terintegrasi (IKPDS) sebagai intervensi praktis.
INTEGRASI ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) KE DALAM TATA KELOLA SIKLUS HIDUP KEMITRAAN: DARI PEMILIHAN HINGGA IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
Sebagai operator pelabuhan milik negara terbesar di Indonesia, Pelindo memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran logistik dan konektivitas maritim nasional. Peran tersebut tidak hanya mencakup kegiatan operasional pelabuhan, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan operator terminal, kontraktor, tenant, investor, perusahaan pelayaran, penyedia jasa logistik, serta mitra strategis lainnya. Oleh karena itu, implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak dapat hanya dipandang sebagai agenda internal perusahaan. ESG juga perlu diterapkan dalam cara Pelindo memilih, mengelola, memantau, dan mengevaluasi mitra sepanjang siklus kemitraan. Dari perspektif korporasi, Pelindo telah menunjukkan peningkatan komitmen dalam menangani isu keberlanjutan dan tata kelola. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari program dekarbonisasi, elektrifikasi peralatan pelabuhan, penyediaan fasilitas shore power, pemanfaatan energi terbarukan, rehabilitasi mangrove, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, hingga penguatan tata kelola perusahaan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa prinsip ESG telah menjadi bagian dari arah strategis Pelindo. Namun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam proses tata kelola ESG yang efektif dalam pemilihan dan pengelolaan mitra. Dalam praktiknya, penerapan pertimbangan ESG belum dilakukan secara sistematis dalam proses seleksi mitra, implementasi kontrak, dan monitoring setelah mitra terpilih. Kondisi ini menjadi suatu kesenjangan, mengingat banyak risiko dan dampak ESG dalam operasional pelabuhan justru dipengaruhi atau dihasilkan oleh mitra bisnis, bukan hanya oleh Pelindo sendiri. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk mengkaji kondisi saat ini, mengidentifikasi tantangan utama, serta merumuskan kerangka tata kelola siklus kemitraan berbasis ESG. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan fungsi internal yang terkait dengan keberlanjutan, tata kelola dan kepatuhan, manajemen risiko, perencanaan strategis, pengembangan bisnis, legal, serta pengelolaan kemitraan. Wawancara tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana ESG saat ini dipahami dan diterapkan di lingkungan Pelindo. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen internal, berbagai standar ESG, serta benchmarking dengan beberapa pelabuhan internasional terpilih, yaitu Port of Rotterdam, Port of Antwerp-Bruges, dan PSA International. Teknik analisis data yang digunakan adalah Thematic Content Analysis yang mencakup open coding, axial coding, dan selective coding. Interpretasi temuan dilakukan dengan menggunakan Resource-Based View, Cynefin Framework, Institutional Theory, Stakeholder Theory, dan Legitimacy Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam kesenjangan utama yang saling berkaitan dalam implementasi ESG pada kondisi saat ini di Pelindo. Pertama, Pelindo belum memiliki tata kelola ESG formal yang secara khusus mengatur proses pengambilan keputusan terkait mitra. Kedua, penerapan kriteria ESG dalam proses seleksi dan pengelolaan mitra masih belum konsisten. Ketiga, keterbatasan kapabilitas internal dan belum lengkapnya data ESG mitra menyebabkan penilaian ESG sulit dilakukan secara sistematis. Keempat, kerangka ESG yang sudah ada belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perangkat operasional seperti checklist, scoring, persyaratan minimum, maupun dashboard pemantauan. Kelima, proses monitoring setelah mitra terpilih masih perlu diperkuat, terutama dalam memastikan pelaksanaan komitmen ESG mitra setelah kontrak ditandatangani. Keenam, aturan untuk menyeimbangkan pertimbangan ESG dengan aspek komersial belum didefinisikan secara jelas. Dengan demikian, Pelindo masih perlu memperkuat tata kelola integrasi ESG dalam proses seleksi, implementasi, monitoring, dan pembaruan kerja sama dengan mitra. Berdasarkan benchmarking dengan pelabuhan internasional, dapat disimpulkan bahwa kematangan implementasi ESG di sektor pelabuhan tidak hanya berhenti pada pelaporan keberlanjutan. Port of Rotterdam menunjukkan pentingnya membedakan antara aspek yang dapat dikendalikan secara langsung dan aspek yang hanya dapat dipengaruhi melalui perjanjian kontraktual, infrastruktur, insentif, dan kolaborasi. Sementara itu, Port of Antwerp-Bruges menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam proses penilaian konsesi dan perjanjian kontraktual. PSA International juga menunjukkan bahwa ESG dapat digunakan sebagai bagian dari penciptaan nilai melalui aksi iklim, transformasi rantai pasok berkelanjutan, pembiayaan hijau, solusi logistik digital, pengadaan berkelanjutan, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa otoritas pelabuhan dapat memengaruhi kinerja keberlanjutan mitra melalui integrasi ESG ke dalam proses screening, due diligence, perjanjian kontraktual, penilaian berbasis risiko, dan monitoring pasca kontrak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan ESG Based Partner Lifecycle Governance Framework bagi Pelindo. Kerangka ini mencakup tiga area yang saling berkaitan, yaitu ESG Control Area, ESG Influence Area, dan ESG Monitoring Area. Kerangka tersebut didukung oleh kriteria ESG, kewajiban pengungkapan ESG oleh mitra, mekanisme scoring dan pembobotan berbasis risiko, proses tata kelola lintas fungsi, klausul ESG, database ESG mitra, dashboard monitoring, serta roadmap implementasi bertahap. Melalui kerangka ini, Pelindo diharapkan dapat mentransformasikan ESG dari agenda keberlanjutan di tingkat korporasi menjadi mekanisme tata kelola yang lebih praktis dalam pengelolaan siklus kemitraan.
INVESTIGASI KONTRIBUSI ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN, KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN, DAN INOVASI STRATEGIS TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PLS-SEM
Studi ini meneliti pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Inovasi Strategis, dan Kepemimpinan Kewirausahaan terhadap Pertumbuhan Perusahaan di UMKM air minum kemasan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini membahas tantangan pertumbuhan berkelanjutan di industri yang sangat kompetitif dan memiliki diferensiasi rendah. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana perilaku kewirausahaan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan dalam konteks ini. Studi ini didasarkan pada teori kewirausahaan dan manajemen strategis. Orientasi Kewirausahaan mencerminkan perilaku inovatif, proaktif dan pengambilan risiko, Inovasi Strategis mewakili peningkatan strategis dalam operasi dan distribusi, Kepemimpinan Kewirausahaan mencakup peran pemimpin dalam memungkinkan inovasi, dan Pertumbuhan Perusahaan mengacu pada ekspansi bisnis dan peningkatan kinerja. Kerangka kerja ini mengusulkan bahwa orientasi kewirausahaan memengaruhi pertumbuhan perusahaan secara langsung dan melalui inovasi strategis, sementara kepemimpinan memperkuat hubungan orientasi-inovasi. Pendekatan kuantitatif menggunakan PLS-SEM digunakan. Data dikumpulkan dari pemilik dan manajer UMKM air minum kemasan melalui kuesioner terstruktur. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan, diikuti oleh evaluasi model struktural dan pengujian hipotesis. Triangulasi melalui wawancara lanjutan dengan perwakilan UKM dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas. Temuan menunjukkan bahwa Orientasi Kewirausahaan secara signifikan memengaruhi Inovasi Strategis dan Pertumbuhan Perusahaan. Inovasi Strategis secara signifikan memengaruhi Pertumbuhan Perusahaan dan memediasi hubungan antara Orientasi Kewirausahaan dan Pertumbuhan Perusahaan. Kepemimpinan Kewirausahaan menunjukkan efek moderasi yang positif tetapi relatif lemah pada hubungan antara Orientasi Kewirausahaan dan Inovasi Strategis. Kesimpulannya, pertumbuhan perusahaan di UKM air minum kemasan terutama didorong oleh kemampuan perusahaan untuk menerjemahkan orientasi kewirausahaan ke dalam inovasi strategis. Dukungan kepemimpinan meningkatkan proses ini, meskipun pengaruh moderasinya terbatas. Studi ini berkontribusi pada pemahaman bagaimana strategi kewirausahaan mendorong pertumbuhan di UKM pasar berkembang.
PENINGKATAN EFISIENSI WAKTU ISTIRAHAT (MEAL BREAK) MENGGUNAKAN SIX SIGMA UNTUK MEMINIMALKAN KETERLAMBATAN OPERASIONAL: STUDI KASUS PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA
Pemanfaatan waktu kerja yang efisien merupakan aspek penting dari efisiensi operasional di sektor pertambangan, khususnya ketika pekerjaan diatur dalam skala besar dan sistem shift, dan produktivitas peralatan berpengaruh langsung terhadap produksi. Salah satu sumber inefisiensi yang umum adalah Internal Operational Delay (IOD) yang biasanya diabaikan sebagai waktu tidak produktif yang terjadi akibat aktivitas operasional internal. Pelaksanaan istirahat makan, di antara faktor-faktor lain yang menyebabkan IOD, telah ditemukan sebagai faktor utama yang dapat mengganggu alur kerja jika tidak dikelola dengan baik. Istirahat makan merupakan aspek yang terjadwal dan wajib dalam kerja shift, namun pada kenyataannya dapat mengakibatkan banyak waktu menganggur dan kurangnya pemanfaatan peralatan serta anomali dalam Primary Working Time (PWT). Studi ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi istirahat makan dalam penundaan operasi dan untuk merancang cara metodis untuk meningkatkan operasi pertambangan di Indonesia. Latar belakang literatur menunjukkan bahwa tidak semua keterlambatan operasional memerlukan intervensi yang kompleks atau berskala besar. Sebaliknya, proses lain yang mudah dikelola dan rutin dilakukan seperti penjadwalan istirahat makan memiliki peluang peningkatan yang lebih baik dengan implementasi yang relatif rendah dan dosis operasi yang tinggi. Studi ini menggunakan teknik Six Sigma DMAIC (Define–Measure-Analyze-Improve-Control) untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menghilangkan implementasi istirahat makan secara efektif dan sistematis. Pada fase Define, masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara waktu operasi yang direncanakan dan waktu produktif, dan keterlambatan istirahat makan menjadi prioritas. Tahap Measure menerapkan data operasional, khususnya data PWT dan data IOD, serta pengendalian proses statistik dengan grafik kontrol Individuals-Moving Range (XmR) berdasarkan pedoman NIST untuk mengukur stabilitas dan variabilitas proses. Tahap Analyze menggunakan berbagai metode analisis, seperti analisis Pareto, Diagram Tulang Ikan, Validasi Akar Penyebab, dan Matriks Prioritas Penyebab (Dampak × Upaya), untuk mengenali dan mengkonfirmasi penyebab utama keterlambatan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi istirahat makan, terutama penggunaan istirahat makan simultan dalam armada, menghasilkan efek gelombang di mana beberapa unit menganggur secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam penggunaan peralatan aktif dan jeda waktu dalam memulai kembali operasi setelah waktu istirahat. Analisis ini juga menetapkan faktor-faktor yang berkontribusi dalam dimensi orang, proses, mesin, material, dan lingkungan, tetapi faktor-faktor yang dominan dan dapat dikelola adalah faktor-faktor yang terkait dengan proses. Berdasarkan temuan ini, tahap Peningkatan menyiratkan pengenalan sistem istirahat makan berjenjang, di mana istirahat akan diatur secara berurutan, dan bukan secara bersamaan. Ini juga akan membantu dalam menawarkan kontinuitas operasional antara periode istirahat yang akan mengurangi waktu idle dan meningkatkan PWT secara keseluruhan. Analisis biaya-manfaat menunjukkan bahwa solusi yang disarankan akan memberikan hasil positif, yang membuktikan bahwa peningkatan operasi dapat diimplementasikan tanpa menghabiskan modal yang besar. Fase Pengendalian menunjukkan proses untuk mempertahankan peningkatan tersebut, termasuk pengembangan Standard Operating Procedure (SOP), pelacakan kinerja berdasarkan pengukuran kunci seperti PWT dan IOD, dan integrasi dengan sistem pengendalian operasional. Studi ini menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi istirahat makan dapat digunakan untuk mengurangi Penundaan Operasional Internal secara signifikan dan meningkatkan PWT, yang menghasilkan kinerja produksi yang lebih stabil dan efisien. Studi ini bernilai karena menyediakan pendekatan yang layak dan berbasis data untuk mengatasi inefisiensi operasional melalui peningkatan proses secara sistematis. Selain itu, studi ini menyoroti perlunya fokus pada area operasi yang dapat dikendalikan sebagai titik awal peningkatan kinerja secara umum di lingkungan industri yang beragam. Hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi bagi industri pertambangan dan industri lain yang menerapkan konsep kerja shift dan penggunaan peralatan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan operasionalnya.
FRAMEWORK PEMBIAYAAN STRATEGIS UNTUK PENGEMBANGAN BIOSIMILAR DIINDONESIA : DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI PEMBIAYAAN JKN, SUBSTITUSIIMPOR FARMASI, DAN PERTUMBUHAN OUTPUT INDUSTRI FARMASI
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia menghadapi krisis fiskal struktural dengan defisit mencapai Rp9,2 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan melebar menjadi Rp58,7 triliun pada tahun 2026. Bersamaan dengan itu, sektor farmasi Indonesia bergantung hampir sepenuhnya pada impor untuk produk biologis dengan ketergantungan impor mendekati 100% menghasilkan defisit perdagangan farmasi rata-rata USD 1,0–1,2 miliar per tahun. Konvergensi dua kerentanan struktural ini, bersama dengan momentum inisiatif BIO.NUSA.ID yang diluncurkan Danantara Indonesia pada 2025 dengan target sepuluh molekul biosimilar prioritas senilai USD 1 miliar, memotivasi penelitian ini untuk menganalisis dampak pembiayaan strategis biosimilar terhadap efisiensi fiskal JKN, pertumbuhan output industri farmasi, dan substitusi impor produk biologi. Penelitian ini menggunakan desain campuran (mixed-methods) yang mengintegrasikan empat komponen analitis: (i) evaluasi skenario investasi komparatif terhadap tiga alternatif pengembangan Greenfield, JV + Alih Teknologi, dan Lisensi/CMO berdasarkan Studi Pra-Kelayakan BIO.NUSA.ID; (ii) model Vector Error Correction (VECM) dengan variabel kontrol eksogen (nilai tukar, suku bunga, IHK kesehatan, dummy COVID-19) menggunakan 64 observasi kuartalan periode 2010Q1–2025Q3; (iii) analisis Input-Output berbasis Tabel I-O BPS 52 sektor (2016); dan (iv) data primer dari magang terstruktur di Bank BRI (Januari–Februari 2026) dan partisipasi dalam tim Studi Pra-FS BIO.NUSA.ID di Danantara Indonesia (Maret–April 2026). Hasil evaluasi skenario mengkonfirmasi bahwa skenario JV + Alih Teknologi adalah konfigurasi pembiayaan yang paling optimal, menghasilkan NPV Rp4,86 triliun (IRR 27,3%) dibandingkan skenario Greenfield (NPV Rp1,80 triliun, IRR 11,2%), dengan timeline 4–6 tahun yang memungkinkan produksi komersial pertama pada Q4 2029. Model VECM terkontrol menghasilkan persamaan keseimbangan jangka panjang: ln_pdb = 1,2895·ln_kredit - 0,1011·ln_impor, di mana elastisitas kredit-PDB sebesar 1,2895 lebih dari proporsional dan robust ii terhadap seluruh spesifikasi kontrol mengkonfirmasi mekanisme pertumbuhan endogen melalui akumulasi kapabilitas biofarmasi. Koefisien penyesuaian ?(kredit) = ?0,0344 (t = ?5,329, p<0,01) merupakan satu-satunya error-corrector yang signifikan dalam sistem. Impulse Response Function menunjukkan respons PDB yang positif dan mengakumulasi (+0,322 pada Q12) serta respons impor yang negatif dan semakin dalam (?0,037 pada Q12) terhadap guncangan kredit. Analisis Input-Output mengklasifikasikan sektor farmasi (I-19) sebagai KEY SECTOR dengan Backward Linkage Index (BLI) = 1,058 dan Forward Linkage Index (FLI) = 1,089 keduanya di atas rata-rata nasional serta pengganda output 1,7157×. Penerapan pengganda ini pada proyeksi output langsung BIO.NUSA.ID menghasilkan dampak ekonomi-luas Rp40,5 triliun per tahun pada maturitas. Dikombinasikan dengan proyeksi penghematan JKN Rp25,6 triliun per tahun (44% proyeksi defisit 2026), total manfaat tahunan program mencapai Rp66,1 triliun rasio manfaat terhadap investasi sebesar 4:1. Penelitian ini menghasilkan dua kontribusi utama. Secara teoretis, penelitian ini menyediakan aplikasi pertama dari integrasi model VAR/VECM dengan analisis Input-Output dalam kerangka mixed-methods untuk mengevaluasi dampak pembiayaan strategis sektoral dalam konteks sistem pembiayaan kesehatan universal di negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini merumuskan Strategic Biosimilar Financing Package (SBFP) arsitektur blended finance terintegrasi yang menggabungkan ekuitas Danantara, Kredit Investasi Himbara, jaminan ECA, dan perjanjian off-take BPJS sebagai instrumen kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kegagalan pasar pembiayaan pada tahap R&D sekaligus memastikan demand anchor yang diperlukan untuk bankabilitas proyek.
OPTIMALISASI DESAIN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) DALAM PEMBIAYAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI EKOSISTEM DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTION (DFI)
Indonesia menghadapi kesenjangan pembiayaan pembangunan yang signifikan, terutama dalam mendanai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan pembiayaan jauh di atas kapasitas fiskal dan perbankan. Masalah ini menginspirasi gagasan pembentukan Development Finance Institution (DFI) oleh Sindikat Banking and Finance1 sebagai lembaga katalis pembiayaan nasional yang bertugas memperkuat pembiayaan jangka panjang, terutama untuk proyek-proyek strategis. Dalam konteks tersebut, desain Special Purpose Vehicle (SPV) yang optimal menjadi mekanisme kunci untuk menarik investasi swasta, memisahkan risiko proyek dari neraca sponsor, serta mengelola berbagai risiko proyek secara lebih terstruktur untuk meningkatkan bankability proyek. Penelitian ini bertujuan merumuskan optimalisasi desain SPV di Indonesia, mencakup struktur kelembagaan, mekanisme risk allocation dan risk layering, dan integrasinya dengan fungsi mitigasi risiko DFI. Metodologi penelitian menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif meliputi studi literatur dan wawancara mendalam dengan perbankan, dalam hal ini Himbara, serta perwakilan Pemerintah, khususnya penjamin infrastruktur yang terlibat dalam pembiayaan PSN. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi praktik serta kendala desain SPV eksisting. Sementara itu, pendekatan kuantitatif meliputi simulasi risk-based loan pricing untuk membandingkan suku bunga kredit dengan dan tanpa credit enhancement Pemerintah dalam skema SPV, khususnya untuk melihat potensi penurunan premi risiko. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan model Enhanced BUP, yang menekankan peran pemerintah sebagai arsitek pasar, reposisi DFI sebagai penyedia lapisan katalitik melalui instrumen de-risking, pemetaan risk allocation dan risk layering antar pemangku kepentingan, serta aktivasi jalur refinancingmelalui pasar modal. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, SPV dapat menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembiayaan infrastruktur jangka panjang dengan keterbatasan prudensial perbankan nasional untuk meningkatkan bankability PSN
ANGGARAN PERTAHANAN UNTUK MENCAPAI OPTIMUM ESSENTIAL FORCE : PENDEKATAN THEMATIC BUDGETING DOMAIN PERTAHANAN MARITIM
Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi kebutuhan untuk memperkuat postur pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah, mengamankan jalur perdagangan strategis, serta mendukung pembangunan ekonomi maritim. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan pencapaian Optimum Essential Force (OEF) Tentara Nasional Indonesia dan merumuskan strategi anggaran pertahanan yang dapat mendukung pencapaian target OEF. Penelitian ini menggunakan pendekatan applied policy research dengan metode analisis kualitatif deskriptif, gap analysis, dan comparative policy analysis. Penelitian ini mengkaji kebijakan penganggaran dan penguatan kekuatan pertahanan Indonesia, serta melakukan benchmarking terhadap pengalaman Singapura, Turki, dan Inggris. Hasil analisis menunjukkan tiga tantangan dalam pencapaian OEF, yaitu keterbatasan fiskal, tantangan pengadaan alutsista yang dipengaruhi ketergantungan impor dan risiko rantai pasok global, serta gap antara sistem penganggaran berbasis organisasi dan pembangunan kekuatan yang semakin berorientasi pada kapabilitas. Sebagai respons atas ketiga tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan Thematic Budgeting dalam Domain Pertahanan Maritim melalui mekanisme budget tagging. Implementasi budget tagging tidak mengubah struktur program maupun organisasi yang ada, namun menjembatani kesenjangan antara sistem penganggaran berbasis organisasi dengan pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas sesuai konsep OEF. Domain Pertahanan Maritim diturunkan ke dalam tiga kelompok kapabilitas, yaitu Integrated Maritime Defense and Surveillance, Strategic Mobility and Archipelagic Logistics, dan Defense Sustainment and Readiness. Pembuktian proposisi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pembangunan kapabilitas dalam mendukung pencapaian OEF. Selain itu, pendekatan tersebut juga memperkuat fungsi pertahanan sebagai enabler pembangunan ekonomi dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal tersebut melalui peningkatan keamanan jalur perdagangan, logistik, sumber daya kelautan, dan infrastruktur strategis maritim.
PENILAIAN KEBERLANJUTAN JALUR HILIRISASI BATU BARA: ANALISIS MULTI-KRITERIA UNTUK MEMPRIORITASKAN PROYEK HILIRISASI BATU BARA UNGGULAN PERTAMA DANANTARA
Indonesia’s coal downstreaming agenda (hilirisasi batubara) has moved from voluntary encouragement to a binding legal mandate under UU No. 3/2020, reinforced by PP No. 40/2025’s National Energy Policy through 2060, against a backdrop of acute energy security exposure: liquefied petroleum gas (LPG) imports meet approximately 83.7% of national consumption, carrying an annual subsidy burden exceeding IDR 110 trillion and a foreign exchange exposure of roughly USD 4.67 billion. Danantara Indonesia, the state’s newly consolidated strategic investment holding, has been tasked with delivering the country’s first government-backed coal downstreaming flagship project at Tanjung Enim, South Sumatra, where two ceremonial groundbreakings (2022 and 2026) have yet to be followed by financial close. Three technically viable routes are under consideration — Coal-to-Dimethyl Ether (DME), Coal-to-Synthetic Natural Gas (SNG), and Coal-to-Liquid (CTL) via direct hydrogenation liquefaction — each satisfying Indonesia’s downstreaming, energy security, and import-reduction mandates to a different degree, with no route the obvious choice under any single-criterion lens: policy alignment, financial return, and energy security each point to a different answer. This is a genuine multi-criteria decision problem carrying high stakes, since a first flagship project performs a demonstration function that will shape whether future downstreaming investment is judged a credible use of state capital. This research develops and applies a six-criterion, thirteen-indicator sustainability assessment framework grounded in Elkington's (1997) Triple Bottom Line (TBL), which assesses infrastructure and investment sustainability jointly across economic, social, and environmental performance rather than any single dimension in isolation. Since TBL's original three pillars do not capture the policy, regulatory, and technical-maturity considerations that are first-order concerns for a first-of-kind flagship energy project, this thesis follows Maryati, Firman, and Humaira's (2022) extension of TBL for decentralised water infrastructure assessment in Bandung, which augments the three pillars with institutional, technical, and regulatory dimensions — consolidated here into six criteria: Policy, Regulatory and Institutional Alignment; Energy Security and Social Resilience; Economic Value Creation; Financial Feasibility; Environmental Sustainability; and Technical Maturity and Implementability. These criteria and their thirteen indicators were weighted, and the three routes scored against them, using the Analytic Hierarchy Process (Saaty, 1980, 2008) through pairwise comparisons elicited from a ten- ii respondent expert panel drawn from Danantara, the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina/PGN, PT Bukit Asam, and Lemigas. Respondent judgments were aggregated via the geometric mean method (Aczél & Saaty, 1983), validated for consistency using Saaty's (1980, 2008) Consistency Ratio and Goepel's (2013, 2018) Shannon entropy consensus measure, and combined through hierarchic composition to produce a final route ranking. Two robustness checks — a leave-one-respondent-out analysis and a criterion-weight perturbation analysis — tested the sensitivity of the result. The panel weighted Policy, Regulatory and Institutional Alignment and Technical Maturity and Implementability most heavily — together over half of total decision weight — ahead of Financial Feasibility (15.1%) and Environmental Sustainability (5.4%), consistent with a panel prioritising a flagship project's buildability and bankability over its standalone financial return. Coal-to-DME emerged as the clearly leading route, scoring 57.5% against Coal-to-SNG's 24.9% and Coal-to-Liquid's 17.6%, a lead broad-based across DME's confirmed project site, precedented financing structure, and its energy security contribution as the largest and most politically salient import-substitution story of the three, rather than concentrated in any single criterion. Both sensitivity checks confirmed the ranking's robustness: excluding any single respondent moved DME's score by at most 0.9 percentage points without changing the ranking, and DME's lead survived even with its single highest-weighted criterion reduced to zero. Notably, Coal-to-Liquid recorded the strongest stand-alone economics of the three routes — an unsubsidised internal rate of return of 17.8–22.1% against DME's 11.02% — yet ranked last overall, because its undetermined site, unresolved feedstock-supply arrangement, and unproven core conversion technology scored poorly on the indicators the panel weighted most heavily. This is the thesis's central finding: for a first-of-kind, precedent-setting flagship project, deliverability is judged prior to, and more important than, standalone profitability. The thesis concludes that Danantara should proceed with Coal-to-DME as its first flagship project, while treating this as the first step in a staged programme rather than a one-off selection: the syngas production and gas-cleanup infrastructure built for DME is a platform capability that could support subsequent energy, chemical-feedstock, or ammonia applications at the same site. Recommendations include closing outstanding regulatory gaps and finalising DME's government-support-dependent financing structure before construction commitments; institutionalising the AHP framework as a reusable decision-support tool for Danantara's subsequent downstreaming decisions; widening the respondent panel for future, higher-stakes rounds; and independently re-probing a residual tie in expert judgments on two economic indicators
PERCEPATAN INDUSTRI BIOSIMILAR INDONESIA: INTERVENSI STRATEGIS UNTUKKETAHANAN KESEHATAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL
Indonesia menghadapi paradoks struktural dalam sektor farmasi nasionalnya: negara ini mengelola skema asuransi kesehatan pembayar tunggal terbesar di dunia — Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — namun tetap sangat bergantung pada produk obat biologis impor yang biayanya terus meningkat dan mengancam keberlanjutan fiskal sistem tersebut dalam jangka panjang. Sementara negaranegara pembanding seperti Korea Selatan, India, Iran, Brasil, dan Tiongkok telah berhasil atau sedang secara cepat membangun industri biosimilar domestik yang kompetitif, Indonesia hingga saat ini belum memiliki jalur akselerasi biosimilar yang terpadu, tervalidasi oleh pemangku kepentingan, dan berbasis analisis yang kuat. Tesis ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut. Tujuan umum penelitian ini adalah merancang paket intervensi strategis guna mempercepat industri biosimilar nasional Indonesia, dengan mengubah peluang pasar dan kebutuhan yang belum terpenuhi akan obat biologis terjangkau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat kemandirian farmasi nasional. Lima sasaran penelitian memandu kajian ini: menyusun peta pemangku kepentingan menggunakan kerangka Power–Interest Grid; mengidentifikasi dan mengkategorikan hambatan kritis; merancang paket intervensi multi-pilar yang tervalidasi bersama mitra kunci; memodelkan dampak ekonomi dan fiskal secara kuantitatif; serta mengembangkan peta jalan akselerasi nasional dengan periode implementasi bertahap 2026–2035. Penelitian ini menggunakan desain mixed-methods sequential explanatory, yang mengintegrasikan survei kuesioner terstruktur terhadap 10 perusahaan terkait farmasi, wawancara semi-terstruktur dengan 25 informan institusional, survei kuesioner terstruktur terhadap 50 responden yang dipilih secara purposif, dua sesi diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) beserta lokakarya ko-desain, serta pemodelan ekonomi input–output yang dikalibrasi berdasarkan data sektoral Indonesia dan data klaim JKN. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekosistem biosimilar Indonesia dikendalikan oleh koalisi saling ketergantungan antara aktor negara, badan usaha milik negara, dan lembaga regulasi, bukan oleh satu institusi dominan tunggal. Tiga klaster hambatan yang saling terkait — ketiadaan infrastruktur biomanufaktur, kesenjangan sumber daya manusia yang kritis, serta arsitektur regulasi dan tata kelola yang terfragmentasi — secara bersama-sama membentuk kendala mengikat vi (binding constraints) bagi pengembangan industri. Sebagai respons, penelitian ini merancang Paket Intervensi Tiga Pilar dengan Dimensi Transformasi Digital, yang mencakup modernisasi teknologi manufaktur, penguatan ekosistem talenta, reformasi kebijakan dan tata kelola, serta loncatan berbasis kecerdasan buatan. Analisis skenario input–output menggunakan insulin sebagai produk utama memproyeksikan bahwa implementasi penuh paket intervensi ini berpotensi menghasilkan penghematan belanja JKN sebesar IDR 2,3–3,1 triliun per tahun, kontribusi terhadap output PDB sebesar IDR 20–35 triliun, dan penciptaan 10.000– 15.000 lapangan kerja terampil baru pada tahun 2035. Temuan-temuan ini disintesiskan ke dalam peta jalan akselerasi biosimilar nasional yang berfase, mencakup Fase Fondasi (2026–2027), Fase Akselerasi (2027–2030), Fase Konsolidasi (2030–2032), dan Fase Pemosisian Global (2032–2035), sehingga memberikan instrumen yang praktis, teruji secara analitis, dan layak secara politis bagi para pembuat