📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenSINERGI KEBIJAKAN DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTION (DFI): STRATEGI PEMBIAYAAN INOVATIF UNTUK EKOSISTEM INOVASI DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Indonesia tengah menghadapi tantangan jebakan pendapatan kelas menengah (Middle-Income Trap) yang menuntut transformasi ekonomi secara menyeluruh, dari ketergantungan pada komoditas menuju industrialisasi berbasis teknologi tinggi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun, lembaga-lembaga Special Mission Vehicles (SMV) yang berperan sebagai Development Finance Institution (DFI) masih memiliki mandat yang terfragmentasi dan cenderung berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah dalam mandat kebijakan serta merumuskan strategi sinergi pembiayaan bagi DFI di Indonesia guna memperkuat pembangunan industri strategis dan ekosistem inovasi nasional. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui survei terhadap 33 pakar senior yang mewakili elemen-elemen dalam ekosistem Triple Helix dan benchmarking DFI global. Melalui metode ini, penelitian berfokus pada analisis hambatan struktural, faktor penentu pengambilan keputusan, dan kebutuhan instrumen pembiayaan inovatif. Hasil penelitian menunjukkan kesepakatan kuat bahwa mandat DFI saat ini masih terfragmentasi dan berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Penilaian kredit DFI juga dinilai masih terpaku pada parameter pengembalian aset tradisional, sehingga dibutuhkan pembaruan dalam definisi institutional prudence yang memasukkan Social Return on Investment (SROI) sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Mayoritas responden sepakat bahwa instrumen pembiayaan campuran, seperti Venture Debt dan Blended Finance, kini menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani “Valley of Death”. Perlunya transformasi DFI dari peran sebagai penstabil pasar menjadi pencipta pasar demi mencapai kemandirian teknologi nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui sinergi kebijakan pembiayaan serta penerapan standar operasional yang diadaptasi dari DFI global seperti KfW (Jerman), KDB (Korea Selatan), dan CDB (Tiongkok).
OPTIMISASI ALOKASI SUMBER DAYA DAN INVESTASI PUBLIK DALAM HILIRISASI BATUBARA UNTUK KETAHANAN ENERGI : PENDEKATAN NET ECONOMIC BENEFIT DI INDONESIA
Indonesia menghadapi paradoks struktural di sektor energi: sebagai salah satu produsen batubara terbesar dunia, namun secara bersamaan merupakan pengimpor neto komoditas energi olahan dengan ketergantungan impor LPG mencapai 78 persen dan beban subsidi Rp 58 triliun per tahun. Kawasan industri gasifikasi batubara terpadu BACBIE (Bukit Asam Coal Based Industrial Estate, Tanjung Enim) menawarkan tiga jalur konversi batubara kalori rendah menjadi dimethyl ether (DME), metanol, dan synthetic natural gas (SNG). Penetapan BACBIE sebagai Proyek Strategis Nasional dan amanat PP No. 40 Tahun 2025 yang menargetkan substitusi impor LPG hingga 100 persen pada 2060 mempertegas urgensinya. Namun ketiga jalur bersaing memperebutkan pasokan batubara dan infrastruktur gasifikasi bersama yang sama, sehingga pertanyaan yang relevan bukan sekadar apakah hilirisasi perlu didukung, melainkan: jalur mana, pada kapasitas berapa, dan berapa investasi publik yang dapat dijustifikasi secara ekonomi nasional? Penelitian ini mengembangkan dan mengaplikasikan model optimisasi berbasis Net Economic Benefit (NEB) untuk menjawab pertanyaan alokasi tersebut dari perspektif pemerintah sebagai perencana sosial. Pendekatan yang digunakan adalah Linear Programming (LP) murni dengan NEB sebagai fungsi objektif, mengintegrasikan pendapatan pada harga paritas impor, biaya investasi dan operasional, penghematan fiskal subsidi LPG, dan eksternalitas karbon melalui Social Cost of Carbon. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pertama antara kerangka NEB dan model optimisasi formal multi-jalur (mengisi iii kesenjangan di pertemuan tiga aliran literatur: optimisasi jaringan proses energi, seleksi portofolio proyek, dan analisis biaya-manfaat berbasis kesejahteraan). Lima skenario dirancang melalui incremental decomposition untuk mengisolasi efek kebijakan secara kausal: S1 (baseline optimal), S2 (ekspansi kapasitas Qmax = 8,0 MTPA), S3 (mandat alokasi SNG Fase 2), S4 (carbon pricing SCC = 50 USD/tCO?), dan S5 (reformasi harga eceran tertinggi LPG). Temuan utama membalik asumsi konvensional: nilai sosio-ekonomi portofolio hilirisasi bersumber dominan dari penghematan fiskal subsidi LPG sebesar 267 juta USD per tahun melalui substitusi DME (komponen yang sistematis luput dari evaluasi finansial). Alokasi DME-heavy terbukti optimal secara sosial: NEB S1 = +537 juta USD dan S2 = +528 juta USD. Sebaliknya, mandat alokasi SNG pada S3 menurunkan NEB drastis menjadi +84 juta USD, mengkuantifikasi biaya sosial intervensi regulasi yang sebelumnya tidak terukur. Infrastruktur bersama BACBIE memangkas viability gap privat dari 322 menjadi ~40 USD/ton DME (penurunan 88 %), menghasilkan justifikasi Viability Gap Funding senilai ~224 juta USD NPV dengan rasio manfaat-biaya 2,4. Model juga mengidentifikasi jendela kebijakan kondisional: NEB positif hanya terjaga ketika SCC di bawah ~10 USD/tCO? dan harga eceran tertinggi LPG di bawah ~279 USD/ton secara bersamaan. Secara praktis, penelitian ini menyediakan basis kuantitatif yang dapat diadopsi oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Danantara untuk mengevaluasi skenario alokasi investasi publik dalam hilirisasi batubara secara transparan dan berbasis bukti, dalam kerangka implementasi PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
STRATEGI INVESTASI BPI DANANTARA DALAM MENYEIMBANGKAN TKDN DAN BIAYAENERGI : STUDI KASUS PROGRAM PLTS 100 GWP DI INDONESIA
Transisi energi di Indonesia menghadapi tantangan trilema yang kompleks, yakni menyeimbangkan keamanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan keterjangkauan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan visi ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp dan eliminasi impor BBM demi mencapai swasembada energi. Namun, ambisi ini terhambat oleh tingginya Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik akibat rantai pasok industri surya domestik yang belum matang dan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang kaku, sehingga menciptakan disparitas harga (Levelized Cost of Electrcity atau LCOE) yang signifikan dibandingkan benchmark global. Penelitian ini relevan dengan mandat kelompok sindikat dan BPI Danantara dalam merumuskan strategi investasi strategis untuk memecahkan kebuntuan struktural tersebut. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana menyeimbangkan trade-off antara kewajiban industrialisasi lokal (TKDN) dan pencapaian biaya energi yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model finansial dan investasi bagi CTO Office BPI Danantara dalam mengorkestrasi program 100 GWp. Solusi potensial yang diajukan adalah penerapan model finansial yang optimal mempertimbangkan harga LCOE yang dapat diterima (acceptable) dan pemenuhan maksimal tingkat komponen dalam negeri, beserta enabling regulations & policies yang dapat membantu mewujudkannya. Metodologi yang digunakan adalah Metode Campuran (Mixed-Methods) dengan desain Penelitian Tindakan (Action Research). Pendekatan ini menggabungkan analisis kualitatif melalui Gap Analysis rantai pasok dan wawancara pemangku kepentingan, serta analisis kuantitatif melalui pemodelan finansial LCOE dengan studi kasus proyek de-dieselisasi PLTS + BESS Saparua. Hasil penelitian merumuskan Strategi Tiga Pilar Terintegrasi bagi BPI Danantara, yang terdiri atas orkestrasi aggregated demand dari pipeline 100 GWp, deployment concessional capital melalui blended finance, dan phased TKDN roadmap berbasis kematangan industri per kategori komponen. Model finansial Saparua menghasilkan LCOE murni sebesar 19,55 sen USD/kWh dengan Equity IRR 11,00 persen, lebih rendah 23,8 persen dibanding BPP diesel. Pada skala program 100 GWp, cost-benefit analysis produksi modul lokal menghasilkan Benefit-Cost Ratio sebesar 2,10x hingga 6,49x dengan potensi penghindaran emisi tahunan 95 hingga 110 MtCO2 dan penciptaan 14.560 pekerjaan permanen di sektor manufaktur. Dampak yang diharapkan dari penelitian ini meliputi terciptanya peta jalan kemandirian teknologi nasional, penurunan emisi karbon secara signifikan, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem industri hijau yang kompetitif di Indonesia.
STRATEGI PEMANFAATAN MATERIAL STRATEGIS RADIOAKTIF DOMESTIK UNTUK PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR REAKTOR NUKLIR DI INDONESIA : KAJIAN TEKNIS EKONOMIS DAN KEBIJAKAN
Indonesia memiliki cadangan uranium sebesar sekitar 81.090 ton U?O? dan thorium sekitar 142.000 ton ThO?, serta potensi logam tanah jarang (LTJ) yang besar sebagai produk sampingan pengolahan mineral. Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum mampu memanfaatkan sumber daya ini secara strategis untuk mendukung program pengembangan energi nuklir nasional. Tesis ini mengkaji strategi teknis, ekonomis, dan kebijakan untuk mewujudkan kemandirian bahan bakar reaktor nuklir berbasis material domestik Indonesia, dengan fokus pada periode 2026–2045. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis tekno-ekonomi kuantitatif dan analisis kebijakan kualitatif. Analisis tekno-ekonomi mencakup perhitungan Levelized Cost of Electricity (LCOE), Internal Rate of Return (IRR), dan Net Present Value (NPV) untuk tiga jenis reaktor utama: APR-1400 (Korea), VVER-1200 (Rusia), dan ACP- 1000 (Cina). Analisis kebijakan menggunakan kerangka Actor-Network Theory (ANT) dengan Lima Loop Latour untuk memetakan jaringan aktor, artefak, dan institusi yang terlibat dalam pengembangan bahan bakar nuklir domestik. Enam skenario kemandirian bahan bakar dibangun berdasarkan tingkat partisipasi domestik dan konfigurasi rantai pasok. Hasil analisis menunjukkan bahwa ACP-1000 memiliki LCOE terendah sebesar dengan nilai IRR dan NPV tertinggi, diikuti APR-1400 dan VVER-1200 sebagai analisa komparasi berbasis pada PLTN berdaya besar. Namun demikian, pertimbangan geopolitik, rekam jejak transfer teknologi, dan keselarasan dengan ekosistem global menempatkan APR-1400 sebagai pilihan optimal untuk PLTN pertama Indonesia, mengikuti model Barakah UEA. Untuk skenario kemandirian bahan bakar, Skenario B/C (partisipasi domestik front-end/Plus fabrikasi fuel iv (C/menengah)) adalah target kemandirian bahan bakar yang optimal untuk jangka menengah. Skenario B/C (tambang + konversi UF6 domestik; pengayaan dan fabrikasi elemen masih impor (B/Front-end) atau fabrikasi fuel element domestic (C/menengah) memberikan penghematan 30–55% biaya bahan bakar dibanding impor penuh, dengan investasi yang jauh lebih terjangkau dibanding Skenario D-E. Target pencapaian Skenario B/C adalah 2035–2040, dengan first core loading dari uranium domestik diproyeksikan pada 2041–2045. Kemandirian bahan bakar nuklir membutuhkan penutupan lima gap strategis pada 2029–2032. Analisis ANT dengan Lima Loop Latour mengidentifikasi: (L1) gap agenda terkait kemandirian bahan bakar belum eksplisit dalam RUKN; (L2) gap eksperimen berhubungan dengan tidak ada pilot plant konversi UF6 domestik; (L3) gap objektifikasi berkaitan dengan standar nasional fabrikasi bahan bakar belum ada; (L4) gap publikasi berkorelasi dengan komunikasi kebijakan terbatas; dan (L5) gap institusionalisasi mengacu pada tidak ada koordinator tunggal rantai pasok bahan bakar. Penutupan kelima gap ini pada periode 2026–2032 adalah prasyarat untuk kemandirian bahan bakar pada 2040–2045. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia menetapkan APR-1400 sebagai reaktor prioritas dengan target first core loading pada 2041– 2045, disertai penetapan peta jalan fabrikasi bahan bakar domestik bertahap. BRIN dan Universitas perlu memperkuat kapasitas riset dan sumber daya manusia dalam siklus bahan bakar nuklir, sementara industri perlu membangun konsorsium joint venture fabrikasi bahan bakar domestik yang mencakup PT Perminas, PT INUKI, PT Timah, MIND.ID dan mitra strategis internasional. Terbentuknya Nuclear Fuel Readiness Task Force (NFRTF) yang bertanggung jawab atas peta jalan kemandirian bahan bakar melalui Keputusan Presiden dengan mandat mengkoordinasikan: Kementerian ESDM, BRIN, BAPETEN, PT INUKI, PT Timah, MIND ID, PT Perminas dan Kementerian Keuangan
TRANSFORMASI KAPABILITAS ADCP DALAM PENGEMBANGAN TOD DI INDONESIA : REFLEKSI DAN KEMUNGKINAN DI MASA DEPAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ambisi pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) di Indonesia yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kapabilitas pengembang dalam mengelola TOD sebagai ekosistem perkotaan yang terintegrasi. Penelitian bertujuan mengidentifikasi ketersediaan Regulasi TOD, kapabilitas pengembang TOD, menganalisis pola kolaborasi antar aktor, dan merumuskan kebutuhan penguatan kapabilitas pengembang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis komparatif (benchmarking) dengan praktik TOD di Singapura, Jepang, dan Hong Kong. ADCP memiliki kekuatan pada akses proyek strategis berbasis transit dan pengalaman teknis pengembangan kawasan, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek integrasi lintas sektor, pengembangan model joint development, pengelolaan kawasan, serta pembentukan model bisnis berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi TOD di Indonesia telah berkembang pada aspek tata ruang dan transportasi, tetapi masih bersifat fragmented pada aspek kelembagaan dan pembiayaan kawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara transformasi kapabilitas pengembang dengan keberhasilan implementasi TOD di Indonesia, yang menunjukkan bahwa keberhasilan TOD tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pengembang bertransformasi dari project developer menjadi ecosystem orchestrator. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian TOD di Indonesia, khususnya terkait pentingnya kapabilitas organisasi pengembang dalam membangun integrasi antara transportasi, tata ruang, pembiayaan, dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
FORMULASI INDEKS KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN (IKIP) : PENGELATANANALYTIC HIERARCHY PROCESS UNTUK PENGUKURAN OTONOMI STRATEGIS ALUTSISTANASIONAL
Instrumen evaluasi industri pertahanan yang tersedia saat ini mengukur kandungan lokal dan kematangan teknis, namun tidak mampu menangkap dimensi strategis kemandirian yang sesungguhnya. Produk alutsista dengan TKDN tinggi dan TRL/MRL matang dapat tetap rentan secara strategis apabila hak kekayaan intelektual, rantai pasok komponen kritis, dan kebebasan operasionalnya masih dikendalikan pihak asing melalui klausul End-User Certificate, sebuah kondisi yang disebut fake self-reliance. Penelitian ini merumuskan Indeks Kemandirian Industri Pertahanan (IKIP) sebagai instrumen pengukuran komposit dengan tiga pilar: Technology Sovereignty, Supply Chain Resilience, dan Operational Autonomy. Pembobotan dilakukan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan agregasi Geometric Mean Method (GMM) dari 16 expert panel lintas lima domain institusional. Validasi dilakukan melalui proof of concept scoring pada Senapan Serbu SS2 (PT Pindad). Hasil GMM menghasilkan bobot prioritas: OA (36,8%), TS (34,9%), dan SCR (28,4%). Analisis per domain mengungkap heterogenitas perspektif yang substantif. Kemhan dan praktisi Defend ID memprioritaskan OA karena pengalaman langsung dengan restriksi EUC, Kemenperin memprioritaskan SCR sesuai mandat regulasi, sementara domain akademisi dan lembaga riset memprioritaskan TS sebagai fondasi kemandirian jangka panjang. Skor IKIP SS2 menempatkan platform ini pada level Semi-Independent, mengungkap sovereignty-supply-autonomy paradox: kuat di Technology Sovereignty (83,74) namun moderat di Operational Autonomy (57,58) dan lemah di Supply Chain Resilience (52,27). Temuan penelitian mendukung lima rekomendasi kebijakan: adopsi IKIP sebagai standar evaluasi; lokalisasi komponen kritis berbasis IKIP; penetapan skor IKIP minimum dalam pengadaan alutsista; negosiasi EUC berbasis data kuantitatif; dan integrasi IKIP sebagai indikator KPI RIPIN menuju kemandirian industri pertahanan Indonesia pada 2035.
ARSITEKTUR BARU PEMBIAYAAN INDONESIA: DFI KONSOLIDATIF SEBAGAI MESIN PEMBANGUNAN DAN HILIRISASI NASIONAL
Agenda hilirisasi industri Indonesia 2025–2029 menuntut tersedianya pembiayaan jangka panjang (patient capital) berskala masif yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh perbankan komersial maupun APBN. Data dari CTO Office Danantara Economist Division (Agustus 2024) mengindikasikan total kebutuhan pendanaan pembangunan mencapai USD 1.299 miliar dalam satu dekade ke depan, sementara kapasitas kontribusi BUMN (termasuk Danantara) diperkirakan hanya sebesar USD 122 miliar. Kesenjangan (financing gap) yang ekstrem ini mempertegas urgensi reformasi kelembagaan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga pembiayaan Pembangunan, seperti PT SMI, LPEI, INA, HIMBARA, dan bahkan Danantara, kerangka hukum dan kelembagaannya masih terfragmentasi. Fragmentasi tersebut menimbulkan tumpang tindih mandat, ketidakjelasan status hukum, serta kegagalan dalam menciptakan kapasitas leverage yang cukup untuk menutup defisit pembiayaan proyek pembangunan hilirisasi yang berisiko tinggi namun berdampak strategis. Penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif dan kuantitatif hukum–kelembagaan (legal-institutional analysis) atas opsi pembentukan Development Financial Institution (DFI) konsolidatif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Tesis ini memusatkan perhatian pada desain institusional dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks konsolidasi aset negara dan relasi kewenangan antar-lembaga pasca-pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Penelitian ini membandingkan tiga model kelembagaan DFI NDB (National Development Bank) yang secara hukum dan tata kelola memiliki implikasi berbeda: 1. Super-Holding Integrated Model: DFI-NDB sebagai investment holding di bawah BPI Danantara, berfokus pada pemanfaatan keuangan negara yang terkonsentrasi dan mengonsolidasikan PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF menjadi Bank Pembangunan dibawah kendali BPI Danantara. Pada opsi ini, INA tidak termasuk dalam konsolidasi karena INA juga merupakan SWF. 2. Ministry-Led Agency Model: DFI-NDB sebagai lembaga swasta nasional ataupun BUMN di bawah kendali Kementerian Keuangan dengan mengonsolidasikan INA (Indonesia Investment Authority), PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF dengan fokus pada kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) dan integrasi APBN. 3. Autonomous Sovereign Vehicle Model: DFI-NDB sebagai badan hukum sui generis dengan mengonsolidasikan INA (Indonesia Investment Authority), PT SMI, PT PII, PT LPEI, dan PT SMF yang bertanggung jawab langsung iii kepada Presiden (serupa struktur INA), berfokus pada kecepatan pengambilan keputusan dan fleksibilitas operasional. Ketiga model tersebut dianalisis berdasarkan beberapa dimensi yang terukur dan relevan secara hukum dan kebijakan, yaitu: (a) ketersediaan dan efisiensi kapital untuk me-leverage pembiayaan, (b) efektivitas eksekusi yang menggabungkan kecepatan pengambilan keputusan kelembagaan (speed), toleransi risiko nonkomersial, dan regulasi serta (c) ketahanan institusi yang meliputi kepastian hukum (perlindungan dan legitimasi formal) dan tata kelola. Metodologi yang digunakan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui analisis hukum-kelembagaan (legalinstitutional analysis) yang mencakup telaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan struktur kelembagaan, serta wawancara terbatas dengan pakar dan praktisi. Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mengevaluasi dan memprioritaskan alternatif desain kelembagaan DFI berdasarkan pembobotan kriteria secara sistematis. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan desain DFI yang memiliki kepastian hukum, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, serta mampu mendukung agenda hilirisasi nasional secara efektif dan akuntabel
INTEGRASI KONSERVASI MINERAL BERBASIS TATA KELOLA HULU-HILIR UNTUK PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN OPTIMALISASI PNBP
Praktik pengusahaan mineral di Indonesia masih cenderung berorientasi pada komoditas utama, sementara mineral ikutan, produk samping, dan sisa hasil pengolahan dan pemurnian (SHP) belum seluruhnya tercatat, tervalidasi, termonetisasi, dan menjadi basis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kehilangan nilai ekonomi sumber daya mineral, terutama pada mineral kritis dan strategis. Dengan mengacu pada amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan arah kebijakan hilirisasi nasional, penelitian ini bertujuan merumuskan model integrasi konservasi mineral berbasis rantai nilai hulu-hilir sebagai solusi kebijakan untuk peningkatan nilai tambah dan optimalisasi PNBP. Masalah utama konservasi mineral di Indonesia bukan semata-mata ketiadaan norma, melainkan terputusnya akuntabilitas material dan nilai dari hulu hingga hilir. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan konservasi masih sangat rendah yaitu sebesar 13,87%. Kesenjangan ini disebabkan oleh tujuh akar masalah utama, yaitu perizinan masih hanya berorientasi pada komoditas utama, fragmentasi hulu-hilir, desain PNBP yang belum memadai, lemahnya validasi data, ketiadaan aggregator, keterbatasan teknologi, dan belum terintegrasinya sistem informasi konservasi. Sebagai solusi strategis, penelitian ini menghasilkan Model Integrasi Konservasi Mineral Berbasis Rantai Nilai Hulu-Hilir. Model ini menggeser paradigma konservasi dari sekadar kepatuhan pelaporan administratif menjadi sistem Akuntabilitas Material (Metal Accounting) yang ditopang oleh identitas digital (Contract ID & Batch ID), desain PNBP Tiga Lapis (Three-Ledger PNBP), dan intervensi BUMN sebagai Agregator Material Strategis. Berdasarkan proyeksi simulasi terhadap komoditas nikel, bauksit, tembaga, dan timah, model ini mampu membuka penguncian potensi nilai konservasi hingga Rp511,96 Triliun, dengan tambahan optimalisasi PNBP indikatif sebesar Rp12,27 Triliun. Implementasi model ini akan mengokohkan kedaulatan negara atas mineral kritis dan strategis serta mengakselerasi kemandirian industri nasional yang bernilai tambah tinggi.
ARSITEKTUR TATA KELOLA PENGAWASAN PERBANKAN INDONESIA: DESAIN HYBRID TWIN PEAK BERBASIS META-GOVERNANCE DAN INTEGRATED EARLY WARNING SYSTEM UNTUK BANK-LED ECONOMY
The banking sector plays a central role in Indonesia’s economy as a financial intermediary, a key transmission channel for monetary policy, and a pillar of financial system stability. The dominance of banking assets, coupled with the growing complexity of digitalization and intraday liquidity risks, necessitates a more robust and responsive supervisory governance framework. Since the transfer of supervisory authority from Bank Indonesia to Otoritas Jasa Keuangan under Law No. 21 of 2011, questions have emerged regarding the effectiveness of the current institutional design. These concerns are particularly salient in the context of fragmented authority among Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and Lembaga Penjamin Simpanan, as well as the increasing need for real-time data integration across institutions. This study is motivated by the rapid digitalization of the financial sector, the integration of real-time payment systems, and the increasing complexity of intraday liquidity risks, all of which call for stronger governance in banking supervision in Indonesia. Within a multi-authority governance architecture, where microprudential supervision resides with Otoritas Jasa Keuangan, macroprudential policy and payment systems are under Bank Indonesia, and bank resolution is handled by Lembaga Penjamin Simpanan, the primary challenge lies not in the absence of instruments, but in data fragmentation, delays in policy escalation, and the suboptimal integration between intraday liquidity data flows and payment system transactions, as well as stock data on capital and asset quality. This research aims to assess the adequacy of the existing Early Warning System (EWS), formulate enhancements to governance mechanisms, and evaluate their impact on economic, financial, institutional, and policy stability. Using a mixed-methods approach that combines qualitative institutional analysis and quantitative evaluation of risk indicators, this study finds that supervisory effectiveness is not solely determined by the centralization of authority, but rather by the quality of information orchestration and the clarity of escalation protocols. Drawing on a synthesis of network governance and meta-governance theories, as well as international empirical findings from International Monetary Fund and Bank for International Settlements, the study recommends a Hybrid Twin Peaks model based on meta-governance and an integrated Early Warning System (EWS) as the most rational and feasible option in the context of Indonesia as a bank-led economy. This model enables stronger data integration and faster crisis response without requiring radical legal restructuring, thereby maintaining a balance between effectiveness, legitimacy, and governance sustainability. The contribution of this research is both academic and policy-oriented, offering an adaptive systemic orchestration design to strengthen national financial system stability in a gradual and evidence-based manner.
STRATEGI AKSELERASI PEMBIAYAAN UMKM BERBASIS RISIKO DAN EKOSISTEM DIGITAL: PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN ATAS PERAN BANK BUMN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan pada kisaran 5% sehingga menjadi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 sebagai bagian dari agenda Indonesia Emas 2045. Sebagai sektor yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan pembiayaan UMKM mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir akibat meningkatnya risiko kredit, asimetri informasi, keterbatasan pencatatan keuangan formal, serta semakin ketatnya persyaratan penyaluran kredit oleh perbankan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pembiayaan UMKM yang efektif bagi Bank Mandiri sehingga mampu mendukung ekspansi kredit secara prudent, meningkatkan kualitas portofolio kredit, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang mengombinasikan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui studi literatur, wawancara dengan para pemangku kepentingan di Bank Mandiri, serta analisis strategis menggunakan metode SWOT, TOWS, dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Sementara itu, analisis kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kelayakan finansial strategi yang diusulkan serta melakukan simulasi dampak ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Hybrid Alternative Credit Scoring memperoleh nilai QSPM tertinggi sehingga ditetapkan sebagai strategi prioritas untuk diimplementasikan. Strategi ini menerapkan prinsip internal-first, ecosystem-second, external-selective, yaitu memprioritaskan pemanfaatan data internal, dilanjutkan dengan integrasi data ekosistem digital, serta penggunaan data eksternal secara selektif guna menghindari tingginya biaya. Penelitian ini selanjutnya menganalisis transformasi kelembagaan sektor perbankan dalam memitigasi kegagalan pasar pada sektor UMKM melalui implementasi sistem Hybrid Alternative Credit Scoring di Bank Mandiri. Dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini mengevaluasi kelayakan investasi teknologi yang diusulkan sekaligus mengukur potensi dampaknya terhadap perluasan inklusi keuangan dan peningkatan kinerja makroekonomi. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa implementasi sistem tersebut layak secara ekonomi, yang ditunjukkan oleh Net Present Value (NPV) yang positif serta tingkat pengembalian investasi yang progresif. Lebih dari itu, implementasi model pembiayaan berbasis ekosistem digital ini secara teoretis mampu mengurangi asimetri informasi dan biaya transaksi sehingga meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya belum terlayani maupun belum memperoleh akses ke layanan perbankan. Lebih lanjut, hasil simulasi ekonometrika menunjukkan bahwa perluasan akses kredit yang didorong oleh peningkatan efisiensi kelembagaan tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB Indonesia melalui penguatan mekanisme transmisi sektor riil. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank milik negara sebagai agen pembangunan (agent of development) dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan
PENGUATAN EKOSISTEM KELEMBAGAAN HILIRISASI BIOSIMILAR TRASTUZUMAB DI INDONESIA : ANALISIS SISTEM SIRKULATORI LATOUR DALAM KERANGKA ACTOR-NETWORK THEORY
Hilirisasi obat biologis biosimilar berpotensi menjadi salah satu solusi strategis untuk efisiensi pembiayaan, perluasan akses, dan kemandirian kesehatan nasional, namun ekosistem kelembagaan dan kebijakan berikut infrastruktur dan fasilitas pendukungnya belum terbentuk dengan baik untuk menjamin keberlanjutannya. Penelitian ini menelaah mengapa ekosistem kelembagaan untuk hilirisasi biosimilar di Indonesia belum cukup kuat menghubungkan pembuktian komparabilitas ilmiah, perizinan dan sertifikasi, legitimasi adopsi klinis, serta skema pengadaan dan pembiayaan publik. Biosimilar trastuzumab untuk kanker payudara HER2-positif dijadikan studi kasus penelitian ini sebagai bagian dari inisiatif bio-defense.id yang menargetkan produksi pertama pada tahun 2029. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan orientasi implementatif yang berbasis misi. Dalam hal ini, ekosistem dianalisis melalui sistem sirkulatori lima loop Latour yang dilengkapi tiga pilar institusi Scott (regulatif, normatif, dan kultural-kognitif) serta inovasi berorientasi misi Mazzucato, dengan proposisi mengenai simpul pengikat loop sebagai jangkar analisis. Selanjutnya metode analisis ditriangulasi dari studi literatur, dokumen kebijakan, data sekunder, dan tiga sesi Focus Group Discussion (FGD). Hasilnya menunjukkan bahwa hambatan paling menentukan bukan tidak adanya riset, regulasi, atau instrumen pasar yang mendukung ekosistem, tetapi belum adanya Obligatory Passage Point (OPP) yang mampu mengikat kelima loop ke dalam satu simpul misi yang aktif. Dalam rancangan tesis ini, inisiatif bio-defense.id ditempatkan sebagai simpul misi sekaligus OPP, yaitu titik lintasan wajib yang menghubungkan translasi riset, pengembangan dan peningkatan skala produk, pembuktian komparabilitas, legitimasi klinis, regulasi, keberpihakan pasar (market shaping), serta pembiayaan publik. Rancangan yang diusulkan menempatkan payung kebijakan berjenjang, yaitu penetapan misi bio-defense.id sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Prioritas Nasional (PN) Bidang Kesehatan untuk jangka pendek hingga menengah, serta sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk jangka panjang. Kemudian perlu dilakukan revitalisasi dan penguatan Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Produk Biologi sebagai mekanisme orkestrasi operasional dalam lokus ekosistem konkret terintegrasi, dengan bio-defense.id sebagai simpul misi yang menyatukan riset, peningkatan skala industri, regulasi (sertifikasi dan perizinan), serta pembiayaan dan investasi. Ekosistem ini juga menginisiasi keterlibatan pemangku kepentingan terkait sejak fase awal pengembangan produk.
STUDI PENGARUH PENAMBAHAN MASTER ALLOY AL-5TI-1B DAN AL-10SR TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN KEKERASAN PADUAN ALSI9CU3(FE) PADA KONDISI AS CAST
Paduan AlSi9Cu3(Fe) merupakan salah satu paduan aluminium cor yang banyak digunakan sebagai material komponen otomotif karena memiliki kombinasi sifat mekanik, kemampucoran, ketahanan korosi, dan biaya produksi yang baik. Peningkatan performa paduan ini umumnya dilakukan melalui penambahan grain refiner Al-5Ti-1B untuk memperhalus butir primer ?-Al serta modifier Al-10Sr untuk memodifikasi morfologi silikon eutektik. Akan tetapi, kandungan Fe dan Cu yang relatif tinggi pada paduan AlSi9Cu3(Fe) menyebabkan pembentukan berbagai fasa intermetalik sehingga karakteristik struktur mikro menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambahan Al-5Ti-1B dan Al-10Sr terhadap struktur mikro serta kekerasan paduan AlSi9Cu3(Fe) pada kondisi as-cast. Penelitian dilakukan menggunakan ingot AlSi9Cu3(Fe) dengan dua variasi perlakuan, yaitu penambahan 0,20 wt% Al-5Ti-1B dan 0,15 wt% Al-10Sr, serta satu spesimen tanpa perlakuan sebagai pembanding. Seluruh spesimen diproduksi menggunakan metode gravity casting, kemudian dipreparasi melalui proses metalografi dan dikarakterisasi menggunakan pengujian kekerasan Vickers, mikroskop optik, dan Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS). Analisis struktur mikro dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan perangkat lunak ImageJ untuk mengevaluasi perubahan ukuran dendrit, morfologi silikon eutektik, serta distribusi dan fraksi fasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 0,20 wt% Al-5Ti-1B berhasil memperhalus struktur primer pada kondisi as-cast, ditunjukkan oleh penurunan secondary dendrite arm spacing (SDAS) sebesar 17%, disertai peningkatan fraksi fasa ?-AlFe sebesar 93% dan penurunan fraksi fasa ?-AlFe sebesar 93%. Sebaliknya, penambahan 0,15 wt% Al-10Sr belum menghasilkan modifikasi silikon eutektik yang signifikan, ditunjukkan oleh parameter morfologi silikon eutektik yang relatif tidak berubah. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh laju pendinginan selama proses solidifikasi serta kompleksitas pembentukan fasa intermetalik. Meskipun demikian, penambahan Al-10Sr meningkatkan fraksi fasa ?-AlFe sebesar 191% dan menurunkan fraksi fasa ?-AlFe sebesar 97%. Perubahan struktur mikro tersebut berpengaruh terhadap kekerasan paduan, di mana penambahan Al-5Ti-1B meningkatkan kekerasan sebesar 5,7%, sedangkan penambahan Al-10Sr menurunkan kekerasan sebesar 9,1%.
ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERTAHANAN TERHADAP PENGELOLAAN MINERALKRITIS BAGI PENGUASAAN MATERIAL MAJU DI INDONESIA
Perubahan lingkungan strategis global menunjukkan bahwa ketahanan dan keamanan negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan juga oleh kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis yang menopang teknologi pertahanan modern. Mineral kritis—termasuk nikel, kobalt, litium, dan logam tanah jarang (rare earth elements, REE)—merupakan bahan baku utama material maju yang digunakan dalam industri pertahanan dan teknologi strategis. Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia (±42 persen cadangan global menurut USGS 2024) dan produsen utama beberapa komoditas mineral kritis lainnya, memiliki peluang strategis sekaligus tantangan tata kelola dalam memastikan pengelolaannya selaras dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Meskipun pemerintah telah menetapkan mineral kritis sebagai aset strategis nasional melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 (47 komoditas) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76/2025 tentang Badan Industri Mineral (BIM), pengelolaannya masih cenderung menitikberatkan dimensi ekonomi dan hilirisasi. Dimensi pertahanan—khususnya keamanan pasokan jangka panjang dan kemandirian material maju—belum terintegrasi secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan pertahanan nasional dalam mengarahkan pengelolaan mineral kritis guna mendukung penguasaan material maju dan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap tiga kelompok sumber data sekunder: (1) dokumen kebijakan resmi pemerintah; (2) peraturan perundang-undangan; dan (3) tabulasi 33 pernyataan publik pemangku kepentingan kunci pada periode 2020–2026, di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Potensi Pertahanan Sri Yanto, Dirjen Mineral dan Batubara Tri Winarno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mendiktisaintek sekaligus Kepala BIM Brian Yuliarto. Penelitian ini sepenuhnya berbasis data sekunder dan tidak menggunakan wawancara primer. Efektivitas kebijakan dievaluasi berdasarkan tiga indikator: keselarasan tujuan (goal alignment), koherensi kebijakan (policy coherence), dan instrumen implementasi (implementation instruments), yang masing-masing dioperasionalkan melalui rubrik penilaian Likert 1–5. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas kebijakan pertahanan terhadap mineral kritis di Indonesia masih rendah secara struktural dan strategis (skor rata-rata 1,7 dari 5,0), dengan empat karakteristik utama: parsial, terfragmentasi, didorong kepentingan ekonomi (economic-driven), dan belum berorientasi pertahanan (defense-oriented). Akan tetapi, periode 2023–2026 menunjukkan momentum transformasi positif melalui penetapan Kepmen ESDM 296/2023, pembentukan BIM, Minerba Convex 2025 sebagai titik temu publik pertama Dirjen Pothan dan Dirjen Minerba, serta Rapat BIM mengenai LTJ Mamuju pada 12 Mei 2026 sebagai operasionalisasi konkret pertama. Komparasi dengan enam negara/blok terdepan (Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Tiongkok) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi terendah pada empat dari lima dimensi kematangan kebijakan, dengan satu pengecualian pada dimensi Pengendalian Ekspor. Momentum 2023–2026 tersebut diposisikan sebagai indikasi awal perubahan arah kebijakan (early policy reorientation), bukan sebagai bukti efektivitas kebijakan yang telah tercapai. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi tiga lapis (strategis-konseptual, operasional-instrumental, dan kelembagaan-prosedural) yang mencakup penyusunan Grand Strategy Mineral Kritis Nasional 2026–2045, perluasan paradigma kebijakan pertahanan menuju resource-based defense strategy, pengesahan Undang-Undang Mineral Kritis tersendiri, pengembangan cadangan strategis (strategic stockpile), pengaktifan Komponen Pendukung (Komduk) bagi industri pertambangan-pengolahan, penguatan kelembagaan BIM, dan pembentukan Dewan Mineral Kritis Nasional. Peta jalan implementasi 2026–2045 disusun dalam empat fase: Konsolidasi Kebijakan, Industri Material Antara, Penguasaan Material Maju, dan Kemandirian Strategis.
PERANCANGAN KAWASAN SUNGAI DESA CIJAMBU, KECAMATAN CIPONGKOR, KABUPATEN BANDUNG BARAT DENGAN KONSEP WATERFRONT DEVELOPMENT BERBASIS NATURE-BASED TOURISM
Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat teridentifikasi masuk dalam klaster kemiskinan tinggi dengan mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian sebagai buruh tani berpendapatan rendah akibat keterbatasan diversifikasi ekonomi. Di tengah keterbatasan tersebut, desa ini sesungguhnya menyimpan potensi alam strategis berupa aliran Sungai Cijambu dan kedekatan dengan perairan Waduk Saguling, namun belum teroptimalisasi secara fungsional maupun ekonomi sehingga belum berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pengembangan kawasan wisata ramah lingkungan yang diarahkan pada koridor wisata jalur barat Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini bertujuan merancang kawasan tepian Sungai Cijambu dengan konsep waterfront development berbasis nature-based tourism. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif-kualitatif dengan teknik perancangan fragmental berdasarkan delapan elemen rancang kota Shirvani (1985), melalui studi literatur, studi preseden, observasi lapangan, dan analisis tapak. Sintesis teori terhadap perancangan kota, waterfront, dan nature-based tourism menetapkan delapan kriteria perancangan, yaitu konektivitas spasial, vitalitas ruang publik, integrasi ekologis, kontinuitas kontekstual, ketahanan hidrologis, pemberdayaan komunitas, manajemen pengunjung, dan interpretasi. Analisis kesenjangan menunjukan kondisi eksisting kawasan belum memenuhi kriteria tersebut secara optimal, sehingga dirumuskan prinsip perancangan spesifik yang kontekstual dan ditransformasikan ke dalam program ruang dan konsep desain. Melalui perancangan ini, diharapkan kawasan tepian Sungai Cijambu dapat berkembang menjadi ruang yang fungsional, ekologis, dan produktif secara ekonomi, sekaligus menjadi landasan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Desa Cijambu.
PERANCANGAN KAWASAN WATERFRONT DESA CIJAMBU, KECAMATAN CIPONGKOR, KABUPATEN BANDUNG BARAT SEBAGAI DESTINASI WISATA MELALUI PENDEKATAN EKOWISATA
Kawasan tepi air Desa Cijambu, Kabupaten Bandung Barat, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata perdesaan karena didukung oleh keberadaan Sungai Cijambu dan lanskap persawahan terasering yang masih terjaga. Namun, kawasan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum adanya penataan ruang yang terpadu, keterbatasan fasilitas wisata, serta pengelolaan sempadan sungai yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan aktivitas masyarakat apabila pengembangan wisata dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi perancangan kawasan tepi air Desa Cijambu melalui pendekatan ekowisata yang memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan kebutuhan wisata. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan perancangan fragmental melalui observasi lapangan, diskusi kelompok terarah (FGD), dan studi preseden. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan memiliki potensi berupa kualitas air yang baik, iklim mikro yang nyaman, serta partisipasi masyarakat yang mendukung pengembangan wisata. Di sisi lain, ditemukan beberapa permasalahan, seperti penyempitan jalur sirkulasi akibat bangunan yang tidak tertata, persebaran hunian di lahan produktif, keterbatasan lahan parkir, dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Berdasarkan temuan tersebut, strategi perancangan yang diusulkan meliputi penataan ruang melalui konsolidasi lahan, penerapan zonasi kawasan, serta penyediaan infrastruktur wisata yang ramah lingkungan sesuai dengan daya dukung kawasan. Penelitian ini menawarkan konsep integrasi antara aktivitas wisata, lanskap pertanian, dan koridor sungai tanpa menghilangkan fungsi agraris masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi dalam pengembangan wisata perdesaan yang berkelanjutan berbasis ekowisata.