📚 Eksplorasi & Komparasi Topik Dokumen
Pencarian topik
Hasil Dokumen
Ditemukan: 101,300 dokumenINTERACTIVE PLATFORM FOR THREE-DIMENSIONAL REPRESENTATION OFMULTIBEAM-SURVEYED UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL SITES IN PANGGANGDISTRICT, SERIBU ISLANDS
Proyek tugas akhir ini menyajikan pengembangan sistem dokumentasi digital terintegrasi untuk dua situs arkeologi bawah air, yaitu bangkai kapal KM Tabularasa dan KM Poso, yang berlokasi di Kecamatan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Data batimetri resolusi tinggi diperoleh menggunakan Norbit WBMS X MBES dengan frekuensi standar 400 kHz, mengacu pada standar IHO S-44 Special Order yang telah disesuaikan, serta strategi survei pencitraan bangkai kapal multi-arah. Strategi ini menggabungkan jalur survei utama (main line), silang (cross line), dan miring (oblique line) untuk meningkatkan cakupan akustik terhadap struktur bangkai kapal yang kompleks, termasuk sisi lambung dan fitur dek. Data yang diperoleh diproses melalui alur kerja hidrografi yang lengkap, meliputi kalibrasi patch-test, koreksi pasang surut, koreksi sound velocity profile, pembersihan point cloud, registrasi swath-to-swath menggunakan algoritma PPP dan Fine Iterative Closest Point, gridding DEM, serta pembuatan mesh PSR. Produk spasial yang dihasilkan diintegrasikan ke dalam DIVE (Diving Into Vessel Exploration), sebuah platform WebGIS Storymap berbasis browser yang menggabungkan antarmuka peta 2D interaktif Leaflet dengan penampil point cloud dan mesh 3D berbasis Three.js. Platform ini didukung oleh frontend Next.js, GeoServer untuk publikasi data raster yang sesuai standar OGC, serta server tile 3D berbasis Potree. Modul Video Pengembangan WebGIS juga dihasilkan untuk mendukung reproduksibilitas metodologi dan transfer pengetahuan di lingkungan komunitas geodesi dan geomatika. Evaluasi pengguna yang melibatkan empat puluh enam responden untuk platform WebGIS dan dua puluh tujuh responden untuk modul video menghasilkan skor kelayakan terbobot sebesar Qw = 3.701 (92.532%) dan Qv =3.775 (94.369%), yang keduanya dikategorikan sebagai Sangat Layak. Proyek ini menunjukkan bahwa integrasi survei MBES definisi tinggi, visualisasi tiga dimensi, dan WebGIS Storymap yang dapat diakses publik dapat mendukung dokumentasi arkeologi bawah air, penelitian, pendidikan, pengambilan keputusan pemerintah, dan pengembangan ekowisata bahari.
INTERACTIVE PLATFORM FOR THREE-DIMENSIONAL REPRESENTATION OFMULTIBEAM-SURVEYED UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL SITES IN PANGGANGDISTRICT, SERIBU ISLANDS
Proyek tugas akhir ini menyajikan pengembangan sistem dokumentasi digital terintegrasi untuk dua situs arkeologi bawah air, yaitu bangkai kapal KM Tabularasa dan KM Poso, yang berlokasi di Kecamatan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Data batimetri resolusi tinggi diperoleh menggunakan Norbit WBMS X MBES dengan frekuensi standar 400 kHz, mengacu pada standar IHO S-44 Special Order yang telah disesuaikan, serta strategi survei pencitraan bangkai kapal multi-arah. Strategi ini menggabungkan jalur survei utama (main line), silang (cross line), dan miring (oblique line) untuk meningkatkan cakupan akustik terhadap struktur bangkai kapal yang kompleks, termasuk sisi lambung dan fitur dek. Data yang diperoleh diproses melalui alur kerja hidrografi yang lengkap, meliputi kalibrasi patch-test, koreksi pasang surut, koreksi sound velocity profile, pembersihan point cloud, registrasi swath-to-swath menggunakan algoritma PPP dan Fine Iterative Closest Point, gridding DEM, serta pembuatan mesh PSR. Produk spasial yang dihasilkan diintegrasikan ke dalam DIVE (Diving Into Vessel Exploration), sebuah platform WebGIS Storymap berbasis browser yang menggabungkan antarmuka peta 2D interaktif Leaflet dengan penampil point cloud dan mesh 3D berbasis Three.js. Platform ini didukung oleh frontend Next.js, GeoServer untuk publikasi data raster yang sesuai standar OGC, serta server tile 3D berbasis Potree. Modul Video Pengembangan WebGIS juga dihasilkan untuk mendukung reproduksibilitas metodologi dan transfer pengetahuan di lingkungan komunitas geodesi dan geomatika. Evaluasi pengguna yang melibatkan empat puluh enam responden untuk platform WebGIS dan dua puluh tujuh responden untuk modul video menghasilkan skor kelayakan terbobot sebesar Qw = 3.701 (92.532%) dan Qv =3.775 (94.369%), yang keduanya dikategorikan sebagai Sangat Layak. Proyek ini menunjukkan bahwa integrasi survei MBES definisi tinggi, visualisasi tiga dimensi, dan WebGIS Storymap yang dapat diakses publik dapat mendukung dokumentasi arkeologi bawah air, penelitian, pendidikan, pengambilan keputusan pemerintah, dan pengembangan ekowisata bahari.
STRATEGI INTERVENSI PENGELOLAAN PANTURA JAWA MELALUI SMCDA MENGGUNAKAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa merupakan urat nadi perekonomian nasional yang menyumbang 48,88 persen dari total PDRB Pulau Jawa dan menaungi lebih dari 70 kawasan industri serta 5 Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan ini menghadapi ancaman krisis sosio-ekologis yang bersifat eksistensial: kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp 30,4 Triliun pada periode 2013-2025, laju penurunan muka tanah (land subsidence) 10-25 cm per tahun di Semarang, Demak, dan Pekalongan, serta degradasi tutupan mangrove yang masif. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi intervensi pengelolaan Pantura Jawa melalui analisis geospasial dan model keputusan berbasis Multi-Criteria Decision Making (MCDM) dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). Pendekatan penelitian bersifat deskriptif-kuantitatif dengan mengintegrasikan data sekunder dari Kementerian ESDM, BIG, Pushidrosal, Kementerian Kehutanan, dan instansi lain serta penilaian pakar dari akademisi dan praktisi infrastruktur. Kriteria evaluasi dikelompokkan ke dalam empat dimensi: Sosial (bobot 0,284), Lingkungan (0,248), Ekonomi (0,236), dan Fisik (0,231), dengan Consistency Ratio (CR) agregat 0,0284. Tiga tipologi intervensi dievaluasi: Grey Infrastructure, Green Infrastructure, dan Hybrid Infrastructure. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada 26 panel pakar dari berbagai lembaga menggunakan metode Aggregation of Individual Judgments (AIJ) dengan rata-rata geometrik. Hasil analisis AHP menunjukkan Hybrid memperoleh skor agregat tertinggi (50,8%), diikuti Green Infrastructure (27,0%) dan Grey Infrastructure (22,2%). Temuan kunci penelitian ini adalah bahwa pendekatan seragam tidak tepat diterapkan: diperlukan zonasi spasial yang mendelegasikan jenis intervensi sesuai tipologi kawasan. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Hybrid sebagai pendekatan prioritas global (skor 50,8%) yang menggabungkan perlindungan struktural dengan pemulihan ekosistem; (2) Zonasi tiga klaster: Grey Infrastructure untuk zona metropolitan, PSN, dan kawasan industri dengan subsidensi ekstrem (Jakarta Utara, Bekasi, Semarang, Demak, Pekalongan, Subang, dan segmen industri Gresik); Green Infrastructure untuk zona agro-perikanan dan konservasi (Batang, Indramayu, Tuban, dan segmen pesisir utara Gresik) guna mencegah eskalasi kemiskinan struktural; Hybrid untuk zona transisi dengan karakteristik campuran (Brebes, Lamongan, Karawang, serta pesisir Banten). Diperlukan integrasi kebijakan lintas sektoral melalui sinkronisasi penataan ruang dan pengelolaan lingkungan untuk lebih lanjut menerapkan model yang telah disusun.
STUDI EKOLOGI POLITIK DAN TAKSONOMI KEADILAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SARIMUKTI, KABUPATEN BANDUNG BARAT
Dinamika pengelolaan sampah di TPA Sarimukti merepresentasikan kompleksitas spasial dan manajerial dalam tata kelola lingkungan di kawasan aglomerasi Bandung Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relasi kebijakan, tata ruang, dan respons elemen masyarakat sipil dalam perencanaan persampahan regional. Menggunakan pendekatan Ekologi Politik dan Critical Discourse Analysis (CDA), studi ini menganalisis dokumen kebijakan, observasi lapangan, serta wawancara mendalam guna memahami berbagai dimensi di balik penanganan persampahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan persampahan regional cenderung berorientasi pada pendekatan teknokratis yang berpusat pada infrastruktur fisik, khususnya melalui rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Pendekatan ini berfokus pada stabilitas pelayanan perkotaan, namun masih menghadapi tantangan dalam pengendalian sampah di wilayah hulu. Secara spasial, hal ini memicu distribusi beban ekologis yang belum seimbang, menempatkan perdesaan penyangga sebagai area penerima eksternalitas. Kondisi tersebut turut berdampak pada optimalisasi partisipasi warga dan peningkatan risiko sosial-ekologis, di tengah tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat lokal pada keberadaan fasilitas TPA. Merespons dinamika tersebut, masyarakat sipil bersama komunitas lokal mendorong pendekatan yang lebih inklusif dengan mengartikulasikan urgensi desentralisasi penanganan sampah, penguatan ekonomi sirkular, serta implementasi Extended Producer Responsibility (EPR). Studi ini menyimpulkan bahwa penyelesaian persoalan persampahan memerlukan integrasi antara penyediaan infrastruktur dan pendekatan sosial. Diperlukan pergeseran menuju tata kelola berbasis Transisi Berkeadilan (Just Transition), yaitu kerangka kolaboratif yang mendorong keseimbangan distribusi beban ruang dan mengakomodasi kebutuhan lingkungan masyarakat di tingkat tapak secara optimal.
PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL BERBASIS PARIWISATA REGENERATIF: STUDI KASUS DESA WISATA BUGISAN, KLATEN, JAWA TENGAH
Perkembangan sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan, komodifikasi budaya, serta berkurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Paradigma pariwisata regeneratif hadir sebagai pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan, tetapi juga pada pemulihan dan peningkatan kapasitas sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi destinasi. Desa Wisata Bugisan di Kabupaten Klaten merupakan desa wisata berbasis masyarakat yang memiliki potensi menerapkan prinsip tersebut, sehingga penting mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat lokal berkontribusi dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata regeneratif serta mengidentifikasi penerapan konsepsi pariwisata regeneratif pada aktivitas kepariwisataan di Desa Wisata Bugisan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengelolaan desa wisata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara tematik, mencakup tahapan pengenalan data, pengkodean, penyusunan tema, hingga interpretasi hubungan antartema. NVivo 15 digunakan sebagai instrumen pendukung dalam proses tersebut untuk mengelola volume data wawancara, menyusun struktur kode secara hierarkis, dan menelusuri keterkaitan antartema melalui Matrix Coding Query dan Crosstab Code by Case. Penggunaan perangkat lunak ini menjaga setiap kode dan tema tetap dapat ditelusuri kembali ke sumber data asalnya, sementara interpretasi makna atas pola yang ditemukan tetap dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Wisata Bugisan telah berlangsung pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, dengan keterlibatan paling dominan pada aspek pelestarian dan revitalisasi sosial-budaya. Analisis NVivo mengidentifikasi tiga tema utama: Partisipasi dan Revitalisasi Sosial-Budaya, Pemulihan Lingkungan, dan Keadilan Ekonomi. Dimensi sosial-budaya masih mendominasi praktik pariwisata regeneratif, sedangkan upaya pemulihan lingkungan belum berkembang optimal. Analisis keterkaitan antartema memperlihatkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan revitalisasi budaya dan distribusi manfaat ekonomi, namun hubungannya dengan pemulihan lingkungan masih relatif lemah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Wisata Bugisan berada pada fase transisi menuju pariwisata regeneratif. Masyarakat telah menjadi aktor penting dalam penguatan identitas budaya dan pengembangan ekonomi lokal, namun program restorasi lingkungan aktif dan integrasi antardimensi regeneratif masih perlu diperkuat agar ketiga pilar sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi bergerak secara simultan.
DAMPAK SPASIAL KEK PARIWISATA MANDALIKA : PENDEKATAN MODEL KONTRAFAKTUAL DAN DEEP LEARNING DALAM MENILAI TRANSFORMASI KAWASAN
Pembangunan pariwisata KEK Mandalika sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) memicu transformasi ruang masif di Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh intervensi kebijakan tersebut terhadap perubahan tutupan lahan dan kualitas visual mikro menggunakan pendekatan skenario kontrafaktual untuk membedakan dampak murni kebijakan dari tren pertumbuhan alami yang sulit diukur secara organik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan multi-scalar. Analisis makro menggunakan klasifikasi tutupan lahan citra Landsat (2009–2024) dan pemodelan Cellular Automata-Markov untuk simulasi kontrafaktual. Analisis mikro menerapkan teknik Semantic Segmentation untuk ekstraksi pixel ratio visual dan analisis Place Pulse berbasis machine learning pada citra Google Street View (2015–2025) guna mengukur persepsi publik secara temporal. Hasil penelitian menunjukkan intervensi KEK Mandalika mengakselerasi pembangunan lahan terbangun sebesar 206,6% (3,06 kali lipat) dibandingkan skenario organik, dengan selisih dampak tambahan seluas 744 Ha pada 2024. Secara mikro, densitas bangunan meningkat dari pixel ratio 1,8% menjadi 4,0%, yang berkorelasi positif dengan peningkatan skor persepsi keamanan dan kemakmuran koridor. Kebijakan ini secara efektif memaksa wilayah melompati fase pertumbuhan dari Involvement langsung menuju Development stage. Rekomendasi penelitian difokuskan pada penguatan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah penyangga dan manajemen beban puncak (peak-load) infrastruktur. Strategi integratif ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dampak positif pembangunan KEK Mandalika bagi lingkungan dan masyarakat lokal sebagai destinasi kelas dunia.
PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK UNTUK PREDIKSI RISIKO KEKERINGAN-KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DENGAN PEMBELAJARAN MESIN
Kebakaran lahan gambut berdampak masif secara ekologis maupun ekonomi. Pendekatan pemadaman reaktif seringkali tidak efektif karena sifat api yang menjalar di bawah permukaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk membangun perangkat lunak sistem peringatan dini berbasis pembelajaran mesin untuk memprediksi risiko kekeringan dan kebakaran lahan gambut secara deret waktu dan spasial-temporal. Pengembangan sistem ini dibagi menjadi dua modul utama. Modul pertama difokuskan pada prediksi deret waktu menggunakan arsitektur Long Short-Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU). Hasil prediksi dikonversi ke dalam indeks kekeringan meliputi KBDI, Adjusted KBDI, mKBDI, dan PFVI. Modul kedua difokuskan pada prediksi spasial-temporal dari data raster satelit menggunakan arsitektur Convolutional LSTM (ConvLSTM). Pemodelan ini menerapkan Weighted Binary Cross-Entropy dan Focal Loss untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada observasi titik api. Hasil evaluasi pada prediksi deret waktu menunjukkan bahwa model GRU secara konsisten lebih unggul dibandingkan LSTM dengan tingkat galat komputasi yang lebih rendah. Berdasarkan validasi lapangan, indeks PFVI dan mKBDI terbukti memiliki akurasi baik untuk lahan gambut tropis karena mampu mendeteksi status risiko ekstrem yang selaras dengan kemunculan titik api aktual. Indeks KBDI dan adjusted KBDI masih gagal dalam mendeteksi status risiko kemunculan titik api. Pada pemodelan spasial-temporal, arsitektur ConvLSTM terbukti efektif dalam memetakan probabilitas kerawanan lahan. Secara keseluruhan, perangkat lunak yang dibangun terbukti andal sebagai instrumen mitigasi peringatan dini untuk memetakan potensi bahaya secara presisi sebelum kebakaran benar-benar terjadi.
PEMODELAN EKONOMI INTEGRATIF UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI8% : ANALISIS FINANCIAL CONTAGION, INPUT-OUTPUT, DAN DAMPAKDISTRIBUSIONAL DI INDONESIA
Penelitian ini mengembangkan kerangka pemodelan ekonomi integratif untuk menganalisis jalur pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Selama lebih dari satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stagnan pada kisaran 5% per tahun, yang dinilai belum memadai untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Indonesia dengan Gross National Income (GNI) per kapita sekitar USD 4.870 pada tahun 2023 berada di kategori lower-middle income berdasarkan klasifikasi World Bank. Untuk mencapai status high-income country dengan threshold USD 14.005 per kapita, diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan. Kerangka penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan analitis utama yang saling terintegrasi. Pertama, analisis financial contagion berbasis Vector Autoregressive (VAR) dan Diebold-Yilmaz Spillover Index untuk memetakan transmisi risiko lintas sektor dan pasar keuangan Indonesia. Kedua, analisis Input-Output Inter-Regional (IRIO) untuk mengidentifikasi sektor-sektor dengan efek pengganda tertinggi dan menghitung kebutuhan investasi infrastruktur secara regional. Ketiga, analisis Growth Incidence Curve (GIC) untuk mengevaluasi dampak distribusional pertumbuhan terhadap kesejahteraan rumah tangga berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan kunci. Untuk mencapai pertumbuhan 8%, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar 6,6% dari PDB atau total Rp 9.184 triliun selama periode 2025-2029. Sektor energi memiliki multiplier tertinggi (2,07 di Kalimantan), diikuti transportasi (1,64 di Jawa) dan TIK (1,55 di Jawa). Analisis financial contagion mengungkapkan bahwa sektor keuangan berperan sebagai transmitter utama guncangan dengan net spillover +5,77%, dengan Total Spillover Index rata-rata 42,3% yang melonjak hingga 67% selama krisis COVID-19. Model VAR makroekonomi menunjukkan bahwa Spillover Index signifikan pada lag 6 kuartal (koefisien 0,0032, t=3,26), mengindikasikan transmisi guncangan keuangan ke sektor riil dalam horizon 18 bulan melalui empat jalur utama: nilai tukar, kredit, ketidakpastian, dan neraca. Analisis distribusional mengungkapkan fenomena 'urban middle-class squeeze' di mana kelas menengah perkotaan mengalami pertumbuhan pengeluaran 1,5 percentage point di bawah rata-rata, sementara kelompok teratas tumbuh 4,7 percentage point di atas rata-rata. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka analitis integratif yang menghubungkan dimensi keuangan, sektoral, makroekonomi, dan distribusional dalam perencanaan pembangunan. Implikasi kebijakan mencakup pentingnya alokasi investasi berbasis multiplier, penguatan sistem early warning untuk financial contagion, dan perlunya kebijakan komplementer untuk melindungi kelas menengah dari efek polarisasi pertumbuhan tinggi.
SEKURITISASI MINERAL STRATEGIS LOGAM TANAH JARANG DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN INDUSTRIALISASI MATERIAL MAJU DI INDONESIA
Logam Tanah Jarang (LTJ) merupakan kelompok mineral yang semakin menentukan dalam persaingan industri material maju karena menjadi input penting bagi kendaraan listrik, energi terbarukan, elektronika, magnet permanen, teknologi digital, dan sistem pertahanan. Dalam situasi ketika rantai pasok global terkonsentrasi pada sedikit negara dan gejolak geopolitik mudah mengganggu ketersediaan bahan baku, LTJ tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai komoditas pertambangan, melainkan sebagai fondasi daya tahan industri nasional. Indonesia memiliki posisi yang menjanjikan karena LTJ terdapat sebagai mineral ikutan pada timah, bauksit, dan nikel, serta pada beberapa endapan primer. Akan tetapi, besarnya potensi geologi tersebut belum otomatis berubah menjadi kemampuan industrial yang tangguh. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana LTJ dibingkai sebagai mineral strategis untuk menopang ketahanan industrialisasi material maju di Indonesia, mengidentifikasi tingkat kerentanan yang masih dihadapi, serta menilai instrumen dan pengaturan kelembagaan yang diperlukan agar status strategis tersebut dapat dioperasionalkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dihimpun melalui telaah dokumen kebijakan, regulasi, data teknis dan industri, penelusuran proses kebijakan, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan pemerintah, BUMN, pelaku usaha, dan lembaga terkait. Analisis dilakukan dengan memadukan teori sekuritisasi dan kerangka Interorganizational Coordination (IOC) untuk membaca hubungan antara pembingkaian isu strategis, pilihan kebijakan, dan kapasitas implementasi lintas organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan industrialisasi material maju berbasis LTJ di Indonesia masih berada pada kondisi rentan. Kerentanan tersebut tampak pada belum kuatnya konversi sumber daya menjadi cadangan yang kredibel, masih terbatasnya eksplorasi terinci, dan belum matangnya basis data yang dapat menopang keputusan investasi jangka panjang. Dari sisi teknologi, kemampuan pemisahan dan pemurnian LTJ masih dominan pada tahap riset, pilot, dan pengujian awal sehingga belum menghasilkan integrasi yang stabil menuju produk bernilai tambah tinggi. Dari sisi rantai pasok, keterhubungan antara hulu, pengolahan antara, manufaktur antara, dan industri pengguna akhir juga belum terbentuk secara utuh. Dalam keadaan demikian, sumber hasil pengolahan dan pemurnian dari industri yang telah berjalan, terutama timah, bauksit, dan nikel, dapat berfungsi sebagai jembatan industrial pada fase awal karena menyediakan aliran bahan baku, sarana pembelajaran teknologi, dan peluang pembentukan pasar domestik. Namun, fungsi jembatan tersebut bersifat bersyarat karena hanya efektif apabila ditopang oleh kepastian aturan, jaminan serapan, pengelolaan lingkungan, serta kesiapan teknologi ekstraksi yang memadai. Dari perspektif sekuritisasi, penelitian ini menemukan bahwa negara telah melakukan langkah pembingkaian strategis melalui penetapan LTJ sebagai mineral kritis dan mineral strategis, serta melalui pembentukan Badan Industri Mineral sebagai simpul kebijakan. Meskipun demikian, proses tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi tindakan luar biasa yang konsisten, terukur, dan lintas rantai nilai. Dengan kata lain, pengakuan atas sifat strategis LTJ telah hadir, tetapi rezim implementasinya masih bersifat parsial. Untuk menutup kesenjangan tersebut, penelitian ini menilai bahwa penguatan instrumen produksi dan penguatan koordinasi kelembagaan perlu berjalan serempak. Pada sisi instrumen, Mineral Production Sharing Agreement dipandang relevan untuk memberi ruang kendali negara atas sebagian output komoditas strategis, menjamin alokasi bagi kebutuhan domestik, serta menyediakan basis pembiayaan bagi hilirisasi, pengembangan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan dukungan terhadap industri strategis. Pada sisi kelembagaan, analisis koordinasi antarorganisasi (IOC) menunjukkan bahwa pengelolaan LTJ berlangsung dalam jejaring yang besar, kompleks, dan cenderung polycentric, sehingga rentan menimbulkan fragmentasi keputusan, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya akuntabilitas hasil. Karena itu, kebutuhan utama bukan sekadar menambah forum koordinasi, melainkan membangun orkestrasi negara yang ditopang oleh integrasi data, pembagian peran yang tegas, mekanisme eskalasi keputusan, indikator kinerja bersama, dan simpul pelaksana yang memiliki mandat operasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan menjadikan LTJ sebagai fondasi industrialisasi material maju tidak ditentukan hanya oleh besarnya potensi sumber daya atau penetapan status strategis, tetapi oleh kemampuan negara membangun tata kelola pasok, mempercepat penguasaan teknologi, menghubungkan pelaku lintas sektor, dan menjaga konsistensi kebijakan agar Indonesia tidak berhenti sebagai pemasok bahan mentah, melainkan bergerak menuju industri material maju yang lebih tangguh.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI SEMIKONDUKTOR INDONESIA : PETA JALAN PERCEPATAN 2026-2030 & ARSITEKTUR PEMBIAYAAN
Industri semikonduktor global yang pada tahun 2025 bernilai lebih dari USD 700 miliar mengalami rekonfigurasi struktural akibat rivalitas geopolitik AS-Tiongkok. Hal ini mendorong strategi "China Plus One" yang membuka peluang bagi negara berkembang. Indonesia menghadapi kontradiksi mendasar: memiliki pasar domestik USD 5,08 miliar dan sumber daya mineral strategis, namun bergantung pada impor lebih dari 90% kebutuhan semikonduktor dengan defisit perdagangan IC signifikan. Kondisi ini membentuk "mess" dalam kerangka Ackoff — sistem masalah saling terkait mencakup keterlambatan industrialisasi, defisit infrastruktur, kesenjangan SDM, dan fragmentasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan dominasi kualitatif, mengintegrasikan analisis kebijakan Bardach dan perencanaan interaktif Ackoff, diperkuat survei pakar dari beberapa lembaga internasional dan industri perbankan. Penelitian ini memberikan dukungan kuat terhadap tiga proposisi: strategi hybrid yang mengkombinasikan OSAT-first di Batam, desain Edge-AI, dan fab-lite GaN bertahap memberikan keseimbangan optimal berdasarkan tujuh kriteria evaluasi; arsitektur pembiayaan Sovereign Stack melalui SPV berlapis memungkinkan mobilisasi CAPEX program inti sekitar USD 0,57–1,07 miliar, atau sekitar USD 0,75–1,37 miliar pada skenario 2030 yang mencakup opsi GaN pilot fab, tanpa membebani fiskal secara berlebihan; dan tata kelola berbasis misi melalui PSMO sebagai LPNK dapat mengatasi fragmentasi kebijakan. Proyeksi dampak ekonomi menunjukkan kontribusi sekitar USD 0,6–1,1 miliar terhadap PDB per tahun, 30–37 ribu lapangan kerja, dan perbaikan neraca perdagangan sekitar USD 0,5–1,1 miliar per tahun, dengan estimasi arus masuk modal asing dan pembiayaan eksternal pada kisaran USD 0,56–0,65 miliar hingga 2030. Transformasi kelembagaan dari Satgas koordinatif menjadi PSMO eksekutif merupakan prasyarat institusional utama yang menentukan keberhasilan implementasi.
POLICY INSTRUMENT MIX UNTUK IMPLEMENTASI GASIFIKASI BATU BARA MENJADI DIMETHYL ETHER SEBAGAI SUBSTITUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS DI INDONESIA: PENDEKATAN NATO – AHP
Indonesia menghadapi tantangan struktural berupa ketergantungan tinggi terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang mencapai lebih dari 70 persen dari total konsumsi nasional, menimbulkan beban subsidi fiskal Rp87 triliun per tahun dan kerentanan terhadap volatilitas harga energi global. Sebagai respons, pemerintah menetapkan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai Proyek Strategis Nasional dan bagian dari agenda hilirisasi industri. Namun demikian, meskipun telah mendapat komitmen kebijakan normatif yang kuat – termasuk groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022 – proyek ini belum berhasil merealisasikan investasi dan memulai konstruksi. Kondisi ini mencerminkan kegagalan pada dua tataran yang saling terkait: kegagalan formulasi kebijakan, yakni ketiadaan instrumen operasional yang koheren sejak tahap perancangan, dan kegagalan implementasi yang ditimbulkannya, berupa ketidakmampuan aktor pelaksana untuk mengambil keputusan investasi akibat tidak tersedianya struktur insentif yang memadai. Penelitian ini bertujuan merumuskan konfigurasi policy instrument mix yang koheren dan implementatif untuk mendukung keberhasilan proyek DME. Secara metodologis, penelitian menggunakan desain analitis-preskriptif berbasis studi kasus yang mengintegrasikan analisis kebijakan kualitatif menggunakan kerangka NATO (Nodality, Authority, Treasure, Organization) dari Hood (1983) dengan metode analisis kuantitatif Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas instrumen secara terukur. Data dikumpulkan melalui studi dokumen kebijakan, wawancara mendalam, dan kuesioner AHP dengan sebelas responden pakar dari Kementerian ESDM, Bappenas, Danantara, PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan kalangan praktisi energi independen, kemudian divalidasi melalui triangulasi lintas sumber dan metode. Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan implementasi bersifat multidimensi dan saling terkait pada keempat dimensi NATO: defisit kredibilitas roadmap dan komunikasi kebijakan (Nodality); absennya regulasi penugasan formal, penetapan harga, dan wilayah distribusi (Authority); ketiadaan dukungan fiskal capital expenditure (CAPEX) untuk fasilitas produksi dan infrastruktur hilir, serta ketidakpastian skema subsidi (Treasure); dan absennya institusi koordinator bermandat hukum yang efektif (Organization). Hasil analisis AHP dengan nilai Consistency Ratio kelompok tertinggi sebesar 1,9 persen (pada node Nodality), jauh di bawah ambang batas 10 persen, menghasilkan urutan prioritas dimensi: Treasure (46,9%), Authority (38,7%), Organization (8,2%), dan Nodality (6,1%). Empat subkriteria tertinggi – CAPEX fasilitas produksi (T2, 25,2%), regulasi harga DME (A2, 19,8%), subsidi konsumen (T1, 15,8%), dan regulasi penugasan offtaker (A1, 13,8%) – secara kumulatif mencakup 74,6 persen bobot keseluruhan. Temuan bahwa Treasure lebih dominan daripada Authority mengindikasikan bahwa kelayakan finansial merupakan prasyarat kausal yang mendahului kepastian regulatif dalam proyek infrastruktur energi berskala besar. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan konfigurasi Pendekatan Terpadu yang diimplementasikan dalam tiga fase: penerbitan paket regulasi dan komitmen fiskal secara simultan (Fase I, 0–12 bulan); operasionalisasi infrastruktur distribusi dan komunikasi publik (Fase II, 6–24 bulan); serta konstruksi dan skalabilitas program (Fase III, 18–60 bulan). Berdasarkan proyeksi yang dikembangkan oleh Danantara (2026) dan kalkulasi CAPEX yang telah dilakukan oleh PTBA, implementasi penuh strategi policy instrument mix yang direkomendasikan berpotensi menghasilkan penghematan subsidi Rp40,56 triliun per tahun, eliminasi impor LPG senilai US$4,67 miliar per tahun, dan net benefit kumulatif Rp644,70 triliun dalam horizon 20 tahun. Angka-angka proyeksi tersebut bersumber dari Danantara (2026) dan PTBA; kontribusi penelitian ini adalah mengintegrasikan dan menjelaskan secara kausal mengapa konfigurasi instrumen kebijakan yang direkomendasikan menjadi prasyarat bagi terwujudnya manfaat dimaksud. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian desain instrumen kebijakan di sektor energi melalui integrasi kerangka NATO dan metode AHP dalam konteks hilirisasi sumber daya alam di negara berkembang.
MODEL TEROBOSAN REGULASI UNTUK PENUGASAN PT. PERMINAS (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN SISA HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (SHPP) TIMAH DI PULAU BANGKA PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 18 TAHUN 2025
Indonesia berada pada fase krusial transformasi pembangunan yang ditandai oleh meningkatnya kebutuhan terhadap mineral kritis dan strategis untuk mendukung transisi energi bersih, penguatan industri berbasis teknologi tinggi, serta ketahanan nasional. Mineral kritis seperti logam tanah jarang (rare earth elements/REE), zirkon, dan titanium memiliki peran sentral dalam pengembangan kendaraan listrik, energi terbarukan, industri pertahanan, serta teknologi elektronik maju. Salah satu sumber mineral kritis yang sangat potensial namun belum dimanfaatkan secara optimal adalah Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian (SHPP) Timah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dan peleburan Timah di Pulau Bangka. Sebagai respon atas kebutuhan penguasaan negara terhadap mineral strategis dan kritis, pemerintah membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan mandat khusus untuk mengelola mineral strategis, termasuk REE dan mineral radioaktif. Namun, implementasi mandat tersebut menghadapi tantangan serius pasca diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola WIUP/WIUPK melalui mekanisme lelang dan prioritas permohonan, tetapi tidak mengatur secara eksplisit mekanisme penugasan BUMN untuk mengelola SHPP Timah. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara mandat negara dan instrumen regulasi (regulatory gap). SHPP Timah tidak termasuk kategori komoditas primer, bukan wilayah pertambangan baru, serta mengandung unsur radioaktif yang tidak dapat dikelola melalui mekanisme perizinan pasar biasa. Akibatnya, PT Perminas (Persero) sebagai mitra utama negara tidak memiliki jalur legal yang jelas untuk mengakses dan mengelola SHPP, sementara negara menghadapi risiko kehilangan peluang ekonomi strategis, ketergantungan impor REE, serta keterlambatan transisi energi bersih. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara sistematis permasalahan kebijakan dan regulasi yang menghambat pengelolaan SHPP Timah oleh PT Perminas (Persero) dalam konteks pembangunan mineral kritis nasional, lalu merancang solusi kebijakan berupa model terobosan regulasi yang dapat menjembatani kesenjangan antara mandat negara dan kerangka hukum eksisting. Secara khusus penelitian ini juga dimaksudkan untuk merancang model proyek operasional hilirisasi SHPP Timah oleh PT Perminas (Persero) berbasis one-stop processing yang feasible secara kelembagaan, legal, dan ekonomi melalui model regulasi tertentu dapat menghasilkan dampak positif bagi PNBP, tata kelola mineral strategis, dan pembangunan industri nasional. Penelitian ini menggunakan desain project-based research dengan pendekatan applied policy analysis. Lokasi penelitian fokus di Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data yang digunakan merupakan kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan kunci meliput unsur pemerintah, BUMN, regulator, dan pihak PT Timah, diskusi terbatas (expert discussion) pada beberapa ahli kebijakan publik, ahli pertambangan, dan informasi teknis dan kelembagaan yang diperoleh langsung dari mitra proyek. Berdasarkan hasil analisis antar opsi pilihan terobosan kebijakan untuk jangka pendek yang mengharuskan eksekusi segera dalam pengelolaan SHPP Timah maka pemilihan Perpres Penugasan dan penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan yang paling kuat untuk dipilih karena mempercepat implementasi untuk memberi hak akses SHPP bagi PT Perminas (Persero). Sedangkan model hybrid merupakan pilihan opsi optimal untuk jangka panjang.
EX-ANTE EVALUATION OF THE UPSTREAM-DOWNSTREAM INTEGRATION POLICY PLAN OF ANTIMONY MINERALS FOR THE INDEPENDENCE OF THE NATIONAL MUNITIONS INDUSTRY :COST-BENEFIT ANALYSIS (CASE STUDY OF PT PINDAD, BOMBANA, AND PERMINAS)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan ekonomi dan relevansi strategis pengembangan tambang antimon dalam negeri di Bombana dalam mendukung kemandirian industri pertahanan nasional, khususnya kebutuhan bahan baku antimon sulfida untuk produksi amunisi PT Pindad. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor antimon, dominasi pasar global oleh negara-negara tertentu, dan meningkatnya risiko gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik dan kebijakan pengendalian ekspor. Kondisi ini menempatkan industri pertahanan nasional pada posisi rentan dari perspektif keamanan pasokan. Penelitian ini menggunakan evaluasi kebijakan ex-ante dengan pendekatan Analisis Biaya-Manfaat (CBA) yang diperkaya dengan kerangka Teori Berlian dari Sam Kaner 1996 dan perspektif ekonomi pertahanan. Analisis dilakukan untuk menilai kelayakan keuangan, efisiensi ekonomi, dan manfaat strategis dari kebijakan integrasi hulu-hilir antimon. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa proyek tambang antimon Bombana layak secara ekonomi dengan nilai Net Present Value (NPV) positif sebesar USD 136,98 juta, Benefit-Cost Ratio (BCR) sebesar 4,42, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 12,46 persen yang melebihi tingkat diskonto sosial, dan masa pengembaliansekitar enam tahun. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa proyek ini tetap layak dalam skenario kenaikan biaya dan penurunan harga moderat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan antimon dalam negeri memiliki nilai strategis yang signifikan karena mampu mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan ketahanan rantai pasok industri pertahanan, dan memperkuat otonomi strategis negara. Evaluasi kebijakan alternatif menekankan bahwa model integrasi vertikal penuh dari tambang, smelter, dan bahan baku amunisi yang dikoordinasikan oleh negara adalah pilihan kebijakan yang paling optimal. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan integrasi hulu-hilir antimon yang dievaluasi melalui PKB ex-ante tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga krusial sebagai instrumen pengembangan industri strategis dan pertahanan nasional jangka panjang.
STRATEGI PENINGKATAN LABA BERSIH BNI DI TENGAH TEKANAN COST OF FUNDS DAN MANDAT HIMBARA
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghadapi tekanan profitabilitas yang semakin berat sepanjang periode 2021 hingga 2025. Kenaikan BI Rate secara kumulatif sebesar 275 basis poin sejak Juli 2022 mendorong biaya dana naik dari 1,6% pada tahun 2021 menjadi 2,7% pada tahun 2025, sementara kewajiban menyalurkan kredit program berbunga rendah—termasuk Kredit Usaha Rakyat senilai Rp33,2 triliun dengan imbal hasil sekitar 6%—sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara semakin mempersempit ruang gerak penetapan harga kredit. Kondisi ini menyebabkan Net Interest Margin menyusut dari 4,8% pada tahun 2022 menjadi 4,0% pada tahun 2025. Laba bersih yang sempat tumbuh 232,2% pada tahun 2021 berbalik turun 7,2% pada tahun 2025 menjadi Rp20,1 triliun, kendati volume kredit pada periode yang sama tumbuh 15,9%. Fenomena ini mencerminkan dilema struktural bank BUMN: tekanan biaya dana dan mandat pembangunan membebani profitabilitas melebihi kapasitas kompensasi yang dapat diberikan oleh pertumbuhan kredit semata. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan profitabilitas BNI untuk periode 2026–2029 yang sekaligus mempertahankan fungsi pembangunan nasional. Desain penelitian menggunakan pendekatan applied development research dengan metode campuran (mixed methods), menggabungkan analisis dokumen keuangan historis periode 2020–2025 dan wawancara mendalam dengan enam divisi strategis BNI. Identifikasi faktor internal dan eksternal dilakukan melalui matriks IFE dan EFE, dengan pembobotan menggunakan Analytical Hierarchy Process yang melibatkan empat responden dari jajaran manajemen. Formulasi strategi dilakukan melalui matriks IE dan SWOT, dilanjutkan penetapan prioritas berdasarkan expert judgment lintas divisi. Proyeksi dampak dievaluasi melalui tiga pendekatan: pemodelan keuangan berbasis skenario, analisis pengganda kredit untuk dampak ekonomi, dan kerangka Public Value Moore (1995) untuk menilai keselarasan dengan mandat pembangunan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa tekanan profitabilitas BNI lebih dominan bersumber dari kenaikan biaya dana dan kekakuan margin kredit program, bukan dari inefisiensi operasional, yang justru telah membaik, tercermin dari penurunan BOPO dari 93,3% pada tahun 2020 menjadi 72,9% pada tahun 2025. Dari delapan alternatif strategi yang dirumuskan, dua strategi terpilih sebagai prioritas. Pertama, Percepatan Wholesale Value Chain Berbasis Anchor Corporate, yang menempatkan BNI sebagai pengorkestrasi ekosistem pembiayaan dengan mengintegrasikan kredit korporasi dan pembiayaan UMKM dalam rantai pasok melalui segmentasi tiga lapis: UMKM Premium, Growing, dan Subsidi. Kedua, Transformasi CASA Digital, yang menargetkan akuisisi dana murah melalui kanal digital guna meningkatkan rasio Current Account and Savings Account dari 69,9% menjadi 72,3% pada tahun 2029 dan menekan biaya dana dari 1,85% menjadi 1,75%. Implementasi kombinasi kedua strategi diproyeksikan meningkatkan laba bersih dari Rp20,1 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp28,8 triliun pada tahun 2029 dengan Compound Annual Growth Rate 9,37%—jauh melampaui pertumbuhan skenario baseline sebesar 5,0% per tahun, serta membalikkan tren penurunan Return on Equity menuju 12,98% pada tahun 2029. Dari sisi dampak pembangunan, implementasi strategi diproyeksikan mendorong ekspansi kredit tambahan sebesar Rp112,15 triliun, berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp13,46 triliun, dan menjangkau hampir 378 ribu UMKM dalam ekosistem value chain. Temuan penelitian menegaskan bahwa peningkatan profitabilitas dan pemenuhan mandat pembangunan bukan merupakan tujuan yang saling bertentangan, melainkan dapat dicapai secara bersamaan melalui strategi yang tepat. Secara akademik, temuan ini berkontribusi pada pengembangan literatur bank pembangunan dengan membuktikan bahwa model value chain financing mampu mengatasi trade-off antara profitabilitas komersial dan mandat publik pada bank BUMN di negara berkembang, sekaligus mengkonfirmasi dan memperluas kerangka Public Value Moore dalam konteks perbankan yang menghadapi volatilitas suku bunga tinggi.
PERANCANGAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERTAHANAN UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGUATAN INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA
Dapatkah suatu negara memodernisasi kekuatan militernya tanpa mengorbankan belanja pembangunan, dan dapatkah pengadaan alat pertahanan didorong untuk memperdalam struktur industri dalam negeri? Indonesia menghadirkan uji kasus yang menantang. Dalam kerangka Minimum Essential Force Tahap III, Indonesia telah mengalokasikan komitmen sekitar USD 25 miliar untuk modernisasi pertahanan, sementara sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menuntut porsi anggaran yang sama mendesaknya. Untuk menyelaraskan tuntutan-tuntutan tersebut, Indonesia membangun salah satu arsitektur pembiayaan pertahanan paling kompleks di Asia Tenggara, di mana pengadaan berskala besar disalurkan melalui pipeline perencanaan Blue Book dan Green Book Bappenas serta dibiayai oleh pinjaman luar negeri dan fasilitas kredit ekspor, sementara kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), imbal dagang (offset), dan alih teknologi (Transfer of Technology, ToT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, berupaya mengonversi belanja tersebut menjadi pendalaman industri melalui DEFEND-ID (PT LEN Industri sebagai induk holding, beserta PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana). Tesis ini mengkaji apakah arsitektur tersebut telah secara simultan mencapai dua tujuan yang ingin dicapai, yakni melindungi belanja pembangunan dari tekanan penyusutan dan menerjemahkan pengadaan menjadi pengembangan industri (industrial spillovers) yang terukur, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang menjadi masalah (binding constraint). Analisis ini menerapkan triangulasi atas empat strategi empiris terhadap data tahunan pada era pasca-reformasi. Pertama, uji batas (bounds testing) ARDL dan uji kausalitas Toda–Yamamoto diterapkan pada belanja pertahanan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, perhitungan fiskal kontrafaktual yang membandingkan pipeline pembiayaan di luar anggaran (off-budget) terhadap total fiskal. Ketiga, analisis input-output atas Tabel I-O Indonesia 2020 dengan 185 sektor untuk menelaah efek pengganda (multiplier effect). Keempat, model keseimbangan umum (Computable General Equilibrium, CGE) yang dikalibrasi dengan basis data GTAP 11 untuk mensimulasi beberapa skenario kebijakan. Bukti empiris yang ditemukan menggambarkan sebuah paradoks keberhasilan parsial. Konsisten dengan arsitektur pembiayaan yang telah meredakan dilema guns-versus-butter, tidak ditemukan hubungan jangka panjang (level relationship) maupun kausalitas Granger antara belanja pertahanan dan PDB, dan tekanan tahunan implisit dari komitmen MEF III—setara dengan sekitar 58 persen pagu Kementerian Pertahanan—ditanggung melalui jalur di luar anggaran alih-alih dibebankan pada anggaran tahunan, tanpa kompresi yang terdeteksi pada belanja non-pertahanan. Hasil CGE mengilustrasikan sebuah mekanisme yang mungkin, yakni konsumsi rumah tangga turun 0,55 persen di bawah skema pembiayaan domestik, tetapi naik 0,88 persen di bawah skema pembiayaan pinjaman luar negeri melalui kanal Blue Book/Green Book dalam periode tersebut, yaitu sebuah pembalikan arah kontemporer (sign reversal) yang sepenuhnya disebabkan oleh pilihan instrumen pembiayaan. Sebaliknya, arsitektur industri belum berhasil teraktifkan dalam menarik masuk (crowd-in) investasi dan pengembangan industri. Sektor sasaran masih menempati posisi struktural yang kurang menguntungkan, dengan pengganda keluaran (output multiplier) sekitar sembilan persen di bawah median ekonomi secara keseluruhan dan arus impor (import leakage) yang mencapai kira-kira tiga kali lipat median. Dekomposisi perhitungan menunjukkan bahwa hanya sekitar delapan persen dari potensi dampak kesejahteraan bersumber dari komponen dalam negeri itu sendiri, sementara sembilan puluh dua persen berasal dari dampak produktivitas yang berasal proses alih teknologi. Hal ini berarti kebijakan TKDN tanpa alih teknologi yang signifikan akan menyebabkan penurunan kesejahteraan. Kendala yang mengikat terletak lebih ke hilir dalam rantai produksi, yakni pada pemasok lapis kedua (tier-2). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi pembiayaan dan reformasi industrialisasi cenderung bekerja melalui proses yang saling independen. Tesis ini juga memberikan peta jalan untuk reformasi kebijakan yang berguna untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, KKIP, dan DEFEND-ID, serta disertai indikator pemantauan yang melacak pendalaman basis pemasok secara riil tidak hanya berupa persentase TKDN nominal.